batampos- Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora berinisal N menyebut tidak ada tampak penyesalan dari para tersangka usai menganiaya David. N menyampaikan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan bahkan sempat bermain gitar saat dibawa ke Polsek Pesanggrahan. “Terbukti setelah para pelaku dibawa ke Polsek menurut saksi kita, mereka kedapatan bermain gitar, bahkan saat dibawa ke Polres Jaksel pelaku S cengegesan di ruang konseling padahal sudah pakai baju tahanan. Sikap yang tak jauh berbeda saat mereka berada di lokasi kejadian,” kata Pengacara N, Muannas Alaidid kepada wartawan, Rabu (8/3). Sementara itu, Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tedjo Asmoro membantah hal itu. Saat Dandy dan Shane diamankan, dirinya sedang berada di Polsek dan melihat langsung kedatangan para pelaku tersebut. “Enggak ada main gitar, kan saya standby di kantor, melayani dari pihak korban, ditanya ini itu,” kata Tedjo.

Menurut Tedjo, Shane hanya sempat memegang gitar hasil sitaan dari pengamen. Namun, penyidik langsung mengamankan gitar itu. Dan dipastikan tidak sempat dimainkan. “Di itu megang-megang (gitar), si Shane yang megang-megang. Kalau si Mario diem-diem aja,” jelas Tedjo. Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.

kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar. Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pesantren pada 2023. Anggaran ini disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.

Alokasi anggaran ini dibahas bersama dalam rapat koordinasi percepatan penggunaan Dana Abadi Pesantren antara Kemenag dengan LPDP Kemenkeu.

Sekjen Kemenag Nizar Ali menyambut positif langkah-langkah percepatan yang dilakukan LPDP beserta tim Kemenag untuk merealisasikan Dana Abadi Pesantren. Apalagi, sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum, dan keberadaannya juga sudah ditunggu kalangan pesantren.

“Di satu sisi, Dana Abadi Pesantren ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Di sisi lain, kalangan pesantren juga sudah menunggu-nunggu kapan Dana Abadi Pesantren ini bisa diwujudkan,” kata Nizar.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, skema penggunaan Dana Abadi Pesantren 2023 sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non gelar, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi kalangan pesantren.

“Oleh karena Dana Abadi Pesantren bersumber dari Dana Abadi Pendidikan, maka peruntukannya hanya untuk fungsi pendidikan, bukan untuk yang lainnya, semisal dakwah atau pemberdayaan masyarakat, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh pesantren selama ini. Bahkan untuk dukungan pelaksanaan atau manajemen pun tidak dibolehkan, karena aturannya memang demikian,” tegas Ramdhani.

Sementara, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Sularso menyambut baik dan mendukung percepatan penggunaan Dana Abadi Pesantren. “Pihak Kemenag tentu lebih memahami kebutuhan apa yang diperlukan oleh pesantren. Hal-hal yang bermuara pada kebutuhan untuk menyiapkan generasi Indonesia unggul dan andal, yang memiliki komitmen kebangsaan, tentu akan kita dukung sepenuhnya, termasuk dari warga pesantren,” ujar Dwi Sularso.

Sebagai tindak lanjut, tim Kemenag dan LPDP akan membahas langkah-langkah teknis, utamanya dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, agar beasiswa khusus untuk kalangan pesantren ini dapat segera dibuka pada 2023. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Krisanjaya menafsirkan percakapan WhatsApp antara Teddy Minahasa dan anak buahnya, Dody Prawiranegara. Khususnya pada penggunaan frasa ‘Singgalang 1’. Penjelasannya itu menjawab pertanyaan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (8/3). Mulanya, Jon Sarman bertanya soal pernyataan Teddy kepada Dody, yang menyebutkan ‘Jangan lupa Singgalang 1’. “Ada juga ‘Jangan lupa Singgalang 1’, itu narasi?” tanya Hakim Ketua.

Menurut Krisanjaya, pernyataan itu merupakan sebuah perintah. “Dari konstruksi ‘jangan’ itu tergolong perintah untuk tidak melakukan suatu hal,” ucapnya. “Sedangkan yang diperintahkan ‘jangan lupa’, yaitu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu, yakni Singgalang 1,” sambungnya. Setelah itu, Hakim Ketua bertanya soal frasa ‘Singgalang 1’ dalam percakapan tersebut. “Apakah istilah simbol Singgalang 1 itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas diterima oleh penerima respons?” tanya Jon Sarman.

Jika menggunakan kata itu (berarti) berupa sandi, Yang Mulia. Hanya partisipan yang mengerti yang dimaksud ‘Singgalang 1′” jawab Krisanjaya. “Jika diragukan maksud itu, maka lawan bicara mengonfirmasi lagi,” tandasnya. Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.

Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma’arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2), juncto Pasal 132 Ayat (1), juncto Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menemukan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari hasil penyelidikan hari ini, Rabu (8/3). Nominalnya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun. Temuan ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah tim menerima laporan masuk.

Transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu didominasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Mahfud menyampaikan bahwa temuan ini juga telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, selaku anggota tim, serta jajaran PPTAK.

“Saya sudah sampaikan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota Bu Menkeu, Sekretarisnya Ketua PPATK, sudah ada laporan ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan di Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ujar Mahfud dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Rabu (8/3).

