batampos – Sejumlah kalangan menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum maksimal dalam menjalankan investasi dana haji. Sehingga nilai manfaat yang mereka kucuran untuk subsidi atau membantu beban biaya haji belum terlalu besar. BPKH diminta untuk lebih serius lagi dalam menginvestasikan dana haji.

Pesan tersebut diantaranya disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai mengikuti Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa di Kabupaten Cianjur kemarin (19/2). Ma’ruf mengakui di dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH harus menguntungkan dan aman.

“Itu memang butuh upaya-upaya (investasi) yang lebih serius dari BPKH,” kata Ma’ruf didampingi Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrachman dan Ketua MUI Cholil Nafis. Ma’ruf mengatakan selama ini larinya investasi BPKH di Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut Ma’ruf investasi di Sukuk memang aman. Sebab dijamin oleh negara. Tetapi belum maksimal untuk urusan imbal hasil atau return of investment. Sebab di Sukuk sudah ada takaran bunganya. Seperti diketahui rata-rata bunga sukuk atau SBSN di kisaran 5-6 persen per tahun.

Untuk itu Ma’ruf mengatakan di BPKH perlu ada ahli-ahli investasi. Sehingga bisa menganalisa atau memetakan usaha-usaha investasi apa saja yang menghasilkan return lebih tinggi namun tetap memenuhi aspek keamanan. Dia menuturkan usaha investasi yang dilakukan BPKH bisa juga dijalankan di Arab Saudi yang terkait dengan layanan haji.

Usaha investasi layanan haji itu bisa mulai dari transportasi atau travel di sana. Kemudian juga usaha investasi pada layanan pemondokan atau perhotelan, katering, dan lainnya. “Ahli-ahli investasi di situ (BPKH) harus bisa menangkap (peluang investasi). Saya harapkan itu,” katanya.

Pada kesempatan itu Ma’ruf juga menyampaikan harapannya supaya pelayanan haji tahun ini tetap terjaga kualitasnya. Pasalnya tahun ini kuota haji kembali normal. Yaitu sebanyak 221 ribu jemaah haji khusus dan reguler. Jumlah ini hampir dua kali lipat kuota haji tahun lalu.

Mantan Ketua Umum MUI itu menuturkan pelayanan haji dengan kuota normal tetap harus optimal. Mulai dari pelayanan bidang kesehatan, bimbingan manasik, sampai dengan hotel atau pemondokan. “Kemudian juga layanan kateringnya,” katanya.

Ma’ruf mengatakan layanan untuk jemaah harus terus dievaluasi. Tahun lalu dia menilai layanan kesehatan sudah lebih bagus. Khususnya penanganan kesehatan saat wukuf di Arafah dan Mina. Sebelumnya layanan kesehatan di kedua tempat sentral dalam berhaji itu cukup jauh. Sekarang sudah hampir tidak ada yang jauh lagi.

Selain itu Ma’ruf menyampaikan saat memasuki puncak ibadah haji, jalanan di Makkah khususnya menuju Masjidilharam cukup crowded. Bus-bus yang biasanya mengangkut jemaah tidak bisa masuk. Dia berharap ada upaya bersama antara Kemenag dan otoritas di Saudi untuk menangani persoalan tersebut. Sehingga tidak sampai berdampak pada layanan kepada jemaah.

Dalam kesempatan lain, anggota BPKH bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan Amri Yusuf menjelaskan soal usaha investasi BPKH selama ini. Dia tidak menampik bahwa portofolio investasi mereka didominasi sukuk dan penempatan deposito. Dia mengatakan penempatan di deposito untuk menjamin likuiditas. Saat ini dana haji yang ditempatkan di deposito sekitar Rp 45 persen. Sementara itu investasi di sukuk mencapai 70 persen.

Dia mengatakan di dalam UU tentang Pengelolaan Dana Haji diatur soal investasi langsung. Bahkan BPKH bisa melakukan investasi langsung mencapai maksimal 30 persen dari total dana haji. Hanya saja dari regulasi juga, BPKH belum bisa melakukan investasi langsung secara maksimal. Saat ini investasi langsung mereka masih berupa kepemilikan saham di Bank Muamalat. Saat ini BPKH menguasai saham Bank Muamalat dengan jumlah 78,45 persen.

