Pembahasan UMK Karimun berlangsung aman dan kondusif. foto beberapa waktu lalu
batampos– Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Karimun sampai saat ini belum menerima laporan terkait penerapan upah minimum kabupaten (UMK) Karimun 2023. Baik, dari pihak perusahaan selaku pemberi kerja atau dari buruh.
”Untuk laporan resmi terkait penerapan pembayaran UMK 2023 kita belum ada menerima. Baik dari buruh atau dari pemberi kerja. Dengan demikian, dapat kita samopaikan bahwa pembayaran upah berdasarkan UMK 2023 sebesar Rp3.592.019 untuk buruh dengan masa kerja 0 tahun sudah berjalan,” ujar Kepala Disnakerin Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah, Senin (6/3).
Dari pihak perusahaan atau selaku pemberi kerja, kata Ruffindy, juga tidak ada menyampaikan surat pengakuan ketidakmampuan untuk membayar upah sesuai UMK. Kalau memang ada, tidak bisa langsung disetujui. Sesuai prosedur, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak mampu membayar UMK.
Menyinggung tentang lapangan pekerjaan, Ryffindy menyebutkan, melihat dengan kondisi perekonomian yang tumbuh, dia yakin lapangan pekerjaan tetap ada. ”Apalagi, didukung dengan situasi Karimun yang kondusif, akan menarik investasi masuk. Selain itu, saya dapat kabar PT Saipem Karimun Yard kembali mendapatkan North Field Production Sustainability (NFPS) tahap dua. Semoga ini nanti bisa menambah jumlah tenaga kerja kita di sana,” jelasnya. (*)
F. Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos SEORANG kasir minimarket menunjukkan cukai rokok
batampos- Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan, gerakan anti tembakau di Indonesia tak lepas dari intervensi global. Termasuk agenda merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menuai polemik.
Menurut Hananto, apabila membicarakan tembakau sebenarnya tidak membicarakan lokal. Namun, ada peran/intervensi dari lembaga donor luar negeri untuk mengganggu kedaulatan tembakau Nusantara. ”Indonesia adalah negara ketiga yang ditarget soal pelarangan tembakau. Tiap tahun, dana lembaga donor dari luar untuk kampanye anti tembakau sangat besar.
Lawan kita itu nggak sembarangan karena intervensi global yang luar biasa untuk mematikan kelangsungan ekosistem tembakau,” kata Hananto. Dia menanti pandangan/suara dari Kemenko PMK. Sebelumnya, pada 27 Juli 2022, Kemeko PMK pernah melakukan uji publik tentang revisi PP 109/2012. Yang menjadi pertanyaan, apakah uji publik kala itu dilakukan dengan terbuka, adil, fair, apa hanya karena adanya intervensi asing? ”Sebagai gambaran, saat itu ada sekitar 80 undangan, 10 persen adalah kelompok yang pro tembakau.
Kalaupun hanya ada 8 orang, itu adalah upaya yang kita coba paksakan untuk masuk ke ruangan itu,” tutur Hananto Wibisono. Kemudian, lanjut Hananto, ada silang sengkarut data prevalensi perokok. Basis data yang digunakan Kemenko PMK maupun Kemenkes adalah data Riskesdas 5 tahunan. Hananto menilai, eksosistem tembakau berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi perokok sudah turun. Dengan demikian, tidak relevan lagi menggunakan alasan prevalensi perokok untuk mendorong revisi PP 109/2012.
”Data BPS sudah turun menjadi 3,4 persen untuk prevalensi anak, saya tanya apakah tahun depan ada dana kampanye untuk meningkatkan prevalensi anak?” kata Hananto. Hananto ingin menanyakan Kemenko PMK, apakah bisa jujur apa tidak dalam situasi seperti ini? Sebelum revisi PP 109/2012, mestinya introspeksi diri sebelum bicara ke stakeholders bahwa perlu revisi dengan sejumlah argumentasi yang rasional dan seterusnya. ”Hari ini tidak ada yang dapat kami anggap sebagai alasan yang rasional kenapa perlu revisi. Misalnya, mereka mendorong adanya perbesaran gambar menjadi 90 persen bolak-balik di bungkus rokok. Kenapa langsung 90 persen, tidak ada studinya,” ujar Hananto Wibisono.
