batampos —Upaya untuk mencari Dosen UII Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP) terus dilakukan. Kendati disebut melakukan perubahan rute secara personel, namun Polri terus berupaya untuk memastikan keberadaannya. Termasuk dengan menghubungi nomor SIM Card Amerika Serikat milik AMRP.

Kadivhubinter Polri Irjen Krishna Murti menuturkan, kemungkinan AMRP bukan menghilang, namun sengaja berpisah dari rombongan. Dengan tidak menuju ke Indonesia, namun dari Istanbul terbang ke Boston, Amerika Serikat. ”Ada bukti elektronik pemesanan tiket dari Istanbul ke Boston,” paparnya.

Pemesanan tiket tersebut dilakukan sejak berada di Indonesia. Sebelum berangkat dari Jakarta menuju ke Norwegia. ”Pesan tiketnya di sini. Terdeteksi masuk Boston 13 Februari oleh United States Custom and Border Protection,” jelasnya.

Menurutnya, diketahui bahwa AMRP telah 8 kali bolak-balik masuk ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun belakangan. Memang diketahui bahwa dosen UII itu belajar di Amerika Serikat. ”Yak an masternya di sana,” urainya.

Petugas juga mendapatkan nomor SIM Card Amerika Serikat AMRP. Namun, sayangnya saat dihubungi handphone AMRP tidak aktif atau tidak bsia dihubungi. ”Dapat nomor teleponnya, mungkin beli di sana. Tapi tidak aktif,” jelasnya.

Dari informasi yang didapatkan, AMRP masih berada di Amerika Serikat. Belum berpindah posisi atau keluar dari negara tersebut. ”Apa dia mau liburan atau apa, ya hanya Tuhan dan dia yang mengetahuinya,” terangnya.

Hingga saat ini, Polri masih berkesimpulan bahwa AMRP tidak hilang. Melainkan mengubah rute perjalanannya dari Indonesia ke Amerika Serikat. Sebelumnya, dosen UII itu dilaporkan hilang setelah mengikuti kegiatan akademis di Norwegia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dalam keadaan layak terbang. Pendaratan darurat disebabkan oleh cuaca buruk.

“Dugaan sementara karena kabut sangat tebal dan pandangan tidak terlihat serta hujan, sehingga pilot memutuskan mendarat darurat, karena darurat itu sehingga jatuhnya di atas bukit yang miring,” kata Sigit, Rabu (22/2).

“Ada lima kali proses evakuasi. Saya sudah bertemu dan sempat berbincang dengan Kapolda Jambi, kondisinya masih sadar dan stabil,” jelasnya.

Sebelumnya, helikopter milik Polairud Polda Jambi yang ditumpangi Kapolda dan beberapa pejabat utama Polda Jambi, berangkat dari bandara Sultan Thaha Jambi dengan tujuan Kabupaten Kerinci pada Minggu pagi (19/2), mengalami kecelakaan jatuh di bukit di Kecamatan Muara Emat, Kabupaten Kerinci sebelum tiba di Bandara Kerinci.

Helikopter Polairud Polda Jambi itu berangkat dari Bandara Jambi dengan tujuan Kabupaten Kerinci, namun karena faktor cuaca dan sesuatu hal maka helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda dan beberapa pejabat utama itu mengalami kecelakaan di bukti di Tamia Kabupaten Kerinci, Jambi.

Sementara itu memasuki hari kedua Tim SAR Gabungan melanjutkan proses evakuasi Crew Helikopter Polairud Jambi. Tim SAR gabungan telah menurunkan logistik di lokasi kejadian dengan menggunakan heli bell 429 milik Polri.

Selanjutnya pukul 07.00 WIB tim SAR gabungan dengan menggunakan heli PK-BST dengan personil berjumlah 17 orang yang terdiri dari personil BASARNAS Jambi tiga orang, DokPol dua orang, Brimob enam orang, dan crew heli enam orang akan melakukan manuver dan searching di sekitar LKP. Apabila kondisi memungkinkan akan dilakukan dropping personil di lokasi kejadian.

Untuk Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi melalui jalur darat, hingga pagi ini masih dalam perjalanan dengan jarak kurang lebih 3,5 KM untuk sampai ke lokasi sedangkan kondisi cuaca di sekitar lokasi berkabut dengan suhu 17-29°C. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Syarat bagi calon jemaah umrah untuk membuat paspor dinilai terlalu rumit. Khususnya dengan adanya kewajiban melampirkan rekomendasi dari kantor Kemenag kabupaten/kota setempat. Pengurus Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta aturan tersebut dicabut.

Permintaan tersebut disampaikan pengurus Amphuri saat bertemu dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta (21/2). Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Firman M. Nur meminta dengan tegas supaya syarat kewajiban rekomendasi dari Kemenag tersebut dicabut. Sehingga masyarakat yang ingin membuat paspor untuk keperluan umrah maupun haji, tidak perlu repot meminta rekomendasi Kemenag setempat.

“Sebab, dalam prakteknya, syarat ini sangat memberatkan masyarakat yang akan beribadah umrah dan haji,” kata Firman. Dia mengungkapkan, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Amphuri yang digelar di Bandar Lampung tahun lalu, merekomendasikan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham agar menghapus syarat surat rekomendasi Kementerian Agama bagi masyarakat yang mengajukan paspor untuk umrah dan haji.

“Dalam kesempatan ini kami memohon pencabutan surat rekomendasi Kemenag dari syarat tambahan pengajuan paspor jamaah haji dan umrah,” tegas Firman. Menurut dia, memperoleh paspor adalah hak setiap warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Adanya surat rekomendasi Kemenag tidak bisa menjamin bahwa jamaah umrah yang direkomendasikan tidak akan kabur dan menjadi tenaga kerja non prosedural di Arab Saudi.

Sejauh ini, kata Firman, jamaah haji maupun umrah yang overstay sangat sedikit. Masih di bawah 0,05 persen dari jumlah jamaah umrah Indonesia. “Malah, adanya syarat surat rekom ini berpotensi menimbulkan adanya pungutan liar baik di lingkungan kantor Kemenag maupun di kantor Imigrasi,” tandasnya.

Dia mengatakan pemeluk agama lain yang mengajukan paspor untuk beribadah tidak dipersyaratkan surat rekomendasi dari Kemenag. Pun bagi mereka yang hendak berwisata tidak disyaratkan adanya surat rekomendasi dari kementerian/dinas pariwisata. “Karena itu, kami menilai adanya syarat tambahan ini merupakan aksi diskriminasi negara kepada umat Islam yang akan menjalankan ibadah yang dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.

Menyikapi usulan itu Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menegaskan bahwa terkait aturan pembuatan paspor peraturannya sudah dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang baru. Memang, lanjut Dirjen Silmy, pada awalnya peraturan itu untuk mengantisipasi jika paspor yang diperoleh akan disalahgunakan.

Dia mengatakan sudah keluarkan Permenkumham Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. “Jadi, saya rasa tidak ada masalah kalau kita cabut surat rekom itu,” kata Silmy.

Menanggapi hal itu, Firman mengapresiasi Ditjen Imigrasi yang telah melakukan perubahan atas aturan tentang paspor tersebut. Amphuri, lanjut Firman, akan terus mengawal dan mensosialisasikan adanya peraturan baru mengenai paspor itu. “Kami mohon Dirjen Imigrasi untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait peraturan baru tersebut,” kata Firman. Mereka siap bersinergi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mensosialisasikan kebijakan ini ke para penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah serta masyarakat. (*)

Reporter: JP Group