Minggu, 24 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 6086

Kemenag Umumkan Pembagian Kuota Haji 2023, Terbanyak Jawa Barat

Ahmadi Sultan
-
0
Kemenag Umumkan Pembagian Kuota Haji 2023, Terbanyak Jawa Barat

Penetapan Calhaj Berhak Lunas BPIH Awal Maret
Ilustrasi pelaksanan ibadah haji. (Istimewa)

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pembagian kuota haji 2023 di Jakarta tadi malam (23/2). Seperti tahun-tahun sebelumnya, total kuota terbanyak masih dipegang Provinsi Jawa Barat, yakni 38.732 orang. Di peringkat kedua, ada Jawa Timur dengan total kuota 35.152 orang.

Total kuota haji merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 189/2023 tertanggal 13 Februari 2023. KMA itu mengatur pembagian 221 ribu kuota haji yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Perinciannya, 203.320 kursi untuk jamaah haji reguler dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang.

Kuota haji reguler dibagi lagi untuk lansia, petugas dari KBIHU, dan petugas haji daerah. Untuk Jawa Timur, misalnya, kuota haji reguler untuk jamaah tahun berjalan sebanyak 33.035 orang. Kemudian, kuota prioritas lansia 1.758 orang, petugas KBIHU 122 orang, dan kuota petugas haji daerah 237 orang.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, sebagian provinsi menetapkan kuota di level provinsi. Tetapi, ada juga yang menetapkan kuota per kabupaten dan kota. Contoh provinsi yang menetapkan kuota per kabupaten dan kota adalah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Dia mengatakan, pembagian kuota ini penting sebagai dasar penetapan nama-nama calon jamaah berhak lunas.

Nantinya, pengumuman daftar jamaah berhak lunas disusul dengan penentuan tanggal pelunasan ongkos haji. Apabila sampai penutupan pelunasan masih ada sisa kuota, lanjut dia, maka diberikan kepada calon jamaah haji (CJH) reguler nomor porsi berikutnya. ’’Jika masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan BPIH, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi,’’ terang Yaqut kemarin (23/2).

Sementara itu, sejumlah Kanwil Kemenag terus bersiap menyambut masa pelunasan BPIH. Seperti yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Husnul Maram menjelaskan, pemerintah dan DPR telah menetapkan BPIH 2023 sebesar Rp 90,05 juta. Dari jumlah itu, jamaah haji hanya membayar Rp 49,8 juta dan selebihnya ditutupi dengan nilai manfaat keuangan haji (subsidi).

Meski biaya haji naik dibandingkan tahun lalu, dia memastikan CJH asal Jawa Timur masih menjaga niat untuk berangkat tahun ini. ’’Sehingga sampai saat ini belum ada pembatalan. Semuanya tetap menginginkan berangkat, bahkan kalau bisa kuota Jawa timur ditambah,’’ kata Husnul.

Dia menjelaskan, dari total kuota jamaah Jawa Timur, sekitar 15 ribu di antaranya merupakan jamaah yang sudah lunas pada 2020 lalu. Mereka tidak lagi dibebani biaya pelunasan ongkos haji. Sisanya ada 16.112 jamaah 2023 yang ditunggu pelunasannya.

Kementerian Agama baru akan mengumumkan daftar nama CJH berhak lunas pada awal Maret. Meskipun begitu, CJH yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun ini tetap diminta mempersiapkan diri. (*)

Reporter: JP Group

Kuota Haji Kepri, 1.291 Orang

Tunggul Manurung
-
0
Kuota Haji Kepri, 1.291 Orang

 

 

batampos – Kuota Calon Jemaah Haji (CJH) 2023 untuk daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi ditetapkan sebanyak 1.291 orang. Jumlah itu bertambah sebanyak 5 orang dari sebelumnya yang diperkirakan sebanyak 1.286. Selain itu juga ada penambahan kuota untuk jemaah lanjut usia (Lansia) yang ditentukan oleh pusat.

F. Humas PPIH Embarkasi Batam

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Muhammad Syafii membenarkan bahwa memang ada penambahan kuota untuk kepri sekitar 5 orang, kuota itu untuk petugas haji daerah (PHD) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBHIU).

“Iya betul ada penambahan itu untuk PHD dan KBHIU,” kata Syafii ke Batam Pos, Jumat (24/2/2023).

Syafii merincikan dari 1.291 yang akan berangkat untuk jemaah reguler sebanyak 1.209 orang, untuk lansia yang semula hanya 50 orang juga bertambah menjadi 65 orang, pembimbing KBHIU sebanyak 5 orang dan PHD totalnya 12 orang.

