batampos – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan menghentikan sementara aktivitas penimbunan tanah urug di Kampung Kuala Lumpur, RT 003 RW 006, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (1/4).

Penghentian dilakukan karena aktivitas tersebut tidak mengantongi izin serta menyebabkan saluran drainase di lokasi tertimbun.

Kepala Satpol PP Bintan, Suwarsono, mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penimbunan lahan ilegal.

“Setelah menerima laporan, kami langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Saat petugas tiba di lokasi, aktivitas penimbunan tidak sedang berlangsung. Namun dari hasil pemeriksaan, diketahui luas lahan yang telah ditimbun mencapai sekitar 1.130 meter persegi dengan volume tanah urug diperkirakan sekitar 100 truk.

Petugas juga melakukan pengecekan dokumen dan menemukan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin, termasuk tidak adanya bukti pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB) serta dokumen lingkungan.

“Pemilik lahan mengaku belum mengetahui bahwa pengambilan tanah urug dikenakan pajak MBLB,” jelasnya.

Satpol PP kemudian memberikan teguran lisan dan meminta pemilik lahan segera mengurus perizinan ke instansi terkait serta memenuhi kewajiban pajak.

Aktivitas penimbunan sempat dihentikan sementara. Namun, pada hari yang sama, kegiatan kembali diizinkan setelah pemilik lahan melengkapi perizinan dan melakukan pembayaran pajak yang diwajibkan.

“Kegiatan sempat kami hentikan, namun sudah dapat dilanjutkan karena pemilik lahan telah memenuhi kewajiban perizinan dan pajak,” tambahnya.

Terkait saluran drainase yang tertimbun, pemilik lahan menyatakan kesediaannya untuk melakukan perbaikan agar fungsi drainase tetap berjalan dengan baik.

“Saluran drainase akan diperbaiki. Berdasarkan keterangan pemilik, lokasi tersebut masih berada dalam area miliknya yang dibuktikan dengan SHM,” pungkas Suwarsono. (*)

Artikel Satpol PP Bintan Hentikan Penimbunan Tanah Urug di Kijang, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Cuaca panas ekstrem yang melanda Kabupaten Natuna meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan terdepan RI itu.

Menyikapi kondisi tersebut, Pangkalan TNI AU (Lanud) Raden Sadjad (RSA) Natuna menyiapkan armada udara untuk mendukung penanganan darurat, termasuk operasi bom air dan modifikasi cuaca.

Komandan Lanud RSA, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, mengatakan pihaknya telah mengaktifkan Posko Udara Penanggulangan Karhutla sejak 30 Maret 2026.

“Posko Udara Penanggulangan Karhutla Lanud RSA mulai kami aktifkan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran akibat musim kemarau,” ujar Onesmus, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari dukungan TNI AU dalam membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Natuna.

Untuk mendukung operasi di lapangan, Lanud RSA telah menyiapkan helikopter jenis AS350B3e yang dilengkapi bucket air berkapasitas 1.000 liter. Helikopter ini digunakan untuk pemadaman melalui metode bom air, terutama di lokasi yang sulit dijangkau jalur darat.

Selain itu, Lanud RSA juga menyiapkan pesawat OMC Thrush S2R-T34 guna mendukung operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pesawat ini mampu membawa hingga 1,3 ton bahan semai untuk mempercepat pembentukan awan hujan.

Upaya tersebut dinilai krusial, mengingat dalam dua hari terakhir kebakaran lahan di Natuna telah menghanguskan sekitar 150 hektare area.

“Kami menyiapkan helikopter untuk operasi bom air dan pesawat OMC untuk modifikasi cuaca agar penanganan karhutla bisa dilakukan secara cepat dan efektif,” tegas Onesmus.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait sangat diperlukan untuk mengendalikan karhutla selama musim kemarau berlangsung. (*)

Artikel Lanud RSA Kerahkan Helikopter dan Modifikasi Cuaca Antisipasi Karhutla di Natuna pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun pada triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah. Hingga awal April 2026, serapan anggaran baru mencapai 14 persen atau sekitar Rp188 miliar.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Djunaidy, mengatakan capaian tersebut masih di bawah 20 persen karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah.

“Laporan dari BPKAD, realisasi APBD baru mencapai 14 persen atau sebesar Rp188 miliar. Rendahnya realisasi ini karena saat ini kita juga menerapkan efisiensi anggaran,” ujarnya, Rabu (1/4).

Djunaidy menjelaskan, meski nilai Rp188 miliar terlihat besar, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Belanja terbesar masih untuk gaji pegawai. Setiap bulan sekitar Rp32 miliar,” jelasnya.

Selain itu, realisasi anggaran juga mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perangkat desa, serta pembayaran kewajiban tunda bayar dari tahun-tahun sebelumnya yang masih harus diselesaikan pada 2026.

Menurutnya, komponen tersebut membuat total realisasi terlihat besar dalam tiga bulan pertama, meski belum mencerminkan belanja pembangunan secara signifikan.

Terkait tunda bayar, Djunaidy menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Pembayaran tunda bayar akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan jadwal kewajiban yang masuk di masing-masing triwulan,” tambahnya.

