batampos – Kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) di depan SPBU Pandanwangi dicuri, akibatnya ruas jalan tersebut gelap gulita saat malam hari.

Hal ini dikeluhkan sejumlah warga Batam karena PJU di sepanjang SPBU Pandanwangi ke arah Kepri Mall tidak berfungsi. Hal ini membuat ruas jalan di malam hari menjadi gelap dan bisa membahayakan para pengendara.

“Sepanjang jalan itu yang saya lihat ada PJU mati, kalau malam tak ada penerangan, ” ujar Yogi warga Seibeduk, Rabu (14/3/2023).

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Warga lain Indah mengaku, kondisi PJU mati membuat warga menjadi waspada ketika keluar malam hari. Selain itu juga bisa memicu adanya tindak kriminal.

“Jadi bukan cuma bahaya kecelakaan saja, akan tapi rentan kriminal juga. Makanya kami berharap penerangan jalan ini segera diperbaiki, ” tambahnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Yumasnur, membenarkan padamnya penerangan jalan di depan SPBU Pandanwangi ke arah Kepri Mall itu. Menurutnya, PJU mati karena kabelnya dicuri.

Baca Juga: Pemasangan Barrier di Simpang Indomobil Baloi Ganggu Kelancaran Lalu Lintas

“Ya, kabelnya (PJU) hilang lagi, ” ujar Yumasnur, Rabu (14/3/2023).

Menurutnya, saat ini petugas sudah berada di lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel PJU yang hilang tersebut.

“Kita sudah turunkan tim teknis kesana, untuk perbaikan, tim teknis akan menggali untuk memperbaiki kabel yang hilang, ” tuturnya.

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

Pencurian kabel PJU ini sudah sering kali terjadi. Bahkan tidak hanya kabel PJU yang menjadi sasaran pencuri ini. Tiang PJU sepanjang 9 meter juga jadi incaran para pelaku.

Pencurian komponen PJU ini tidak hanya kerugian materi saja, namun masyarakat juga akan terganggu. Pasalnya jalan akan menjadi gelap karena tidak adanya lampu penerangan jalan.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – DPRD Batam akan menggelar sidang paripurna terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Azhari David Yolanda (ADY) dari Fraksi NasDem hari ini, Rabu (15/3/2023).

ADY ditetapkan sebagai tersangka usai tersandung kasus narkoba, dan resmi digantikan peraih suara terbanyak kedua yaitu Rival Pribadi.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Aspawi Nangali, mengatakan, semua proses untuk PAW sudah selesai, termasuk soal balasan surat dari Gubernur Kepri, terkait rencana PAW ini.

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

“Besok (hari ini, red) sidangnya. Kemarin baru turun suratnya, makanya PAW sudah bisa dilakukan,” kata dia, Selasa (14/3/2023).

Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada pemilu 2019 di Dapil IV yang meliputi Sekupang dan Belakangpadang, Azhari memperoleh 6.151 suara dan Rival Pribadi memperoleh 3.915 suara.

“Atas hal tersebut, makanya PAW ini terselenggara,” sebutnya.

Aspawi menyebutkan paripurna ini juga akan dihadiri Ketua DPD NasDem, Amsakar Achmad. ADY merupakan kader dari Partai NasDem Kota Batam.

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Ia menjelaskan, pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan di ruang rapat utama, Rabu (15/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Partai NasDem resmi memecat Azhari David Yolanda, anggota DPRD Batam. Pemecatan ini merupakan tindakan tegas atas kasus narkoba yang melibat ADY.

Ketua DPD NasDem Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan, pemecatan ini merupakan keputusan dari pusat. Untuk itu, PAW harus dilakukan, guna melanjutkan tugas dan tanggungjawab anggota DPRD dari Partai NasDem.

Baca Juga: Pemasangan Barrier di Simpang Indomobil Baloi Ganggu Kelancaran Lalu Lintas

“Tidak ada toleransi Bangi kader yang tersandung kasus narkoba. Ini sudah jelas dan tegas,” sebutnya

Kepada pengganti ADY, ia meminta agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Bekerja sesuai dengan aturan, dan bisa menjaga nama baik partai.

“Harapan saya tentu bekerja dengan baik, dan bertanggungjawab,” imbuhnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – DPRD Batam akan menggelar sidang paripurna terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Azhari David Yolanda (ADY) dari Fraksi NasDem hari ini, Rabu (15/3/2023).

ADY ditetapkan sebagai tersangka usai tersandung kasus narkoba, dan resmi digantikan peraih suara terbanyak kedua yaitu Rival Pribadi.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Aspawi Nangali, mengatakan, semua proses untuk PAW sudah selesai, termasuk soal balasan surat dari Gubernur Kepri, terkait rencana PAW ini.

