batampos – Juara Coppa Italia memang lebih sering kalah ketika melawan peraih scudetto Serie A dalam Supercoppa Italiana. Dari 26 edisi sebelum Kamis dini hari (19/1) WIB, hanya delapan yang berpihak kepada juara Coppa Italia. Tetapi, hal itu tidak berlaku bagi Simone Inzaghi.
Simone Inzaghi
Empat kali menjalani Supercoppa Italiana, tiga di antaranya sebagai juara Coppa Italia, Simo –sapaan akrab Simone Inzaghi selalu sukses. Masing-masing pada 2017 dan 2019 bersama SS Lazio lalu dua edisi terakhir bersama Inter Milan.
Di King Fahd International Stadium, Riyadh, kemarin, Simo membawa Inter menaklukkan AC Milan tiga gol tanpa balas. Gol-gol dicetak wingback kiri Federico Dimarco (10’) serta duet striker, Edin Dzeko (21’) dan Lautaro Martínez (77’).
Empat trofi Supercoppa Italiana menjadikan Simo sejajar dengan dua allenatore legendaris, Fabio Capello dan Marcello Lippi.
”Kami sudah memenuhi dua target musim ini selain lolos ke fase knockout Liga Champions. Sangat menyenangkan melihat permainan tadi (kemarin dini hari WIB, red) karena kami memainkan laga dengan sempurna,” beber Simo seperti dilansir Sky Italia.
Meski sudah memenuhi dua target musim ini, Simo tidak lantas rileks karena Inter masih berkiprah di tiga ajang. Di Serie A. Inter menempati posisi keempat dengan selisih 10 poin (37-47) dari capolista SSC Napoli.
Dalam Coppa Italia, Nerazzurri –sebutan Inter – masih bertahan di perempat final. Satu ajang lainnya adalah Liga Champions dengan FC Porto menjadi lawan di 16 besar. (io/dns/*)
batampos — Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) membongkar sindikat penipuan menggunakan modus baru kemarin (19/1). Modusnya dengan memodifikasi android package kit (APK) yang seharusnya merupakan sebuah format untuk menginstal aplikasi. Namun, dengan APK modifikasi itu justru melakukan mirroring alias mengirimkan kode One-time password (OTP) ke sindikat.
Hasilnya, dapat dengan mudah sindikat ini menguras rekening setiap korbannya. Apalagi, sindikat ini diketahui telah memiliki username dan password dari rekening korban. Hingga saat ini telah ada 493 korban se-Indonesia yang dirugikan Rp 12 miliar. Salah satu yang terbesar seorang nasabah yang kehilangan Rp 750 juta.
Direktur Dittipid Siber Brigjen Adi Vivid Agustiadi menuturkan, awalnya memang sindikat ini menggunakan teknik phising atau mengirimkan link yang bila diklik korban, akan terinstal APK. ”APK ini sudah dimodifikasi oleh pelaku,” tuturnya.
Dengan modifikasi ini, lanjutnya, APK yang seharusnya merupakan format sebuah aplikasi, malah melakukan mirroring setiap pesan singkat yang diterima oleh korban. ”Inbox pesan singkat ini semua dikirim ke sindikat selama APK masih terinstal,” urainya.
Saat korban ini melakukan aktivitas perbankan dan menerima pesan singkat berisi kode OTP, sindikat ini mulai beraksi. Dengan kode OTP itu langsung menguras rekening dari korban. ”Ini modus baru, menggunakan apk yang sudah dimodifikasi,” paparnya.
Dari semua modus ini, Dittipid Siber mengumpulkan laporan korban di seluruh polda. Ternyata terdapat 29 laporan se-Indonesia. ”Korbannya mencapai 493 orang nasabah dengan kerugian Rp 12 miliar,” tegasnya.
Petugas mendalami kasus tersebut dan menangkap 13 orang tersangka. Dia mengatakan bahwa 13 tersangka ini ditangkap di berbagai daerah, diantaranya Palembang, Makassar, dan Banyuwangi. ”Tapi mereka satu sindikat dengan perannya sendiri-sendiri,” urainya.