Kementerian Kesehatan, pada 26 Desember 2022 masih ngotot menggunakan nomor layanan berhenti merokok. ”Pada 23 Januari, layanan berhenti merokok (0800-177-6565) sudah ditutup. Pertanyaannya, apakah karena kami sering menanyakan program-program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan? Kami sering pertanyakan karena hasil monitoring evaluasinya kami tidak dapatkan datanya,” jelas Hananto Wibisono. AMTI juga menyayangkan Kemenko PMK dan Kemenkes yang tidak memberikan narasi utuh kenapa perlu mendorong revisi PP 109/2012. ”Kalau memang belum perlu revisi, maaf, nggak harus nafsu melakukan revisi.
Hitungannya bukan aritmetik 1, 2, 3, atau 10 tahun harus direvisi,” terang Hananto. Dia menegaskan, PP 109/2012 masih bisa digunakan agar dioptimalkan secara maksimal. ”Tinggal implementasi yang baik, ketegasan atas implementasi itu. Kita sudah punya instrumen hukum kira-kira 300-an peraturan. Sektor tembakau ini sektor yang padat regulasi, kurang apa lagi?” tutur Hananto Wibisono. Sementara itu, pengurus Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur, Ketut Mujianto menegaskan, wacana rencana revisi PP 109/2012 akan mengerdilkan ekosistem pertembakauan.
”Rencana tersebut pasti kita lawan semaksimal mungkin dan sudah kami buktikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ketut. ”FSP RTMM Jawa Timur akan menempuh melalui dua cara. Satu, melalui surat menyurat, birokrasi, dan lain sebagainya. Tapi jika tidak dihiraukan, dipastikan turun ke jalan, baik secara lokal Jawa Timur maupun nasional,” jelas Ketut.
F. Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos SEORANG kasir minimarket menunjukkan cukai rokok
batampos- Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan, gerakan anti tembakau di Indonesia tak lepas dari intervensi global. Termasuk agenda merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menuai polemik.
Menurut Hananto, apabila membicarakan tembakau sebenarnya tidak membicarakan lokal. Namun, ada peran/intervensi dari lembaga donor luar negeri untuk mengganggu kedaulatan tembakau Nusantara. ”Indonesia adalah negara ketiga yang ditarget soal pelarangan tembakau. Tiap tahun, dana lembaga donor dari luar untuk kampanye anti tembakau sangat besar.
Lawan kita itu nggak sembarangan karena intervensi global yang luar biasa untuk mematikan kelangsungan ekosistem tembakau,” kata Hananto. Dia menanti pandangan/suara dari Kemenko PMK. Sebelumnya, pada 27 Juli 2022, Kemeko PMK pernah melakukan uji publik tentang revisi PP 109/2012. Yang menjadi pertanyaan, apakah uji publik kala itu dilakukan dengan terbuka, adil, fair, apa hanya karena adanya intervensi asing? ”Sebagai gambaran, saat itu ada sekitar 80 undangan, 10 persen adalah kelompok yang pro tembakau.
Kalaupun hanya ada 8 orang, itu adalah upaya yang kita coba paksakan untuk masuk ke ruangan itu,” tutur Hananto Wibisono. Kemudian, lanjut Hananto, ada silang sengkarut data prevalensi perokok. Basis data yang digunakan Kemenko PMK maupun Kemenkes adalah data Riskesdas 5 tahunan. Hananto menilai, eksosistem tembakau berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi perokok sudah turun. Dengan demikian, tidak relevan lagi menggunakan alasan prevalensi perokok untuk mendorong revisi PP 109/2012.
”Data BPS sudah turun menjadi 3,4 persen untuk prevalensi anak, saya tanya apakah tahun depan ada dana kampanye untuk meningkatkan prevalensi anak?” kata Hananto. Hananto ingin menanyakan Kemenko PMK, apakah bisa jujur apa tidak dalam situasi seperti ini? Sebelum revisi PP 109/2012, mestinya introspeksi diri sebelum bicara ke stakeholders bahwa perlu revisi dengan sejumlah argumentasi yang rasional dan seterusnya. ”Hari ini tidak ada yang dapat kami anggap sebagai alasan yang rasional kenapa perlu revisi. Misalnya, mereka mendorong adanya perbesaran gambar menjadi 90 persen bolak-balik di bungkus rokok. Kenapa langsung 90 persen, tidak ada studinya,” ujar Hananto Wibisono.
