batampos – Persidangan perkara dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan terdakwa Zul Amri kembali mengalami penundaan. Sidang yang digelar di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Batam, Kamis, (11/6), sedianya memasuki agenda pembuktian dari pihak terdakwa. Namun, majelis hakim memutuskan memberikan tambahan waktu selama sepekan.

Penundaan itu terjadi setelah penasihat hukum terdakwa menyampaikan rencana menghadirkan seorang saksi yang saat ini berada di luar negeri. Majelis hakim menilai terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tersebut sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

“Kita kasih kesempatan sekali lagi kepada terdakwa. Satu minggu ya. Tanggal 17 kita lanjut lagi untuk persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Eri Justiansyah dalam persidangan.

Hakim juga menyarankan agar mekanisme menghadirkan saksi yang berada di luar negeri dikonsultasikan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat saksi tersebut tinggal. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penundaan kali ini menambah panjang perjalanan perkara yang mulai disidangkan sejak 9 Maret 2026. Hingga kini, persidangan telah memasuki agenda ke-10, namun belum juga beranjak ke tahap pembuktian dari pihak terdakwa.

Kasus yang menjerat Zul Amri bermula dari dugaan upaya pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Zul Amri diduga berperan bersama seorang perempuan bernama Yulia yang hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang.

Jaksa menguraikan, pada Desember 2025 Yulia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia melalui unggahan status WhatsApp. Tawaran itu menarik minat Siti Rodiah yang dijanjikan gaji sebesar 1.500 ringgit Malaysia per bulan. Tawaran serupa juga diterima Sri Handayani Lestari dengan iming-iming upah sekitar Rp6 juta per bulan.

Kedua perempuan tersebut kemudian berangkat ke Batam. Setibanya di kota itu, mereka dijemput oleh Zul Amri dan dibawa ke sebuah rumah kos di kawasan Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar.

Menurut dakwaan, keesokan harinya terdakwa mengantar Sri Handayani Lestari ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor sebagai salah satu persiapan keberangkatan ke Malaysia. Setelah proses administrasi selesai, mereka kembali ke tempat penginapan.

Namun rencana keberangkatan itu tidak pernah terwujud. Aparat kepolisian yang menerima informasi mengenai dugaan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural lebih dahulu mengamankan kedua calon pekerja migran tersebut. Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah kepada Zul Amri yang ditangkap sehari berikutnya di kawasan Batam Kota.

Jaksa menilai Zul Amri telah melakukan atau turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi serta tanpa memenuhi berbagai persyaratan yang diwajibkan undang-undang. Persyaratan itu antara lain pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pemeriksaan dokumen, hingga kelengkapan administrasi lainnya sebelum pemberangkatan ke luar negeri.

Atas dugaan perbuatannya, Zul Amri didakwa melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai dakwaan subsider, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena diduga menempatkan calon pekerja migran yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensi.

Dalam berkas perkara, jaksa menyertakan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perekrutan dan persiapan keberangkatan calon pekerja migran. Barang bukti tersebut antara lain mutasi rekening bank, tiket perjalanan bus dan pesawat, dokumen pembayaran paspor, foto boarding pass, serta satu unit telepon genggam.

Dengan penundaan terbaru ini, majelis hakim memberikan waktu hingga pekan depan bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dianggap penting bagi pembelaannya. Kehadiran (*)

Artikel Menunggu Saksi dari Luar Negeri, Sidang Dugaan Penempatan PMI Ilegal Kembali Molor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di Kota Batam.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, setelah mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan internasional.

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa penundaan bukan berarti menghentikan agenda modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan tarif di masa mendatang dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa.

“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan,” ujar Fary dalam keterangannya di Marketing Center BP Batam, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, Batam saat ini tengah berada pada momentum positif dalam menarik investasi. Oleh karena itu, berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan investor harus dijaga, termasuk kepastian dan efisiensi biaya logistik.

Fary menjelaskan bahwa daya saing Batam tidak hanya ditentukan oleh letak geografis yang strategis, insentif fiskal, maupun kemudahan perizinan. Prediktabilitas biaya logistik juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi.

BP Batam menilai biaya logistik merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi operasional dunia usaha. Beban biaya tersebut tidak hanya berasal dari tarif resmi layanan pelabuhan, tetapi juga akumulasi berbagai komponen lain seperti layanan terminal, jasa forwarding, transportasi barang (trucking), pengurusan dokumen, biaya penyimpanan (storage), hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.

“Oleh karena itu, fokus kita tidak sekadar melihat besaran tarif resmi, tetapi bagaimana struktur biaya tersebut didistribusikan dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada pembebanan tersembunyi yang tidak proporsional dan memberatkan pengguna jasa,” kata Fary.

