batampos – Sebanyak tujuh kelurahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) diterjang banjir akibat hujan lebat dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur  daerah setempat sejak Sabtu (25/2) malam hingga  Minggu (26/2).

“Ketinggian air mencapai hingga hampir satu meter,” kata Kasi Humas Polres Kota Bima AKP Jufrin di Mataram, Minggu (26/2).

Ia mengatakan tujuh kelurahan di Kota Bima yang terendam banjir, di antaranya di Kecamatan Mpunda, yakni Kelurahan Sambinae, Kelurahan Santi. Kemudian, di Kecamatan Rasanae Barat, yakni Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae dan di Kecamatan Asakota, yakni Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Jatibaru.

“Tujuh kelurahan itu tersebar di tiga kecamatan,” katanya.

Banjir tersebut akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dan akibat jebolnya tanggul yang ada di Kecamatan Asakota, sehingga membanjiri rumah warga di Kelurahan Santi, Kelurahan Nae dan kelurahan lainnya. “Untuk kerugian masih didata,” katanya.

Sementara itu, petugas dari BPBD bersama aparat gabungan TNI-Polri telah turun untuk melakukan evakuasi dan membantu para korban banjir. (*)

Reporter: Antara

batampos – Sebanyak 13 ribu pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dituding belum melaporkan harta kekayaan atau lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, tudingan itu dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyanni Indrawati.

Dia menegaskan tidak benar ada 13 ribu pegawai Kemenkeu yang belum LHKPN pada 2023. “Adapun per 23 Februari 2023 tercatat baru 18.306 pegawai atau 56,87 persen yang melaporkan. Hal ini lantaran batas waktu pengisian LHKPN masih dibuka sampai 31 Maret 2023,” kata Sri Mulyani dalam data yang diunggah melalui Instagram pribadinya pada Minggu (26/2).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia menyebut bahwa sejak 2017 kepatuhan pegawai Kemenkeu dalam melaporkan LHKPN mencapai 100 persen.

Sri Mulyani memaparkan soal kepatuhan pegawai Kemenkeu melapor harta kekayaan karena ada sejumlah media dan warganet yang menulis berita dengan judul provokatif. Judul itu dianggapnya memberi kesan bahwa pegawai Kemenkeu tidak patuh lapor LHKPN.

“Provokatif dan reaksi netizen riuh rendah penuh marah-memberikan kesan pegawai Kemenkeu tidak patuh lapor harta. ITU TIDAK BENAR..!,” ujarnya.

Adaun ketentuan melakukan LHKPN bagi penyelenggaran negara diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019.

LHKPN wajib dilaporkan oleh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, di lingkungan Kemenkeu tidak semua pegawai diwajibkan lapor LHKPN. Hanya pegawai dan pejabat yang sudah ditetapkan dalam KMK 83/2021 mengenai Daftar Wajib Lapor (WL).

Dia menjelaskan, di lingkungan Kemenkeu jumlah pegawai yang terkena wajib lapor LHKPN sebanyak 33.370 pada 2021. Untuk 2022 menjadi 32.191 pegawai.

Wajib Lapor meliputi, pejabat tinggi madya atau setingkat eselon I, pejabat tinggi pratama (eselon II), staf khusus, pejabat pengadaan dan benhadara, pemeriksa bea cukai, AR, penilai pajak, pemeriksa pajak, dan pelelang.

Selain itu widyaiswara, hakim pengadilan pajak, pejabat eselon III, eselon IV, dan pelaksana di unit tertentu.

Bahkan, kata Ani begitu sapaan akrabnya, pegawai yang tidak wajib lapor LHKP tetap wajib melapor harta kekayaan dan SPT melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha), yaitu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu.

Untuk diketahui, Alpha adalah aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu. Pada 2021, pelaporan LHKPN melalui e-lhkpn diintegrasi dengan Alpha, sehingga para wajib lapor LHKPN cukup melaporkan satu kali.

“Tingkat kewajiban wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100 persen (2017-2021). Tahun 2021 hanya 1 orang tidak melengkapi dokumen,” tegas Sri Mulyani.

Adapun untuk pelaporan 2022, proses masih berjalan sampai 31 Maret 2023. Status hingga 23 Februari 2022 sebanyak 18.306 pegawai atau 56,87 persen pegawai Kemenkeu sudah melaporkan harta kekayaannya.

Sementara 13.885 atau 43,13 persen belum lapor. Kemenkeu mewajibkan pegawai melapor LHKPN, Alpha dan SPT lebih awal, yaitu sebelum 28 Februari 2023.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kepatuhan pelaporan pegawai Kemenkeu harus mencapai 100 persen. Ayo, awasi, laporkan dan proses hukum mereka yang korupsi dan nyeleweng. Kita bersihkan yang kotor! Dukung dan hargai mereka yang kerja baik, benar dan bersih. Jaga dan awasi bersama Kemenkeu. Jangan lelah dan kalah mencintai Indonesia,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Pengguna jalan di jalur pantura kini punya alternatif untuk menghindari kemacetan di kawasan Demak—Sayung. Sebab, jalan tol Semarang—Demak Seksi 2, yakni ruas Sayung—Demak, diresmikan Presiden Joko Widodo kemarin (25/2) dan siap beroperasi.

