batampos – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap dugaan kerugian negara akibat praktik kecurangan ekspor yang terjadi selama puluhan tahun mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Prabowo menyebut praktik kecurangan tersebut berlangsung sejak 1991 hingga 2024 dan dilakukan melalui berbagai modus seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, under-invoicing merupakan praktik curang dengan melaporkan nilai barang lebih rendah dibanding transaksi sebenarnya dalam dokumen ekspor maupun impor.
Selain itu, ada pula praktik under-counting yang membuat jumlah barang tercatat lebih sedikit dari kondisi riil. Sedangkan transfer pricing dilakukan melalui pengaturan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan khusus.
Menurut Prabowo, praktik tersebut banyak terjadi pada komoditas bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.
“Itu adalah penipuan di atas kertas,” katanya.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah mengetahui adanya selisih data ekspor melalui pencatatan resmi di pelabuhan tujuan maupun data lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya 5 ribu ton. Bisa di Indonesia, tetapi di sana tidak bisa karena dicatat,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam sejumlah kasus ditemukan selisih pelaporan ekspor yang mencapai hingga 50 persen dari kondisi sebenarnya.
Karena itu, pemerintah kini menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperketat pengawasan dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Prabowo menegaskan langkah itu dilakukan agar pengawasan ekspor lebih transparan dan penerimaan negara dapat dimaksimalkan demi kepentingan nasional. (*)
Artikel Prabowo Sebut Praktik Kecurangan Ekspor Sudah Berlangsung Puluhan Tahun, Negara Rugi Rp15.400 T pertama kali tampil pada News.
batampos – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad meninjau pekerjaan pemasangan penguatan jaringan pipa distribusi air minum masyarakat Batam, Selasa (19/5/2026).