Ada yang berperan sebagai memodifikasi APK, mengelola database, dan penarik uang. Setelah uang ditarik, maka uang tersebut dibagikan ke setiap anggota sindikat tersebut. ”Masih ada beberapa DPO yang kami kejar,” paparnya.
Menurutnya, dari pengungkapan ini diketahui bahwa sindikat ini juga memiliki username dan password akun perbankan dari para korban. Petugas mendalami bagaimana sindikat ini bisa mendapatkan keduanya. ”Apakah dijual dari darkweb atau dari mana,” terangnya.
Sementara Wadir Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Dani Kustoni menerangkan, masyarakat harus mengetahui cara menghindari modus ini. Yakni, dengan tidak sembarangan mengklik sebuah link yang dikirim orang yang tidak jelas.”Kalau identitas tidak jelas, linknya segera hapus,” tuturnya.
Selanjutnya, nomor kontak pengirim tersebut bisa diblokir. Sehingga, kedepan tidak bisa mengirimkan pesan jebakan semacam itu. ”Kalau yang terlanjur terinstal, segera cek rekening dan lihat apakah ada anomali. Kalau ada segera lapor ke perbankan tersebut,” urainya. (*)
Suasana kawasan Belakang BCA saat sore hari. Foto: Yofi Yuehndri/Batam Pos
batampos – Tim Gabungan dari Satpol PP dan Polisi melayangkan surat peringatan (SP 1) ke lokalisasi kawasan Jodoh atau yang dikenal di Belakang BCA, Rabu (18/1) malam. Kegiatan ini berlangsung kondusif.
“Alhamdulillah berjalan lancar. Tidak ada keributan,” ujar Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari.
Ia menjelaskan kegiatan pemberian surat peringatan tersebut sengaja dilakukan malam hari. Tujuannya, agar para Pekerja Seks Komersil (PSK) mengetahui agenda penertiban tersebut.
“Sepekan lagi kita berikan SP 2. Beberapa pekerja itu memang sudah mengetahui dan mengosongkan lokasi,” katanya.
Imam menambahkan dengan penertiban kali ini, seluruh PSK tidak kembali beraktivitas di lokasi. Sehingga, masyarakat sekitar tidak merasa resah dengan keberadaan mereka.
“Dulu sudah ditertibkan, tapi kembali lagi. Maka dari itu kita bongkar seluruhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Batuampar, Tukijan mengatakan selain penertiban lokalisasi tersebut, dalam hal ini pemerintah harus mencari solusi untuk para PSK agar tidak kembali ke lokasi.
“Bukan hanya ditertibkan, tapi harus ada solusi juga. Kalau tidak akan kembali lagi,” katanya.(*)
Dengan alasan melindungi swalayan lokal, pemko Tanjungpinang belum perbolehkan dua ritel nasioanl masuk ke Tanjungpinang
batampos- Pemko Tanjungpinang melarang dan tidak mengizinkan dua ritel besar membuka cabang di Kota Tanjungpinang.
Teguh Susanto
Kadis Komunikasi Informatika Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan sikap Pemko Tanjungpinang tegas melarang dua ritel membuka cabang di Tanjungpinang. “Penegasan ini kami sampaikan, terkait isu-isu ritel Alfamart dan Indomaret, yang akan masuk ke Tanjungpinang,” kata Teguh.
Sejauh ini, kata Teguh, Pemko Tanjungpinang dalam hal ini Walikota, tetap berkomitmen mendukung dan melindungi lebih kurang 160 swalayan lokal Tanjungpinang.
Sebagai bentuk dukungan Pemko Tanjungpinang kepada usaha lokal, dua ritel yang berniat membuka puluhan cabang itu tetap tidak diizinkan. “Apalagi semua baru bangkit pasca pandemi, sehingga penguatan ekonomi melalui pelaku usaha lokal perlu dukungan penuh pemerintah,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang, Fengky Fesinto juga menegaskan tidak setuju jika Pemko Tanjungpinang memberikan izin dua ritel masuk ke Tanjungpinang. “Ini demi kepentingan masyarakat Tanjungpinang terutama usaha kecil. Lebih baik ritel itu tidak ada di Tanjungpinang,” tegasnya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemko Tanjungpinang harus cermat dan hati-hati dalam kebijakan terkait keberlangsungan pelaku usaha lokal. “Karena setiap kebijakan pemerintah harus menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama,” terangnya. (*)
batampos – Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) menjadi sorotan publik. Banyak pihak kecewa lantaran Eliezer sebagai justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat dituntut dengan hukuman yang lebih berat dari tiga terdakwa lain. Yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Mereka dituntut hukuman delapan tahun penjara, sementara Eliezer dituntut 12 tahun penjara.
