batampos – Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini masih tergolong aman, meski cuaca buruk melanda wilayah perairan tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Pantauan di Pasar Tarempa, Rabu (10/12), berbagai komoditas seperti cabai, bawang, tomat, hingga sayuran masih mudah ditemukan di sejumlah lapak pedagang. Para pedagang mengaku belum mengalami kekosongan barang.

“Stok kita masih ada, cuma saya tak bisa jamin bakal cukup sampai akhir tahun ini,” ujar Siti, salah satu pedagang sayuran.

Ia menyebut pasokan sayur masih bergantung dari Kijang dan Pontianak, Kalimantan Barat. Pengiriman terakhir masuk pada akhir November dengan jumlah besar untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

“November lalu memang saya pesan banyak. Persiapan kalau angin kencang, jangan sampai barang putus,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Yanti, pedagang bumbu rempah. Menurutnya, stok olahan bumbu masih aman meskipun pengiriman bahan baku mulai terhambat.

“Kita beli bahan sama pedagang di sini juga. Baru diolah jadi bumbu rempah,” terangnya.

Namun di tengah pasokan yang masih terjaga tersebut, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Kondisi cuaca yang membuat kapal distribusi tak bisa berlayar menjadi pemicu utamanya.

“Harga sih mulai naik, ya biasalah. Walau barang tersedia, kalau angin kencang, harga pun ikut naik,” ujar Yanti.

Beberapa komoditas yang naik harga antara lain cabai merah yang sebelumnya Rp 90 ribu kini mencapai Rp 110 ribu per kilogram. Bawang merah juga naik dari Rp 32 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Sementara sayur mayur lainnya masih relatif stabil.

Pedagang berharap cuaca segera bersahabat agar pasokan kembali lancar serta harga kebutuhan pokok dapat kembali normal. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Stok Bahan Pokok di Anambas Masih Aman, Tapi Harga Mulai Naik pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau berinisial HAS diduga terlibat dalam aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dugaan tersebut mencuat setelah sebuah video berdurasi 1 menit 23 detik viral di media sosial.

Dalam video itu, HAS disebut terkait pengerusakan hutan di lahan sekitar 700 hektare di Nagari Tanjungkaliang, Sijunjung. Ia juga diduga menguasai lahan ilegal dan menyerahkan uang sekitar Rp 1,2 miliar kepada pemegang kuasa adat setempat. Bahkan, HAS disebut sebagai pemilik sawmill di lokasi tersebut.

Selain itu, dokumen untuk melegalkan aktivitas tersebut juga diduga dipalsukan. Tanda tangan Sekretaris Daerah Sijunjung kabarnya tercantum dalam dokumen izin pemanfaatan kayu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Menanggapi viralnya informasi tersebut, Kasi Intel Kejari Bintan Roi Baringin Tambunan mengatakan bahwa HAS sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasubagbin Kejari Bintan.

“Yang bersangkutan sudah ditarik ke Kejati Kepri sejak November 2025 untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya, Rabu (10/12).

Kasi Penkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf membenarkan bahwa HAS tengah menjalani proses pembinaan dan telah diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin.

“Saat ini HAS ditempatkan di bidang pengawasan sambil menunggu hasil pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin berkekuatan hukum tetap,” katanya.

HAS diketahui telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan itu.

Terkait dugaan keterlibatan dalam pembalakan liar di Sijunjung, Yusnar menyarankan agar informasi lebih lanjut ditanyakan ke Kejati Sumatera Barat.

“Locus delicti berada di wilayah hukum Kejati Sumbar,” pungkasnya. (*)

Artikel Oknum Jaksa Kejati Kepri Diduga Terlibat Pembalakan Liar di Hutan Sijunjung pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tindakan perundungan atau bullying masih marak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 88 kasus perundungan terjadi di tujuh kabupaten/kota.

Sekretaris DP3AP2KB Kepri, Eva Rabianti mengatakan, Tanjungpinang menjadi daerah dengan kasus perundungan tertinggi, yakni 11 kejadian sepanjang 2025. Disusul Kabupaten Bintan sembilan kasus dan Anambas delapan kasus.

“Sementara Natuna ada enam kasus, Lingga dan Batam masing-masing empat kasus, serta Karimun dua kasus. Paling banyak di Tanjungpinang,” ujar Eva, Rabu (10/12).

Selain perundungan, DP3AP2KB mencatat total 479 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025. Tanjungpinang juga menjadi wilayah tertinggi dengan 164 kasus, diikuti Batam 160 kasus dan Lingga 44 kasus.

Kemudian Karimun 37 kasus, Bintan 33 kasus, Natuna 26 kasus serta Anambas 15 kasus. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 248 kasus, disusul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 148 kasus.

