batampos – Aksi pencurian kembali menyasar fasilitas pendidikan di Kota Batam. Kali ini, pelaku membobol SMP Negeri 28 Batam dan membawa kabur sejumlah aset sekolah berupa spiker serta pompa air dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp10 juta.

Kasus tersebut diketahui pihak sekolah pada Kamis (11/6) pagi saat hendak menggunakan spiker untuk kegiatan sekolah. Namun, perangkat tersebut tidak ditemukan di tempat semula sehingga pihak sekolah langsung melakukan pengecekan.

Wakil Kepala SMPN 28 Batam, Rosidi, mengatakan pihak sekolah awalnya hanya mengetahui hilangnya spiker. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui rekaman kamera pengawas, terungkap bahwa pelaku telah beraksi beberapa hari sebelumnya.
“Kami mengetahui hal tersebut pagi tadi saat ingin menggunakan spiker,” ujar Rosidi saat dikonfirmasi.

Dari hasil pemeriksaan CCTV, pelaku terlihat masuk ke lingkungan sekolah pada Minggu (7/6/2026). Pelaku diduga masuk dengan cara memanjat pagar sekolah sebelum menyasar sejumlah ruangan untuk mencari barang berharga.

Tak hanya spiker, pelaku juga membawa kabur pompa air milik sekolah. Aksi pencurian tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas yang terpasang di area sekolah dan kini menjadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan.

“Setelah kami cek CCTV, ternyata pelaku beraksi di hari Minggu 7 Juni 2026 lalu dan bukan spiker saja, pompa air juga diambil,” tambah Rosidi.

Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp10 juta. Saat ini manajemen sekolah telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan juga menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan untuk tindak lanjut.
“Kerugian sekitar Rp10 juta dan kami sedang melakukan laporan ke polisi dan dinas pendidikan,” tutup Rosidi.

Polisi kini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menganalisis rekaman CCTV guna mengidentifikasi dan memburu pelaku pencurian.(*)

Artikel Spiker dan Pompa Air SMPN 28 Batam Digondol Maling pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Air Batam Hilir (ABH) mengungkap penyebab kebocoran berulang pada pipa distribusi utama SPAM Batam yang berada di kawasan Simpang Kepri Mall, tepatnya di depan Informa. Gangguan tersebut berdampak pada distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelayanan di Kota Batam.

Dalam keterangan resminya, ABH menjelaskan bahwa kebocoran pertama terjadi pada jalur pipa distribusi utama yang berfungsi menyalurkan air bersih ke berbagai kawasan pelanggan. Setelah menerima laporan, tim teknis segera melakukan investigasi dan menyelesaikan pekerjaan perbaikan pada Senin (8/6/2026).

Namun, pada Rabu (10/6/2026), kebocoran kembali terjadi di titik yang sama. Hasil evaluasi teknis sementara menunjukkan bahwa kondisi tanah di sekitar lokasi masih lembek dan labil akibat rembesan air yang terjadi sebelumnya.

Kondisi tersebut menyebabkan badan pipa dan konstruksi penahan pipa (thrust block) mengalami pergeseran. Akibatnya, sambungan pipa berubah posisi dan memicu kebocoran kembali pada lokasi yang sama.

“Pergeseran badan pipa dan thrust block akibat kondisi tanah yang belum stabil menjadi faktor utama kebocoran kembali terjadi,” demikian penjelasan ABH.

Untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh, ABH menerapkan metode perbaikan yang lebih komprehensif guna memastikan keandalan sistem perpipaan dalam jangka panjang.

Tim teknis telah menyelesaikan proses fabrikasi atau perakitan komponen perpipaan yang akan digunakan untuk mengganti dan menyesuaikan bagian jaringan yang terdampak. Setelah seluruh komponen siap, pekerjaan dilanjutkan dengan pengurasan air yang masih menggenang di area kebocoran agar proses perbaikan dapat dilakukan secara aman dan optimal.

Tahapan berikutnya adalah penyambungan pipa hasil fabrikasi ke jaringan eksisting. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam jam.

Setelah penyambungan selesai, tim akan melakukan penguatan konstruksi dengan memasang penahan tambahan di belakang thrust block beton pada pipa Tee DN 800 milimeter. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan stabilitas jaringan dan mengurangi risiko pergeseran pipa akibat kondisi tanah di masa mendatang.

Selain perbaikan jangka pendek, ABH juga tengah menyiapkan rencana relokasi atau penyesuaian sebagian jalur pipa di kawasan tersebut sebagai solusi permanen guna meminimalkan potensi gangguan serupa.

Usai seluruh pekerjaan rampung, aliran air akan dibuka secara bertahap dan dilakukan pengujian serta observasi selama kurang lebih dua jam untuk memastikan seluruh sambungan dalam kondisi aman dan bebas dari kebocoran lanjutan.

Apabila hasil pengujian menunjukkan kondisi normal, distribusi air akan kembali dioperasikan secara penuh. ABH menargetkan proses pembukaan aliran dimulai pada Kamis (11/6/2026) pukul 18.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemulihan tekanan (recovery) hingga distribusi air kembali normal secara bertahap kepada pelanggan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, ABH menegaskan seluruh tahapan dilakukan dengan mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi.

ABH juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak gangguan layanan dan memastikan akan terus memberikan informasi perkembangan pekerjaan secara berkala hingga proses perbaikan selesai sepenuhnya.

