batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bagi pelaut dan masyarakat pesisir, terkait potensi gelombang laut yang sedang hingga sangat tinggi, di sejumlah perairan Indonesia pada periode 8 – 11 Januari 2026.

Di beberapa wilayah, tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 4 – 6 meter alias kategori sangat tinggi dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

BMKG menjelaskan, peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh Siklon Tropis Jenna yang terpantau di Samudra Hindia barat daya Banten. Sistem tersebut memicu peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Indonesia, dengan angin di wilayah utara bergerak dari barat laut hingga timur laut berkecepatan 8–30 knot, sementara wilayah selatan dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara.

Dalam rilis resminya, berikut potensi gelombang sedang hingga tinggi di perairan Indonesia berdasarkan kategorinya dari BMKG.

1. Kategori gelombang sangat tinggi (4,0–6,0 meter) berpeluang terjadi di:

Laut Natuna Utara

Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan hingga kapal besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar.

2. Gelombang tinggi (2,5–4,0 meter) diprakirakan terjadi di wilayah:

Samudra Hindia selatan Jawa Barat

Samudra Hindia selatan Jawa Tengah

Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta

Samudra Hindia selatan Jawa Timur

Samudra Hindia selatan NTB

Selat Karimata bagian utara

Laut Arafuru bagian tengah

Laut Arafuru bagian timur

3. Gelombang sedang hingga tinggi (1,25–2,5 meter) berpeluang terjadi di perairan:

Selat Malaka bagian utara

Samudra Hindia barat Aceh

Samudra Hindia barat Kepulauan Nias

Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai

Samudra Hindia barat Bengkulu

Samudra Hindia barat Lampung

Samudra Hindia selatan Banten

Samudra Hindia selatan Bali

Samudra Hindia selatan NTT

Selat Karimata bagian selatan

Laut Jawa bagian barat

Laut Jawa bagian tengah

Laut Jawa bagian timur

Laut Bali

Laut Sumbawa

Laut Flores

Laut Banda

Laut Arafuru bagian utara

Laut Arafuru bagian barat

Selat Makassar bagian selatan

Selat Makassar bagian utara

Laut Sulawesi bagian timur

Laut Maluku

Samudra Pasifik utara Maluku

Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya

Samudra Pasifik utara Papua Barat

Samudra Pasifik utara Papua

Seiring kondisi tersebut, BMKG mengimbau pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan. Perahu nelayan disarankan tidak melaut saat kecepatan angin mencapai 15 knot dan gelombang 1,25 meter.

Adapun kapal tongkang diimbau waspada pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, kapal ferry pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter, serta kapal besar saat angin mencapai 27 knot dengan gelombang hingga 4 meter.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca maritim terkini melalui kanal resmi BMKG selama periode peringatan dini ini guna meminimalkan risiko kecelakaan laut.(*)

Artikel Peringatan Dini dari BMKG, Gelombang Sangat Tinggi Bisa Terjadi Periode 8–11 Januari 2026 pertama kali tampil pada News.

batampos – Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Rabu (7/1/2026). Penggeledahan tersebut berlangsung secara senyap dan tidak banyak diketahui pegawai di lingkungan kementerian.

Salah seorang pegawai Kemenhut mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kantornya.

“Enggak tahu saya malah kalau ada penggeledahan,” ujar pegawai tersebut saat ditemui di sekitar lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan berlangsung selama sekitar enam jam, sejak pukul 10.30 WIB hingga 16.39 WIB. Penyidik JAMPidsus menyasar lantai 6 blok 4 kantor Kemenhut, tepatnya di ruang Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut, Ade Tri Ajikusumah, mengaku tidak mengetahui secara rinci ruangan mana yang digeledah. Saat penggeledahan berlangsung, ia mengaku tengah mendampingi agenda Presiden Prabowo Subianto di Karawang.

“Saya tadi di Karawang acara dengan Bapak Presiden, tidak ke kantor,” kata Ade saat dikonfirmasi JawaPos.com. Ia pun mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan melalui Humas Kemenhut.

Pantauan di lokasi, sejumlah petugas penyidik berbaju merah dengan emblem Pidsus terlihat mengangkut kontainer box yang diduga berisi barang bukti. Proses pengangkutan tersebut dibantu oleh personel TNI.

Selain kontainer, penyidik juga terlihat menambahkan sejumlah bundel dokumen ke dalam kotak barang bukti sebelum dimasukkan ke mobil operasional.

Hingga berita ini diturunkan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan di salah satu ruangan di kantornya tersebut.

Langkah Kejagung ini menjadi sorotan karena kasus serupa sebelumnya pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK memutuskan menghentikan penyidikan atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa SP3 dilakukan karena unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara teknis.

“SP3 tersebut didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK sebagai auditor negara, kerugian negaranya tidak bisa dihitung,” ujar Budi, Selasa (30/12).

Menurut Budi, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat perbedaan persepsi terkait status aset negara pada lahan tambang yang belum dikelola.

“Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta,” jelasnya.

Atas dasar tersebut, KPK menyimpulkan bahwa penyimpangan dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Diam-diam, Penyidik Pidsus Kejagung Geledah Ruang Strategis di Kemenhut pertama kali tampil pada News.

batampos – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana Pilkada DPRD. Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen publik menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan kecil, tapi masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut Ardian, dalam kajian opini publik, tingkat persetujuan atau penolakan yang melampaui 60 persen menandakan dampak yang besar dan kuat. Ia menegaskan, penolakan tersebut datang dari responden yang tersebar di berbagai segmen masyarakat.

Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga terjadi lintas gender. Baik responden laki-laki maupun perempuan sama-sama menolak jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung.

Selain itu, penolakan juga datang dari masyarakat di wilayah desa maupun perkotaan. “Isu ini bukan hanya milik masyarakat kota, tapi juga masyarakat desa,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Ardian menyebut penolakan muncul baik dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi. Bahkan, kelompok berpendapatan lebih tinggi tercatat sebagai segmen yang paling kuat menolak wacana Pilkada DPRD.

Jika dilihat dari kelompok usia, generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menentang. Sebanyak 84 persen responden Gen Z menyatakan menolak. Disusul generasi Milenial sebesar 71,4 persen, Generasi X sebesar 60 persen, dan Baby Boomer sebesar 63 persen.

“Secara sistemik, penolakan ini tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, tapi di seluruh generasi, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.

Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Pengambilan data dilakukan pada periode 19–20 Oktober 2025.

Menurut Ardian, jumlah responden tersebut dinilai cukup representatif untuk menggambarkan opini masyarakat Indonesia secara nasional.

Ia menambahkan, hasil survei LSI dengan jumlah responden serupa dalam pemilu sebelumnya terbukti memiliki tingkat akurasi yang mendekati hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)

Artikel Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD pertama kali tampil pada News.