Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar
batampos- Berdasarkan kesepakatan bersama, polisi melarang aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pelantar II atau Kuala Riau Tanjungpinang pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyeludupan barang ilegal.
Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah antara Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjungpinang, KSOP, Dinas Perhubungan (Dishub), pekerja, hingga PT Pelabuhan Kepri yang mengelola pelabuhan bongkar buat barang tersebut.
Kapolsek KKP Tanjungpinang AKP Zubaidah, mengatakan dalam musyawarah, seluruh pihak sepakat, bongkar muat barang berlangsung dari pukul 06.00 hingga pukul 17.00 WIB. “Semua aktivitas, sampai jam 5 sore. Kalau ada yang urgent, hanya boleh sampai jam 6 sore saja, tidak boleh sampai malam,” tegas Zubaidah, Rabu (18/1).
Menurutnya, bongkar muat barang hingga malam, berpotensi menimbulkan penyeludupan barang ilegal. “Apalagi pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan besar nantinya,” jelas Zubaidah.
Sementara itu, Kepala Pos Pelantar II KSOP Tanjungpinang Setya Mulia, mengatakan larangan bongkar muat pada malam hari bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Kuala Riau.
Sebelumnya, kata Serta, bongkar muat di pelabuhan tidak memiliki batas waktu dan dilakukan hingga malam hari. “Hal ini jadi sorotan, kok kerjanya sampai malam, jadi pertanyaan apa yang dibongkar, jangan-jangan penyeludupan. Makanya, kami mengantisipasi ini,” terangnya.
Di lain pihak yakni Mandor Pelabuhan Kuala Riau, Aan mengatakan pihaknya tidak keberatan terkait larangan bongkar muat malam hari. Bahkan, pekerja terbantu karena jam kerja menjadi teratur. “Saya lebih suka, karena sistem kerja kita teratur. Kalau sampai malam capek, karen kita dari jam 6 pagi, jadi kalau sampai malam, kita kurang istirahat,” katanya. (*)
Keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang bersama perwakilan DPRD Malang melakukan audiensi dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/23). Pertemuan tersebut membahas penuntasan kasus Kanjuruhan yang hingga kini belum terusut tuntas. (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos – Keluarga korban peristiwa Kanjuruhan, Malang terus menuntut keadilan. Kali ini, bersama anggota DPRD Kota Malang, mereka mengadu ke DPR RI. Ketua Umum PSSI yang baru nanti diminta menuntasakan masalah tersebut.
Mereka langsung diterima Komisi X DPR RI yang membidangi olah raga dan pendidikan itu. Syaiful Huda, selaku ketua Komisi X langsung memimpin rapat dengan pendapat umum (RDPU) itu. Huda pun mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasinya.
Djoko Hirtono, perwakilan keluarga korban yang juga anggota DPRD Kota Malang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tragedi Kanjuruhan sangat berat bagi para korban. “Hampir setiap minggu, mereka datang ke kantor kami,” terang Djoko.
Mereka mengeluhkan berbagai persoalan yang belum tuntas, baik terkait pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan proses penegakan hukum. Mendengar aduan itu, kata Djoko, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena masalah itu sudah berskela nasional.
Dia betul-betul sedih melihat penderitaan para korban yang sampai sekarang belum sembuh. Menurutnya, jumlah korban mencapai 712 orang. Rinciannya, 135 meninggal dunia, 96 luka berat, san 484 luka ringan. “Ini hasil koordinasi kami dengan dinas kesehatan,” tutur dia.
Djoko pun meminta Komisi X untuk membantu para korban,dengan menekan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam tragedi memilukan itu. Dia berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Perwakilan keluarga korban juga menuntut keadilan dalam proses peradilan. Arif Wahyudi, perwakilan korban mengatakan, sampai saat ini para korban belum mendapatkan keadilan.
Apalagi, kata Arif, sidang untuk lima tersangka kasus tersebut dilakukan tertutup. Seharusnya, sidang yang dilakukan di PN Surabaya itu dilakukan secara terbuka. “Kami menyesalkan hal itu,” ungkapnya.
Selain sidang dilakukan tertutup, lanjut anggota DPRD Kota Malang itu, ada pihak yang ingin membenturkan Aremania dengan warga Surabaya. Menurut dia, upaya adu doma itu tidak boleh terjadi lagi.