Suara-suara perlawanan atas tuntutan Eliezer sudah mulai terdengar sejak sidang pembacaan tuntutan pada Rabu (18/1). Tim penasihat hukum mantan anak buah Ferdy Sambo itu memastikan bakal membantah tuntutan tersebut. Kemarin (19/1) Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution secara tegas menyatakan bahwa tuntutan untuk Eliezer memang belum sesuai dengan harapan.
Menurut Maneger, Eliezer sudah memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator. Karena itu, mereka memberikan rekomendasi. Termasuk kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski turut serta dalam pembunuhan berencana yang menyebabkan Yosua kehilangan nyawa, namun Eliezer bersedia mengungkap pelaku yang lebih besar peranannya dalam perkara tersebut. ”Untuk memperjuangkan kebenaran,” imbuhnya.
Sementara Putri, Kuat, dan Ricky, kata Manger, konsisten pada skenario yang dibangun oleh Sambo. ”Jadi, 12 tahun (tuntutan untuk Eliezer) itu kami pandang tidak sesuai dengan harapan LPSK, (tidak sesuai) bagi keadilan untuk E (Eliezer, Red), dan bagi publik,” beber dia. Karena itu, pihaknya menyarankan agar jaksa merevisi tuntutan untuk Eliezer. ”Dengan rendah hati ini, LPSK menyarankan kejaksaan agar melakukan revisi terhadap tuntutan itu,” tambahnya.
Menurut Maneger, revisi tuntutan bukan satu hal baru. Kejaksaan pernah melakukan hal itu. Tentu LPSK juga menghormati dan menghargai kewenangan jaksa. Namun, mereka prihatin dengan tuntutan untuk Eliezer. Mengingat Eliezer adalah justice collaborator dan menjadi pihak terlindung LPSK sejak 8 Agustus tahun lalu. Dengan status itu, Eliezer punya beberapa hak. Salah satunya reward berupa keringanan hukuman dan tuntutan yang lebih rendah dari terdakwa lain.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana merespons polemik tuntutan yang sudah dibacakan oleh JPU dalam perkara tersebut. Dia membeber pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa untuk menuntut para terdakwa. “Kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat,” ungkap dia.
Menurut Ketut, tinggi rendahnya tuntutan seorang terdakwa turut bergantung pada berbagai pertimbangan dan persyaratan. Mulai pelaku, korban, peran masing-masing terdakwa, sampai latar belakang para terdakwa. Bahkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat turut menjadi pertimbangan. “Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tetapi kesamaan niat dan perbedaan peran dari masing-masing terdakwa menjadi pertimbangan,” jelas dia.
Semua itu turut dilakukan sebagaimana aturan dalam pasal yang ditujukan kepada terdakwa. Dalam perkara pembunuhan berencana yang menyebabkan Yosua kehilangan nyawa, para terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan fakta hukum yang muncul dalam sidang, Ketut menyatakan bahwa Ferdy Sambo merupakan pelaku intelektual atau intellectual dader. Oleh jaksa yang bersangkutan dituntut penjara seumur hidup.
Tuntutan untuk Sambo menjadi yang terberat bila dibandingkan dengan terdakwa lain dalam perkara tersebut. Sebab, Sambo merencanakan dan memerintahkan anak buahnya untuk terlibat dalam pembunuhan Yosua. “Memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengeksekusi menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Hutabarat guna menyempurnakan pembunuhan berencana,” beber Ketut. Keterlibatan Eliezer dalam pembunuhan berencana itu yang membuat jaksa mengeluarkan tuntutan 12 tahun penjara.
