batampos – Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam pada bulan Januari 2023 menunjukkan deflasi sebesar 0,26 persen. Deflasi ini terjadi karena penurunan IHK dari 113,61 pada Desember 2022, menjadi 113,31 pada Januari 2023.

“Deflasi di bulan Januari 2023 ini terjadi karena adanya penurunan harga yang di-tunjukkan oleh turunnya dua indeks kelompok pengeluaran. Yaitu kelompok transportasi turun sebesar 2,40 persen, juga kelompok makanan, minuman dan tembakau turun sebesar 0,71 persen,” ujar Kepala BPS Batam, Agus Kadar-yanto, Jumat (3/2).

Dari 24 Kota IHK di Sumatra, tercatat semua 21 kota mengalami inflasi pada Januari 2023, dan tiga kota mengalami def-lasi. Kota Batam menduduki peringkat deflasi tertinggi sebesar 0,26 persen, dan terendah terjadi di Kota Pangkalpinang sebesar 0,10 persen.

“Inflasi Kota Batam Januari 2023 tercatat -0,26 persen, dimana lebih rendah dari inflasi Kepri yaitu -0,24 persen dan nasional 0,34 persen,” kata Agus.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam juga mencatat, Kota Batam menduduki peringkat ke-4 inflasi tahun ke tahun (Januari 2023 terhadap Januari 2022) terendah se-Sumatra sebesar 4,90 persen.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap capaian ini dapat menjadi sebuah langkah yang baik, agar ekonomi Batam semakin maju dan masyarakat sejahtera.

“Semoga menjadi awal yang baik di tahun 2023 untuk pengendalian inflasi di Kota Batam,” harap Rudi.

Upaya pengendalian inflasi ini juga merupakan hasil dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Di antaranya, menggelar pasar murah di berbagai kecamatan di Kota Batam dengan menggandeng distributor bahan pangan. Di pasar murah ini, harga barang-barang kebutuhan pokok dijual dengan harga standar distributor, sehingga lebih murah dibanding harga di pasar pada umumnya.

Selain itu, Pemko Batam juga menggelar bazar sembako murah bagi masyarakat. Pada program ini, warga bisa mendapatkan paket sembako yang berisi antara lain beras, minyak goreng, gula dan tepung terigu cukup dengan mem-bayar separuh harga. Misalnya, harga sembako tersebut totalnya bernilai Rp 100 ribu, maka masyarakat cukup menebusnya seharga Rp 50 ribu.

”Kalau harga terjangkau, daya beli masyarakat akan tinggi. Masyarakat mampu beli,” kata Rudi. (*)

batampos – Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan atau RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 di DPR RI. Namun, sampai sekarang belum terlihat adanya tindak lanjut.

Undang-Undang Daerah Kepulauan dianggap penting untuk Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Di mana 5.80 kilometer persegi adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah lautan.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, perspektif kehadiran Undang-Undang Daerah Kepulauan yang merupakan infrastruktur kemaritiman perlu dijadikan point utama dalam visi Indonesia maju 2045.

“UU ini penting untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, dan pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokratis,” ujar Marcellus kepada wartawan, Senin (6/2).

Hakeng menuturkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Jokowi bahkan telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Poros Maritim Dunia.

Belum hadirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan di tengah masyarakat menurut dianggap dapat menimbulkan sejumlah kerugian. Pertama, kurangnya perlindungan, karena tanpa adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan kepulauan, maka masyarakat pulau tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka dan lingkungan sekitarnya.

Kedua, konflik sumber daya. Tanpa adanya regulasi yang jelas, maka dapat terjadi konflik antar masyarakat atau antar pihak yang berkepentingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya kepulauan yang berada disekitarnya.

Ketiga, kurangnya pengembangan, maka masyarakat pulau berpotensi kurang berkesempatan untuk memperoleh manfaat dari potensi pengembangan yang ada. Keempat, kerusakan lingkungan, tanpa adanya regulasi yang membatasi aktivitas yang merugikan lingkungan, maka dapat terjadi kerusakan lingkungan yang besar dan sulit dikembalikan.

Kelima, kurangnya pemahaman. Tanpa adanya undang-undang yang memfasilitasi pendidikan dan sensitisasi terhadap pentingnya pengelolaan kepulauan, maka masyarakat pulau mungkin kurang memahami bagaimana mereka dapat berperan dalam pengelolaan kepulauan secara bijaksana.

“Oleh sebab itu, Saya mendorong pihak DPR RI dan Pemerintah untuk segera melakukan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU Daerah Kepulauan. Apalagi sudah empat kepemimpinan Presiden RI RUU tersebut yang sebelumnya bernama RUU Provinsi Kepulauan untuk diundangkan tapi belum terwujud,” imbuh Hakeng.