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tragedi Kanjuruhan. “Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan ada yang lepas tangan,” ucapnya.
Menurut Huda, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam masalah tersebut. Pertama, aspek proses hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
Dia menegaskan, harus ada pertanggungjawaban dari beberapa pihak atas persoalan itu. Huda menyatakan, pihaknya akan melakukan evalusi terhadap pelaksanaan rekomendasi TGIPF.
Yang kedua, aspek skema bantuan kemanusiaan. Sebab, masalah ini masuk kategori tragedi kemanusiaan. “Bahkan saya mengusulkan seharusnya ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban,” bebernya.
Kompensasi itu harus diberikan, baik korban meninggal, luka ringan, maupun luka berat. Huda mengatakan, saat ini ada banyak korban yang tidak mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Artinya, mereka menanggung sendiri biaya pengobatan. Seharusnya pemerintah menanggung biaya pengobatan sampai tuntas.
Huda menyatakan bahwa secara moral etik, PSSI harus ikut bertanggungjawab, karena hal itu menyangkut kelalaian dan ketidakprofesionalan. Seperti yang disebutkan dalam rekomendasi TGIPF.
Politisi PKB itu menegasakan, siapa pun yang nanti terpilih sebagai ketum PSSI harus ikut bertanggungjawab menuntaskan masalah tragedi Kanjuruhan. “Kami titip kepada ketum PSSI baru agenda penuntasan kasus Kanjuruhan,” tandasnya. (*)
batampos – Perang antar sesama penghuni Pelatnas harus terjadi di babak 16 besar India Open 2023. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bakal bentrok dengan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Pertemuan itu tak bisa dihindari setelah dua pasangan ini melewati rintangan di babak 32 besar di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi . BaKri-akronim Bagas/Fikri menaklukkan wakil Tiongkok He Ji Ting/Zhou Haodong (21-17, 21-16). Sementara FajRi-akronim-Fajar/Rian mengalahkan Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (21-17, 21-16).
F. PP PBSI PASANGAN ganda campuran Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri melampiaskan ekspresinya usai mengandaskan perlawanan ganda campuran asal Tiongkok He Ji Ting/Zhou Haodong di turnamen India Open.
Baik Bagas maupun Fikri tak merasa minder menghadapi rekannya yang merupakan ranking 1 dunia. FajRi juga baru saja menjuarai Malaysia Open. Fikri menuturkan dia dan pasangannya tidak ingin akrab dengan kegagalan dan bakal seoptimal mungkin mengurangi kesalahan.
”Besok (hari ini) untuk melawan Fajar/Rian di babak kedua, kami akan main dengan enjoy di lapangan,’’ kata Fikri. ‘’Kami ingin berusaha menikmati permainan. Kami pun juga ingin menang. Atau paling tidak akan bermain baik seperti penampilan hari ini (kemarin),” ungkapnya.
Ya, pada babak 32 besar kemarin, BakRi tampil dengan performa yang menawan. ”Kami bermain rapi, dan tidak gampang mati sendiri. Sementara lawan sebaliknya, malah banyak mati sendiri,” timpal Bagas.
Fajar pun tak kalah optimistisnya. Menurut Fajar, kondisi di New Delhi dan Kuala Lumpur berbeda. Dimana, konrisi di India memiliki udara yang sangat dingin. Karena itu, hal utama saat tampil di India adalah beradaptasi dengan cuaca.
”Dengan udara dingin, perlu pemanasan yang lebih lama. Selain itu, karena udara dingin, laju shuttlecock juga jadi lambat. Ini yang harus diantisipasi,” kata Fajar.
Soal lawan di babak 16 besar yang merupakan rekan sesama Pelatnas, Rian menegaskan bakal tetap fight. ”Harus tetap fokus, istirahat cukup, dan yang tidak kalah penting makan yang bergizi dan banyak,” tutur Rian
Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung juga melaju usai mengalahkan wakil Denmark Line Christophersen (21-17, 21-19). Di babak 16 besar, pemain yang akrab disapa Jorji itu bakal menghadapi jagoan Korea Selatan An Se Young. Ini bakal menjadi pertarungan keempat bagi kedua pemain. Di tiga laga sebelumnya, Jorji selalu kalah. Namun, kali ini hasil berbeda dicanangkan. ”Saya harus waspada dari awal. Permainan saya harus in dari awal. Harus mencoba dengan start yang bagus,” tegasnya. (raf/bas/*)
Mahasiswa dan mahasiswi Polibatam mengikuti proses pembelajaran kelas Program Profesi Insinyur. F Polibatam
Sarjana Teknik Harus Punya STRI
batampos – Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang kini menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN – BLU) membuka Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) setiap saat.