“Untuk lansia ada penambahan kuota sebanyak 15 orang, tapi pembagian untuk kabupaten kotanya belum,” terangnya.

Meski sudah dapat kuota untuk Kepri, Syafii belum bisa memaparkan data di setiap kabupaten kota, seban masih dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Data pembagian untuk kabupaten kota termasuk pengumuman nama yang akan berangkat masih menunggu verifikasi selesai,” terangnya.

Syafii berharap setelah ditetapkan dan nama CJH diumumkan pada setiap daerah di Kepri, semuanya bisa mempersiapkam diri dengan baik. Termasuk pembayaran yang saat ini mengalami penibgkatan.

“Kita harap tidak banyak yang tunda berangkat, kita yakin mereka juga mempersiapkan itu,” harapnya. (*)

 

 

Reporter : Peri Irawan

Kapolda Kepri: Tingkatkan Disiplin Dalam Tugas Kepolisian Perairan

Ahmadi Sultan
-
0
Kapolda Kepri: Tingkatkan Disiplin Dalam Tugas Kepolisian Perairan
polda kepri 7
Kapolda Kepri, Irjen Pol.Tabana Bangun, memeriksa peraalatan dan perlengkapan di Mako Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang. Foto: Humas Polda Kepri

batampos – Kapolda Kepri, Irjen Pol.Tabana Bangun, memberikan arahannya dalam kunjungan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang.

Kapolda menegaskan kepada setiap personil Ditpolairud agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai yang bertugas di wilayah perairan dan udara.

“Saya ingin tugas dan fungsi Ditpolairud ini sampai ke Polres-polres yang ada di seluruh wilayah Polda Kepri dan juga bisa sampai ke tingkat polsek supaya seluruh personil dapat memahami tugas-tugas polairud,” ujarnya, Kamis (23/2/2023).

Kapolda menyampaikan bahwa Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan, satuan-satuan yang berada di Polda Kepri terutama satuan ke wilayah tingkat Polres harus memahami aspek dormitori dikarenakan wilayah perbatasan ini memiliki nilai karakteristik tersendiri.

Baca Juga: Polresta Barelang Tangkap Warga Karimun, Ini Kasusnya…

“Provinsi Kepri memiliki wilayah 96 persen lautan dan 4 persen daratan serta merupakan daerah lalu lintas perekonomian,” ujar Kapolda.

Sementara itu, dalam memasuki tahun politik dan tahapan Pemilu di tahun 2024 mendatang, Kapolda mengingatkan kepada setiap personil agar selalu siap dalam menuju pelaksanaan Pilpres dan Pilkada.

“Saat ini kita perlu persiapan dalam menghadapi tahun Politik di Tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada,” ujarnya.

Baca Juga: Resedivis Begal Dituntut 3,6 Tahun

“Tingkatkan disiplin dalam tugas kepolisian perairan Kepri, keselamatan personil juga harus diperhatikan.”- tegas Kapolda Kepri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goldenhardt menyampaikan usai memberikan arahan ke personil Ditpolairud , Kapolda Kepri beserta Pejabat Utama (PJU) Polda Kepri menuju dermaga untuk mengecek wilayah pelabuhan dan kapal dari Ditpolairud Polda Kepri serta alat kesiapan utama kapal.

“Kapolda mengecek wilayah area pelabuhan dan kapal dari Ditpolairud serta alat kesiapan utama kapal,” ujarnya.(*)

Coklit di Kabupaten Bintan Tembus 60 Persen

Tunggul Manurung
-
0
Coklit di Kabupaten Bintan Tembus 60 Persen
Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) saat melakukan tahapan pencocokan dan penelitian dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024. F.KPU Kabupaten Bintan

batampos– Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan sudah menembus sekira 60 persen.

“10 hari pertama capaian kerja petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) KPU Kabupaten Bintan telah menembus 60,03 persen,” kata Komisioner KPU Bintan, Haris Daulay, Kamis (23/2).

Adapun capaian tersebut antara lain, Kecamatan Gunung Kijang sekira 61,92 persen, Bintan Timur sekira 40,71 persen, Bintan Utara sekira 68,56 persen, Teluk Bintan sekira 76,99 persen, Tambelan sekira 88,03 persen, Teluk Sebong sekira 66,95 persen, Toapaya sekira 51,60 persen, Mantang sekira 81,63 persen, Bintan Pesisir sekira 86,78 persen dan Bintan Pesisir sekira 64,60 persen.