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

“Besok (hari ini, red) sidangnya. Kemarin baru turun suratnya, makanya PAW sudah bisa dilakukan,” kata dia, Selasa (14/3/2023).

Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada pemilu 2019 di Dapil IV yang meliputi Sekupang dan Belakangpadang, Azhari memperoleh 6.151 suara dan Rival Pribadi memperoleh 3.915 suara.

“Atas hal tersebut, makanya PAW ini terselenggara,” sebutnya.

Aspawi menyebutkan paripurna ini juga akan dihadiri Ketua DPD NasDem, Amsakar Achmad. ADY merupakan kader dari Partai NasDem Kota Batam.

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Ia menjelaskan, pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan di ruang rapat utama, Rabu (15/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Partai NasDem resmi memecat Azhari David Yolanda, anggota DPRD Batam. Pemecatan ini merupakan tindakan tegas atas kasus narkoba yang melibat ADY.

Ketua DPD NasDem Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan, pemecatan ini merupakan keputusan dari pusat. Untuk itu, PAW harus dilakukan, guna melanjutkan tugas dan tanggungjawab anggota DPRD dari Partai NasDem.

Baca Juga: Pemasangan Barrier di Simpang Indomobil Baloi Ganggu Kelancaran Lalu Lintas

“Tidak ada toleransi Bangi kader yang tersandung kasus narkoba. Ini sudah jelas dan tegas,” sebutnya

Kepada pengganti ADY, ia meminta agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Bekerja sesuai dengan aturan, dan bisa menjaga nama baik partai.

“Harapan saya tentu bekerja dengan baik, dan bertanggungjawab,” imbuhnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Mantan Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Palu), Yadi Basma, ditangkap Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung bersama Kejari Batam, Senin (13/3) malam di kawasan Seiharapan, Sekupang.

Ia merupakan buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Palu sejak Maret 2022 lalu, atau setahun lalu.

Status Buron, Yadi Basma berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1085 K/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Maret 2022. Dimana politis partai Nasdem ini dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 300 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

Meski sudah memiliki kekuataan tetap atau incrah, ternyata Yadi tak menyerahkan diri. Ia justru melarikan diri hingga masuk dalam DPO Kejati Palu, dan tertangkap di Batam.

Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini mengatakan, Yadi merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik lewat media sosial. Ia terbukti
melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Tim Tabur Kejaksaan mendapat informasi keberadaan terpidana di Batam. Setelah memastikan posisi terpidana, tim Tabur turun, dan mendapatkan yang bersangkutan berada di salah satu pasar Seiharapan, Sekupang. Penangkapan Senin (13/3) malam, ” jelas Herlina.

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Dijelaskan Herlina, penangkapan terpidana tanpa adanya perlawanan. Sehingga terpidana langsung dibawa dan dititip di Polsek Sekupang. Dalam setahun, terpidana kerap berpindah pindah tempat untuk mengelabui keberadaanya.

“Yang bersangkutan akan kami terbangkan hari ini (kemarin, red), menggunakan maskapai Lion melalui Jakarta, kemudian baru ke Palu,” tegas Herlina.

Diketahui, Anggota DPRD Sulteng dilaporkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Gubernur Sulteng Longki tidak terima dituduh sebagai pendana aksi people power di Sulteng.

Baca Juga: Pemasangan Barrier di Simpang Indomobil Baloi Ganggu Kelancaran Lalu Lintas

Yahdi diduga mengedit headline koran harian Mercusuar dengan judul berita menjadi ‘Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng’. Informasi itu kemudian tersebar melalui media sosial Facebook dan whatsapp.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Mantan Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Palu), Yadi Basma, ditangkap Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung bersama Kejari Batam, Senin (13/3) malam di kawasan Seiharapan, Sekupang.

Ia merupakan buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Palu sejak Maret 2022 lalu, atau setahun lalu.

Status Buron, Yadi Basma berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1085 K/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Maret 2022. Dimana politis partai Nasdem ini dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 300 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

Meski sudah memiliki kekuataan tetap atau incrah, ternyata Yadi tak menyerahkan diri. Ia justru melarikan diri hingga masuk dalam DPO Kejati Palu, dan tertangkap di Batam.

Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini mengatakan, Yadi merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik lewat media sosial. Ia terbukti
melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Tim Tabur Kejaksaan mendapat informasi keberadaan terpidana di Batam. Setelah memastikan posisi terpidana, tim Tabur turun, dan mendapatkan yang bersangkutan berada di salah satu pasar Seiharapan, Sekupang. Penangkapan Senin (13/3) malam, ” jelas Herlina.