Eva menegaskan, pihaknya terus berupaya menekan angka kekerasan dan perundungan melalui sosialisasi, edukasi hingga kerja sama lintas sektor. Namun ia mengakui, penyelesaian masalah ini membutuhkan komitmen luas dari masyarakat.

“Penanganan masalah perempuan dan anak memang tidak mudah. Butuh komitmen bersama, terutama peningkatan partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Ada 88 Kasus Perundungan di Kepri Sepanjang 2025, Tanjungpinang Tertinggi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyoroti masih adanya kapal yang nekat berlayar meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan cuaca buruk.

Langkah itu disebutnya sangat berbahaya dan mengancam keselamatan seluruh awak. Aneng menegaskan peringatan cuaca bukan informasi biasa yang boleh diabaikan.

“Peringatan BMKG itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi menyelamatkan nyawa. Jadi tolong benar-benar diperhatikan,” tegasnya saat meninjau Pelabuhan Sri Siantan, Tarempa, Rabu (10/12).

Menurutnya, keputusan tetap berlayar dalam kondisi cuaca ekstrem merupakan tindakan tak bijak. Ia mengingatkan kasus hilangnya KM Pelangi 15 harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kita semua sedih dengan musibah itu. Jangan sampai terulang hanya karena mengabaikan peringatan,” ujarnya.

Bupati mengajak seluruh pelaku pelayaran, mulai dari nakhoda, agen kapal, hingga pemilik barang, untuk mengutamakan keselamatan ketimbang kepentingan ekonomi. Memahami prakiraan cuaca sebelum berangkat dinilainya sama pentingnya dengan memastikan kondisi kapal.

“Risikonya besar sekali kalau dipaksakan,” kata Aneng.

Ia menambahkan perubahan cuaca kini sangat cepat dan tak bisa diprediksi. Karena itu, kewaspadaan wajib ditingkatkan dan peringatan dini tidak boleh disepelekan.

“Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Kita tidak tahu kapan musibah datang,” tutupnya. (*/adv)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Bupati Anambas Ingatkan Kapal Jangan Nekat Berlayar Saat BMKG Peringatkan Cuaca Buruk pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Distributor dan pedagang bahan pokok di Tanjungpinang mendatangi DPRD Kepulauan Riau untuk menyampaikan dampak pengetatan pengiriman sembako dari Batam yang mengakibatkan kelangkaan di sejumlah wilayah.

Pertemuan audiensi tersebut berlangsung di DPRD Kepri, Rabu (10/12). Para pelaku usaha mengeluhkan distribusi sembako menuju Tanjungpinang dan Bintan yang semakin sulit dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, menilai kebijakan pengetatan dari Bea dan Cukai Batam berpotensi memperparah kelangkaan khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Jadi kita khawatir kondisi ini terus terjadi sampai Nataru karena adanya pembatasan dari Batam,” ujar Rudy.

Ia menegaskan, pembatasan tersebut seharusnya tidak diberlakukan untuk barang kebutuhan pokok produksi dalam negeri yang hanya transit di Batam sebelum dikirim ke daerah lain di Kepri.

“Harapan kami kondisi ini segera teratasi, khusus untuk bahan pokok produksi dalam negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disperindag Kepri, Riki Rionaldi, menyebut Pemprov Kepri tengah menyiapkan langkah solusi. Menurutnya, kelangkaan dipicu banyak faktor, mulai dari kondisi cuaca, gangguan distribusi, hingga penegakan aturan Bea Cukai.

Ia memastikan Pemprov akan meminta pemerintah pusat mengeluarkan diskresi untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pokok di Kepri.

“Nanti kita akan temui kementerian untuk membahas persoalan ini, agar kelangkaan ini tidak terjadi di kemudian hari,” katanya.

Dalam forum tersebut, para distributor menegaskan kebijakan pengiriman yang kian ketat membuat biaya operasional membengkak dan pasokan pasar menurun drastis.

“Kami datang ke sini untuk mencari solusi. Distribusi ke Tanjungpinang dan Bintan sangat terhambat,” ujar salah satu distributor.

Pemprov berharap pemerintah pusat dapat segera memberi kepastian kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan sembako di Kepri tetap terjaga menjelang akhir tahun. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pasokan Sembako Seret, Legislatif Desak Pemprov Kepri Minta Diskresi ke Pusat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kabupaten Bintan kembali menorehkan prestasi nasional setelah meraih penghargaan sebagai Daerah Perbatasan Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam malam penganugerahan di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Roby mengatakan inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan berdaya saing.

“Alhamdulillah, hasil kolaborasi dari semuanya. Ini untuk seluruh masyarakat Bintan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari transformasi digital di sektor pelayanan publik, salah satunya melalui aplikasi LAPAK BUNGA untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang kini berjalan 100 persen secara online.