Untuk Putri, Kuat, dan Ricky, jaksa menilai mereka tidak secara langsung menyebabkan Yosua kehilangan nyawa. “Perbuatan terdakwa Putri Candrawathi, terdakwa Kuat Ma’ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah untuk tidak terjadi pembunuhan,” terang Ketut. Karena itu, tuntutan yang dijatuhkan kepada tiga terdakwa itu delapan tahun penjara atau empat tahun lebih rendah dari tuntutan untuk Eliezer.
Ketut pun menegaskan bahwa pihaknya sudah mengakomodir rekomendasi dari LPSK untuk Eliezer. Yakni rekomendasi Eliezer sebagai justice collaborator. “Diakomodir dalam surat tuntutan sehingga terdakwa (Eliezer) mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo,” imbuh Ketut. Oleh jaksa dia dinilai melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor Yosua. Menurut jaksa kasus pembunuhan berencana tidak termasuk kejahatan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan, delictum yang dilakukan oleh Eliezer sebagai eksekutor yakni pelaku utama bukanlah sebagai penguak fakta utama. “Sehingga peran kerja sama dari terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu sudah dipertimbangkan sebagai terdakwa yang kooperatif dalam surat tuntutan,” jelasnya. “Sementara peran terdakwa sebagai pelaku utama yang menyebabkan sempurnanya tindak pidana pembunuhan berencana, tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan justice collaborator sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011,” tambah dia.
Ketut menyebut, surat edaran itu mengatur bahwa pelaku utama tidak bisa menjadi justice collaborator. “Justice collaborator adalah bukan pelaku utama,” imbuhnya. Saat ini, proses sidang perkara tersebut masih berjalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut sampai langkah hukum di level Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, dia berharap semua pihak mengikuti dan menunggu proses hukum itu sampai tuntas. “Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata dia.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana menyatakan bahwa kerja-kerja LPSK melindungi Eliezer sudah bagus. Namun, dia menyatakan bahwa yang menentukan status justice collaborator seorang terdakwa adalah majelis hakim. ”Saya persilakan majelis hakim itu kewenangannya,” kata dia. Untuk itu, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merevisi tuntutan yang sudah dibacakan sidang dengan terdakwa Eliezer.
Sebab tuntutan itu dinilai sudah tepat. Fadil pun meminta semua pihak untuk mengikuti jalannya sidang sampai tuntas. Sebab, proses hukum masih berjalan dan masih panjang. Setelah tuntutan masih ada sidang pledoi, replik, duplik, putusan, bahkan masih mungkin ada sidang banding. Dia menegaskan, sejak awal jaksa selalu menjalankan tugas dengan baik dan cermat. Mereka bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku untuk memproses setiap perkara. (*)
Para pengunjung menikmati masakan khas minang di Restoran Garuda. Bapenda Batam akan memasang 200 unit alat tapping box kepada wajib pajak tahun ini. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam akan kembali memasang 200 unit alat tapping box kepada wajib pajak tahun ini. Tapping box adalah alat yang dipasang di restoran milik wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya, sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah mengatakan pemasangan alat tapping box ini merupakan optimaliasi capaian pajak yang dibayarkan ketika mereka berbelanja di restoran atau lainnya.
Aplikasi ini adalah bentuk pengawasan transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online. Tapping Box merekam transaksi usaha secara otomatis sehingga mempermudah pengawasan dan pemeriksaan bila wajib pajak tidak jujur.
“Tahun ini ada 2.000 sasaran wajib pajak yang akan dipasang Tapping Box. Pemasangan direncanakan bisa direalisasikan Maret mendatang,” kata Azmansyah, Kamis(19/1).
Ia menyebutkan pemasangan perangkat ini akan terus dilakukan dan dievaluasi, mengingat sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19. Bapenda akan terus berupaya melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Sebab, berdasarkan data yang ada, di Kota Batam masih terdapat potensi 1.283 wajib pajak yang siap dipasang Tapping Box.
Jumlah ini bisa saja bertambah, dikarenakan semakin membaiknya perekonomian pasca Covid-19. Batam sebagai pilot project pengadaan Tapping Box non APBD. Hal ini bisa berjalan dengan baik atas kerja sama dengan Bank Riau Kepri.