BACA JUGA: Pantarlih Tidak Data Warga Ber-KTP Luar Karimun

“Capaian tertinggi ada di Kecamatan Tambelan sekira 88,03 persen,” tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa di Kecamatan Tambelan sudah ada 2 desa yang capaian coklitnya selesai 100 persen, yaitu Desa Kampung Hilir dan Desa Kampung Melayu.

Berdasarkan data yang masuk, dia menambahkan bahwa pantarlihnya sudah mencoret sekira 239 pemilih dengan kondisi meninggal, ubah data sekira 3275.

“Umumnya perubahan data terdapat pada penyesuaian KTP elektronik dan nomor kartu keluarga serta status perkawinan,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk sepuluh hari kedua pihaknya bersama PPK dan PPS bersama pantarlih akan terus mengupayakan pekerjaan coklit sesuai target selesai lebih awal dari batas akhir tahapan coklit sebelum 14 Maret mendatang.

“Kami berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan PPK, PPS dan Pantarlih yang terus bekerja di lapangan beserta masyarakat yang sudah membantu petugas coklit di lapangan,” tutupnya. (*)

reporter: slamet

Pelebaran Jalan Hang Jebat Nongsa Berlanjut

Ahmadi Sultan
-
0
Pelebaran Jalan Hang Jebat Nongsa Berlanjut
Pelebaran Jalan 2 F Cecep Mulyana
Jalan Hang Jebat, Batubesar F. Cecep Mulyana

batampos – Jalan Hang Jebat, Nongsa yang diproyeksikan akan dilebarkan dikerjakan secara bertahap. Pantauan di lapangan beberapa alat berat sudah mulai bekerja membuka lajur di area kanan dan kiri jalan mulai dari depan kantor BNN sampai depan Polda Kepri.

“Semoga aja akses jalan ini cepat dikembangkan, karena kalau sudah dua jalur tentu bisa mengurai kepadatan di jam pagi dan sore hari,” ujar Warga Kampung Tua Batu Besar, Dodi, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Ujian Kompetensi PPPK Digelar Maret, 1.056 Peserta Berebut 514 Formasi

Warga lainnya juga menaruh harapan dengan dilebarkannya jalan tersebut, setelah sekian lama jalan satu jalur digunakan untuk dua arah. Tidak hanya itu selain dilalui oleh truk, jalan tersebut dinilai berbahaya jika tidak segera dilebarkan.

“Jalan area Nongsa ini sudah seharusnya dilebarkan sebab yang dilalui disini yaitu truk bermuatan dan sangat sempit jika terus dilalui,” sambung Bayu, warga sekitar Nongsa.

BP Batam sebelumnya telah memproyeksikan pengembangan Jalan Hang Jebat sepanjang 5,5 km. Dari Simpang Batu Besar sampai Simpang Turi. Menurut Kepala BP Batam Muhammad Rudi, pelebaran jalan ini merupakan langkah strategis pihaknya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Kenaikan Kedelai Capai 100 Persen

“Pembangunan jalan ini tidak hanya untuk kepentingan investasi semata, tapi juga untuk kemudahan mobilisasi dan mendukung ekonomi masyarakat,” jelas Rudi.

Sepanjang jalur tersebut nantinya akan dikembangkan jalan yang semula memiliki dua, tiga, dan empat lajur, seluruhnya akan dilebarkan menjadi lima lajur kiri dan kanan. (*)

 

 

Reporter : Azis Maulana

Mahfud: Penganiayaan Oleh Anak Pejabat DJP Harus Diproses Hukum

Ahmadi Sultan
-
0
Mahfud: Penganiayaan Oleh Anak Pejabat DJP Harus Diproses Hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (HENDRA EKA/JAWA POS)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus diproses secara hukum.

“Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum,” kata Mahfud dalam salah satu unggahan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, seperti dipantau di Jakarta, Jumat (24/2).

Dia menegaskan tidak ada perdamaian dan maaf dalam hukum pidana, bahkan kasus tersebut bukanlah perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif.

Selain itu, Mahfud juga berpandangan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo selaku ayah dari pelaku penganiayaan itu harus diperiksa.

“Secara hukum administrasi, pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, pada Kamis (23/2), Rafael melalui tayangan sebuah video telah meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.

“Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy, menyampaikan permintaan maaf kepada David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor,” kata Rafael dalam video itu.

Dia mengakui perbuatan penganiayaan yang dilakukan anaknya mengakibatkan luka serius dan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, dia terus mendoakan kesembuhan untuk korban.

