Bencana banjir memicu kerusakan parah dan menelan banyak korban di jiwa di Salarehaie Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. (Depit untuk Padek)
batampos – Pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp53-60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.
“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp53-60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1).
Dana sebesar Rp53-60 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” Prasetyo menjelaskan.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. “Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.
Dia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan APBN sudah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah bisa melakukan penyesuaian anggaran.
“Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tutupnya.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.
APBN tahun 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (*)
Pengendara motor menerobos banjir rob di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Rabu (7/1) siang. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Banjir rob merendam Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Rabu (7/1) siang. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di jalur penghubung Tanjunguban-Tanjungpinang tersendat.
Pantauan di lokasi, ruas jalan sebelah kiri dari arah Tanjunguban menuju Tanjungpinang terendam air laut sehingga kendaraan harus bergantian melintas melalui jalur kanan. Sejumlah pengendara tampak memperlambat laju kendaraan untuk menghindari genangan yang cukup dalam.
Beberapa ratus meter dari lokasi tersebut, banjir rob juga merendam dua ruas jalan lainnya. Genangan air memaksa kendaraan yang melintas mengurangi kecepatan demi menjaga keselamatan.
Selain badan jalan, banjir rob turut merendam lahan di sekitar Jalan Lintas Barat, khususnya di kawasan dekat Gunung Bintan, baik di sisi kanan maupun kiri jalan. Meski demikian, air laut belum mencapai jalur utama sehingga akses lalu lintas masih dapat digunakan.
Salah seorang pengendara sepeda motor, Roni, mengatakan banjir rob sudah sering terjadi di sejumlah titik Jalan Lintas Barat. Namun, menurutnya kondisi kali ini masih aman dilalui dengan catatan pengendara tetap berhati-hati.
“Masih bisa lewat, tapi harus ekstra hati-hati karena air menutup permukaan jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Bintan, Agus Ariyadi, membenarkan adanya banjir rob di sejumlah wilayah Bintan. Selain di Desa Penaga, genangan air laut juga terjadi di Kecamatan Bintan Timur, tepatnya di Kelurahan Sei Enam, serta Kecamatan Bintan Utara.
“Ketinggian air laut sudah naik hingga ke permukaan jalan, tetapi belum signifikan,” kata Agus.
Ia menambahkan, BPBD Bintan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi-lokasi terdampak banjir rob. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan jika terjadi peningkatan ketinggian air.
“Kami minta masyarakat terus waspada terhadap potensi banjir rob dan berkoordinasi dengan RT dan RW setempat,” pungkasnya. (*)
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Swasembada Pangan komoditas beras yang dihadiri sejumlah Menteri Kabiner Merah Putih dan 5000 petani/penyuluh secara luring dan dua juta petani secara daring di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). ANTARA/Harianto
batampos – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras nasional merupakan hasil kerja kolektif Kabinet Merah Putih yang solid menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto secara konsisten dan terukur.
Amran menyebut capaian tersebut lahir dari sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta penyuluh dan petani, yang bergerak serempak mempercepat produksi dan menjaga stabilitas pangan nasional berkelanjutan.
“Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” kata Mentan dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo yang dihadiri 5000 petani dan penyuluh secara luring dan dua juta petani secara daring di Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengapresiasi dukungan strategis lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan sejak 2023 melalui pembangunan food estate, pengamanan lahan pangan berkelanjutan, serta langkah hilirisasi yang memperkuat rantai nilai pertanian nasional.
Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Sekretariat Negara juga krusial melalui penerbitan puluhan regulasi cepat yang mempermudah pupuk, irigasi, distribusi, serta pengendalian inflasi pangan.
Amran juga menyoroti ketegasan penegakan hukum bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia pangan, pencabutan ribuan izin bermasalah, serta perlindungan harga petani sesuai arahan langsung Presiden.
