batampos — Kantor Imigrasi Kelas I Batam mulai menyusun langkah pembenahan menyusul mencuatnya dugaan pungutan liar di pintu masuk Pelabuhan Internasional Batam Center. Alih-alih langsung mengeksekusi kebijakan, pimpinan baru memilih memulai dari pemetaan persoalan sebagai dasar penanganan.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan langkah awal yang diambil sejak hari pertama menjabat adalah mengidentifikasi titik-titik rawan yang berpotensi menjadi pokok permasalahan .

“Strategi pertama kami adalah melakukan pemetaan. Kami ingin mengetahui di mana simpul-simpul persoalan, agar langkah perbaikan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya, Senin (13/4).

Menurut dia, karakter wilayah kerja Imigrasi Batam yang memiliki banyak pintu masuk dan keluar, terutama pelabuhan internasional yang tersebar, menuntut pendekatan berbasis asesmen. Tanpa itu, intervensi kebijakan berisiko tidak efektif.

Kasus dugaan pungli di Pelabuhan Batam Center sebelumnya sempat menjadi sorotan luas, bahkan gaungnya menjangkau Singapura. Wahyu mengakui, dampak pemberitaan tersebut tidak hanya menyentuh citra institusi, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi di Batam.

“Jangan sampai isu ini mengganggu kepercayaan, baik dari masyarakat lokal maupun internasional. Karena itu, kami datang dengan semangat perbaikan agar Imigrasi Batam bisa kembali menghadirkan citra positif,” katanya.

Ia menyatakan, dugaan pelanggaran yang terjadi tidak bisa digeneralisasi sebagai wajah institusi. Jika terbukti, kasus tersebut merupakan tindakan oknum.

“Masih jauh lebih banyak petugas imigrasi yang bekerja dengan integritas dan melayani secara profesional,” ujarnya.

Terkait penanganan kasus, Wahyu menyebut proses pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat telah dilakukan oleh otoritas sebelumnya, termasuk pemeriksaan lanjutan di Jakarta.

Adapun mengenai pergantian kepemimpinan di Kantor Imigrasi Batam, ia menyatakan hal itu merupakan bagian dari mekanisme rotasi dan mutasi aparatur sipil negara.

“Rotasi adalah hal yang biasa dalam organisasi. Kami sebagai ASN siap ditugaskan di mana pun untuk tujuan perbaikan,” katanya.

Wahyu menambahkan, selain melakukan pembenahan terhadap titik-titik lemah, pihaknya juga berkomitmen mempertahankan praktik-praktik baik yang selama ini telah berjalan.

Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian di Batam.

Artikel Imigrasi Batam Mulai Petakan Titik Rawan Usai Kasus Pungli Mencuat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dewan Pendidikan Kota Batam memberikan apresiasi terhadap langkah Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang mendorong penamaan ruang publik berbasis sejarah dan budaya Melayu. Inisiatif ini dinilai strategis dalam memperkuat pendidikan karakter sekaligus meningkatkan literasi budaya di kalangan pelajar.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengatakan bahwa ruang publik memiliki peran penting sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nonformal yang berdampak langsung pada pembentukan kesadaran historis generasi muda.

“Pelajar tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari lingkungan sekitar. Ketika ruang publik menggunakan nama tokoh seperti Raja Ali Kelana, secara tidak langsung hal itu akan memicu rasa ingin tahu siswa terhadap sejarah dan identitas daerahnya. Ini merupakan bentuk pembelajaran kontekstual yang efektif dan relevan,” ujar Fendi, Senin (13/4).

Ia menegaskan, penamaan ruang publik bukan sekadar identitas, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi yang membangun memori kolektif masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, penataan ulang nama-nama ruang publik yang belum memiliki relevansi historis perlu dilakukan secara terukur dan berbasis kajian akademik agar memiliki nilai edukatif yang kuat.

“Penamaan ini harus menjadi bagian dari strategi pendidikan kultural. Kita ingin simbol-simbol yang dilihat setiap hari oleh pelajar mampu menanamkan pemahaman sejarah dan kebanggaan terhadap budaya sendiri,” tambahnya.

Selain itu, Dewan Pendidikan juga menilai rencana penggunaan aksara Arab Melayu pada fasilitas publik sebagai inovasi yang bernilai edukatif tinggi. Upaya ini dinilai dapat diintegrasikan dalam pembelajaran lintas disiplin, mulai dari bahasa, sejarah, hingga seni budaya.