Kebijakan penundaan penyesuaian tarif tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Menurut Rafki, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, serta meningkatnya biaya energi menjadi tekanan yang harus dihadapi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

“Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama, salah satunya melalui efisiensi biaya logistik agar realisasi investasi baru terus bertumbuh,” ujarnya.

Ke depan, BP Batam berkomitmen membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator terminal, asosiasi usaha, perusahaan forwarder, konsultan hukum, serta pengguna jasa pelabuhan.

Evaluasi terhadap kebijakan tarif nantinya akan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dikaitkan dengan standar pelayanan minimal (service level agreement/SLA) yang terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya bagi pelaku usaha.

“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang jauh lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak investasi, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkas Fary.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, serta Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, beserta jajaran. (*)

Artikel BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas, Jaga Daya Saing Investasi dan Logistik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABH) melakukan perbaikan darurat terhadap pipa transmisi air bersih berdiameter 800 milimeter (mm) di jalur Simpang Plamo menuju Kepri Mall, Kamis (11/6/2026).

Perbaikan dilakukan setelah terjadi kebocoran pada pipa transmisi utama yang diduga dipicu oleh pergeseran tanah akibat hujan deras yang mengguyur Kota Batam dalam beberapa hari terakhir.

Akibat pekerjaan tersebut, suplai air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Batam terpaksa dihentikan sementara hingga proses perbaikan selesai dilakukan.

Berdasarkan informasi dari tim teknis Air Batam Hilir, kebocoran kembali terjadi di titik yang sama dengan lokasi perbaikan sebelumnya. Kondisi tanah yang labil pascahujan diduga menjadi penyebab pipa kembali bergeser sehingga memicu kebocoran.

Wilayah yang terdampak penghentian sementara distribusi air bersih meliputi Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Sukajadi, serta kawasan di sekitarnya.

Anggota Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan seluruh sumber daya teknis telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.

Namun, pekerjaan sempat mengalami kendala karena hujan deras yang turun saat proses dewatering atau pengurasan air berlangsung. Faktor keselamatan pekerja menjadi pertimbangan utama mengingat kondisi lokasi yang berlumpur dan berisiko.

“Waktu pengerjaan mengalami keterlambatan karena faktor keselamatan tim teknis di area lumpur. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB dan air kembali mengalir sekitar dua jam setelahnya,” ujar Ariastuty, yang akrab disapa Tuty.

Ia menjelaskan, setelah proses dewatering selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penggalian lumpur, pengangkatan pipa yang rusak, pemasangan pipa baru, pemasangan baut dan pengelasan, pemasangan penyangga pipa (support pipe), hingga tahap pemulihan suplai air ke pelanggan.

BP Batam dan Air Batam Hilir juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menampung air sebagai cadangan selama proses perbaikan berlangsung.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menyiapkan dan menampung cadangan air secukupnya,” katanya.

Menurut Tuty, BP Batam akan terus menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi layanan.

Ia menegaskan, dukungan dan pengertian masyarakat sangat dibutuhkan agar proses perbaikan dapat berjalan lancar dan keandalan jaringan distribusi air bersih di Kota Batam tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses perbaikan ini sangat berarti demi menjaga keandalan jaringan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang,” tutupnya. (*)

Artikel Pipa Air Bersih Bocor, Suplai ke Taman Baloi hingga Sukajadi Batam Dihentikan Sementara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Satpolairud Polresta Barelang melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang serta barang muatan KM Kelud yang sandar di Pelabuhan Batam Bintang 99, Batu Ampar, Rabu (10/6). Pengamanan dilakukan untuk memastikan aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Polisi Penolong itu melibatkan personel Satpolairud bersama unsur Syahbandar, KPLP, KP3, dan TNI AL. Petugas melakukan pengawasan terhadap penumpang yang turun maupun naik kapal serta memeriksa barang bawaan dan muatan kapal.

Berdasarkan data di lapangan, jumlah penumpang yang turun dari KM Kelud tercatat sebanyak 2.521 orang. Sementara penumpang yang naik mencapai 1.340 orang dan penumpang lanjutan sebanyak 619 orang.

Seluruh proses embarkasi dan debarkasi berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun kejadian menonjol selama pelaksanaan kegiatan.
Kasat Polairud Polresta Barelang, Kompol I Kade Dwi Suryawandika, mengatakan pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk utama ke Kota Batam.
“Pengamanan dan pengecekan terhadap penumpang serta barang bawaan KM Kelud dilakukan dalam rangka menjaga harkamtibmas di kawasan pelabuhan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata I Kade Dwi Suryawandika.

Meski pengamanan berjalan baik, sejumlah pengguna jasa pelabuhan masih mengeluhkan kondisi fasilitas pendukung, terutama area parkir dan akses keluar masuk kendaraan yang dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya aktivitas penumpang saat kapal sandar.