Dukungan kementerian teknis lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, memperkuat pasokan, irigasi, logistik, dan daya beli masyarakat secara terintegrasi dan berorientasi hasil.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut dicapai dengan kerja keras luar biasa, termasuk tekanan fisik dan kesehatan, namun dijawab dengan semangat kolektif demi kepentingan 160 juta petani dan rakyat Indonesia.
Menurut Amran, swasembada beras menjadi bukti nyata efektivitas Kabinet Merah Putih, yang bekerja cepat, disiplin, dan berani mengambil keputusan strategis demi kedaulatan pangan dan masa depan Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) pengamatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.
Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog.
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih,” kata Presiden Prabowo yang langsung menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras.
Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan SjafrieSjamsoeddin, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya. (*)
Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai serius menggarap potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.
Dua daerah perbatasan ini disiapkan menjadi destinasi wisata unggulan yang akan dipasarkan kepada wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman).
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, menilai Anambas dan Natuna memiliki keunggulan alam yang belum banyak dimiliki daerah lain di Indonesia. Keindahan laut, pantai, hingga perbukitan di kedua wilayah tersebut masih terjaga dan relatif belum tersentuh pembangunan berlebihan.
Menurut Hasan, kondisi alam yang masih asri justru menjadi nilai jual utama. Saat ini, wisatawan cenderung mencari destinasi yang menawarkan ketenangan, keindahan alami, serta pengalaman yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.
“Mereka punya alam yang bagus, pantai masih bersih, air terjun, udara sejuk. Ini punya nilai jual yang sangat kuat,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya, Rabu (7/1).
Ia menambahkan, Anambas dan Natuna juga memiliki kekayaan bawah laut, gugusan pulau kecil, serta panorama matahari terbit dan terbenam yang potensial dikembangkan untuk wisata bahari dan ekowisata.
Untuk mendongkrak kunjungan wisata, Pemprov Kepri telah menyiapkan sejumlah agenda kegiatan sepanjang tahun 2026. Event-event tersebut dirancang sebagai daya tarik agar wisatawan datang langsung ke wilayah perbatasan.
Hasan menjelaskan, konsep kegiatan yang dikembangkan lebih mengarah pada sport tourism atau wisata berbasis olahraga. Konsep ini dinilai sedang diminati karena menggabungkan aktivitas liburan dengan gaya hidup sehat.
“Untuk Anambas kita rencanakan event mancing dan mendaki. Kalau Natuna, kita siapkan Natuna Run di kawasan Geopark,” jelasnya.
Event memancing di Anambas akan memanfaatkan kekayaan laut yang terkenal dengan ikan-ikan berukuran besar. Sementara kegiatan mendaki menyasar jalur perbukitan dengan panorama laut lepas.
Adapun Natuna Run akan digelar di kawasan Geopark yang memiliki bentang alam unik, mulai dari batuan purba hingga garis pantai eksotis.
Hasan menegaskan, pengembangan pariwisata ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pelaku usaha pariwisata, serta pihak swasta agar penyelenggaraan event berjalan profesional dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Saya dalam waktu dekat akan ke Jakarta menemui EO Mancing Mania. Kalau mereka bisa membawa 250 pemancing saja, itu sudah cukup bagus untuk tahap awal,” ujarnya.
Selain agenda event, Pemprov Kepri juga tengah membenahi akses transportasi menuju Anambas dan Natuna. Saat ini, biaya perjalanan dinilai masih relatif mahal, yakni sekitar Rp3 juta pulang-pergi ke Anambas dan Rp5 juta ke Natuna.
“Kalau harganya segitu, orang bisa berpikir lebih baik ke Thailand. Ini yang sedang kita diskusikan dengan maskapai agar ada harga khusus atau subsidi untuk peserta event,” pungkas Hasan. (*)
batampos – Upaya penanggulangan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran kelompok berisiko hingga keterbatasan obat menjadi faktor yang menghambat pengendalian penyebaran HIV di daerah perbatasan tersebut.
