batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait keabsahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami asal usul harta kekayaan kedua pejabat Kemenkeu itu. Kedua pejabat Kemenkeu yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan yakni, Kepala Kantor Madya Jakarta Timur Wahono Saputro dan Kepala Kantor Bea Cuka Makassar Andhi Pramono.

“Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, hari ini kami melakukan klarifikasi atas LHKPN dua orang pejabat dari Kementerian Keuangan, Wahono Saputro dan Andhi Pramono,” kata buru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (14/3).

“Kami sangat menghargai keduanya telah hadir memenuhi undangan kami secara langsung tadi pagi sekitar pukul 09.00 dan pukul 10.00 bertempat di Gedung KPK. Saat ini keduanya masih menjalani proses klarifikasi,” sambungnya.

Ipi menjelaskan, klarifikasi LHKPN adalah proses meminta keterangan kepada penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor terhadap harta kekayaan yang disampaikannya kepada KPK.

Melalui proses klarifikasi ini, KPK memastikan bahwa penyelenggara negara, telah melaporkan hartanya secara lengkap. “Selain itu juga untuk memastikan sumber penghasilan atau penerimaan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara negara,” tegas Ipi.

Selain itu, tim pemeriksa juga akan mengonfirmasi kepada kedua pejabat Kemenkeu itu terkait LHKPN yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, seperti dokumen kepemilikan, asal usul perolehan, termasuk data transaksi keuangan.

Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis terhadap penjelasan yang disampaikan PN serta bukti-bukti yang diperoleh untuk kemudian menentukan tindak lanjut hasil klarifikasi. “Terkait substansi materi dan hasil klarifikasi tentu tidak dapat kami sampaikan secara rinci,” pungkas Ipi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hotman Paris selaku Kuasa Hukum Teddy Minahasa membandingkan kasus kliennya dengan kasus Ferdy Sambo. Hal itu sebagai peringatan ke tim pengacara Dody Prawiranegara yang merupakan bawahan dari Teddy Minahasa.

Dalam kasus Sambo, Hotman menyatakan bahwa semua ajudan dan bawahan yang terlibat dalam kasusnya tak ada yang lolos dari jerat hukum.

Hal sama, katanya, terjadi pada Dody yang merupakan anak buah Teddy Minahasa. “Lihat kasus Sambo, itu semua ajudannya ada gak yang bebas? Alasan perintah, ada gak?” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/3).

“Apalagi seorang AKBP atau letnan kolonel mana ada letnan kolonel bisa tidak dipersalahkan kalau dia disuruh menjual narkoba,” sambung Hotman.

Oleh karena itu, Hotman meminta agar pengacara Dody tak perlu berusaha keras untuk membuat Dody keluar dari jerat hukum. “Jangan terlalu mencoba meminta perlindungan seolah-olah kalau disalahkan itu Teddy Minahasa, maka dia seolah-olah akan bebas. Jangan mimpi,” tegas Hotman.

Sebelumnya, Kesaksian ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa seorang bandar narkoba tidak perlu ditemukan barang bukti ada padanya sangat relate dengan Teddy Minahasa.

Hal itu diungkapkan Kuasa hukum Dody Prawiranegara, Adriel Viari Purba. “Kesaksian tersebut sangat mendukung dugaan kami selama ini, bahkan sejak awal kasus ini mencuat. Kami sudah menduga bahwa Teddy Minahasa seorang jenderal bintang 2 aktif itu menjadi otak alias bandar dalam kasus yang melibatkan Dody, klien kami,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/3).

Diketahui sebelumnya bahwa ahli dari BNN Komjen (Purn) Ahwil Loetan bersaksi dalam persidangan menceritakan perkara besar narkotika di Meksiko, yaitu seorang jenderal bintang 4 bernama Manuel Antonio Noriega yang ditangkap aparat berwenang Amerika Serikat (AS) meski tidak ditemukan barang bukti narkotika padanya.

Akan tetapi, kata Adriel, ahli Ahwil menyebut keterlibatan Noriega bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya seperti data-data elektronik yang cukup dan panjang. Bahkan jika dites urine, seorang bandar tidak akan pernah positif. “Dulu kami sudah sampaikan, seorang bandar itu pasti bergerak di balik layar. Dan, kami sudah menyampaikan pula bagaimana aktivitas Pak TM dalam perkara ini meski tidak pernah menyentuh sabu 5 Kg itu,” ucap Adriel. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Seorang pelaku kekerasan terhadap anak mengakibatkan kehilangan nyawa, di Pekon (Desa) Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Sabtu (11/3), ditangkap aparat kepolisian. Dia ditangkap karena berupaya kabur usai melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukannya.

“Iya, kami telah melakukan penahanan terhadap JN ,16, yang beralamat Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Riki Nopariansyah, di Pesisir Barat, dikutip dari Antara Selasa (14/3).

Kemudian saksi AL bersama AW dan FE melihat seorang perempuan dan laki laki di gardu itu, saat didekati ternyata ada yang sedang melahirkan bayi.