Mahfud beberkan temuan ini adalah terkait transaksi janggal dalam Kementerian Keuangan. Tim gabungan, lanjutnya, terus melakukan pemeriksaan terhadap temuan ini guna memastikan asal–usul aliran uang.

“Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan cuma ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini ditemukan lagi kita–kira Rp 300 triliun dilacak,” katanya.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas transaksi mencurigakan milik Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya ada temuan sekitar Rp 500 Miliar. Imbasnya adalah pemeriksaan secara menyeluruh kepada pegawai di bawah Kemenkeu.

“(Pemeriksaan Alun) Iya sudah pertama KPK sudah mulai menyisir. Kemudian saya sampaikan laporan lain di luar Rp 500 miliar itu,” ujarnya.

Mahfud pun memastikan, pemerintah tidak akan menutup-tutupi hasil pemeriksaan. Ini juga sebagai upaya antisipasi munculnya berita hoax. Terlebih jika tak ada keterangan resmi dari pejabat pemerintah.

“Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani dan PPATK, kenapa saya bicara kan kita tidak bisa sembunyi–sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong bisa bocor keluar, maka saya sampaikan mendahului berita hoax,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan akan mempertahankan Bakhmut, salah satu wilayah Donetsk. Menurutnya, tidak ada satu pun bagian Ukraina yang ditinggalkan.

Ukraina pun kini memperkuat militer di Bakhmut. ” Tidak ada bagian dari Ukraina yang dapat ditinggalkan. Tidak ada parit di Ukraina di mana ketangguhan dan kepahlawanan prajurit kita akan diabaikan,” seru Zelensky.

Zelensky mengatakan, selama pertemuan dengan staf panglima tertinggi, ia bertanya pada komandan militer, tentang pandangan mereka terkait upaya pertahanan di Bakhmut dan apakah mereka harus mundur atau memperkuat kota, yang dimana mereka menanggapi untuk melanjutkan upaya penguatan.

Memperhatikan bahwa keputusan tersebut diadopsi secara bulat oleh staf, Zelensky pun menginstruksikan Panglima Pasukan Bersenjata Ukraina Valerii Zaluzhnyi untuk menemukan pasukan yang tepat untuk membantu orang-orang di Bakhmut.

“Kami bertahan dan akan terus mempertahankan setiap bagian Ukraina. Saat tiba waktunya, kami akan membebaskan semua kota dan desa di negara kami. Dan kami akan meminta pertanggungjawabkan penjajah untuk setiap tembakan melawan Ukraina, untuk setiap kekejaman terhadap warga Ukraina,” kata Zelensky lebih lanjut.

Bakhmut adalah pusat transportasi besar di timur Ukraina di mana pasukan Ukraina di Donbas disuplai dengan senjata, peralatan militer, dan amunisi. Kota tersebut adalah salah satu titik panas utama di garis depan antara Kiev dan Moskow, yang telah berperang selama lebih dari setahun. (*)

Sumber: jpg

batampos – Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI untuk menunda Pemilu 2024, tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan tersebut, tetapi pemerintah mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk banding.

“Ini kan nggak ada hubungannya sama pemerintahan. Ini kan hubungan antara partai politik dengan pengadilan. Jadi, nggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi, tidak relevan kalau saya mau mengomentari,” kata Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Moeldoko pun memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengintervensi putusan PN Jakpus tersebut.

Terlebih, Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan terkait pesta demokrasi harus digelar lima tahun sekali. “Presiden tidak akan intervensi, pasti nggak ada. Pemilu urusan KPU,” tegas Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan untuk mendukung KPU RI mengajukan upaya hukum banding, terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan menunda tahapan pemilu selama dua tahun empat bulan.

Kepala negara menegaskan, pemerintah mendukung KPU RI melaksanakan tahapan pemilu sebaik mungkin. “Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” ucap Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3).

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku, pemerintah telah menyiapkan anggran tahapan pemilu. Karena itu, ia menginginkan agar tahapan pemilu berjalan lancar.

“Saya sampaikan bolak balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.

“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).

Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata. PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.

Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima. “Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas) Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1444 Hijriah pada Rabu, 22 Maret 2023.

“Seperti biasa, sidang isbat awal Ramadhan akan kita laksanakan setiap 29 Syakban. Tahun ini, bertepatan dengan hari Rabu, 22 Maret 2023,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, di Jakarta, Rabu, (22/3).

Adib mengatakan, rangkaian sidang isbat awal Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi masih digelar secara hybrid, atau gabungan antara daring dan luring.

Selain melibatkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, pelaksanaan rangkaian sidang isbat juga mengundang Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, dan lainnya. Adib menjelaskan rangkaian pelaksanaan sidang isbat akan dibagi dalam tiga tahap. Pertama, seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1444 H berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi.

Pemaparan dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB dan terbuka untuk umum. “Sesi seminar yang terbuka untuk umum inilah yang digelar secara hybrid karena kapasitas ruangan yang terbatas,” kata dia.

Rangkaian kedua yaitu pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1444 H. Sesi ini akan dilaksanakan secara luring setelah Shalat Magrib dan tertutup untuk umum.

Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal yang akan dilaksanakan pada 123 lokasi di seluruh Indonesia. “Sesi terakhir adalah telekonferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan media lainnya,” kata Adib. (*)

Reporter: JP Group