Direktur Polibatam, Direktur Polibatam, Uuf Brajawidagda ST MT PhD yang sekaligus sebagai mahasiswa angkatan pertama PS PPI menginstruksikan agar setiap semester dimulai kuliah perdana.
”Pendidikan dimulai baik untuk Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) maupun reguler,” papar Uuf kemarin.
Sementara itu Ketua Program Studi (KPS) PSPPI Polibatam, Ir Rahman Hakim ST MSc IPM ASEAN Eng menambahkan, berdasarkan amanah UU 11 tahun 2014 bahwa lulusan Sarjana Teknik belum boleh praktik keinsinyuran sebelum mendapakan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).
”Praktik keinsinyuran di sini mempunyai makna luas. Di antaranya mengerjakan kegiatan keinsinyuran mulai dari program pendidikan teknik. Baik sektor pemerintah maupun swasta hingga tingkat pemerintahan,” ungkapnya.
Pendaftaran program ini sendiri dibuka setiap semester ganjil dan genap. Dan calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online sesuai tanggal yang telah ditentukan. Apabila telah lewat masa pendaftaran, maka pendaftaran dari calon mahasiswa tetap diterima dan masuk dalam daftar tunggu di semester depan.
PSPPI Polibatam sendiri diselenggarakan melalui dua skema, yakni kelas Reguler (Fresh Graduate) dan kelas RPL (Pengalaman min. 2 tahun).
Kurikulum PS PPI terdiri atas total 24 SKS, baik kelas Reguler maupun RPL. Kelas RPL diselenggarakan selama 1 semester (6 bulan) dan kelas reguler dilaksanakan selama minimal 2 semester (1 tahun). Hingga akhirnya, setelah lulus dari PSPPI Polibatam, mahasiswa berhak menyandang gelar Insinyur (Ir).
Saat ini tercatat sudah ada 56 Mahasiswa PSPPI angkatan pertama. Terdiri dari 54 persen kalangan professional, 12.5 persen kalangan pemerintahan. Sisanya dari kalangan akademisi. Dalam waktu dekat akan diadakan gelar sumpah profesi. Calon wisudawan sudah melewati berbagai tugas dan memang layak dinilai untuk mengikuti gelar sumpah profesi ini.
Seiring rencana strategis Polibatam tahun 2022-2025, jumlah Mahasiswa baru PS PPI Polibatam ke depan ditargetkan mencapai minimal 100 mahasiswa setiap semesternya. Hal tersebut selaras dengan rencana kerja Persatuan Insinyur Indonesia tentang percepatan jumlah insinyur profesional di tingkat nasional. (*)
batampos – Yang dibutuhkan Real Madrid saat ini adalah hiburan atas kegagalan. Yakni pengobat kekalahan 1-3 oleh FC Barcelona dalam final Supercopa de Espana di Riyadh (16/1/2023). Masalahnya, laga pertama setelah hasil negatif di El Clasico malah bisa menambah situasi buruk Real.
Ancelloti
Dengan kata lain, klub berjuluk Los Merengues tersebut berpotensi kehilangan dua ajang hanya dalam rentang empat hari. Itu karena yang dihadapi Real dalam babak 16 besar Copa del Rey di Estadio de la Ceramica dini hari nanti adalah Villarreal CF (siaran langsung RCTI/RCTI+ pukul 03.00 WIB).
Laga di venue yang sama terjadi 12 hari lalu dalam jornada ke-16 La Liga (7/1/2023). Real menyerah 1-2 oleh El Submarino Amarillo –sebutan Villarreal CF—yang sekaligus memperpanjang catatan tidak pernah Los Merengues di La Ceramica dalam enam musim terakhir.
Handicap Real makin bertambah kalau entrenador Real Carlo Ancelotti memilih memainkan bukan pemain pilihan reguler untuk Copa del Rey. Seiring baru saja bertanding dari Timur Tengah, faktor kelelahan fisik maupun psikis tentu memengaruhi kondisi Karim Benzema dkk. Melakukan rotasi starting XI tentu opsi bagus.