Didi menyebutkan, salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran populasi kunci, terutama kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL), untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan guna melakukan pemeriksaan secara rutin.
“Masih banyak populasi kunci yang belum memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri, padahal deteksi dini sangat penting untuk mencegah penularan lebih luas,” ujar Didi, Rabu (7/1).
Selain itu, pertambahan jumlah kelompok LSL di Batam yang tersebar di berbagai lokasi juga menyulitkan petugas kesehatan dalam menjangkau mereka untuk melakukan skrining HIV dan IMS. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya sejumlah hotspot yang tidak mengizinkan puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi tersebut.
Batam sebagai wilayah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia juga menghadapi tantangan tersendiri. Didi menjelaskan, banyak pekerja seks, baik dari kelompok LSL maupun wanita pekerja seks (WPS) yang datang mencari pekerjaan di Batam, namun status kesehatan mereka tidak dapat dipastikan.
“Jika mereka tidak menggunakan PrEP dan tidak menjalani pemeriksaan, tentu ini berpotensi mempercepat penularan HIV dan IMS,” katanya.
Didi juga menyoroti rendahnya kedisiplinan penggunaan PrEP dan kondom di kalangan populasi kunci. Hal ini membuat risiko infeksi dan penularan HIV masih sangat tinggi, termasuk dari pelanggan jasa seks yang juga banyak enggan menggunakan pengaman.
Tak hanya itu, keterbatasan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) menjadi tantangan lain yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan optimal. Akibatnya, masih banyak pasien HIV dan IMS yang menunda pengobatan dan baru datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi kesehatannya sudah memburuk.
“Kami terus berupaya memperkuat edukasi, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memperluas akses layanan kesehatan agar penanggulangan HIV di Batam bisa lebih efektif,” tegas Didi.
Dinas Kesehatan Kota Batam berharap dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, agar upaya pencegahan dan pengendalian HIV dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. (*)
Penumpang saat mencari informasi keberangkatan Kapal Pelni di Loket Tiket Pelni Tanjungpinang, Rabu (7/1). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Kapal Sabuk Nusantara 48 dengan rute Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang menuju Tambelan dan Natuna dipastikan batal berangkat pada Kamis (8/1). Pembatalan dilakukan menyusul kondisi cuaca ekstrem yang melanda perairan Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala PT Pelni Cabang Tanjungpinang, Putra Kencana, mengatakan keputusan penundaan diambil demi menjaga keselamatan penumpang. Berdasarkan informasi dari BMKG dan laporan nahkoda, ketinggian gelombang di jalur pelayaran, khususnya menuju Natuna, berada di atas batas aman.
“Karena informasi dari BMKG dan nahkoda, Kapal Sabuk Nusantara 48 harus kami tunda sampai kondisi cuaca membaik,” ujar Putra, Rabu (7/1).
Ia menjelaskan, penundaan keberangkatan dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan selama pelayaran di tengah cuaca yang tidak mendukung.
Putra memastikan, penumpang yang telah membeli tiket dapat melakukan pembatalan dengan pengembalian dana 100 persen. Penumpang cukup membawa kartu identitas (KTP) yang terdaftar saat pembelian tiket serta tiket yang dimiliki.
“Syarat refund cukup membawa KTP sesuai data tiket dan tiket yang sudah dibeli,” jelasnya.
Hingga saat ini, dari total 89 penumpang yang telah membeli tiket Kapal Sabuk Nusantara 48, baru tujuh orang yang mengajukan pengembalian dana.
“Bagi penumpang yang tidak melakukan refund, tiket tidak akan hangus dan tetap berlaku. Penumpang tinggal menunggu informasi lanjutan terkait jadwal keberangkatan setelah cuaca membaik,” pungkasnya.
Polri bersama BNPT mengungkap puluhan anak Indonesia terpapar kekerasan dari media sosial. Termasuk salah satunya pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
batampos – Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengungkap fakta mengejutkan pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu.