Mereka kemudian minta tolong untuk mencarikan bidan, dan saat itu saksi AL, AW, FE melihat terduga JN menutup mulut bayi sampai tidak keluar suara tangisnya, lantas ditepuk pundaknya JN oleh FE, “Jangan digituin nanti mati,” kata dia.

Kemudian saksi mengatakan, panggil peratin dan bidan ke sini, JN dan YA karena mendengar itu mereka langsung pergi membawa bayi dan sembunyi di semak-semak di samping sekolahan MAN.

Pelaku JN membekap mulut bayi agar tidak bersuara dan kemudian mencekik leher bayi dari depan hingga tidak bersuara.

Riki menambahkan dari informasi warga mengenai hal tersebut, tim Tekab Polres setempat langsung bergerak menyisir dan sekitar pukul 02.00 WIB tim menghentikan sepeda motor yang boncengan tiga didapati sedang membawa bayi.

Kemudian oleh tim langsung dibawa ke Puskesmas Pesisir Tengah, dan setelah dicek kondisi bayi sudah meninggal dunia, dan YA langsung dirawat inap di Puskesmas Pesisir Tengah,

Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat itu menambahkan, setelah itu tim langsung melaksanakan rangkaian penyelidikan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara (TKP) dan terduga pelaku JN, serta mengamankan beberapa barang bukti.

Kepolisian setempat setelah itu melaksanakan gelar perkara, dan hasil dari gelar perkara ditemukan perbuatan melawan hukum hingga menaikkan ke penyidikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AL, AW, FE kemudian YA. Ditemukan atau terpenuhinya dua alat bukti dalam kasus ini, sehingga kepolisian menetapkan tersangka JN.

Karena korban yang meninggal anak-anak dan pelakunya juga anak-anak, kepolisian setempat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku.

Modus operandi pelaku berbuat seperti itu, karena tidak ingin diketahui oleh orang lain, mengingat ingin melanjutkan sekolah.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 80 (3) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menolak adanya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Dia menegaskan, segala bentuk pertambangan tanpa izin pemerintah tidak boleh dilaksanakan.

Polda Maluku secara berkelanjutan terus melakukan penertiban dan proses hukum kepada para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), termasuk pelaku yang memasok mercuri dan sianida. Aparat tidak akan pernah mentolerir siapa pun yang mencoba beraktivitas di Gunung Botak selama belum ada izin resmi dari pemerintah.

“Saya terus menyampaikan tidak ada kompromi terhadap siapapun selama belum ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah,” kata Latif kepada wartawan, Selasa (14/3).

Sejak tahun 2021 hingga 2023, terdapat 13 kasus pertambangan dan mineral yang diungkap aparat Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku. Terdiri dari para pelaku PETI serta penyelundupan mercuri.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta seluruh pihak untuk berhenti melakukan pertambangan ilegal. Eksistensi objek vital nasional (obvitnas) PT Timah Tbk, harus dijaga agar pertambangan ilegal tidak terus merugikan negara.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan, pengamanan terhadap obvitnas membutuhkan komitmen semua pihak, karena berhubungan dengan pengamanan pendapatan negara yang bersifat strategis.

“IUP PT Timah Tbk ini sebagai salah satu objek vital nasional bidang energi, sehingga sudah sepatutnya harus dijaga dan diamankan agar terbebas dari penambangan tanpa izin,” kata Ridwan.

Menurutnya, PT Timah menderita kerugian hingga Rp 2,5 triliun akibat penambangan ilegal setiap tahunnya. Selain itu, semakin banyak lahan kritis dan negara harus menanggung pemulihan lingkungan yang rusak karena tambang.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan jadi skala prioritas DPR RI. Ia memastikan, dalam waktu dekat DPR RI akan membahas RUU Perampasan Aset.

“Yang pasti semua UU yang masuk ke prolegnas tentunya kita akan bahas sesuai dengan skala prioritas,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengklaim, pihaknya tak khawatir payung hukum terkait perampasan aset akan blunder. Apalagi, beleid tersebut belum dibahas secara mendalam oleh anggota dewan di Senayan.

Jadi begini kalau bicara RUU perampasan aset kita tidak bisa bicara kekhawatiran terhadap pasal apa pun karena kita juga belum bahas, belum juga cek naskah akademik maupun daftar inventarisasi masalah (DIM),” ucap Dasco.

Meski demikian, elite Partai Gerindra ini belum bisa bicara banyak terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang ke depan. Ia menyebut, agenda pembahasan Undang-Undang di Parlemen cukup padat. “Iya nanti kalau RUU Perampasan Aset kita lihat karena agenda masa sidang ini kan padat sekali,” tegas Dasco.

Segaimana diketahui, RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas tahun 2023. RUU itu merupakan inisiatif pemerintah, untuk kemudian dibahas oleh para pembuat UU dalam hal ini DPR dan Pemerintah. (*)

Reporter : JP GROUP