Hanya, kalau memainkan pemain utama saja Real kalah, bagaimana dengan komposisi pemain lapis kedua? ”Kami segera bangkit. Aku percaya akan hal itu,” tegas Ancelotti seperti dilansir Diario AS.
Di sisi lain, Villarreal yang tidak terkalahkan dalam 7 laga terakhir berharap bisa mengalahkan Real lagi. Meski, tetap bukan perkara mudah mengatasi klub juara Liga Champions tersebut.
”Tidak pernah menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika Anda menghadapi Real,” ujar Pau Torres. (io/dns/*)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Kemnaker untuk JawaPos.com)
batampos – Kemarin (18/1) Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati ke Istana Merdeka. Kepala Negara memberikan intruksi agar pemerintah terus mendorong penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat. Ini demi melindungi PRT.
Menurut Jokowi, hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang PRT. RUU PPRT ini sudah 19 tahun dan belum juga disahkan. “RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR,” imbuhnya.
Jokowi menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. “Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan bahwa saat ini payung hukum terkait PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Dia menilai perlunya aturan yang lebih tinggi dari Permenaker.
RUU PPRT sebenarnya RUU yang sudah lama digagas dpr, diinisiasi oleh dpr menjadi undang-undang dari periode 2004-2009 dst hingga akhirnya kembali menjadi priority prolegnas di tahun 2019-2024. Selama ini memang belum ada payung hukum dalam bntuk uu. Yang ada permenaker 2/2015. Kami memandang bahwa peraturan yg lebih tinggi di atas permenaker diperlukan dan sudah saatnya memang permenaker ini diangkat lebih tinggi menjadi UU.
“Bicara rancangan UU PPRT yang pertama adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga ini. Kemudian kedua perlindungan,” kata Ida. Dia menjlentrehkan, perlindungan yang dimaksud bersifat komperhensif. Tidak hanya terkait diskriminasi, kekerasan, atau perupahan. “Perlindungan dan jaminan sosial baik perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, Menteri PPPA Bintang menjelaskan bahwa masuknya RUU PPRT menjadi prioritas DPR menjadi angina segar setelah 19 tahun tak ada kabar. “Yang dibutuhkan tidak ahnaya kerja substansi saja, tapi perlu namanya kerja politik,” katanya. Dia menagih komitmen seluruh pihak untuk mengesahkan RUU ini menjadi UU.
Terpisah, Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar RUU PRT nantinya memposisikan PRT sebagai pekerja yang memiliki hak layaknya pekerja formal lainnya. Sebab, ada unsur upah, perintah, da pekerjaan yang dijalani oleh PRT.
Dengan begitu, lanjut dia, PRT bakal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. ” Termasuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Dalam substansi jaminan sosial, Timboel mendesak, agar pola perhitungannya pun sama seperti yang diperoleh pekerja formal. Misalnya, untuk iuran jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, yakni sebesar 5,7 persen dari upah. Di mana, besaran tersebut dibayarkan oleh pekerja sebesar 2 persen dan 3,7 persen dibayarkan oleh pemberi kerja.
Kemudian, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang nantinya saat PRT diputus hubungan kerjanya maka bisa mendapat manfaat dari program tersebut. Adapun manfaat yang diberikan antara lain bantuan uang tunai maksimal 6 bulan, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Lalu, dia beserta keluarga masih bisa mendapat layanan dari jaminan kesehatan nasional (JKN) ketika PHK maksimal 6 bulan tanpa membayar iuran.
”Termasuk soal jam kerja, 8 jam sehari atau maksimal 40 jam seminggu,” tegasnya.
Selain itu, Timboel juga menyinggung soal ketentuan upah bagi PRT yang harus terstandar. Dalam formulanya, pemerintah bisa mengacu pada aturan upah minimum yang terdapat dalam PP 36 Tahun 2021 seperti yang diterapkan untuk pekerja pada usaha kecil dan mikro.
Diakuinya, pada formula ini, upah minimum yang diterima PRT akan berbeda dengan upah minimum propinsi biasanya. Sebab, termasuk dalam skalanya kecil. Hanya 1 orang pekerja.
Dalam PP tersebut, upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan dua ketentuan. Yaitu, paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.