Pelaku yang masih duduk di bangku sekolah itu rupanya tergabung dalam komunitas bernama True Crime Community (TCC).
Pada komunitas yang sama juga terdeteksi keberadaan puluhan anak lainnya. Mereka terpapar konten kekerasan.
Berdasar data, sedikitnya ada 70 anak usia 11-18 tahun terpapar konten kekerasan hingga terinspirasi.
Data dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan BNPT, puluhan anak tersebut tersebar di beberapa daerah.
Rinciannya sebanyak 15 anak di Jakarta, 12 anak di Jabar, 11 anak di Jatim, 9 anak di Jateng, 3 anak di Kalsel, 2 di Bali, 2 di Sumsel, 2 di Banten, 2 di Kalbar, 2 di Kalteng, dan 2 di Sultra.
Sisanya masing-masing 1 anak di Lampung, Jogjakarta, NTT, Aceh, Sumut, Kepri, Riau, dan Sulteng.
Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa anak-anak tersebut terpapar konten kekerasan dari ruang digital, termasuk media sosial.
Persisnya pada komunitas TCC. Jika tidak ditangani, anak-anak tersebut berpotensi terpapar paham terorisme.
”Jadi, kalau dalam fase sebelum terorisme, itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Nah, ini adalah fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius ini akan menjadi ancaman kedepannya, khususnya ancaman terorisme,” terang dia kepada awak media, Rabu (7/1).
Untuk memastikan anak-anak tersebut tidak terus terpapar konten kekerasan dan menjadi pelaku ekstrimisme, pihaknya akan melakukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.
Itu penting agar bibit-bibit ekstremisme itu tidak terus berkembang hingga menjadi terorisme di Indonesia.(*)
batampos – Seorang pemuda bernama Didi (23), warga Jalan Imam Bonjol, Tanjunguban, harus kembali berurusan dengan hukum setelah terbukti mencuri sepeda motor Yamaha F1ZR. Aksi pencurian tersebut terungkap setelah pelaku menjual sparepart motor hasil curian melalui media sosial Facebook.
Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara, Iptu Wisuda Meitari, mengatakan polisi menaruh kecurigaan terhadap sparepart motor yang ditawarkan Didi di media sosial. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku pada Jumat (2/1/) sore.
“Setelah ditelusuri, sparepart yang dijual itu berasal dari sepeda motor hasil curian,” kata Wisuda, Rabu (7/1).
Dari hasil pemeriksaan, Didi mengakui telah mencuri sepeda motor Yamaha F1ZR di Jalan Imam Bonjol, Kampung Melati Dalam, pada 15 Desember 2025. Polisi juga mengungkap bahwa Didi merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.
“Dia residivis curanmor yang sebelumnya beraksi di Jalan Permaisuri, Tanjunguban,” ujarnya.
Petugas kemudian menggeledah rumah pelaku dan menemukan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam kombinasi oranye dalam kondisi sudah dibongkar.
“Motor sudah dipisah-pisahkan, sparepartnya terpisah,” jelas Wisuda.
Kepada penyidik, Didi mengaku uang hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk mentraktir pacarnya.
“Pengakuannya digunakan untuk jajan dan makan bersama pacarnya,” tambahnya.
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci motor, STNK, rangka sepeda motor, engkol, satu set mesin motor, serta uang tunai sekitar Rp173 ribu. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga Rp19 juta.
Saat ini, Didi masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Bintan Utara. Ia dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. (*)
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menghadirkan layanan “Paspor Simpatik” khusus bagi penyandang disabilitas dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
batampos – Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sepanjang 2025 mencatatkan hasil gemilang. Selain hampir menyempurnakan serapan anggaran, kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahkan melampaui target hingga dua digit menandakan peran strategis imigrasi sebagai penggerak layanan publik sekaligus penjaga gerbang mobilitas orang.