Rafael turut menegaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah pribadi keluarga dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dia pun menyadari bahwa tindakan Mario tidak benar sehingga merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,

Mengenai pemberitaan harta kekayaan yang dimiliki, Rafael siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. (*)

Reporter: JP Group

Belum Ada Dokumen Sah, Warga Diminta Waspada dengan Penawaran KSB

Ahmadi Sultan
-
0
Belum Ada Dokumen Sah, Warga Diminta Waspada dengan Penawaran KSB
Kaveling Modal Kwitansi Dalil Harahap scaled e1677129834724
Alat berat melakukan pematangan lahan Kaveling di Seibinti, Sagulung, Rabu (22/2). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Camat Sagulung Muhammad Hafiz kembali angkat suara terkait maraknya jual beli Kaveling Siap Bangun (KSB) yang dilakukan oleh pihak tertentu di wilayah Kecamatan Sagulung. Hafiz berharap agar masyarakat jangan mudah tergiur dengan penawaran KSB tersebut sebab Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menghentikan alokasi lahan untuk KSB sejak tahun 2016 lalu.

“Setahu kita sudah tak ada lagi alokasi lahan untuk KSB. Kalau memang ada penawaran seperti itu sebaiknya dicek dulu ke pihak BP untuk legalitasnya. Jangan asal beli kalau tidak ada dokumen penunjang yang sah,” imbau Hafiz.

Praktek jual beli lahan KSB yang marak diperbincangkan masyarakat ini umumnya bermodalkan kuitansi jual beli. Penjual KSB berdalih dokumen berupa surat kaveling sedang dalam proses pengurusan. Ini tentunya tidak baik bagi masyarakat sebab bisa saja dokumen yang dijanjikan tidak akan keluar nantinya.

Baca Juga: Lahan Dekat Kampung Tua Dijadikan KSB dan Dijual Puluhan Juta per Kaveling

Batam Pos yang menelusuri kembali lokasi lahan KSB Kendal Sari yang diperjual belikan sejak tahun 2019 silam di wilayah Seitemiang menemui persoalan yang sama. Meskipun rumah sudah terbangun namun konsumen hanya mengantongi kuitansi jual beli.
Dokumen berupa surat kaveling sama sekali belum ada. Beberapa konsumen memang meragukan legalitas jual beli KSB tersebut namun sudah terlambat karena mereka sudah membayar lunas kepada pihak yang menjual KSB.

Begitu juga dengan lahan hutan lindung di turunan Bukit Daeng Tembesi yang sebelumnya juga marak diperjual belikan sebagai KSB. Kelanjutan pematangan lahan sudah tak jelas lagi sebab dibantah oleh instansi pemerintah terkait bahwa lahan tersebut bukan untuk dikomersialkan sebagai KSB. Sebagian warga sudah menyerahkan uang kepada pihak yang menjual sebelumnya sehingga jadi korban penipuan jual beli KSB bodong.

Baca Juga: Trauma Center RSUD Batam Didominasi Korban Kecelakaan Lalulintas dan Kecelakaan Kerja

Lurah Seibinti Jamil juga mengeluarkan himbauan yang sama. Dia berharap agar masyarakat tidak tergiur dengan penawaran KSB yang berada di dekat Kampung Tua Sungai Aleng yang masuk dalam wilayah Kelurahan Seibinti. Bagaimanapun belum ada pihak yang bisa menunjukan legalitas dengan pematangan lahan perkebunan sebagai lokasi KSB yang dikomersialkan tersebut.

“Belum ada pihak manapun yang datang menunjukan legalitasnya. Makanya kita minta masyarakat untuk jeli. Jangan sampai jadi korban penipuan. Pastikan dulu legalitasnya baru beli. Persolan ini juga sudah kami sampaikan ke BP Batam,” ujar Jamil. (*)

Reporter : Eusebius Sara

Sultan Minta BPDPKS Anggarkan Subsidi Pupuk Untuk Petani Sawit Swadaya

Ahmadi Sultan
-
0
Sultan Minta BPDPKS Anggarkan Subsidi Pupuk Untuk Petani Sawit Swadaya

 

 

batampos – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah melalui Badan pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk mengalokasikan anggaran khusus subsidi pupuk bagi petani perkebunan sawit swadaya di daerah.

Wakil ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Hal ini disampaikan Sultan saat mendapatkan laporan Petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia karena saat ini harganya sudah di atas Rp 1 juta per karung. Kondisi ini membuat produktivitas kelapa sawit menurun hingga 50 persen.

“Yang pertama Kami tentu sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya Petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi”, ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Jum’at (24/02).

Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga Pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.