Pemkab Karimun optimistis serapan anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk diketahui, besaran APBD Kabupaten Karimun tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun. (*)

Artikel Gaji Pegawai Dominasi Belanja APBD Karimun Triwulan I 2026, Capai Rp188 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar pasar sembako murah di Daik Lingga, Rabu (1/4), sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widijarto Purbaskoro, mengapresiasi langkah Pemkab Lingga yang dinilai tepat sasaran dalam membantu masyarakat.

“Pasar sembako murah ini merupakan strategi jangka pendek yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menjaga kondusivitas ekonomi, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

“Kolaborasi sangat penting agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lingga, Novrizal, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di tengah tekanan harga bahan pokok.

“Pasar sembako murah ini adalah langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkab Lingga akan terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan beban masyarakat dapat berkurang dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Lingga tetap terjaga. (*)

Artikel Pemkab Lingga dan BI Kepri Gelar Pasar Sembako Murah, Upaya Tekan Inflasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dabo Lingga memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, akan terjadi pada Mei hingga Juni 2026.

Meski demikian, kondisi kemarau yang terjadi masih tergolong normal. Hal ini disebabkan wilayah Lingga termasuk dalam Zona Musim (ZOM) ekuatorial tipe 1 yang secara statistik tetap mengalami hujan sepanjang tahun, meski dalam periode tertentu curah hujan berkurang.

Kepala BMKG Dabo Lingga, Ady Istiono, menjelaskan bahwa meskipun saat ini terjadi kemarau, sejumlah wilayah pesisir masih berpotensi diguyur hujan.

“Wilayah Lingga termasuk ZOM ekuatorial tipe 1, sehingga tetap berpeluang terjadi hujan meskipun dalam periode relatif kering,” ujar Ady, Rabu (1/4).

Ia menambahkan, saat memasuki puncak kemarau pada Mei hingga Juni mendatang, beberapa wilayah pesisir seperti Singkep Barat, Senayang, dan sekitarnya masih berpotensi mengalami hujan disertai risiko banjir rob.

Menurutnya, potensi banjir rob dipengaruhi oleh fase bulan purnama yang terjadi pada 1 hingga 12 April 2026.

“Perubahan fase bulan purnama dapat meningkatkan pasang air laut yang berpotensi menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir,” jelasnya.

Selain itu, Ady juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak lain dari kemarau panjang, seperti meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Cuaca panas berkepanjangan sangat berpotensi memicu kebakaran,” tegasnya.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, untuk rutin memantau perkembangan cuaca dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (*)

Artikel BMKG Prediksi Puncak Kemarau di Lingga Mei–Juni 2026, Waspada Banjir Rob pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Puluhan pelajar asal Denmark menempuh perjalanan sejauh sekitar 10 ribu kilometer untuk mempelajari budaya Melayu secara langsung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan wisata, melainkan bagian dari program pembelajaran budaya yang berlangsung selama tiga bulan. Para pelajar tersebut tinggal bersama masyarakat di Pulau Nongkat, Kecamatan Palmatak.

Selama berada di Anambas, mereka tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Rumah penduduk, dapur tradisional, hingga lingkungan sekitar menjadi sarana pembelajaran yang nyata.

Beragam aspek budaya Melayu diperkenalkan kepada para pelajar, mulai dari pakaian adat, kuliner khas, prosesi pernikahan, hingga tulisan Arab Melayu. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan sopan santun juga menjadi bagian penting dari pengalaman mereka.

Salah satu pelajar, Jens Peter Jacobsen, mengaku terkesan dengan kehidupan masyarakat Melayu yang dinilai hangat dan penuh kebersamaan.

“Budaya Melayu sangat unik. Orang-orangnya saling menyapa dan banyak melakukan kegiatan bersama. Di Denmark, kehidupan cenderung lebih individual,” ujar Jens, Rabu (1/4).

Ia juga mengagumi nilai kesopanan yang dijunjung tinggi, terutama dalam interaksi sosial dan penghormatan kepada orang yang lebih tua.

Ketertarikan Jens semakin terlihat saat mengenakan pakaian adat Melayu. Ia menilai busana tersebut sederhana namun tetap terlihat elegan.

“Saya suka baju adat Melayu. Sederhana tapi terlihat mewah, apalagi dengan songket dan tanjak,” katanya.

Tak hanya itu, pengalaman kuliner juga menjadi momen yang berkesan bagi para pelajar. Jens menyebut masakan Melayu memiliki cita rasa kuat dengan rempah yang khas.

Ia mengaku menyukai berbagai hidangan seperti asam pedas, gulai kari, roti kirai, lakse, hingga mie Tarempa.

Selain kuliner, para pelajar juga diperkenalkan dengan kesenian tradisional seperti gendang Siantan dan tari makyong. Keduanya menjadi pengalaman baru yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang kekayaan budaya Melayu.

“Nanti setelah pulang, kami ingin mempromosikan budaya Melayu di Denmark agar lebih banyak orang mengenalnya,” tambah Jens.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Anambas, Masykur, mengatakan program tersebut telah berjalan sekitar satu tahun dengan sistem kedatangan bergilir setiap tiga bulan.

“Program ini sangat membantu memperkenalkan budaya Melayu ke dunia internasional. Mereka belajar di sini, lalu menjadi duta budaya di negaranya,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran pelajar asing ini tidak hanya berdampak pada promosi budaya, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. (*)

Artikel Pelajar Denmark Tinggal 3 Bulan di Anambas demi Dalami Budaya Melayu dari Dekat pertama kali tampil pada Kepri.