Beroperasinya tol sepanjang 16,01 km tersebut, menurut Jokowi, tidak hanya mempercepat transportasi logistik. Tetapi juga berfungsi sebagai tanggul laut yang dapat mencegah banjir rob.

Presiden memperkirakan, pada masa mendatang banjir rob semakin jauh dan tinggi levelnya masuk ke daratan akibat perubahan iklim. ”Itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini,” kata Jokowi di gerbang tol Sayung, Demak, kemarin.

Selain itu, Jokowi mengingatkan kembali pentingnya pemanfaatan jalan tol di Indonesia. Termasuk di ruas tol Sayung—Demak yang menghabiskan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut. Para gubernur dan bupati/wali kota diminta untuk segera menindaklanjuti dengan menyambungkannya dengan kawasan produksi di wilayah masing-masing. Baik itu wilayah industri, pertanian, perkebunan, maupun pariwisata. ”Dengan demikian, semua bisa lebih efisien,” ujarnya dilansir dari Radar Semarang.

Tol Semarang—Demak seksi 2 tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan ruas seksi 1 (Sayung—Kaligawe) sepanjang 10 km. Pembangunannya sempat terkendala status pembebasan lahan warga yang musnah karena tenggelam oleh air laut.

Untuk mempercepat pembangunan ruas tol seksi 1 tersebut, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pemerintah memutuskan menghapus atau meniadakan status tanah musnah untuk ruas tol Sayung—Kaligawe. Dengan begitu, status tanah warga yang tenggelam oleh air laut sama dengan tanah yang normal. ”Pembebasan tanah tenggelam ini bisa dilakukan sesuai dengan prosedur appraisal yang biasa dilakukan dalam pengadaan tanah untuk jalan tol. Jadi, tidak ada tanah musnah lagi,” terang dia.

Basuki berharap prosesnya bisa cepat agar tol Sayung—Kaligawe segera tersambung. ”Kami targetkan 2024 tol seksi 1 itu bisa diselesaikan,” tegasnya. Jalan tol Semarang—Demak nanti disambungkan dengan tol Demak—Tuban hingga Gresik.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap tol Sayung—Demak bisa menyelesaikan persoalan macet dan banjir rob di kawasan pantura Sayung. ”Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, ruas tol tersebut dapat mengintegrasikan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, pelabuhan, dan bandara. (hib/ida/c14/fal)

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari status aparatur sipil negara (ASN) sebelum proses pemeriksaan atas dugaan kekayaan tidak wajar selesai dilakukan. Pasalnya, pengunduran diri tersebut dikhawatirkan menjadi upaya penyelamatan dan menghindari pemeriksaan internal.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, secara administratif, pencopotan Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II merupakan langkah awal. Langkah itu selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

Nah, jika pemeriksaan internal dilakukan, pengunduran diri Rafael sebagai ASN bisa ditolak. Hal itu mengacu Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Pasal 5 Ayat (6) bagian C juknis itu menyebutkan salah satu dasar menolak permintaan berhenti sebagai ASN. Yakni, jika ASN tersebut sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.

Kurnia berharap Kemenkeu menolak permohonan mundur tersebut sampai nanti ada putusan atau hasil final atas pemeriksaan internal terhadap Rafael. Soal substansi pemeriksaan, Kurnia berharap Kemenkeu menelusuri kekayaan tidak wajar Rafael dan gaya hidup mewah keluarga Rafael. ”Memamerkan hidup mewah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi,” ungkapnya.

Di luar itu, Kurnia menyoroti Kemenkeu dalam memastikan integritas para pejabat dan pegawainya. Selama ini Kemenkeu selalu membanggakan tingkat kepatuhan LHKPN 100 persen para pejabat dan pegawainya. ”Tingkat kepatuhan pelaporan itu juga seharusnya dibarengi dengan tingkat kewajaran harta kekayaan yang didapatkan,” imbuhnya.

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, inti dari persoalan Rafael adalah indikasi harta kekayaan yang tidak wajar. Untuk itu, Praswad mendesak adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael. ”Kemungkinan adanya gratifikasi sesuai Pasal 12B UU Tipikor seharusnya menjadi salah satu pintu masuk penegakan hukum,” tuturnya.

Mencuatnya fenomena kekayaan tidak wajar Rafael juga bisa menjadi momentum untuk mendorong RUU Perampasan Aset dengan pengaturan yang meliputi soal illicit enrichment (ketentuan mengenai perampasan atas kenaikan harta yang tidak wajar). ”Ketentuan tersebut untuk mendorong penyelesaian atas berbagai kenaikan harta tidak wajar oleh penyelenggara negara,” imbuh mantan penyidik KPK tersebut. (*)

Reporter: JP Group