Kementerian Kesehatan, pada 26 Desember 2022 masih ngotot menggunakan nomor layanan berhenti merokok. ”Pada 23 Januari, layanan berhenti merokok (0800-177-6565) sudah ditutup. Pertanyaannya, apakah karena kami sering menanyakan program-program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan? Kami sering pertanyakan karena hasil monitoring evaluasinya kami tidak dapatkan datanya,” jelas Hananto Wibisono. AMTI juga menyayangkan Kemenko PMK dan Kemenkes yang tidak memberikan narasi utuh kenapa perlu mendorong revisi PP 109/2012. ”Kalau memang belum perlu revisi, maaf, nggak harus nafsu melakukan revisi.
Hitungannya bukan aritmetik 1, 2, 3, atau 10 tahun harus direvisi,” terang Hananto. Dia menegaskan, PP 109/2012 masih bisa digunakan agar dioptimalkan secara maksimal. ”Tinggal implementasi yang baik, ketegasan atas implementasi itu. Kita sudah punya instrumen hukum kira-kira 300-an peraturan. Sektor tembakau ini sektor yang padat regulasi, kurang apa lagi?” tutur Hananto Wibisono. Sementara itu, pengurus Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur, Ketut Mujianto menegaskan, wacana rencana revisi PP 109/2012 akan mengerdilkan ekosistem pertembakauan.
”Rencana tersebut pasti kita lawan semaksimal mungkin dan sudah kami buktikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ketut. ”FSP RTMM Jawa Timur akan menempuh melalui dua cara. Satu, melalui surat menyurat, birokrasi, dan lain sebagainya. Tapi jika tidak dihiraukan, dipastikan turun ke jalan, baik secara lokal Jawa Timur maupun nasional,” jelas Ketut.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/3).
batampos- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur. KPK telah memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, pada Senin (6/3) kemarin. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengakui, pihaknya mendalami terkait usulan anggaran Perumda Sarana Jaya yang dibahas bersama DPRD DKI, dalam rangka pengadaan lahan di Pulogebang. KPK juga turut mendalami soal adanya aliran uang dalam pengusulan anggaran tersebut. “Didalami juga terkait dugaan aliran uang kebeberapa pihak terkait saat proses pengusulan anggaran tersebut berjalan,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/3).
Usai menjalani pemeriksaan, Judistira yang merupakan kakak dari artis, Nia Ramadhani mengakui ruang kerjanya turut digeledah penyidik KPK. “Iya, termasuk sempat digeledah. Kemarin hampir enggak ada sih (barang yang diamankan tim penyidik KPK). Jadi, cuma lima menit (digeledah), terus nggak ada yang diambil,” kata Judistira di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/3). Meski demikian, Judistira enggan menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaannya, termasuk saat disinggung dugaan aliran dana terkait kasus yang sedang diusut KPK. “Sudah saya sampaikan ke penyidik ya,” singkatnya.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta turut dilakukan pemeriksaan dalam kasus ini. KPK diduga telah menjerat tersangka dalam kasus pengadaan lahan di Pulogebang, yang diperuntukan sebagai lahan rumah DP Rp 0. Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo. Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (kiri) memberi keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/3). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
batampos – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa penerimaan anggota kepolisian tidak dipungut biaya, dan meminta kepada publik untuk melaporkan temuan-temuan terkait ke pihak kepolisian.
“Penerimaan Polri benar-benar gratis. Ini yang perlu kami sampaikan,” ucap Ahmad Ramadhan, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/3).
Ia kembali menegaskan bahwa tidak benar apabila ada oknum atau siapa pun yang mengatakan bahwa masuk menjadi anggota Polri menggunakan uang. Apabila masyarakat menemukan oknum yang memungut biaya dalam penerimaan anggota kepolisian, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, khususnya ke Biro Pengamanan Internal atau Paminal Polri.
“Jadi, bila ada calo, bila ada oknum, segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini bisa ke Paminal, ya,” ucap Ahmad Ramadhan.
Ramadhan menyatakan bahwa Polri tidak memberikan toleransi kepada para oknum yang memungut biaya dalam perekrutan calon-calon siswa. Oleh karena itu, lima orang yang diduga telah melanggar dalam perekrutan calon-calon siswa di Jawa Tengah telah dilakukan sidang disiplin dan sidang kode etik.