Untuk memaksimalkan dampaknya, Dewan Pendidikan mendorong adanya kolaborasi antara Lembaga Adat Melayu, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Program tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan modul pembelajaran kontekstual, kegiatan kunjungan edukatif, hingga integrasi penamaan ruang publik ke dalam materi ajar di sekolah.

“Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis lingkungan dan pengalaman nyata. Pelajar tidak hanya memahami sejarah secara teori, tetapi juga melihat langsung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Fendi.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Kota Batam diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam membentuk karakter pelajar yang memahami, menghargai, dan melestarikan budaya Melayu sebagai identitas daerah.

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri Kota Batam, YM Dato’ Wira Setia Utama Raja Haji Muhammad Amin, menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat identitas Melayu di Kota Batam melalui penataan ulang nama-nama jalan, simpang, bundaran, hingga ruang publik.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah strategis LAM dalam menjaga jati diri budaya Melayu di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan modernisasi Kota Batam.

“Sudah saatnya kite memelayukan semue nama tempat, jalan, simpang, bundaran, dan ruang publik lainnya. Ini bukan setakat soal nama, tetapi tentang marwah dan identitas negeri,” tegas Raja Amin.

Raja Amin secara terbuka menyoroti sejumlah nama lokasi di Batam yang dinilai tidak memiliki akar historis maupun nilai budaya Melayu.

Salah satu yang disinggung adalah Simpang Frengky, yang berada di pertemuan Jalan Laksamana Bintan dan Jalan Raja Ali Kelana. Menurutnya, penamaan tersebut tidak mencerminkan sejarah maupun tokoh Melayu.

Ia mengusulkan agar nama-nama seperti itu diganti dengan nama tokoh Melayu yang memiliki kontribusi nyata, seperti Raja Ali Kelana dan tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah Melayu.(*)

Artikel Dewan Pendidikan: Penamaan Berbasis Sejarah Melayu Dinilai Efektif Bangun Literasi Budaya Pelajar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perikanan kembali melanjutkan program bantuan bioflok pada tahun 2026. Tahun ini, sebanyak 96 unit bioflok direncanakan akan disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) sebagai upaya memperkuat produksi ikan air tawar di daerah tersebut.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, sebanyak 79 paket bioflok telah disalurkan, kemudian meningkat menjadi 137 unit pada 2025.

“Untuk 2026 kita rencanakan ada 96 unit bioflok tambahan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong produksi ikan air tawar di Batam,” ujarnya, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, bantuan bioflok tidak diberikan secara merata, melainkan diprioritaskan bagi kelompok pembudidaya baru. Hal ini dilakukan agar lebih banyak masyarakat bisa merasakan manfaat teknologi tersebut.

“Sesuai ketentuan, penerima bantuan tahun sebelumnya tidak akan menerima lagi. Kita ingin pemerataan, jadi kelompok baru yang kita utamakan,” jelasnya.

Adapun sasaran penerima bantuan adalah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang aktif dan memiliki kesiapan dalam menjalankan budidaya. Selain itu, kelompok juga harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis.

Beberapa syarat umum di antaranya memiliki kelompok budidaya yang terdaftar atau diakui, memiliki lokasi atau lahan yang siap digunakan dan bersedia mengikuti pendampingan dari Dinas Perikanan. Selain itu mengajukan proposal bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Saat ini, proses penyaluran bantuan masih dalam tahap verifikasi administrasi, survei lokasi, dan pemilihan penyedia. Penentuan penerima juga mempertimbangkan usulan melalui pokok pikiran (pokir).

Program bioflok sendiri dinilai menjadi solusi efektif bagi Batam yang memiliki keterbatasan lahan. Dengan teknologi ini, budidaya ikan seperti lele dan nila tetap bisa dilakukan secara optimal di ruang terbatas.

“Dengan bioflok, produktivitas tetap tinggi meski lahan sempit. Ini sangat cocok untuk kondisi Batam,” tambah Yudi.

Dinas Perikanan juga memastikan akan melakukan pendampingan kepada kelompok penerima, mulai dari tahap awal hingga proses produksi berjalan. Bantuan yang diberikan umumnya mencakup kolam terpal bioflok, bibit ikan, hingga pakan.

Dengan berlanjutnya program ini, Pemko Batam optimistis produksi ikan air tawar akan terus meningkat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.(*)

Artikel Genjot Produksi Ikan Air Tawar, Pemko Batam Siapkan 96 Bantuan Bioflok pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya menekan maraknya aksi pencurian fasilitas umum yang dikenal dengan istilah “rayap besi” terus digencarkan kepolisian. Salah satunya dilakukan Polsek Lubuk Baja dengan menyasar langsung gudang scrap dan pelaku usaha jual beli besi tua di wilayah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

Kegiatan sosialisasi dan pembagian brosur imbauan tersebut dilaksanakan pada Minggu (12/04). Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memutus rantai peredaran barang hasil kejahatan, khususnya yang berasal dari pencurian fasilitas publik.

Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan melibatkan personel yang turun ke lapangan. Mereka menyasar sejumlah titik strategis yang dikenal memiliki aktivitas jual beli barang bekas cukup tinggi.

Adapun lokasi yang didatangi antara lain Komplek Pelita, Baloi Indah RW 04, Blok 2 Lubuk Baja Kota, hingga Kampung Nelayan. Kawasan ini dinilai rawan menjadi tempat masuknya barang hasil pencurian, termasuk kabel listrik, besi pelantar, hingga komponen fasilitas umum lainnya.

Dalam kegiatan itu, petugas membagikan brosur berisi pesan kamtibmas sekaligus memberikan edukasi langsung kepada pelaku usaha. Polisi mengingatkan agar para pedagang lebih teliti dalam menerima barang. “Kami mengimbau agar pelaku usaha tidak menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya,” ujar Kompol Deni.

Selain itu, petugas juga menegaskan konsekuensi hukum bagi pelaku penadahan. “Tindakan menerima atau membeli barang hasil kejahatan dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 591 KUHP dengan ancaman hingga empat tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta,” tegasnya.

Kapolsek menambahkan, peran pelaku usaha sangat penting dalam menekan angka pencurian. Jika tidak ada penadah, maka aksi “rayap besi” akan sulit berkembang. Karena itu, pihaknya meminta para pedagang turut berperan aktif melaporkan transaksi mencurigakan.

Di sisi lain, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum keras terhadap pelaku pencurian fasilitas umum. “Saya perintahkan seluruh jajaran, jangan sampai aksi seperti ini terjadi. Ini harus kita bersihkan,” tegas Kapolda.

Kapolda juga menekankan bahwa pencurian fasilitas umum berdampak luas bagi masyarakat, mulai dari terganggunya layanan hingga meningkatnya risiko kecelakaan. Ia bahkan memperingatkan para penadah agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

“Bagi siapapun yang melakukan penadahan hasil curian fasilitas umum akan kami proses. Tidak ada kompromi,” ujarnya. Polda Kepri memastikan akan terus memburu pelaku dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas jual beli besi tua yang diduga menjadi jalur distribusi hasil kejahatan.(*)

Artikel Berantas “Rayap Besi” Polisi Datangi Sejumlah Gudang Besi Tua pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – paya penyelundupan ratusan unit handphone tanpa dokumen kepabeanan berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Batam di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Penindakan dilakukan terhadap sebuah truk pick-up yang hendak menyeberang menuju Tanjung Buton, Siak, pada Selasa (7/4) siang.

Pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan Tim Penindakan Bea Cukai Batam terhadap penumpang dan kendaraan yang akan berangkat menggunakan kapal. Sekitar pukul 12.45 WIB, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dijadwalkan berangkat pukul 14.00 WIB.

Saat pemeriksaan awal, petugas mencurigai sebuah truk pick-up yang terlihat tidak membawa muatan. Kecurigaan tersebut mendorong petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan disaksikan langsung oleh pengemudi kendaraan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya kompartemen tersembunyi atau false compartment pada bagian dinding bak kendaraan. Kompartemen ini digunakan untuk menyembunyikan barang agar tidak terdeteksi oleh petugas.

Di dalam kompartemen tersebut, petugas menemukan ratusan unit handphone berbagai merek tanpa dokumen kepabeanan. Selanjutnya, petugas melakukan penindakan berupa penegahan dan penyegelan terhadap kendaraan beserta muatannya untuk dibawa ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Berdasarkan hasil pencacahan, total barang yang diamankan sebanyak 337 unit handphone dengan berbagai tipe. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp3,76 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp414 juta.

Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan menggunakan Unit K-9 Bea Cukai Batam untuk memastikan tidak adanya barang terlarang lainnya. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi narkotika, psikotropika, maupun prekursor dalam kendaraan tersebut.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan. “Modus penyembunyian dengan kompartemen tersembunyi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghindari pengawasan. Kami akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan guna menciptakan iklim perdagangan yang adil dan melindungi masyarakat,” ujarnya.(*)

Artikel Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 337 Ponsel di Punggur, Hendak Dibawa ke Riau pertama kali tampil pada Metropolis.