Ia menyebutkan empat sektor sumber pendapatan Batam didaptkan dari pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Ia menyebutkan hingga saat ini sudah ada 525 Tapping Box namun masih dengan model lama. Tahun ini pengadaan tapping box menggunakan teknologi baru.
“Salah satu keunggulan dari teknologi adalah perekamsn transaksi masuk ke dalam server mesin kasir atau komputer gadget milik wajib pajak. Selain itu ada juga tapping server MOS, serta menyesuaikan dengan teknologi yang dipakai kefe kekinian atau millenial,” ujarnya.
Optimalisasi yang dilakukan saat ini diharapkan bisa mendorong capaian pajak di restoran. Tahun ini Batam menargetkan Rp152 miliar, sedangkan tahun 2022 lalu Rp129 miliar atau menglami kenaikan kurang lebih Rp23 miliar.
“Tahun lalu capaian dari pajak restoran ini mencapai 118 persen. Jadi tren yang baik tersebut menjadi dasar kenaikan target tahun ini. Semoga bisa tercapai,” ujarnya.
Beberapa tempat usaha baru juga sudah masuk dalam daftar wajib pajak. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak tahun ini bisa lebih baik tahun ini. “Sektor pariwisata membaik, ekonomi juga baik, tentu ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang sudah pasti berdampak terhadap capaian target” tutupnya. (*)
Pelajar kelas 9 SMPN 15 Bintan melantunkan ayat suci Alquran saat kegiatan khataman Alquran di sekolah tersebut yang terletak di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kamis (19/1/2023). F.Slamet Nofasusanto
batampos– Sebanyak 38 pelajar kelas 9 SMPN 15 Bintan berhasil khatam Alquran.
Kegiatan khataman Alquran digelar di sekolah yang terletak di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kamis (19/1/2023).
Kepala SMPN 15 Bintan, Raudah menyampaikan, kegiatan ini kerja sama dewan guru dan komite sekolah untuk meningkatkan kecintaan pelajar akan Alquran.
Dikatakannya, ada 38 pelajar kelas 9 yang telah menyelesaikan 30 juz Alquran.
“Kita mulai September sampai Desember tahun lalu, tapi beberapa pelajar ada yang khatam hanya 2 bulan,” kata dia.
Dia menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan gemar pelajar dalam mengaji.
“Mudah-mudahan kegiatan ini terus mendapat dukungan semua pihak sehingga ke depan bisa tetap dilaksanakan,” harap dia.
Usai pelajar melantunkan ayat-ayat suci Alquran, para orangtua menyiapkan telor merah dan nasi kuning yang diberikan ke pelajar yang khatam Alquran.
Kepala Desa Busung, Rusli menyampaikan apresiasi ke pihak sekolah karena kegiatan ini selain memberi manfaat bagi pelajar, juga mengangkat harkat dan martabat Desa Busung.
Dia pun mendorong pihak sekolah untuk terus berinovasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi pelajar.
Kabid SMP pada Dinas Pendidikan Bintan, M Hosni mengapresiasi pihak sekolah yang telah melaksanakan kegiatan ini.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan karakter di sekolah.
Dia juga menyampaikan, Alquran diturunkan sebagai pedoman hidup untuk membedakan mana yang baik dan buruk.
“Alquran adalah bekal bagi anak kita, tidak hanya di dunia tapi bekal di akherat,” kata dia. (*)
Supir bus dan truk mengadu kepada anggota polsek Batujai, Bripka Harefah saat di SPBU Genta, Batuaji, Kamis (19/1). F Dalil Harahap/batam Pos
batampos – Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan, pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kota Batam sudah mulai menggunakan kartu Fuel Card Bukopin.
“Jadi dapat kami sampaikan bahwa yang terjadi di beberapa SPBU di Batuaji tadi memang dilaksanakan transisi pergantian kartu Fuel Card pembelian solar dari sebelumnya BRI ke Bank Bukopin,” ujarnya kepada Batam Pos, Kamis (19/1).
Menurut Satria, saat ini ada 11 SPBU di Kota Batam yang ditempatkan mesin Bank Bukopin. Mesin ini dapat menukarkan kartu Fuel Card yang lama (BRI) atau melakukan pembaharuan menggunakan Fuel Card Bukopin yang baru.