“PT Air Batam Hilir berkomitmen menangani permasalahan ini secara menyeluruh, transparan, dan berkelanjutan agar layanan distribusi air dapat kembali normal dan andal bagi seluruh pelanggan,” tulis ABH dalam keterangannya. (*)

Artikel Pipa Bocor di Simpang Kepri Mall: Diprediksi, Sore Ini, Distribusi Air kembali DIlakukan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persidangan perkara dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan terdakwa Zul Amri kembali mengalami penundaan. Sidang yang digelar di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Batam, Kamis, (11/6), sedianya memasuki agenda pembuktian dari pihak terdakwa. Namun, majelis hakim memutuskan memberikan tambahan waktu selama sepekan.

Penundaan itu terjadi setelah penasihat hukum terdakwa menyampaikan rencana menghadirkan seorang saksi yang saat ini berada di luar negeri. Majelis hakim menilai terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tersebut sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

“Kita kasih kesempatan sekali lagi kepada terdakwa. Satu minggu ya. Tanggal 17 kita lanjut lagi untuk persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Eri Justiansyah dalam persidangan.

Hakim juga menyarankan agar mekanisme menghadirkan saksi yang berada di luar negeri dikonsultasikan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat saksi tersebut tinggal. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penundaan kali ini menambah panjang perjalanan perkara yang mulai disidangkan sejak 9 Maret 2026. Hingga kini, persidangan telah memasuki agenda ke-10, namun belum juga beranjak ke tahap pembuktian dari pihak terdakwa.

Kasus yang menjerat Zul Amri bermula dari dugaan upaya pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Zul Amri diduga berperan bersama seorang perempuan bernama Yulia yang hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang.

Jaksa menguraikan, pada Desember 2025 Yulia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia melalui unggahan status WhatsApp. Tawaran itu menarik minat Siti Rodiah yang dijanjikan gaji sebesar 1.500 ringgit Malaysia per bulan. Tawaran serupa juga diterima Sri Handayani Lestari dengan iming-iming upah sekitar Rp6 juta per bulan.

Kedua perempuan tersebut kemudian berangkat ke Batam. Setibanya di kota itu, mereka dijemput oleh Zul Amri dan dibawa ke sebuah rumah kos di kawasan Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar.

Menurut dakwaan, keesokan harinya terdakwa mengantar Sri Handayani Lestari ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor sebagai salah satu persiapan keberangkatan ke Malaysia. Setelah proses administrasi selesai, mereka kembali ke tempat penginapan.

Namun rencana keberangkatan itu tidak pernah terwujud. Aparat kepolisian yang menerima informasi mengenai dugaan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural lebih dahulu mengamankan kedua calon pekerja migran tersebut. Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah kepada Zul Amri yang ditangkap sehari berikutnya di kawasan Batam Kota.

Jaksa menilai Zul Amri telah melakukan atau turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi serta tanpa memenuhi berbagai persyaratan yang diwajibkan undang-undang. Persyaratan itu antara lain pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pemeriksaan dokumen, hingga kelengkapan administrasi lainnya sebelum pemberangkatan ke luar negeri.

Atas dugaan perbuatannya, Zul Amri didakwa melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai dakwaan subsider, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena diduga menempatkan calon pekerja migran yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensi.

Dalam berkas perkara, jaksa menyertakan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perekrutan dan persiapan keberangkatan calon pekerja migran. Barang bukti tersebut antara lain mutasi rekening bank, tiket perjalanan bus dan pesawat, dokumen pembayaran paspor, foto boarding pass, serta satu unit telepon genggam.

Dengan penundaan terbaru ini, majelis hakim memberikan waktu hingga pekan depan bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dianggap penting bagi pembelaannya. Kehadiran (*)

Artikel Menunggu Saksi dari Luar Negeri, Sidang Dugaan Penempatan PMI Ilegal Kembali Molor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di Kota Batam.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, setelah mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan internasional.

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa penundaan bukan berarti menghentikan agenda modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan tarif di masa mendatang dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa.

“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan,” ujar Fary dalam keterangannya di Marketing Center BP Batam, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, Batam saat ini tengah berada pada momentum positif dalam menarik investasi. Oleh karena itu, berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan investor harus dijaga, termasuk kepastian dan efisiensi biaya logistik.

Fary menjelaskan bahwa daya saing Batam tidak hanya ditentukan oleh letak geografis yang strategis, insentif fiskal, maupun kemudahan perizinan. Prediktabilitas biaya logistik juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi.

BP Batam menilai biaya logistik merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi operasional dunia usaha. Beban biaya tersebut tidak hanya berasal dari tarif resmi layanan pelabuhan, tetapi juga akumulasi berbagai komponen lain seperti layanan terminal, jasa forwarding, transportasi barang (trucking), pengurusan dokumen, biaya penyimpanan (storage), hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.

“Oleh karena itu, fokus kita tidak sekadar melihat besaran tarif resmi, tetapi bagaimana struktur biaya tersebut didistribusikan dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada pembebanan tersembunyi yang tidak proporsional dan memberatkan pengguna jasa,” kata Fary.

Kebijakan penundaan penyesuaian tarif tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Menurut Rafki, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, serta meningkatnya biaya energi menjadi tekanan yang harus dihadapi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

“Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama, salah satunya melalui efisiensi biaya logistik agar realisasi investasi baru terus bertumbuh,” ujarnya.

Ke depan, BP Batam berkomitmen membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator terminal, asosiasi usaha, perusahaan forwarder, konsultan hukum, serta pengguna jasa pelabuhan.

Evaluasi terhadap kebijakan tarif nantinya akan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dikaitkan dengan standar pelayanan minimal (service level agreement/SLA) yang terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya bagi pelaku usaha.

“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang jauh lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak investasi, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkas Fary.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, serta Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, beserta jajaran. (*)

Artikel BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas, Jaga Daya Saing Investasi dan Logistik pertama kali tampil pada Metropolis.