“Sampai saat ini kita hanya mengetahui bahwa ratusan Triliun dana sawit yang dikumpulkan namun porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. Hampir semua semua dana tersebut dialokasikan kepada korporasi dan kebijakan mandatori Biodiesel”, ungkap Sultan.

Kami tidak mengatakan hal tersebut salah kaprah, lanjutnya, tapi idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit. Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.

“Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional”, tutupnya. (*)

Komplotan Pengedar Ganja Dituntut 5 Tahun Penjara

Tunggul Manurung
-
0
Komplotan Pengedar Ganja Dituntut 5 Tahun Penjara

batampos – Kompolotan pengedar ganja dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (23/2).

JPU Desta Garindra menyatakan, 6 terdakwa yakni Galang Rambu Anarki, Haidir Ishak, Fajri Raka Pratama, Putra Wiyas Pratama, Bambang Sutrisno dan Renggi terbukti bersalah memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Menuntut 6 terdakwa 5 tahun penjara denda Rp 800 juta subsider 3 bulan penjara,” kata JPU.

BACA JUGA: Jhon Vito: Pengungkapan Narkoba harus Transparan

Barang bukti 6 unit ponsel, berserta dua paket ganja 4,65 gram dirampas untuk dimusnahkan. “Tiga paket narkoba jenis ganja milik terdakwa Fajri 8,34 gram dirampas untuk dimusnahkan,” jelas JPU.

Sebelumnya diketahui, polisi awalnya menangkap mantan honorer Satpol PP Bambang Sutrisno di Tanjungpinang September 2022 lalu.

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi menangkap Haidir Ishak, Fajri Raka Pratama, Putra Wiyas Pratama, Bambang Sutrisno dan Renggi dan Galang Rambu Anarki di sejumlah lokasi di Tanjungpinang.

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan beberapa paket ganja siap yang berasal dari Batam. (*)

reporter: yusnadi

KPU Imbau Masyarakat Terbuka Kepada Pantarlih

Ahmadi Sultan
-
0
KPU Imbau Masyarakat Terbuka Kepada Pantarlih
kpu
KPU Kota Batam melantik sebanyak 3.220 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) di kantor kelurahan dan kecamatan se-Batam, Minggu, (12/2/2023). Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terbuka kepada panitia pemutakhiran pemilih (Pantarlih) selama dilakukannya proses pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit).

Komisioner KPU Kota Batam, Sastra Tamami, mengatakan, masyarakat diharapkan menerima pantarlih dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas.

“Kami mengimbau agar seluruh masyarakat untuk ikut perperan aktif dalam proses coklit data pemilih yang dilakukan oleh petugas di lapangan,” katanya, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga: Ujian Kompetensi PPPK Digelar Maret, 1.056 Peserta Berebut 514 Formasi

Proses coklit sendiri akan dilakukan petugas pantarlih secara door to door ke rumah warga. Proses coklit berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

Dikatakannya sebanyak 3.220 pantarlih tersebar di 3.220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Batam.

“Proses coklit yang akan dilakukan oleh pantarlih nantinya adalah pencocokan data antara informasi yang dimiliki oleh KPU dengan informasi di lapangan, ” tambahnya.

Menurut Sastra, pantarlih melakukan coklit dengan mengacu pada data warga yang tercatat dalam formulir model A-Daftar Pemilih.

Baca Juga: Trauma Center RSUD Batam Didominasi Korban Kecelakaan Lalulintas dan Kecelakaan Kerja

Warga Batam yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat pemilih akan dicoret datanya.

Selain itu, pantarlih dalam proses coklit daftar pemilih untuk Pemilu 2024 berbasis aplikasi atau dikenal e-coklit.

Aplikasi ini merupakan kebijakan dari KPU RI secara nasional, dan akan digunakan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) melakukan pemutakhiran daftar pemilih dari rumah ke rumah.

Sementara warga yang lolos tahapan coklit akan menerima stiker yang ditempelkan di rumahnya.

Baca Juga: Dubes Jerman Tertarik dengan Batam, Dorong Perusahan Jerman Tanamkan Modal di Batam

Selama tahapan coklit berlangsung, Sastra berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan dan menginformasikan ke Pantarlih atau PPS setempat apabila merasa belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

“Kami harapkan masyarakat ikut aktif melaporkan ke Pantarlih apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Bagi yang belum didatangi Pantarlih segera datangi dan hubungi petugas Pantarlih di TPS perumahan warga masing-masing. Dengan catatan bisa di data dan masuk dalam daptar pemilih potensial jika yang bersangkutan punya e KTP di tempat yang mereka data, ” pungkasnya.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

1...6,0856,0866,087...14,364Halaman 6,086 dari 14,364

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000