batampos – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag melakukan survei sejumlah institusi dan rumah pemotongan hewan (RPH) di Saudi. Survei dilakukan sebagai upaya Kemenag melakukan perbaikan tata kelola pembayaran Dam jamaah haji Indonesia.

Tim Survei Perbaikan Tata Kelola Dam yang beranggotakan lima orang ini bertolak ke Saudi sejak 26 Februari 2023.

“Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2022 di Situbondo, kita mengirim Tim Survei Perbaikan Tata Kelola Dam,” kata Direktur Bina Haji (Dirbina) Kementerian Agama Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa (7/3).

“Kami akan menyusun standar pembayaran dan pemotongan hewan Dam yang selama ini dilakukan secara individual atau kelompok dengan standar biaya yang berbeda-beda, ada yang mahal dan ada juga yang harganya murah sekali, bahkan tidak masuk akal,” sambungnya.

Menurut Pria lulusan Al Azhar Kairo ini, survei dan penyusunan standar tata kelola Dam dimaksudkan agar pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh.

“Tata Kelola ini untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran Dam sesuai ketentuan Fiqh. Sehingga, pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk,” sebut Arsad.

Sementara itu, Kasubdit Bimbingan Jamaah Haji (Bimjah) yang juga Ketua Tim Survei Perbaikan Tata Kelola Dam, Khalilurrahman optimis kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak kemaslahatan besar bagi jamaah haji Indonesia.

Khalil berharap melalui perbaikan tata kelola ini, khususnya dalam pendistribusian, nantinya daging hewan Dam, bukan hanya dinikmati fakir miskin di kota Makkah, namun juga dapat dikirim ke tanah air. “Jika pendistribusian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan setidaknya sebagian daging Dam dapat didistribusikan kepada fakir miskin di Indonesia,” ucap Khalil.

Khalil optimis standar yang disusun dari hasil penjajakan dan survei yang dilakukan tim di lapangan ke sejumlah maslakh (rumah pemotongan hewan Dam) di Makkah, akan meminimalisir potensi penipuan dan percaloan Dam jamaah haji.

“Tim ini melihat pentingnya edukasi praktik dan mekanisme pembayaran Dam di Arab Saudi agar terhindar dari penipuan dan percaloan. Ini akan kita tuangkan dalam standar operasional,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening pihak keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PPATK memblokir rekening seluruh pihak yang berkaitan dengan Rafael Alun.

“Iya blokir rekening Rafael Alun Trisambodo. Keluarga dan semua pihak terkait, ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Selasa (7/3).

Ivan menyebut, pemblokiran rekening itu setelah PPATK menemukan adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun. “Iya (rekening istri dan anaknya),” ucap Ivan.

Pemblokiran ini dilakukan setelah PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun. “Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan.

Rafael tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 56.104.350.289. Jumlah kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 17 Februari 2022, untuk tahun periodik 2021.

Dalam LHKPN, Rafael tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan totalnya mencapai Rp 51.937.781.000. Aset properti milik ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio ini tersebar di wilayah Sleman, Manado, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Rafael juga tercatat memiliki harta berupa kendaaraan senilai Rp 425.000.000. Ia tercatat memiliki mobil Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta, dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp 300 juta. Namun, Rafael tidak mencantumkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley David dalam LHKPN. Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420.000.000.

Kemudian, surat berharga sejumlah Rp 1.556.707.379, serta kas dan setara kas Rp 1.345.821.529. Rafael juga tercatat memiliki harta lainnya berjumlah Rp 419.040.381. Total harta kekayaan Rafael dalam LHKPN seluruhnya mencapai Rp 56.104.350.289. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin mengisi masa resesnya dengan melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan sejumlah organisasi kemasyarakatan membahas seputar permasalahan sengketa agraria di Provinsi Lampung.

Bustami menjelaskan DPD RI memiliki tugas mengawasi seluruh aturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan pertanahan. Untuk masa sidang di daerah pemilihan atau yang dikenal dengan masa reses, DPD RI bertugas menyerap menghimpun dan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk dibawa ke pusat.

“Selaku pimpinan Komite II DPD RI, di masa reses ini kami ingin mengetahui problem-problem menonjol apa yang muncul di daerah yang sekiranya sulit diatasi atau sudah ada solusinya namun tidak bisa dengan mudah dijalani dengan berbagai kendalanya masing-masing, ” ujarnya dalam pertemuan di Kantor BPN Provinsi Lampung, Selasa (7/3/23).

Persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah, kebutuhan lapangan dan lainnya akan dibahas dalam rapat kerja bersama dengan mitra kerja Komite II DPD RI.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Lampung, Agha Setiaputra Ekasaptadi mengatakan pentingnya kegiatan aktualisasi permasalahan tanah di berbagai kabupaten kota di Provinsi Lampung, sehingga ada yang menyuarakan kepada pemerintah pusat.

“DPD RI melalui pak Bustami kami harapkan dapat menjembatani persoalan pertanahan yang terjadi di Provinsi Lampung ini, karena banyak sekali sengketa tanah yang bertahun-tahun tidak ada solusinya, karena antara lain terganjal oleh aturan, ” ujar Agha Setiaputra.

Beberapa permasalah yang disampaikan oleh para kepala dinas kabupaten kota antara lain adalah batas wilayah antara kawasan pemukiman dengan kawasan perhutanan dan juga permasalahan klaim kepemilikan lahan.

“Beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Way Kanan dan Lampung Barat memiliki persoalan tentang tumpang tindihnya sertifikat, dimana tanah telah dihuni oleh transmigran selama puluhan tahun namun sertifikat telah dimiliki oleh non transmigran yang tidak pernah mendiami tanah tersebut, ” tambah Agha.

Sementara itu, organisasi keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang turut hadir dalam pertemuan mempertanyakan upaya yang dapat dilakukan oleh LDII dalam proses merubah kepemilikan aset dari perorangan kepada yayasan.

“LDII selalu lembaga keagamaan ingin mengalihkan seluruh aset tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid dari sertifikat atas nama perorangan ke yayasan, bagaimana caranya agar bisa dialihkan dengan cara yang murah dan cepat, ” ujar Ketua DPW LDII Provinsi Lampung, Muh. Aditya. (*)