Amri menegaskan usaha investasi di BPKH tidak bisa disamakan dengan lembaga keuangan swasta. Dia mencontohkan untuk investasi langsung, Badan Pelaksana BPKH harus minta persetujuan kepada Dewan Pengawas BPKH. Proses ini tentu membutuhkan waktu karena birokrasi.

“Saya setuju UU Pengelolaan Dana Haji diubah,” katanya di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta (17/2). Dia mengatakan gagasannya salah satu usaha investasi dana haji BPKH ada yang berupa trading saham. “Kita belikan saja saham-saham blue chip,” katanya. Menurut Amri dengan investasi trading saham, ada peluang return 20-25 persen per tahun.

Trading yang dilakukan bisa dengan strategi beli pagi jual sore. Atau beli sore jual pagi keesokan harinya. Dia menegaskan investasi trading saham itu terkait erat dengan timing. Tidak bisa ketika mau eksekusi jual atau beli, harus menunggu persetujuan Dewan Pengawas BPKH dahulu.

Tantangan lain untuk investasi langsung dana haji, tidak adanya dana cadangan atau reserve. “Intinya kami tidak mau dana haji dikelola secara ugal-ugalan,” tandasnya. Dia mencontohkan kasus pada pengelolaan dana di Jiwasraya dan Asabri.

Dia juga menyampaikan publik kerap membandingkan usaha investasi langsung antara BPKH dengan Tabung Haji Malaysia. Dia menuturkan Tabung Haji Malaysia baru melakukan investasi langsung di usianya yang ke-20 tahun. Sementara BPKH baru berdiri pertengahan Juli 2017 lalu.

Dalam laporannya BPKH sepanjang 2022 menghasilkan nilai investasi Rp 10,08 triliun. Angka ini turun tipis dibandingkan hasil investasi 2021 yang tercatat Rp 10,52 triliun. Hasil investasi sekitar Rp 10 triliun itu setara dengan yield 6,28 persen/tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi dua jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi di Turki. Dua jenazah tersebut merupakan WNI berjenis kelamin perempuan asal Bali.

Kasatgas Misi Kemanusiaan Turki 2023, Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan, kedua korban ditemukan di daerah Dyarbakir. Lalu proses identifikasi berjalan sejak Kamis (16/2).

“Tim pun langsung membantu melakukan tindakan proses identifikasi,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (20/2).

Gatot menuturkan, kedua jenazah tersebut ditemukan di bawah reruntuhan gedung apartemen Galeria setelah tertimbun selama kurang lebih 2 minggu. Korban dalam kondisi sulit dikenali secara visual sehingga perlu identifikasi yang lebih akurat secara scientific.

Berdasarkan permintaan dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki, Tim DVI Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 jenazah diduga WNI, yang dinyatakan hilang kontak di Dyarbakir Turki pada bencana gempa bumi.

Adapun hasil pemeriksaan DVI menyatakan 2 korban bernama Irma Lestari, 33, dan Ni Wayan Supini, 45. Proses identifikasi Irma berdasarkan catatan medis dan properti. Sementara untuk Ni Wayan Supini teridentifikasi berdasarkan catatan medis, gigi dan properti.

“Selanjutnya kedua jenazah akan dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah melalui KBRI Ankara dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang direncanakan akan didampingi Atpol KBRI Ankara,” pungkasnya.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 terjadi di wilayah Turki pada Senin (6/2). Peristiwa ini awalnya mengakibatkan 500 korban jiwa dan 3000 orang luka-luka, namun jumlah korban terus bertambah.

Selain Turki, beberapa negara seperti Suriah, Lebanon, dan Israel juga terdampak. Tercatat ada 24 gempa susulan setelah gempa utama di Turki. Pusat gempa terjadi kira-kira di sepanjang Patahan Anatolia Timur (East Anatolian Fault). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia. Pasalnya dengan tingkat konsumsi protein hewani yang rendah itu, memicu kekurangan gizi dan tingkat kecerdasan yang rendah. Indikasinya tingkat rerata IQ Indonesia berada di urutan 130 dari 199 negara.

