batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang memvonis terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

“KPK mengapresiasi mejelis hakim pada pengadilan Tipikor Banjarmasin yang telah objektif memeriksa dan mengadili perkara dimaksud,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (10/2).

Ali menyebut putusan tersebut menegaskan bahwa langkah KPK dalam proses penegakan hukum Tipikor pada perkara ini telah sesuai mekanisme dan prosedur hukum.

“Sehingga tuduhan oleh pihak tertentu terhadap KPK dengan narasi KPK telah mengkriminalisasi dan politis dalam setiap penyelesaian perkara hanyalah persepsi subjektif yang dibangunnya semata, tanpa alas hukum yang dimilikinya,” ujar Ali.

Lebih lanjut Ali juga memastikan setiap penindakan tindak pidana korupsi oleh KPK akan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan undang-undang.

“Kami pastikan, KPK tak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum pidana korupsi, sehingga ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka pasti karena berdasarkan kecukupan alat bukti,” tuturnya.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menyatakan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro di Banjarmasin, Jumat.

Selain itu, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752 dan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk dilelang.

Namun jika itu tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim pun memerintahkan dua jam tangan mewah merek Richard Mille yang disebut menjadi salah satu alat transaksi gratifikasi dirampas untuk negara.

Atas putusan itu, Mardani yang mengikuti persidangan secara virtual dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menyatakan pikir-pikir.

Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode ini mengaku apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah fitnah, sehingga dirinya akan terus berjuang mencari keadilan.

Sementara JPU KPK Budhi Sarumpaet mengapresiasi putusan majelis hakim yang serupa dengan tuntutan tim JPU yang menuntut 10 tahun dan enam bulan penjara.

“Kami lapor pimpinan dulu sembari menunggu langkah hukum yang diambil terdakwa nanti setelah tujuh hari batas pikir-pikir,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, Mardani yang sebelumnya Ketua Umum BPP Hipmi didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian bakal mengawal seluruh kebijakan pemerintah sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang dilakukan TNI/Polri, khususnya bagaimana menjaga dan mengawal investasi, investasi industri, dan kebijakan nasional,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, (10/

Kapolri menyampaikan komitmen mengawal seluruh kebijakan pemerintah ini kepada seluruh jajarannya dalam penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2023.

Kepada jajarannya, Sigit mengatakan bahwa personel Polri harus mampu mengawal kebijakan pemerintah di tengah tugas dan tanggung jawab Polri dalam melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum.

Selain itu, jajaran Polri juga siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berjalan aman, damai, dan lancar.

“Kami juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan,” kata Kapolri.

Langkah tersebut, lanjut dia, seperti meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam mengawal Pemilu 2024 ini, Sigit menekankan soal menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan dan ada perbedaan pendapat. Namun, jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan. Ini yang harus terus kita ingatkan,” kata Sigit.

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pada tahun 2023 akan banyak agenda nasional maupun internasional di Indonesia seperti Formula 1 (F1) Power Boat di Danau Toba Medan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Februari 2023.

Selain itu, Piala Dunia U-20. Terkait dengan hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola. TNI/Polri siap mengawal segala kegiatan tersebut.

“Itu harus kami amankan juga karena memang ini berdampak pada bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar,” katanya.

Dalam Rapim Polri 2023, Kapolri juga membahas soal mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik dan peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengusulkan, perlu adanya kebijakan tata kelola sumber daya alam, dalam sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam (SPSDA). Usul penyusunan RUU SPSDA merupakan bagian dari program legislasi nasional jangka menengah untuk periode 2020-2024.

“Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ‘dikuasai oleh negara’ dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Dedi kepada wartawan, Jumat (10/2).

Berdasarkan putusan MK Nomor 002/PUUI/2003 dan putusan nomor 036/puu-X/2012, lanjut Dedi, pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia, atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

“Kedaulatan negara atas SDA terletak pada tindakan negara dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam,” ucap Dedi.

Senator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) ini menegaskan, berdasarkan mandat konstitusi yang diberikan kepada negara, maka untuk mengoptimalkan penguasaan sumber daya alam dapat diklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam.

“Pertama, penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak, dan keempat, tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, negara yang merupakan subjek hukum publik, kedudukannya di atas pelaku usaha hak pengusahaan di tangan Pemerintah, didelegasikan kepada perusahaan negara hak ekonomi di tangan BUMN untuk mengelola pajak, royalti dan profit sharing.

“Berdasarkan putusan MK, maka tata kelola SDA yang sifatnya strategis konstitusional apabila dengan kelola dengan pola B2B dengan prinsipal adalah BUMN,” papar Dedi.

Praktek penata kelolaan sumber daya alam nasional yang terjadi saat ini, kata Dedi, masih diatur secara terpisah melalui beberapa undang-undang sektoral. Berdasarkan masing – masing jenis sumber dalam alam, seperti sektor migas, minerba, kehutanan dan perkebunan, perikanan/ kelautan dan panas bumi.

“Pengelolaan sumber daya alam di daerah banyak menimbulkan praktik korupsi, angka kasus korupsi dibidang sumber daya alam sangat tinggi. Kajian lain juga datang dari Ikatan Ahli Perancana (IAP) yang diterima DPD terkait tata kelola sumber daya alam, mengungkapkan bahwa pentingnya penataan kelolaan sumber daya alam sebagai asset bangsa dimanfaatkan secara cerdas dan arif, untuk kemajuan dan kemakmuran yang adil, dan berkelanjutan, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.   (*)

Reporter : JP GROUP