ARUS media sosial alias medsos kian tak terbendung menggempur berbagai sisi bidang kehidupan manusia. Berbagai platform medsos begitu pesat perkembangannya dan menawarkan kemudahan berkomunikasi. Namun tetap tak terlepas dari sisi negatifnya yang perlu pengantisipasian khususnya menghadapi agenda nasional kepemiluan 2024.

Data terbaru bulan Februari 2022, menurut Datareportal, digitaliasi Indonesia bertumbuh sangat cepat. Penggunaan telepon seluler mencapai 370,1 juta. Angka yang sudah melebihi populasi dengan persentase 133,3 persen. Artinya satu lebih dari satu smartphone. Sedangkan pengguna aktif media sosial sebanyak 191,4 juta atau sebesar 68,9 persen populasi.

Angka pengguna aktif medsos tersebut tidak berbeda jauh dengan angka partisipasi pemilih dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Indonesia tahun 2020 sebesar 76,9 persen, tahun 2015 sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 74 persen, dan sebesar 73,2 persen pada tahun 2018.

Tidak mengherankan setiap menjelang kepemiluan, pengguna aktif medsos terasa lebih riuh kalau tak mau dibilang gaduh. Sayangnya tidak semua postingan yang muncul ke berbagai platform medsos terverifikasi dengan benar. Seringkali justru menimbulkan pertentangan dan debat panjang tak berujung hanya menghabiskan energi.

Data yang dapat diakses dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan pengguna aktif medsos menyebarkan konten-konten hoaks dengan dominasi konten palsu sebesar 34 persen, konten manipulasi sebesar 23,4 persen, konten menyesatkan 21,3 persen, konten salah 17 persen, konten tiruan 2,1 persen, serta konten satire 2,1 persen.

Pemelintiran konten-konten medsos telah membuat masyarakat yang masih lemah literasi kesulitan memilah informasi yang mereka konsumsi. Seringkali pula mereka begitu tertarik dengan konten yang ada kemudian meneruskannya ke grup medsos tanpa upaya memfilter. Contohnya ditemukan konten seorang paslon pilkada gubernur sedang menggalang dana atau sumbangan untuk kampanye lalu masyarakat begitu saja memercayainya dan akhirnya masih ada saja yang tertipu.

Berbagai konten hoaks telah terbukti menggempur melalui medsos pada Pemilu 2019. Hal itu tergambar dengan jelas berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo yang mengidentifikasi setidaknya 62 konten hoaks terkait kepemiluan. Konten-konten hoaks tersebut melakukan serangan informasi palsu yang menyesatkan terhadap pemerintah, terhadap presiden, terhadap partai, serangan kepada para calon sampai kepada informasi menyesatkan soal PKI dan China. Pun penyelenggara pemilu tak luput dari serangan hoaks medsos, contohnya seperti konten akan diadakannya pemilu online oleh KPU, ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU, dan pendatang China akan diberi arahan oleh KPU untuk mencoblos di TPS.

Serangan demi serangan melalui berbagai platform medsos menjadi sangat berbahaya dan menyesatkan bagi masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam momen kepemiluan. Cara kerja medsos dengan jangkauan yang luas dapat saja memengaruhi opini publik jika tidak ada antisipasi sisi negatifnya. Menurut pakar media Cobb and Elder, karena jangkauan dan ekspansi yang luas maka media dapat saja memberikan tekanan dan memengaruhi agenda publik yang sedang berjalan. Untuk itu perlu pengantisipasian sisi negatif medsos yang menyerang dengan jangkauan luas, dari penyelenggara kepemiluan itu sendiri.

Penyelenggara kepemiluan dapat melakukan langkah kreatif untuk memulai melakukan penetrasi kepada medsos yang merupakan habitat berkembangnya hoaks. Selain penggunaan medsos melalui akun-akun bersifat manual, tidak ada salahnya penyelenggara mulai menggunakan konsep digital marketing yang secara otomatis dan bertarget dapat menjangkau publik yang lebih luas.

Penggunaan konsep digital marketing akan dapat menjangkau audien secara bertarget sesuai dengan kelompok umur dan wilayah daerah pemilihan. Sehingga sosialisasi yang dilakukan penyelenggara kepemiluan dapat ‘’menghantui’’ setiap pemegang smartphone dan sosialisasi yang digencarkan penyelenggara akan selalu terlihat saat pengguna membuka platform medsosnya.

Langkah tak kalah kreatifnya, tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai alternatif agar kesuksesan kepemiluan dapat diraih. Sebagaimana diketahui tata kelola kolaboratif sudah menjadi arus utama di dunia untuk menyukseskan suatu agenda tidak terkecuali untuk agenda bersama kepemiluan.

