batampos – Organisasi nonpemerintah Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan 43 personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan laporan tersebut terkait dugaan pemerasan hingga Rp26,2 miliar selama 2022-2025, yakni pada empat kasus yang berbeda.

“Empat kasus yang berbeda antara lain, pertama, kasus pembunuhan. Kedua, kasus terkait dengan penyelenggaraan konser DWP. Ketiga, pemerasan yang dilakukan di daerah Semarang, Jawa Tengah, yang melibatkan anggota kepolisian dan korbannya adalah remaja. Terakhir, kasus pemerasan terkait dengan jual beli jam tangan,” ujar Wana di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan 43 polisi yang dilaporkan ke KPK tersebut terdiri atas 14 orang bintara, dan 29 orang perwira. 

Sementara itu, dia menjelaskan ICW bersama Kontras memutuskan membuat laporan ke KPK karena Komisi Kode Etik Polri telah menjatuhkan sanksi etik kepada 43 polisi tersebut, sehingga menjadi yurisprudensi bagi lembaga antirasuah untuk mengusut dugaan pemerasan yang telah dilaporkan.

“Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK telah menjelaskan bahwa ada wewenang yang dimiliki oleh KPK untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.

Pasal 11 ayat (1) huruf a mengatur KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Ia mengatakan bila KPK tidak menindaklanjuti laporan itu, maka baik ICW maupun Kontras memandang hal tersebut sebagai preseden dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Kami khawatir kasus-kasus demikian akan dinormalisasi, sehingga pada akhirnya hanya dijadikan sebagai pelanggaran etik semata,” ujarnya.

Terlebih kata dia, personel Polri yang diduga terlibat dalam pemerasan dan telah disanksi etik kemudian mendapatkan promosi jabatan.

“Salah satu perwira yang kami identifikasi adalah berinisial RI yang mana ketika sudah mendapatkan sanksi etik, dia mendapatkan promosi,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut juga yang membuat ICW dan Kontras memutuskan tidak melaporkan dugaan pemerasan oleh 43 polisi kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.(*)

Artikel ICW dan Kontras Laporkan 43 Polisi ke KPK Terkait Dugaan Pemerasan pertama kali tampil pada News.

batampos – Penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah senilai Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia (BI) menilai efek kebijakan tersebut masih terbatas dan belum merata di seluruh industri perbankan.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menjelaskan, injeksi likuiditas tersebut memang memberikan ruang yang lebih longgar bagi bank-bank Himbara dalam mengelola struktur pendanaan. Dengan tambahan dana tersebut, kebutuhan likuiditas Himbara dapat dipenuhi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Kondisi itu berpotensi menekan biaya dana (cost of fund), terutama pada instrumen penghimpunan dana seperti deposito. Namun, menurut Solikin, dampak positif tersebut belum sepenuhnya mengalir ke penurunan suku bunga kredit.

“Rp200 triliun itu pasti membuat struktur dana di bank Himbara menjadi lebih fleksibel. Tetapi bank-bank di luar Himbara masih menghadapi kesulitan mencari dana,” ujar Solikin, Selasa (23/12).

Ia menambahkan, perbedaan kondisi likuiditas tersebut menyebabkan tekanan biaya pendanaan masih dialami oleh sebagian besar bank non-Himbara. Akibatnya, ruang untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi terbatas dan tidak terjadi secara merata di industri perbankan.

Selain itu, Solikin menuturkan bahwa penyaluran kredit perbankan pada umumnya telah disusun dalam rencana bisnis bank (RBB) serta pipeline kredit yang disiapkan sejak awal tahun. Dalam kondisi tersebut, tambahan likuiditas belum tentu langsung mendorong ekspansi kredit baru.

Menurut dia, penguatan likuiditas idealnya mendorong bank untuk menyalurkan kredit di luar pipeline yang telah direncanakan, sehingga dapat memberikan dampak lebih nyata terhadap pertumbuhan kredit dan penurunan suku bunga.

“Kalau hanya untuk menopang kredit yang sudah ada di pipeline, dampaknya ke suku bunga kredit tentu terbatas,” ujarnya.