Andi, salah seorang penjemput penumpang, mengatakan kepadatan kendaraan sering terjadi ketika ribuan penumpang turun dalam waktu bersamaan. “Kalau KM Kelud datang, kendaraan yang masuk dan keluar sering menumpuk. Kadang harus menunggu lama hanya untuk keluar dari area pelabuhan,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Rina, warga Batam yang mengantar keluarganya ke pelabuhan. Menurutnya, kapasitas parkir yang terbatas membuat kendaraan kerap berhenti di bahu jalan. “Harapan kami area parkir diperluas dan jalur kendaraan ditata lebih baik. Jadi tidak semrawut dan masyarakat lebih nyaman,” katanya.

Warga berharap pengelola Pelabuhan Batam Bintang 99 dapat segera melakukan pembenahan fasilitas, terutama penataan parkir dan rekayasa arus lalu lintas kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah penumpang kapal laut dari waktu ke waktu, perbaikan fasilitas dinilai penting agar pelayanan di pelabuhan semakin nyaman, aman, dan tertib bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.(*)

Artikel Penumpang KM Kelud Keluhkan Parkir Pelabuhan Bintang 99 Batuampar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tingginya cakupan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batam mendorong BPJS Kesehatan terus memperkuat kapasitas layanan kesehatan, baik melalui perluasan kerja sama fasilitas kesehatan maupun percepatan transformasi digital.

Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Ilham, mengatakan pihaknya secara berkala melakukan pemetaan jumlah peserta dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk memastikan akses layanan tetap terjaga seiring meningkatnya kepesertaan JKN.

Menurut dia, penambahan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah dan pertumbuhan jumlah peserta.

“BPJS Kesehatan secara rutin melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan pertumbuhan peserta, kepadatan penduduk, dan akses layanan di setiap wilayah,” kata Ilham, Kamis, (11/6).

Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Batam telah mencapai 96,82 persen dari total jumlah penduduk semester II tahun 2025. Angka tersebut menempatkan Batam dalam kategori Universal Health Coverage (UHC), yakni kondisi ketika hampir seluruh penduduk telah terlindungi jaminan kesehatan.

Untuk melayani peserta tersebut, BPJS Kesehatan saat ini bekerja sama dengan 118 FKTP yang terdiri atas puskesmas dan klinik pratama.

Seiring meningkatnya jumlah peserta, BPJS Kesehatan menempatkan transformasi digital sebagai salah satu strategi utama meningkatkan kualitas layanan.

Sejumlah inovasi yang telah diterapkan meliputi antrean online melalui aplikasi Mobile JKN, integrasi sistem informasi rumah sakit dan klinik dengan sistem BPJS Kesehatan, penggunaan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) elektronik, bridging farmasi, hingga pemanfaatan validasi biometrik dan rekam medis elektronik.

Menurut Ilham, digitalisasi layanan membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean manual, serta memberikan kepastian waktu pelayanan bagi peserta.

Peserta juga didorong memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Selain itu, aplikasi tersebut menyediakan berbagai layanan informasi seperti riwayat pelayanan kesehatan, hasil skrining kesehatan, telekonsultasi, jadwal operasi, hingga informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

“Dengan sistem antrean online, peserta dapat datang sesuai jadwal sehingga mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu dan mempercepat alur pelayanan,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi layanan digital berjalan optimal, BPJS Kesehatan secara rutin melakukan monitoring pemanfaatan antrean online, supervisi langsung ke fasilitas kesehatan melalui program Si-Bling dan Customer Visit, evaluasi kendala pelayanan, serta menindaklanjuti berbagai keluhan peserta.

Meski jumlah peserta terus bertambah, BPJS Kesehatan menilai kapasitas layanan kesehatan di Batam masih berada dalam kondisi yang memadai.

Ilham menjelaskan salah satu indikator yang digunakan adalah rasio dokter terhadap peserta JKN. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2194/2023, rasio ideal ditetapkan satu dokter untuk maksimal 5.000 peserta.

“Untuk Kota Batam saat ini rasio dokter umum terhadap peserta masih berada di bawah angka satu banding lima ribu. Artinya kebutuhan dokter terhadap jumlah peserta masih tercukupi,” katanya.

Selain itu, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Batam juga melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang berpotensi mendapatkan penambahan fasilitas kesehatan mitra.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan sistem digital Atlas-SIG, yakni peta sebaran fasilitas kesehatan berbasis web yang menampilkan lokasi dan cakupan layanan fasilitas kesehatan. Sistem ini dapat diakses masyarakat dan menjadi salah satu instrumen dalam perencanaan perluasan jaringan layanan.(*)

Artikel Antisipasi Lonjakan Peserta JKN, BPJS Kesehatan Batam Perkuat Layanan Digital pertama kali tampil pada Metropolis.