“Tentu Polri tidak mentolerir, sekali lagi, bahwa Polri merekrut calon-calon siswa dengan konsep yang benar-benar bersih,” ucapnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lima oknum polisi di Jawa Tengah terlibat dalam praktik percaloan penerimaan Bintara Polri pada seleksi tahun 2022.
Adapun kelima oknum tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Iqbal Alqudusy, dalam keterangan yang diterima di Semarang, Jumat (3/3), mengatakan kelima oknum tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri. (*)
Beberapa jenis pot. Ada yang dari bahan plastik. Ada juga yang dari batu atau keramik. Pemilihan pot yang tepat akan menentukan estetika ruangan dan membuat tanaman terlihat lebih mahal serta bagus. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)
Perhatikan Drainase, Warna Sesuai Preferensi
batampos – Memilih pot untuk tanaman kesayangan harus tepat dan tidak boleh sembarangan. Salah-salah bisa bikin pertumbuhan jadi terhambat. Ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan seperti drainase dan tampilan.
Salah satu hobi yang banyak dilakukan adalah merawat tanaman hias. Selain berfungsi mengusir kejenuhan, tanaman hias bisa mempercantik ruangan. Nah, cantiknya ruangan tak hanya dilihat dari jenis dan kondisi tanaman. Tampilan dan bentuk pot juga mendukung.
Seorang penghobi tanaman asal Surabaya, Ruri, membagikan tips memilih pot yang tepat. Baik dari perspektif estetika maupun fungsinya. Dengan demikian, tanaman dapat tumbuh subur, tapi tetap elok dipandang. ’’Secara estetika umumnya menyesuaikan konsep awal yang diinginkan,’’ terang pria 30 tahun itu kepada Jawa Pos Rabu (22/2) lalu.
Ruri mencontohkan, konsep yang elegan dapat menggunakan pot berbentuk minimalis dan warna monokrom. Asalkan warna dasar, tidak harus putih atau hitam. Nah, pemilihan tone cerah atau tidak kembali ke preferensi masing-masing. Sebab, warna pot diyakini bisa memengaruhi suasana hati. ’’Misalnya, pot kuning bisa bikin lebih ceria. Mungkin sugesti saja,’’ lanjutnya.
Bahkan, Ruri pernah menemukan salah satu kafe di Surabaya yang memakai pot bertema silver. Digunakan pada tanaman tilansia dan menyesuaikan konsep kafe tersebut. Menurut Ruri, hal itu tak menjadi masalah karena pot memang dapat didesain tematik.’’Untuk pot indoor, balik lagi suka cerah atau tidak,’’ paparnya.
Selain itu, pemilihan ukuran pot dengan ukuran tanaman harus proporsional. Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan tanaman. Pertumbuhan akan terhambat jika pot yang digunakan terlalu kecil. Ruri mencontohkan, tanaman hias setinggi 25 sentimeter masih bisa menggunakan pot berdiameter 15 sentimeter.
Pot yang terlalu besar juga menimbulkan risiko kebusukan dan penyakit akar. Penyebabnya, media tanam dalam pot bakal terlalu banyak. Dengan begitu, media tanam menjadi terlalu basah dan membutuhkan waktu lama untuk kering.
’’Jadinya berdampak ke akar dan batang tanaman itu,’’ ungkap dia. Karena itu, drainase pot turut menjadi aspek yang harus diperhatikan. Air harus mudah keluar dari lubang pot. Jangan sampai media tanam tergenang saat penyiraman.
Selain mencegah kebusukan, hal itu bisa memperbanyak oksigen yang diterima akar tanaman. ’’Banyak produsen pot yang tidak memperhatikan hal tersebut. Lubang mampet, terlalu kecil, ataupun terlalu sedikit,’’ papar bapak satu anak itu.
Tenang saja, pot dengan drainase kurang baik masih bisa digunakan. Ada sejumlah cara untuk mengatasi kendala itu. Di antaranya, menambah lubang drainase secara manual, menggunakan pot lebih besar untuk melapisi pot utama, serta melapisi bagian bawah tanaman dengan pumis, styrofoam, hingga potongan genting.
’’Fungsinya menjaga porositas karena itu yang utama. Kalau sudah telanjur, langsung bongkar saja dan diobati,’’ tuturnya.