Secara umum, BI melihat dampak penempatan dana pemerintah lebih cepat terlihat pada suku bunga dana karena berkaitan langsung dengan fleksibilitas pendanaan bank. Sementara itu, transmisi kebijakan ke suku bunga kredit membutuhkan waktu lebih panjang dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi likuiditas antarbank.

Meski demikian, BI menilai kebijakan tersebut tetap memberikan sinyal positif bagi sektor perbankan. Solikin menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas moneter, dan industri perbankan agar transmisi likuiditas ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.

“Semua inisiatif ini baik. Ke depan, akan lebih optimal jika koordinasinya bisa ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuanga, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun telah menunjukkan dampak nyata terhadap penurunan suku bunga deposito. Pemerintah berharap penurunan biaya dana tersebut dapat segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit.

“Dampaknya sudah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito. Kami yakin ini akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang lebih signifikan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Pemerintah menilai penurunan suku bunga kredit menjadi kunci untuk mendorong ekspansi pembiayaan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah upaya menjaga stabilitas sektor keuangan. (*)

Artikel Guyuran Likuiditas Rp200 Triliun Belum Tekan Signifikan Bunga Kredit pertama kali tampil pada News.

batampos -Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik.

“Melakukan turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/12).

Hari juga didakwa hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1, tanpa mengusulkan kepada direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis maupun persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam dakwaan tersebut, Hari disebut menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat.

Ia juga tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko beserta mitigasinya, serta tidak melampirkan draf Sales and Purchase Agreement (SPA) dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi.

Selain itu, Hari didakwa melakukan pembicaraan dengan Cheniere Energy Inc. mengenai rencana penambahan LNG Corpus Christi Liquefaction sejak Maret 2014 dengan mendasarkan pada potensi permintaan, bukan pada pembeli yang telah menandatangani perjanjian.

“Menyetujui formula harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG tersebut kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lain yang menggunakan acuan harga minyak mentah,” ucap Jaksa.

Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2.

Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian.

Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta.

Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)

Artikel Dua Mantan Pejabat Pertamina Didakwa Turut Serta Korupsi Pengadaan LNG Era Karen Agustiawan pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan Mudikpedia Nataru, kanal informasi terintegrasi untuk mendukung perjalanan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Platform digital ini dihadirkan untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan yang aman, tertib, dan efisien.

Mudikpedia Nataru dapat diakses melalui tautan https://s.id/MudikpediaNataru. Berbagai informasi resmi disajikan dan diperbarui secara berkala, mulai dari kondisi lalu lintas, rekayasa jalan, tarif tol, hingga daftar nomor darurat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan, Mudikpedia Nataru merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama Nataru diperkirakan mencapai 119,5 juta orang melalui jalur darat, laut, dan udara.

“Akurasi informasi adalah kunci keselamatan. Pergerakan lebih dari 119,5 juta orang bukan perkara kecil. Melalui Mudikpedia Nataru, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan real-time, sehingga terhindar dari hoaks dan kebingungan di tengah kepadatan arus lalu lintas,” ujar Meutya di Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut dia, meningkatnya mobilitas masyarakat juga didorong oleh kondisi ekonomi yang relatif stabil. Dengan Mudikpedia, pengguna dapat menentukan waktu perjalanan yang lebih tepat untuk menghindari kepadatan di titik rawan kemacetan.

“Pemudik bisa memantau kondisi lalu lintas, mengecek tarif tol, hingga mencari lokasi kuliner untuk beristirahat. Perjalanan diharapkan tidak hanya aman, tetapi juga nyaman,” jelasnya.

Mudikpedia Nataru dilengkapi sejumlah fitur, antara lain daftar nomor penting, pantauan lalu lintas dan rekayasa jalan, informasi tarif tol dan lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), peta kuliner dan wisata, serta data kesiapan infrastruktur dan transportasi umum.

Selain sebagai panduan perjalanan, platform ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui promosi destinasi wisata dan pelaku UMKM lokal.

Kemkomdigi memastikan Mudikpedia Nataru akan terus diperbarui, termasuk untuk mengantisipasi dinamika cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada akhir tahun. (*)

Artikel Mudikpedia Nataru, Panduan Digital Aman Libur Akhir Tahun pertama kali tampil pada News.