“Atas kejadian tadi (kemacetan) kami mengucapkan terima kasih atas kordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum yang telah menertibkan jalanan,” lanjut Satria.
Ia menambahkan, masa transisi penukaran dilakukan pada jam kerja atau jam sibuk, sehingganya ikut berdampak kepada kemacetan di jalanan. Terlebih lagi masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pergantian fuel card ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya kejadian tadi di Batuaji bisa menjadi evaluasi kita bersama, sehingga ke depan tak ada lagi kejadian seperti ini, ” ungkap Satria.
Ia memastikan saat ini kondisi sudah kembali normal, tidak ada lagi penumpukan kendaraan di SPBU. Jalan yang sebelumnya macet akibat penumpukan kendaraan sudah lancar kembali.
“Kami juga menghimbau kepada rekan-rekan supir truk agar juga bisa menjaga ketertiban ketika mengantre untuk menukarkan kartu fuel card yang telah ditetapkan ini, ” pungkasnya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis Gasoline dan Gasoil aman jelang perayaan tahun baru imlek 2023. Hal ini diungkapkan Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria di Batam, Selasa (17/1).
“Menjelang Tahun Baru Imlek Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus melakukan koordinasi baik secara internal dan eksternal agar stock dan penyaluran BBM dapat berjalan lancar dan aman” ujar Satria.
Menurutnya, sebagai informasi rata-rata harian penyaluran BBM jenis Gasoline adalah sebesar 1.139 Kilo Liter (KL) per hari. Adapun BBM jenis Gasoil adalah sebesar 390 KL per hari.
Pertamina lanjutnya, memproyeksikan peningkatan konsumsi BBM baik gasoline atau gasoil akan meningkat sekitar 3 persen hingga 5 persen selama perayaan Tahun Baru Imlek 2023. “Kami memastikan sarfas Fuel Terminal kami pun beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi di masyarakat menjelang atau pada saat perayaan Tahun Baru Imlek 2023,” tuturnya. (*)
batampos – Calon jemaah haji tahun ini harus mulai menyisihkan uang cukup besar. Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta. Komponen pembiayaan yang ditanggung jamaah (direct cost) yaitu Rp 69 juta per jemaah. Rata-rata calon jemaah haji sudah membayar uang muka Rp 25 juta. Sehingga nanti tinggal melunasi sekitar Rp 44 juta.
Usulan biaya menunaikan rukun Islam kelima tersebut, disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (19/1). Usulan biaya haji dari Kemenag tersebut, nantinya dibahas terlebih dahulu dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dengan DPR. Perkiraannya angka final biaya haji bakal ditetapkan bulan depan.
Yaqut mengatakan secara umum usulan biaya haji tahun ini hanya naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Dia mengatakan tahun lalu BPIH atau biaya riil haji Rp 98,379 juta. Sementara usulan BPIH tahun ini Rp 98,893 juta atau naik Rp 514 ribuan.
Yang membedakan adalah tahun lalu porsi biaya yang ditanggung jemaah (biaya perjalanan ibadah haji/Bipih) hanya Rp 39,886 juta. Sementara biaya haji dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH sebesar Rp 58,493 juta. Jika dipersentasekan tahun lalu jamaah membayar 40,54 persen, sisanya sebanyak 59,46 persen dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH.
Kebijakan pemerintah tahun ini sebaliknya. Tahun ini porsi jamaah lebih besar yaitu 70 persen. Sementara subsidi atau pembiayaan dari BPKH hanya 30 persen. Akibatnya tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji yang dibayar jamaah (direct cost) sebesar Rp 69 juta atau hampir dua kali lipat tahun lalu. Sementara pembiayaan dari BPKH hanya Rp 29,7 juta.
“Kebijakan ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara veva jemaah dan keberlanjutan BPKH,” kata Yaqut. Kebijakan memperbesar porsi pembiayaan langsung diambil dengan mempertimbangkan likuiditas dana haji pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah tidak ingin porsi pembiayaan haji dari BPKH terlalu besar bahkan melebihi 50 persen.