Pemilihan bahan dan bentuk pot menyesuaikan nuansa yang diinginkan. Tentu, setiap bahan memiliki kekurangan maupun kelebihan. Misalnya, pot plastik tentu lebih murah dibandingkan bahan lain. Namun, dari sisi estetika juga kurang menarik. Ciri-ciri pot plastik yang bagus, antara lain, lentur dan tak terlalu kaku. ’’Paling mudah melihatnya dari merek dan harga. Biasanya pot plastik dibuat untuk budi daya,’’ ucap dia.
Menurut Ruri, bahan pot relatif tidak berpengaruh pada kesehatan tanaman. Tapi, dia menyarankan pot berbahan gerabah solid dengan tingkat bakaran tinggi karena lebih dingin dan dapat menjaga kelembapan tanaman. Tentu saja, harganya lebih mahal dan lebih berat. ’’Agak sulit dibersihkan juga, tidak seperti pot plastik,’’ ungkap pemilik Pop Plant itu.
Pada akhirnya, pemilihan pot kembali pada preferensi setiap pemiliknya. Sebab, selera setiap orang tidaklah sama. Bahkan, ada sejumlah tanaman yang tak membutuhkan pot seperti anggrek, tilansia, dan bambu hoki.(*)
Ilustrasi. Dua pelajar mendorong sepeda motor orang tuanya yang terjebak banjir di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pemko Batam diminta lebih serius untuk menangani banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah titik di Kota Batam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat, menilai penanganan banjir dan longsor yang dilakukan oleh Pemko Batam belum maksimal.
Kata dia, diperlukan tim khusus, untuk menangani hal tersebut. Penanggulangan ini tidak saja saat terjadi, namun juga pra bencana yang meliputi pencegahan.
“Saya rasa belum maksimal. Karena yang dibutuhkan itu adalah penanggulangan dan penanganan cepat. Kalau sudah ada yang meninggal namun tidak ada dapat kabar, itu sangat disayangkan,” kata dia, Senin (6/3/2023).
Dengan kondisi Batam yang terjadi bencana longsor kurang lebih di 10 titik ini, Batam harus lebih bersiap melakukan upaya pencegahan terhadap wilayah-wilayah yang rentan longsor. Misalnya, di kawasan Bukit Kemuning, Seibeduk.
“Doa kita tentu jangan sampai terjadi longsor yang besar. Karena itu kita harus punya tim atau dinas yang bisa menangani hal ini,” ujarnya.
Penanganan bencana longsor dan banjir perlu ditingkatkan. Respon cepat dari tim atau dinas terkait sangat diperlukan. Evaluasi dalam menangani bencana ini dibutuhkan di Batam.
Selain itu, Kader PKS ini juga meminta dilakukan tindakan pencegahan terhadap bencana atau musibah.
Saat ini usia pohon di Batam sudah cukup tua, dan rimbun. Kondisi cuaca angin bisa mengakibatkan terjadinya pohon tumbang.
Untuk itu perlu memperhatikan pohon-pohon besar di jalan utama. Jika sudah mulai pohon besar yang sudah tua, agar segera memotong atau memangkas cabang pohon.
“Jangan sampai jatuh korban dulu baru dipotong pohonnya. Saya lihat masih banyak yang belum dipangkas, dan ini sangat membahayakan pengguna jalan,” bebernya.
Untuk persoalan banjir, Rohaizat meminta peran serta masyarakat. Agar tidak membuang sampah ke aliran air. Sehingga menjadi pemicu banjir.
Ia mengatakan Pemko Batam harus memperketat lagi penerbitan izin cut and fill, harus sesuai dengan prosedur dan undang-undang berlaku. Apalagi saat ini pemerintah juga sedang melakukan pelebaran jalan.
“Ini juga harus menjadi perhatian. Karena menjaga lingkungan ini penting peran serta semuanya,” tutupnya.(*)
batampos – Maskapai nasional Garuda Indonesia (GIA) mengoperasikan penerbangan perdana Tokyo-Manado dari Bandara Internasional Narita, Chiba, Selasa (7/3).
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (tengah) menerima karangan bunga dari Garuda Indonesia saat peresmian rute Tokyo-Manado, Narita, Selasa (7/3/2023). (F Juwita Trisna Rahayu/Antara)
General Manager Garuda Indonesia untuk Jepang, Sony Sahlan menuturkan, Manado dipilih karena sebagai pintu gerbang yang menghubungkan kota-kota lain di Indonesia Timur. ” Manado bukan hanya Manado. Sesuai amanat pemerintah, kita pilih Manado sebagai gateaway Indonesia Timur,” kata Sony.