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Dijelaskan Herlina, penangkapan terpidana tanpa adanya perlawanan. Sehingga terpidana langsung dibawa dan dititip di Polsek Sekupang. Dalam setahun, terpidana kerap berpindah pindah tempat untuk mengelabui keberadaanya.

“Yang bersangkutan akan kami terbangkan hari ini (kemarin, red), menggunakan maskapai Lion melalui Jakarta, kemudian baru ke Palu,” tegas Herlina.

Diketahui, Anggota DPRD Sulteng dilaporkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Gubernur Sulteng Longki tidak terima dituduh sebagai pendana aksi people power di Sulteng.

Baca Juga: Pemasangan Barrier di Simpang Indomobil Baloi Ganggu Kelancaran Lalu Lintas

Yahdi diduga mengedit headline koran harian Mercusuar dengan judul berita menjadi ‘Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng’. Informasi itu kemudian tersebar melalui media sosial Facebook dan whatsapp.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Batam menuntut penyelesaian dua kasus kecelakaan kerja (Laka Kerja) di PT PaxOcean, dan PT Alusteel.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI), Yapet Ramon, mengungkapkan aksi solidaritas ini merupakan bentuk dukungan terhadap korban yang meninggal akibat laka kerja.

“Saudara kami meninggal karena perusahaan abai terhadap K3. Sehingga terus menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja,” kata dia, Selasa (14/3/2023).

Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Jalan Arteri Batuampar-Batubesar

Ia meminta Pemko Batam bersikap tegas dan juga memperjuangkan nasib tenaga kerja yang menjadi korban laka kerja.

Kecelakaan kerja ini selalu menimbulkan kehilangan nyawa pekerja. Untuk itu, perlu ketegasan dari Pemko Batam, karena perusahaan tersebut berada di Batam.

“Pemko Batam tidak tinggal diam dalam persoalan hilangnya nyawa buruh di PT Pax Ocean, dan PT Alu Steel, karena pemko Batam ikut menikmati hasil dari pajak kaum buruh,” tegas Ramon.

Selain itu, Ia juga meminta tim khusus dalam mengusut terkait lemahnya, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Baca Juga: BP Batam Bangun Gedung Baru Polsek Batuampar untuk Berikan Keamanan dan Kenyamanan Investor

Yafet meminta Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, selayaknya dalam menerima Investor untuk berinvestasi, permasalahan K3 bisa menjadi perhatian khusus untuk disampaikan secara komperhensif kepada calon investor.

“Kami mendukung investasi, karena itu akan berdampak positif bagi kaum buruh, tapi terkait K3, harus menjadi prioritas yang disampaikan ke investor. Kami juga meminta kepada Pemko Batam untuk memanggil Maincon dan Subcon dari PT Pax Ocean dan PT Alu Steel, agar permasalahan ini bisa dituntaskan,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya kasus kecelakaan kerja di Kota Batam.

Baca Juga: Pelni Batam Hadirkan Layanan Add On, Ini Berbagai Fasilitas yang Bisa Diperoleh Penumpang 

Walau demikian, pihaknya menyebutkan, bahwa permasalahan ini merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Dalam hal UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri.

“Itu yang menjadi persoalan. Karena meskipun perusahaan berada di Batam, kewenangan itu di Pemprov. Bisa saja kami turun yang selesaikan ini, tapi nanti menyalahi, karena UPT yang tanggungjawab soal ini,” kata dia usai bertemu perwakilan buruh Kantor Pemko Batam.

Namun demikian, pihaknya mengaku siap membantu dalam segala proses pemeriksaan yang diperlukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

“Karena masalah kecelakaan kerja inikan kewenangan provinsi. Tak mungkin kita merecoki kerjaan orang,” ungkapnya.

Baca Juga: Proses Coklit di Batam Selesai, Berikut Jumlah Pemilih di Setiap Kecamatan

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mencoba jalur lain dalam peningkatan K3 di perusahaan yang ada di Batam. Guna menekan angka kecelakaan kerja, perlu dilakukan antisipasi.

“Salah satunya dengan lebih meningkatkan K3 di perusahaan. Harusnya perusahaan sadar akan hal ini. Tapi melihat banyaknya kasus laka, artinya ada kelalaian,” imbuhnya.

Terkait tuntutan adanya pembentukan tim khusus guna penyelesaian kasus laka kerja, Rudi mengungkapkan akan menyampaikan kepada pimpinan.

Sementara itu aksi demo digelar buruh di depan Kantor Wali Kota Batam, dan kantor DPRD Batam. Demo ini merupakan aksi dalam menuntut keadilan terhadap pekerja yang menjadi korban laka kerja.(*)

Reporter: Yulitavia