Ia berpendapat masyarakat perlu sepakat bahwa tujuan utama lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan adalah untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan merata.

“Undang-undang ini harusnya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam pulau-pulau tersebut digunakan dengan bijak dan tidak merugikan masyarakat setempat atau lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau tersebut, serta memastikan perlindungan lingkungan,” jelas Hakeng.

UU Daerah Kepulauan ini diharapkan dapat menjadi pendorong pemerataan pembangunan antara daerah daratan dengan daerah kepulauan. “Lahirnya UU Daerah Kepulauan diharapkan pula dapat menjadi suatu tata cara baru tentang bagaimana pengelolaan kelautan yang lebih baik demi pembangunan dan perekonomian di daerah,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Sebanyak 68 foto lawas terpampang rapi dalam pameran di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (5/2). Di bawah foto-foto tersebut, terdapat penjelasan ringkas. Itu adalah rangkaian foto dan dokumen perjalanan Komite Hijaz yang dilakukan KH Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al Amir sebagai utusan NU yang bertemu Raja Ibn Saud pada 1928.

Pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya –sapaannya– berkeliling melihat langsung manuskrip-manuskrip kuno itu. Foto dan dokumen tersebut cukup lengkap terkait gambaran perjalanan Komite Hijaz. Dalam foto juga dimuat kapal yang dipakai untuk berlayar. Namanya kapal Plancius yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak.

Kapal yang dinaiki dari Pelabuhan Tanjung Perak transit di Singapura. Di sana, KH Wahab Hasbullah bertemu ulama ahlusunah waljamaah. KH Wahab juga singgah di Johor, Malaysia. Dokumen-dokumen menggambarkan pertemuan KH Wahab dengan sejumlah ulama Madinah hingga bertemu dengan Raja Ibn Saud untuk menyampaikan aspirasi dari organisasi ulama ahlusunah waljamaah.

Momen pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu mengawali Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang digelar hari ini.

Gus Yahya menjelaskan bahwa rangkaian peringatan satu abad NU itu bakal dihadiri 79 ulama ahli fikih dunia. Para ulama yang mengonfirmasi hadir berasal dari 40 negara. ’’Yang sudah hadir sekitar 60 ulama dari 79 yang telah konfirmasi hadir,’’ jelasnya.

Muktamar Fiqih Peradaban diharapkan melahirkan diskursus atau wacana tentang peradaban ke depan. Salah satu yang akan dibahas terkait dengan Piagam PBB. Sebab, Piagam PBB memiliki implikasi yang signifikan dalam memengaruhi peradaban dunia.

’’Maka, di usia NU yang mencapai 100 tahun ini bisa membawa perubahan bagi peradaban dunia yang lebih baik,’’ tuturnya. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Fakta baru terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka Ecky Listianto (MEL) terhadap korban Angela Hindriati Wahyuningsih (AHW) Terungkap. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan, tersangka Ecky membunuh Angela pada 25 Juni 2019 di Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A dengan cara mencekik.

Setelah dibunuh kata Hengki, mayat didiamkan di apartemen selama satu bulan. Untuk menghilangkan bau, Ecky menggunakan kopi, membuka pintu kamar mandi dan menyalakan AC dan kipas angin agar baunya tidak menyebar seluruh gedung apartemen.

Selanjutnya, pada Agustus 2019, Ecky kembali ke apartemen. Lalu membeli gergaji besi (untuk memutilasi mayat) dan alat pengupas cat (untuk membersihkan lantai yang kotor).

“MEL memutilasi korban menjadi tujuh bagian dalam jangka waktu seminggu,” jelas Hengki Haryadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara Senin (6/2).
.
Hengki merinci jasad AH sempat di tempatkan di tiga lokasi yang berbeda.

Tempat pertama di Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A pada Agustus 2019, kemudian tempat kedua berada di Kampung Ciketing Asemjaya, Mustikajaya, Kota Bekasi pada 5 April 2020.

“Tempat ketiga dipindahkan di Jalan Serma Achin Kampung Buaran, RT 01/02 No. 52, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Juni 2021, yang merupakan lokasi penemuan jasad,” kata Hengki.

Sebelumnya ditemukan jasad perempuan berinisial AHW di dalam plastik kontainer di Kabupaten Bekasi pada Kamis (29/12/2022).

Setelah polisi melakukan penyelidikan terungkap tersangka merupakan MEL yang merupakan teman dekat korban. (*)

Reporter : JP GROUP