Efisiensi pelayanan meningkat hingga 70 persen, kepatuhan wajib pajak mencapai 65 persen, sementara tunggakan pajak turun 40 persen. Realisasi penerimaan PBB juga naik 20–25 persen per tahun dan 95 persen proses administrasi sudah berjalan tanpa kertas.

Selain itu, RSUD Bintan turut menghadirkan inovasi Layanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap. Program ini telah melayani lebih dari 500 pasien hingga November 2025, dengan fasilitas antar gratis ke rumah terutama bagi warga kurang mampu dari DTKS desil 1–2.

“Program ini membantu masyarakat menghemat biaya transportasi usai dirawat,” kata Roby.

Layanan tersebut juga meningkatkan kepuasan pasien hingga 90 persen dan mendorong kenaikan akreditasi RSUD Bintan dari Perdana menjadi Paripurna.

Pemkab Bintan turut memperkuat tata kelola inovasi melalui pembentukan Tim Pembina Inovasi Daerah (TPID) lintas perangkat, mulai dari Bapperida, Inspektorat hingga Diskominfo dan Kanwil Kemenkumham.

Keterlibatan perangkat daerah tercatat lebih dari 80 persen didukung anggaran Rp 1,68 miliar melalui program GALANOVA Award.

Sejak 2020, Bintan bahkan menjadi rujukan inovasi bagi delapan daerah di Indonesia, seperti Karimun, Tanjungpinang, Pelalawan hingga Sumbawa.

Efisiensi administrasi meningkat hingga 60 persen dan partisipasi masyarakat pada layanan digital sudah melampaui 75 persen.

“Inovasi telah mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan adaptif. Masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan tanpa selalu datang ke kantor,” tegasnya.

Roby memastikan inovasi sudah menjadi budaya di Pemkab Bintan dan akan terus dikembangkan.

“Enam tahun berturut-turut Bintan menjadi Daerah Perbatasan Terinovatif Nasional. Tantangannya adalah mempertahankan prestasi ini dengan terus berinovasi demi pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Enam Tahun Beruntun, Bintan Juara Daerah Perbatasan Terinovatif Berkat Inovasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kabupaten Lingga menempati peringkat ketiga kasus perundungan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Data tersebut berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada 2025.

Melihat tingginya kasus kekerasan berbasis sekolah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Lingga menggelar sosialisasi pencegahan perundungan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan dilaksanakan di Gedung PSMTI Kecamatan Singkep dengan menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri, Rabu (10/12).

“Berdasarkan data Simfoni, wilayah dengan kasus perundungan tertinggi adalah Tanjungpinang, kemudian Batam, dan Lingga di urutan ketiga. Namun ini data umum, bukan rincian kasus per sekolah,” ujar Widya Prada BPMP Kepri, Helvira Rosalia.

Untuk kasus kekerasan secara keseluruhan pada 2025, tercatat 164 kasus di Kota Tanjungpinang, 160 kasus di Batam, dan 44 kasus di Kabupaten Lingga. Kasus terbanyak terjadi di lingkup rumah tangga yakni 314 kasus. Kekerasan di sekolah tercatat 11 kasus, di tempat kerja 12 kasus, dan fasilitas umum 76 kasus.

Dari jenis kekerasan, kekerasan seksual menempati peringkat teratas dengan 248 kasus, diikuti kekerasan fisik 148 kasus dan kekerasan psikis 88 kasus. Korban didominasi usia pelajar, yakni 13-17 tahun sebanyak 228 kasus, usia 6-12 tahun 97 kasus, dan balita 37 kasus.

Ia menjelaskan, berdasarkan rapor pendidikan dan data lapangan, kekerasan di satuan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pemerintah perlu melakukan langkah pencegahan yang sistematis.

“Upaya yang dilakukan mencakup sistem pencegahan dan penanganan terstruktur di sekolah,” tambahnya.

Tak hanya pada jenjang SMP, BPMP juga memberikan bimbingan teknis kepada guru PAUD untuk mengajarkan pencegahan kekerasan sejak dini. Menurutnya, dampak perundungan sangat serius, mulai dari menurunnya prestasi hingga gangguan psikis pada siswa.

“Capaian prestasi siswa sangat dipengaruhi rasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah,” tegas Helvira.

Helvira berharap seluruh satuan pendidikan di Kepri, khususnya Kabupaten Lingga, dapat menjadi lingkungan yang bebas dari kekerasan sehingga seluruh warga sekolah terlindungi.

“Harapannya sekolah-sekolah di Lingga bisa terwujud sebagai ruang belajar yang aman dan nyaman,” tutupnya. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Lingga Peringkat 3 Kasus Perundungan di Kepri, Sekolah Diminta Lebih Waspada pertama kali tampil pada Kepri.