Dia menambahkan, Manado bukan hanya memiliki daya tarik wisatawan, seperti wisata menyelam di Bunaken, melainkan juga terdapat komoditas ekspor-impor perikanan.
Oleh karena itu, lanjut dia, Manado bisa menjadi pusat bagi kota-kota di Indonesia Timur untuk mengekspor ikan ke Jepang begitu pun sebaliknya ketimbang harus melewati Jakarta yang lebih jauh dan tidak efisien.
Frekuensi penerbangan Tokyo-Manado satu minggu sekali setiap Selasa. Destinasi akhir penerbangan tersebut, yakni di Denpasar, Bali.
” Ini sebenarnya penerbangan ke Denpasar, kita reroute lewat Manado. Jadi, kita dapat dua-duanya. Kita dapat penumpang turis ke Bali juga bawa turis ke Manado,” ujarnya.
Sementara itu, penerbangan setiap Kamis dan Sabtu dari Narita langsung menuju Denpasar tidak melalui Manado.
Sony mengatakan, tidak menutup kemungkinan frekuensi penerbangan akan ditambah apabila permintaan naik.
Dia menyebutkan, penerbangan perdana tersebut terisi penuh atau okupansi 100 persen dengan rincian 36 kursi bisnis dan 215 kursi ekonomi dengan menggunakan pesawat berbadan besar (widebody) dan nomor penerbangan GA 885 pukul 11.00 waktu setempat atau 09.00 WIB.
“Kita harapkan kalau penumpang selalu full selanjutnya menambah frekuensi. Kita targetkan sebanyak-banyaknya. Kalau demand-nya (permintaan) bagus bisa dua sampai tiga kali seminggu. Kita harapkan begitu,” katanya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia mengoperasikan rute Bandara Sam Ratulangi Manado ke Bandara Narita Tokyo, Kamis (2/3/2023).
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey turut serta dalam penerbangan dengan menggunakan Air Bus A333 GA884 dengan mengangkut 248 penumpang.
Rute penerbangan Manado-Jepang sebelumnya hanya melayani ekspor hasil pertanian dan perikanan Sulut dan daerah sekitarnya.
Adapun tiga produk perikanan yang diekspor ke Jepang, yakni fresh tuna loin, fresh tuna loin whole dan ikan hias hidup. (*)
Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo usai menjalani klarifikasi soal LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke tahap penyelidikan.
“Terkait pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (7/3).
Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.
“Perlu kami sampaikan, sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara maka terkait kegiatan dimaksud tentu mengenai substansi materi tidak bisa semuanya kami sampaikan ke publik,” ujarnya.
Lebih lanjut Ali mengatakan langkah selanjutnya adalah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Rafael sebelumnya telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN pada Rabu (1/3).
Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina.
Saat melakukan tindak pidana kekerasan, Mario Dandy membawa mobil Rubicon yang kemudian terkuak bahwa mobil mewah itu menunggak pajak.
Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy kerap pamer kemewahan di media sosial, sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. (*)
batampos – Pejabat Amerika Serikat (AS), Asisten Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink mengadakan kunjungan ke Jakarta dan Malaysia. Kunjungan ini berlangsung mulai Selasa (7/3/2023) hingga 11 Maret mendatang.
Daniel J Kritenbrink. F Tung Dinh via US Embassy
Dalam kunjunganya, Asisten Menlu Kritenbrink akan berpartisipasi dalam Dialog ASEAN-AS dan Pertemuan Pejabat Senior KTT ASEAN Asia Timur di Jakarta.
Selama di Jakarta, Asisten Menlu Kritenbrink juga akan memperingati 10 tahun program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), dan bertemu dengan Perwakilan Tetap Filipina untuk ASEAN yang baru.
Asisten menlu juga akan bertemu dengan sejumlah mitra pemerintah Indonesia untuk membahas Kemitraan Strategis AS-Indonesia dan inisiatif bilateral bidang ekonomi, keamanan, iklim, dan energi.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Malaysia, ia akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah Malaysia untuk membahas prioritas strategis dan cara memperluas Kemitraan Komprehensif kedua negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum dan kerja sama penanggulangan terorisme, demokrasi dan hak asasi manusia, antikorupsi, pemberantasan perdagangan orang, pengungsi, kejahatan siber, keamanan maritim, dan inisiatif terkait mineral kritis, energi terbarukan, dan bioteknologi. (*)