”Kemudian, diberikan (upah, red) lembur kalau lebih dari 8 jam sehari (jam kerjanya, red),” ungkapnya. Guna memastikan semua ketentuan tersebut dipenuhi, Timboel meminta agar ada poin khusus yang membahas mengenai pengawasan. Hal ini dapat dimandatkan pada pengawas ketenagakerjaan yang sudah eksis saat ini. (*)
batampos – Rafael Nadal datang dengan status juara bertahan di Australia Terbuka 2023. Namun, dia tak bisa mempertahankan mahkotanya. Nadal takluk oleh petenis Amerika Serikat (AS) Mackenzie McDonald di babak kedua kemarin. Sinyal tumbangnya Nadal sudah terbaca pada ujung set kedua. Nadal terus memegangi bagian pinggulnya. Nadal tertinggal di posisi 4-6, 4-5.
Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil medical timeout. Setelah tim dokter memeriksa kondisinya, Nadal tetap melanjutkan laga meski pergerakannya menunjukkan bahwa dia tetap menahan sakit.
Dengan kondisi yang tidak fit, petenis 36 tahun itu pun akhirnya harus mengakui keunggulan McDonald di laga tersebut. Nadal tumbang dengan skor 4-6, 4-6, 5-7. ’’Ini benar-benar hari yang berat,” ucap Nadal dilansir Associated Press
Nadal menyebut dirinya bertekad tidak mau mengakhiri perjalanan di turnamen ini dengan mundur di tengah laga. Meski kesakitan, dia tetap berusaha melanjutkan pertandingan.
’’Aku sudah tidak bisa melakukan backhand. Aku juga sudah tidak bisa mengejar bola. Tapi, aku hanya mau bertanding sampai partai benar-benar berakhir,” ucap petenis kidal tersebut.
Selain gagal mempertahankan gelar, hasil itu sekaligus membuat upaya Nadal meraih gelar grand slam ke-23-nya sepanjang karier tertunda. Meski demikian, sampai kini petenis asal Spanyol tersebut masih memimpin perolehan gelar grand slam tunggal putra terbanyak sepanjang masa dengan 22 gelar.
Kini, Novak Djokovic punya peluang untuk menyamai rekor Nadal. Nole –sapaan akrab Djokovic– kini membuntuti di posisi kedua.
Nole hanya terpaut satu gelar dari Nadal. Petenis Serbia itu akan tampil di babak kedua hari ini melawan petenis Prancis Enzo Couacaud. (irr/c17/bas/*)
Pengguna jalan melintas di lampu pengatur lalu lintas yang rusak di Simpang Busung dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban, Rabu (18/1/2023). F.Slamet Nofasusanto
batampos– Masyarakat mengeluhkan lampu pengatur lalu lintas di Simpang Busung, dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban mati.
Salah seorang pengguna jalan, Yani mengatakan, lampu pengatur lalu lintas di Simpang Busung, RSUD EHD Tanjunguban sudah lama mati.
Dia khawatir lampu pengatur lalu lintas yang mati dapat menimbulkan kecelakaan di simpang tersebut.
“Kendaraan dari arah Tanjungpinang melaju kencang tanpa melihat simpang dan sangat berbahaya,” kata dia.
Pengguna jalan lain yang tinggal di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Santo pun mengeluhkan hal yang sama.
Dia mengatakan, arus lalu lintas kendaraan di simpang Busung pada pagi hari sangat ramai karena banyak orangtua yang mengantar anak ke sekolah dan pekerja yang berangkat ke tempat kerja.
“Selama lampu merah mati, kita takut kalau sampai terjadi kecelakaan,” kata dia.
Dia meminta dinas terkait dapat segera memperbaiki lampu pengatur lalu lintas yang rusak.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Khapandi mengatakan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan.
Kadishub Bintan, M Insan Amin mengatakan, lampu pengatur lalu lintas yang mati karena rusak tersambar petir pada awal tahun 2023.
“Kerusakannya berat,” kata dia. Dia menjelaskan, ada komponen lampu pengatur lalu lintas yang rusak. “Segera kita perbaiki,” kata dia. (*)
Ilustrasi. Pembelian elpiji 3 kilogram wajib menggunakan KTP.
batampos – Kebijakan pengaturan penjualan gas elpiji 3 kilogram (bersubsidi) menggunakan e-KTP telah diujicobakan di Kota Batam.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria menyebutkan, sebanyak 20 pangkalan resmi gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Batuampar melakukan ujicoba pembelian menggunakan KTP tersebut.