Rendahnya konsumsi protein hewani itu disampaikan Kepala Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Tri Puji Priyatno. Analisa soal konsumsi protein hewani itu dia ambil dari laporan BPS 2021 yang belum lama ini dikeluarkan. Protein hewani itu meliputi telur, ayam, ikan, daging sapi, dan susu. Laporan BPS menunjukkan adanya ketimpangan konsumsi protein hewani antara kelompok masyarakat berpengeluaran rendah, sedang, dan tinggi.

Dia menuturkan alam Indonesia menyuguhkan beragam protein hewani yang melimpah. “Namun tidak semua lapisan masyarakat punya kesempatan mengonsumsi protein, sesuai standar kecukupan nasional,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk Riset Peternakan Mendukung Kebutuhan Protein Masyarakat, kemarin (19/2).

Menurut dia riset dan inovasi bisa mengambil peran untuk mengatasi persoalan konsumsi protein hewani tadi. Dengan inovasi pangan yang tepat, bisa menghadirkan produk ubtuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat yang mudah diperoleh. Kemudian yang terpenting bisa didapatkan dengan harga terjangkau.

Tri menuturkan rendahnya konsumsi protein hewani tidak bisa dibiarkan berlarut. “Kurangnya (asupan) protein hewani menyebabkan kekurangan gizi dan akan menimbulkan stunting. Berupa tingkat kecerdasan rendah,” katanya. Kondisi itu akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sulit berkompetisi di tengah persaingan masyarakat global.

Soal resiko rendahnya kecerdasan akibat kurang asupan protein hewani tersebut, Tri mengutip riset terbaru yang dikeluarkan badan pemerintah kecerdasan internasional. Dalam laporannya disebutkan bahwa rerata IQ masyarakat Indonesia adalah 78,49 poin. Sementara rerata skor IQ atau kecerdasan dunia adalah 100,74 poin. “Kita berada di posisi 130 dari 199 negara,” katanya.

Menurut dia fakta tersebut tentu memprihatinkan. Apalagi Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dia lantas membandingkan tingkat IQ Malaysia yang sudah melejit melampaui Indonesia. Rata-rata tingkat IQ di negeri jiran itu 87,58 poin.

Tri menuturkan tingginya rerata IQ warga Malaysia itu sejalan dengan tinfkay asupan protein hewani mereka. Asupan protein hewani di Malaysia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Disusul kemudian Vietnam, Filipina, dan Thailand. Indonesia sendiri nangkring di urutan kelima.

Tri juga menyampaikan, asupan protein hewani sangat penting untuk memelihara stamina tubuh. Kemudian mempercepat regenerasi sel, menjaga sel darah merah, meningkatkan kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, untuk memperpanjang usia harapan hidup (UHH), dan meningkatkan produktivitas atau pendapatan perkapita.

Dia menuturkan sektor peternakan menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Tri mengatakan riset bidang peternakan harus dilakukan dari hulu ke hilir. “Riset yang akan kita lakukan dalam upaya meningkatkan produksi daging nasional,” katanya.

Terutama riset yang harus menghasilkan galur atau bibit unggul ternak. Lalu penyediaan pejantan unggul, teknologi pemuliaan hijauan, pakan, reproduksi, veteriner dan budidaya. Berikutnya, integrasi ternak-sawit, serta rekomendasi kebijakan peternakan.

Selain itu riset teknologi pakan, nutrisi, dan kesehatan hewan, akan diarahkan untuk peningkatan produktivitas. Sedangkan, teknologi smart farming juga perlu dikembangkan untuk mendukung budidaya ternak yang terintegrasi, dengan sistem pakan yang digunakan dan kondisi lingkungan budidayanya.

Catatan BRIN, kontribusi produksi daging nasional, sebagai pemenuhan protein hewani, saat ini banyak disuplai dari ayam ras yang mencapai 71,5 persen. Kemudian daging sapi 9,2 persen, daging babi 6,8 persen, ayam buras 5,7 persen, dan ayam petelur 3,1 persen.

Data neraca pangan nasional, setiap tahun Indonesia mengalami defisit daging sapi. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (BPN) 2022, Indonesia mengalami defisit sekitar 134 ribu ton dari total kebutuhan daging yang mencapai 700 ribu ton. Artinya, hanya bisa dipenuhi dari daging nasional sekitar 500 ribu ton. Akhirnya Indonesia harus melakukan impor. (*)

Reporter: JP Group