Proses kolaboratif model Ansell dan Gash (2008) yang sangat terkenal dapat menjadi inspirasi penyelenggara kepemiluan dalam melakukan kolaborasi pemerintahan (collaborative governance). Proses kolaborasi dapat digabungkan dengan model penta helix, di mana lima pemangku kepentingan, yakni pemerintah, dunia usaha, universitas/akademisi, masyarakat madani, dan media massa akan dapat mendukung agenda bersama kepemiluan dengan harapan akan menghasilkan kepemimpinan yang mensejahterahkan masyarakat. ***

Penulis: ARHAM

Jurnalis/Praktisi Media, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka

batampos – Jumlah penumpang dan kendaraan pada angkutan lebaran 2023 diprediksi meningkat tajam. Guna mengantisipasi kondisi ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sejumlah skenario.

Skenario pertama, penyiapan buffer zone di sejumlah titik. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, dari hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi Banten, terdapat beberapa potensi pengembangan lahan untuk buffer zone di luar area pelabuhan. Antara lain, penyediaan lahan di KM 89 dan KM 97 tol arah Merak, serta perluasan buffer zone di KM 68.

Rest area akan menjadi buffer zone sebagai area untuk melakukan screening muatan bahan berbahaya. “Juga screening tiket pengguna jasa yang akan menyeberang agar sesuai dengan jadwal. Serta menjamin aspek safety terkait dengan ketepatan data manifes,” ujarnya, Minggu (19/2).

Strategi kedua, pelebaran dan penataan bahu Jalan Cikuasa bawah dan atas.

Skenario selanjutnya, ASDP bakal melakukan penambahan satu dermaga eksekutif untuk melayani angkutan dominan penumpang saat peak season. Lalu, relokasi stasium kereta api Merak, penyiapan dermaga di luar Pelabuhan Merak dan Bakauheni (Ciwandan dan Panjang), serta penambahan kapasitas daya tampung pelabuhan untuk kelancaran trafik di Pelabuhan Merak.

Tak kalah penting, sosialisasi masif pembelian tiket online. Hal ini untuk menghindari antrian di pelabuhan.

Ada dua skema pembelian tiket kapal penyeberangan ferry ini. Pertama, pembelian tiket online yang dapat dilakukan H-60 sebelum keberangkatan melalui web reservation di www.ferizy.com, aplikasi di Android dan IOS, dan gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, Agen BRILink, dan lainnya. Skeman ini berlaku di empat pelabuhan utama yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.

“Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan,” tegasnya.

Skema kedua, pembelian tiket non online yang dilakukan langsung di pelabuhan penyeberangan dengan pembayaran non-tunai. Saat ini, ada 25 pelabuhan ASDP dan 11 pelabuhan Non-ASDP yang belum menerapkan pembelian tiket online secara 100 persen.

Shelvy mengungkapkan, seluruh skenario ini juga merujuk dari hasil evaluasi layanan angkutan lebaran 2022 dan layanan Nataru 2022/2023. Menurutnya, terdapat 3 hal lesson learned yang menjadi fokus. Yaitu, kondisi cuaca ekstrem di beberapa lintasan sehingga terjadi penutupan layanan pada periode waktu tertentu, masih terdapat praktek calo, dan keselamatan dan keamanan pelayanan angkutan penyeberangan.

Selain itu, menurut data Kementerian Perhubungan, terjadi lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan yang cukup signifikan pada moda penyebrangan sebesar 49,92 persen. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat pada momen angkutan lebaran 2023 mendatang. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Keberadaan pilot Susi Air yang diculik kelompok separatis teroris (KST), Phillip Mark Mehrtens, pada 7 Februari lalu masih gelap. Hingga kemarin, tim yang dikerahkan untuk melacak jejak pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu belum menemukan lokasi penyekapan.

Meski demikian, Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menemukan sejumlah peralatan dokumentasi dan publikasi milik KST. Mulai kamera video, kamera DSLR, hingga lensa tele. Ada juga HP maupun HT. Barang-barang itu ditengarai digunakan untuk propaganda isu-isu kemerdekaan Papua.

Barang-barang tersebut didapat saat personel gabungan TNI-Polri Ops Damai Cartenz 2023 melakukan patroli di wilayah perkampungan Kabupaten Nduga.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Kombespol Faizal Ramdhani menyampaikan, peralatan digital itu biasa digunakan untuk mendorong kampanye Papua merdeka. Dia menjelaskan, Satgas Cartenz juga menemukan sejumlah dokumen dan alat propaganda lainnya. ”Kita melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB di Kabupaten Nduga, tepatnya di Kampung Yutpul, Distrik Kilmid,” jelasnya seperti dilansir Cenderawasih Pos. Total barang yang diamankan petugas 39 unit. Semua barang tersebut telah diserahkan kepada penyidik Polri untuk diperiksa lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman kepada Jawa Pos mengakui bahwa pilot Susi Air belum ditemukan. ’’Masih proses pencarian,’’ katanya.

Dia tidak merespons ketika ditanya mengenai senjata api yang digunakan KST untuk beraksi di Distrik Paro. Dalam foto dan potongan video yang disebar KST, mereka tampak menggunakan senjata bikinan PT Pindad.

Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, senjata yang tampak pada foto dan video tersebut adalah SS1-V1 dan SS2-V1. ”Bikinan Pindad yang selama ini juga digunakan TNI-Polri,” kata dia. Menurut Fahmi, senjata-senjata itu sangat mungkin diperoleh KST dengan cara-cara ilegal atau melawan hukum. ”Bisa hasil rampasan atau senjata yang tertinggal ketika kontak tembak,” imbuhnya.

Fahmi tidak menampik kabar mengenai praktik ilegal jual beli senjata api berikut amunisi di Papua. Bahkan, tidak jarang praktik itu dilakukan oknum aparat di Papua. Karena itu, selain hasil rampasan dan senjata yang tertinggal di lokasi kontak tembak, tidak tertutup kemungkinan senjata tersebut didapat dengan cara jual beli secara ilegal. ”Memang ada sejumlah celah dan sumber kebocoran,” imbuhnya.

Tak hanya di dalam negeri, lanjut Fahmi, kebocoran itu bisa saja berasal dari luar negeri. ”Diselundupkan dari luar negeri, dari daerah-daerah konflik lain,” ujarnya.

Berkaitan dengan strategi guna menyelamatkan pilot Susi Air, Fahmi menyatakan bahwa langkah persuasif yang dilakukan memang mesti diberi batas waktu. ”Karena jika berlarut-larut, situasi dan kondisi bisa saja memburuk dan merugikan upaya penyelamatan,” imbuhnya. Namun, dia menekankan pentingnya kerahasiaan informasi. Jangan sampai ada informasi penting yang bocor.

Karena itu, semua pihak harus memaklumi bila petugas merahasiakan operasi penyelamatan tersebut. Sebab, keselamatan pilot Susi Air menjadi prioritas. ”Publik harus memahami bahwa kesenyapan dan pendadakan merupakan langkah yang harus ditempuh militer untuk efektivitas dan meningkatkan peluang keberhasilan operasi,” bebernya.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah membenarkan adanya perwakilan pemerintah Selandia Baru di Mimika. Tiga perwakilan pemerintah Selandia Baru tersebut merupakan diplomat yang bertugas di Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. ”(Mereka) difasilitasi Kemenlu ke Papua agar bisa melakukan tugas-tugas kekonsuleran bagi warga negaranya,” ujar Faizasyah kemarin.

Dia menyampaikan, kedatangan perwakilan pemerintah Selandia Baru itu tidak ada keperluan langsung dengan KST. Termasuk niat berbicara dengan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Hal itu turut menegaskan bahwa tuntutan KST untuk bisa berbicara langsung dengan pemerintah Selandia Baru tidak akan dipenuhi. ”Tidak (dipenuhi). Ini masalah yang bersifat internal yang tengah ditangani otoritas Indonesia,” tegasnya.

Senin (13/2) pekan lalu tiga diplomat Selandia Baru itu bertemu dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. Mereka didampingi dua staf Kemenlu. Hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu berfokus pada upaya penyelamatan Kapten Phillip sejak kali pertama ditawan KST pada 7 Februari lalu. Mereka juga diperlihatkan jalur evakuasi dan kesiapan tim medis.

Berdasar data Kodam XVII/Cenderawasih, tiga diplomat tersebut bernama Brendan Andrew Stanbury selaku deputy head misi diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN, Patrick John Fitzgibbon, dan Alexander Mcsporran selaku sekretaris II Kedutaan Besar Selandia Baru. ”Kita juga minta dukungan internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut di atas,” tegas Nyoman dalam pertemuan itu.

Sementara itu, KST kembali melakukan aksi teror dengan membakar sebuah rumah. Aksi pembakaran itu terjadi pada Sabtu (18/2) lalu. Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ignatius Benny menuturkan, sekitar pukul 12.00 WIT, petugas mendengar sebuah tembakan dan melihat asap mengepul dari arah Tower Telkomsel Ilaga. Petugas lalu merespons dengan mencari sumber asap. Saat itulah diketahui ada sebuah rumah warga yang terbakar. Dipastikan tidak ada korban jiwa. ”Pemilik rumah sudah tidak tinggal di sana,” jelasnya.

Petugas lantas mengejar KST. Namun, kelompok teroris itu sudah lari ke arah Kampung Nipuralome. Saat petugas tiba di kampung tersebut, ada tembakan ke arah petugas. Adu tembak pun terjadi.

Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia mengatakan, olah TKP belum bisa dilaksanakan karena terkendala situasi yang masih rawan. ”Kerugian materiil sekitar Rp 350 juta,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap setelah delapan bulan menjadi daftat pencarian orang (DPO) KPK.

Informasi penangkapan Ricky Ham Pagawak itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ia menyebut, Ricky Ham saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Papua.

“Betul iya, DPO KPK dimaksud sudah ditangkap,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (19/2).

“Informasi yang kami peroleh tersangka KPK tersebut ditangkap di Abepura,” ucap Ali.

Ali berujar, Ricky Ham saat ini diamankan di Mako Brimob Polda Papua. KPK untuk saat ini, belum akan membawanya ke markas lembaga antirasuah di Jakarta.

“Saat ini DPO dimaksud diamankan di Mako Brimob Papua,” pungkas Ali. (*)

Reporter: JP Group