Sepanjang Januari–Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp40,49 miliar atau 99,61 persen dari pagu. Pada saat yang sama, PNBP dibukukan sebesar Rp136,61 miliar, setara 118,03 persen dari target Rp115,75 miliar.
Capaian ini memperlihatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang beriringan dengan peningkatan kualitas layanan.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mangatakan capaian tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh jajaran, dukungan masyarakat, serta sinergi lintas instansi.
“Hasil ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan adaptif,” ujarnya (7/1).
Seiring itu, fungsi pengawasan diperkuat untuk mencegah pekerja migran Indonesia nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Tercatat 178 permohonan paspor ditunda karena indikasi penggunaan nonprosedural,” katadia
Pengawasan lalu lintas orang juga menghasilkan 5.659 penundaan keberangkatan di sejumlah pelabuhan dan bandara, termasuk Pelabuhan Batam Center, Sekupang, Nongsa, Bengkong, serta Bandara Internasional Hang Nadim.
Imigrasi Batam aktif memperluas literasi keimigrasian melalui sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Golden Visa, layanan data keimigrasian, inovasi Immicare Reach Out, layanan paspor haji dan umrah, hingga edukasi di desa binaan terkait TPPO dan penyelundupan manusia.
Memasuki 2026, sejumlah terobosan diluncurkan—mulai dari layanan izin tinggal Immicare Reach-Out ke kawasan industri dan KEK, paspor darurat medis bagi pasien berobat ke luar negeri, program IM-pression berupa pembatas paspor tematik, hingga penerapan layanan paspor paperless.
“Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang makin mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung iklim investasi dan mobilitas warga Batam. Upaya ini selaras dengan 15 Program Aksi 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutupnya. (*)
Wagub Babel Hellyana saat menyampaikan keterangan kepada awak media sebelum diperiksa oleh Bareskrim Polri pada Rabu (7/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)
batampos – Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Rabu (7/1). Bersama penasihat hukumnya, tersangka kasus ijazah palsu itu tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) sekitar pukul 09.30 WIB.
Kepada awak media, Hellyana mengaku siap menjalani proses hukum di Bareskrim Polri. Dia menghormati setiap tahapan dalam proses yang tengah berjalan. Menurut dia, dalam kasusnya tidak ada pihak yang dirugikan. Berkas-berkas yang dia gunakan untuk mengikuti kontestasi pilkada juga sudah diverifikasi oleh KPU.
”Perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi, tidak ada niat jahat dan kami juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kami sudah diserahkan,” terang dia.
Hellyana menyatakan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kasus yang menyeret namanya. Menurut dia, kasusnya hanya persoalan administrasi. Sehingga ketika sampai pada ranah pidana, dia menilai telah terjadi kriminalisasi kepada dirinya.
”Kronologinya adalah pada 2024 ketika kami mau legalisir, itu kampusnya tutup. Jadi, dikarenakan itu kami tidak sempat pada waktu itu karena kesibukan, karena saya juga pimpinan DPRD, sehingga tidak sempat untuk ke Kemendikti untuk mengurus legalisirnya,” jelasnya.
Selain itu, Hellyana menyatakan bahwa telah terjadi salah input. Dia menyampaikan hal tersebut setelah mengecek ulang ke Kemendikti. Dia bahkan menyebut sudah ada keterangan dari dekan dan dosen pembimbing yang menguatkan bahwa dirinya memang pernah kuliah dan menempuh studi.
”Jadi, sekarang pun memang posisinya, sebenarnya saya tidak mau berpolemik ya. Saya tidak mau juga semakin ricuh,” kata dia.
Namun demikian, Hellyana mengaku bahwa saat ini ruang geraknya sebagai wagub di Babel sudah dibatasi oleh gubernur. Dia menyatakan tidak lagi mendapatkan beberapa fasilitas sebagai wagub. Bahkan fasilitas yang seharusnya tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. (*)