“Ya, kita ujicoba kan di Batuampar karena kecamatan tersebut yang benar-benar siap dari kecamatan lainnya,” ujarnya, Rabu (18/1).
Menurut Satria, pangkalan resmi gas elpiji 3 kg yang telah menerapakan uji coba tersebut akan melakukan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara digital melalui sistem yang sudah ditetapkan oleh Pertamina.
Diakuinya, lewat pendataan secara digital lebih memudahkan dan mempercepat penyelarasan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat terkait data masyarakat miskin. “Dengan adanya pencatatan NIK secara digital kita jadi tahu konsumen mana yang benar-benar warga miskin dan tidak. Jadi data ini bisa diselaraskan dengan yang ada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Satria menambahkan terkait target penerapan ujicoba tersebut, pihaknya masih akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan bertahap. Melihat pelaksanaan di pangkalan resmi yang ada di Kecamatan Batuampar, Kota Batam
“Target uji coba, yang pasti Kecamatan Batuampar ada 50 pangkalan, yang berjalan sekitar 20-an pangkalan, nanti nambah lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ida pemilik warung kelontong yang juga mengecerkan gas elpiji 3 kilogram di Batam mengaku pasrah dengan kebijakan ini. Selama ini ketersediaan gas LPG 3 kilogram di kiosnya memang untuk memenuhi kebutuhan warga yang ada di sekitar lingkungannya.
“Kalau sudah kebijakan seperti itu mau gimana lagi, kita ikut saja apa yang jadi keputusan pemerintah, ” ujarnya. (*)
batampos – Pemerintah Kota Batam batal menaikkan tarif parkir khusus tahun ini. Padahal, pemberlakuan tarif baru ini sudah dibahas sejak 2022 lalu. Namun tidak bisa diterapkan karena revisi terbaru Perda tahun 2021 lalu tidak disetujui, karena adanya undang-undang HKPD nomor 1/2022.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan pemberlakuan tarif tidak bisa dilakukan saat ini, dan masih menggunakan tarif lama.
Untuk kendaraan roda dua masih Rp1 ribu, sedangkan roda empat Rp2 ribu. Tarif parkir di Batam cukup murah dibandingkan dengan daerah lain. Untuk itu diperlukan penyesuaian terhadap tarif parkir.
“Rencananya tahun ini sudah dijalankan. Ternyata Perda yang sudah direvisi ditolak, sehingga batal diberlakukan,” kata dia, Rabu (18/1).
Dalam rencana Perda tahun 2021 lalu, direncanakan kenaikan parkir dari Rp1 ribu menjadi Rp2 ribu untuk roda dua, begitu juga dengan tarif parkir khusus kendaraan roda empat dari Rp2 ribu menjadi Rp4 ribu untuk satu jam pertama.
Ia menjelaskan dalam aturan terbaru diatur semua peraturan tentang retribusi dan pajak di daera dalam satu Perda. Sekarang kondisi di Batam masih ada beberapa Perda. Sehingga nanti perlu disatukan dalam satu Perda.
“Selain itu ada ketentuan baru yang harus diakomodir dalam Perda tersebut,” sebutnya.
Untuk naskah akademisnya sedang disusun sambil menunggu PP turunan dari UU HKPD sebagai petunjuk teknis penyusunan Perda. Dalam UU itu disebutkan dua tahun maksimal setelah undang-undang.
“Kami masih menunggu teknisnya dari aturan terbaru tersebut,” sebutnya.
Azmansyah menyebutkan untuk target parkir pajak tahun ini mengalami kenaikan dari tahun lalu. Pada tahun 2022 lalu target pajak Rp16.5 miliar, dan tahun ini naik menjadi Rp28 miliar.
Pertimbangan keniakan tarif pajak ini berdasarkan PPKM sudah dihapus sejak tahn lalu. Selain itu juga ada peningkatan wisatawan mancanegara ke Batam. Hal ini yang mendasari target naik, meskipun tarif parkir pajak tetap sama dengan tahun lalu, dan batal naik.
“Kalau tarif naik, tentu akan berdampak terhadap capaian. Namun kita tetap optimis, dan berharap bisa tercapai,” ungkapnya. (*)