Biaya langsung yang dibebankan kepada jamaah haji nantinya murni untuk tiket pesawat sebesar Rp 33,97 juta. Kemudian sebagian sewa hotel Makkah dan Madinah berturut-turut Rp 18,7 juta dan Rp 5,6 juta. Lalu living cost atau uang saku Rp 4 juta, visa Rp 1,2 juta, dan biaya layanan masyair Rp 5,5 juta.
Kemenag mengusulkan pengurangan biaya living cost untuk jamaah haji. Tahun lalu setiap jemaah ketika sudah masuk asrama haji, menerima uang saku 1.500 riyal. Tahun ini jamaah diusulkan menerima uang saki 1.000 riyal. “Untuk menjaga kurs SAR (riyal) kami mengusulkan living cost dalam bentuk rupiah,” katanya. Dengan demikian tidak perlu berbelanja mata uang riyal di Indonesia, untuk kebutuhan living cost tersebut.
Sepanjang hari kemarin, Kemenag menggelar dua kali rapat dengan Komisi VIII DPR. Sebelum usulan biaya haji, rapat membahas tentang evaluasi haji 2022 dan persiapan haji 2023. Pada rapat tersebut, Menag menyampaikan jadwal atau rencana perjalanan haji (RPH) 2023. Dia mengatakan sesuai jadwal yang ditentukan, jemaah mulai masuk asrama haji pada 23 Mei.
“Kemudian kloter satu jemaah haji gelombang pertama mai diterbangkan menuju Madinah pada 24 Mei,” katanya. Lalu kloter satu jemaah haji gelombang kedua mulai terbang menuju Jeddah pada 8 Juni. Puncak haji yaitu wukuf di Arafah dilakukan pada 27 Juni. Setelah itu jemaah mulai dipulangkan ke tanah air dari Jeddah pada 4 Juli. Kemudian pemulangan dari Madinah mulai 19 Juli. Misi pemulangan jemaah haji berjalan sampai 2 Agustus.
Yaqut kembali mengingatkan tahun ini kuota haji kembali normal. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang. Kuota itu dibagi untuk haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus berjumlah 17.680 orang. Sementara itu kuota petugas haji tahun ini ada 4.200 orang.
Dia mengatakan Kemenag mengusulkan skema baru dalam pembagian kuota haji. Yaitu menggunakan skema proporsional berdasarkan lamanya antrian haji. Namun dengan skema baru tersebut, bakal ada provinsi yang kuota hajinya berkurang. Sebaliknya ada provinsi yang kuota hajinya bertambah. Dia mencontohkan dengan skema baru itu, kuota haji di Provinsi Jawa Barat berkurang 8.458 orang. Sementara kuota haji di Jawa Timur bertambah 7.923 jamaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasi penyelenggaraan haji 2022 berjalan lancar. Kemudian hasil lobi-lobi, menghasilkan keputusan kuota haji kembali normal. Saat memimpin rapat soal persiapan haji, dia hanya menyoroti siap antrean haji yang begitu panjang.
“Kemarin saya di-WA teman saya. Dia mendaftar (haji) bulan kemarin, menunggu sampai 2099,” katanya. Kahfi mengatakan sampai saat ini belum ada solusi signifikan dari pemerintah untuk mengurai antrian haji tersebut. Dia mengatakan perlu ada kebijakan yang ekstrem untuk mengatasi panjangnya antrean haji. Misalnya menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran haji di daerah dengan antrean yang panjang.
BPKH Bukukan Hasil Investasi Dana Haji Rp 10 T
Di tempat terpisah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memaparkan perkembangan pengelolaan dana haji. Dia menyampaikan saldo dana haji per 31 Desember 2022 adalah Rp 166,01 triliun. Saldo tersebut naik dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp 156,79 triliun.
Kemudian hasil investasi dana haji di 2022 tercatat mecapai Rp 10,08 triliun. Capaian hasil investasi itu di atas target yang dipatok Rp 9,07 triliun. Namun catatan hasil investasi 2022 itu sedikit lebih rendah dibandingkan periode 2021 yang membukukan hasil Rp 10,52 triliun. “Jadi memang kalau secara umum kami sampaikan, seluruh dana kelolaan haji dan dana abadi umat dikelola secara optimal,” katanya. Dia mengatakan persentase imbal hasil atau yield 6,28 persen dalam satu tahun, bersih tanpa dipotong pajak.
Fadlul juga menyampaikan BPKH kembali menjajaki peluang investasi langsung. Khususnya investasi layanan terkait perhajian. Seperti layanan hotel, katering, dan transportasi jemaah haji selama di Saudi. Tujuan dari investasi langsung itu bukan hanya untuk menghasilkan return pengelolaan dana haji. Tetapi juga menghasilkan efisiensi pengelolaan haji. Sehingga biaya haji bisa ditekan.
“Singkat cerita beban biaya haji ke depan semakin menantang,” katanya. Sehingga perlu ada terobosan pengelolaan dana haji, sehingga bisa meningkatkan nilai manfaat atau hasil investasi. Dia menegaskan BPKH sebagai juru bayar. Ketetapan biaya haji kewenangan Kemenag bersama DPR.
Plt Ketua Dewan Pengawas Rojikin mengatakan mereka mendorong sejumlah agenda besar BPKH untuk diimplementasikan. Diantaranya adalah pendirian syarikah atau perusahaan di Arab Saudi. “Kami mendukung rencana tersebut,” katanya.
Rojikin mengatakan melalui perusahaan tersebut, BPKH bisa terlibat dalam ekosistem perhajian. Sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan untuk jamaah. “Khususnya layanan hotel. Kemudian penyediaan bus dan kerjasama pengelolaan katering dengan pengusaha di sana,” katanya. Untuk penyediaan katering, keterlibatan perusahaan bentukan BPKH diharapkan bisa menghadirkan makanan dengan citarasa nusantara. (*)
Reporter: JP Group
Biaya Haji dari Tahun ke Tahun
Tahun Direct Cost Indirect Cost
2010 Rp 30 juta Rp 4,45 juta
2011 Rp 32 juta Rp 7,31 juta
2012 Rp 37,17 juta Rp 8,77 juta
2013 Rp 43 juta Rp 14,11 juta
2014 Rp 40 juta Rp 19,24 juta
2015 Rp 37,49 juta Rp 24 juta
2016 Rp 34,6 juta Rp 25,4 juta
2017 Rp 34 juta Rp 26,9 juta
2018 Rp 35,24 juta Rp 33,72 juta
2019 Rp 35,24 juta Rp 33,92 juta
2020 – –
2021 – –
2022 Rp 39,89 juta Rp 57,91 juta
2023 Rp 69,1 juta Rp 29,7 juta
Keterangan
– Direct cost : biaya haji dibayar jamaah
– Indirect cost : biaya haji dari hasil pengelolaan BPKH
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan kejaksaan tidak terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Ferdy Sambo. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan kejaksaan tidak terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Ferdy Sambo.
“Saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu,” kata Mahfud kepada wartawan di lingkungan Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/1).
Menurut Mahfud, ada yang bergerilya ingin Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum, tapi pihaknya bisa mengamankan hal tersebut dengan menjamin independensi kejaksaan.
“Ada yang bilang soal brigjen mendekati A dan B, brigjennya siapa saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya mayjen banyak kok. Kalau Anda punya mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya letjen. Jadi pokoknya independen saja,” ujar Mahfud menambahkan.
Mahfud juga mengonfirmasi bahwa sudah ada upaya untuk mengingatkan majelis hakim maupun kejaksaan, agar menjaga independensi dalam penanganan kasus tersebut.
Pasalnya kasus yang melibatkan Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu, disebut Mahfud MD membuat banyak orang sangat tertarik.
Mahfud MD juga menanggapi kekecewaan publik terkait tuntutan bagi terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E yang sudah menjadi justice collaborator (JC) lebih tinggi dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa lainnya istri Sambo, Putri Chandrawati.
“Silakan saja, nanti kan masih ada pleidoi, ada putusan majelis. Saya melihat kalau Kejagung sudah independen, dan akan kami kawal terus,” imbuh Mahfud MD.
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sedangkan, Bharada E dituntut JPU dengan hukuman pidana 12 tahun penjara, dan Putri Chandrawati hukuman pidana 8 tahun penjara. Sementara itu dua terdakwa lainnya Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal dituntut hukuman pidana 8 tahun penjara.
