batampos – Kisah pelarian bandar sabu 179 kg Akbar Antoni di Malaysia berakhir. Polri bekerjasama dengan Polisi Malaysia berhasil menangkap Antoni 26 Januari lalu. Kini bandar kakap itu bakal terancam hukuman mati di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyampaikan, pada 6 Oktober 2022 pihaknya berhasil mengungkap kasus peredaran 179 kilogram sabu di Peurelak Aceh Timur dengan tersangka Fatahillah.

“Tersangka Fatahillah ini dikendalikan oleh Akbar Antoni,” tutur Krisno kepada wartawan, Selasa (31/1).

Menurut Krisno, Akbar Antoni melarikan diri ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam saat tersangka Fatahillah ditangkap. Sebab itu, polisi kemudian menerbitkan Red Notice Interpol atas nama Akbar Antoni.

“Dittipid Narkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Divhubinter Polri dan Polis Diraja Malaysia berhasil memulangkan Akbar Antoni ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023,” jelas dia.

Berdasarkan hasil analisis, lanjutnya, Akbar Antoni telah dua kali berhasil menyelundupkan narkoba ke Aceh dari Malaysia melalui jalur laut.

“Sindikat Akbar Antoni juga diduga keras terafiliasi dengan sindikat narkoba Malaysia untuk mengatur transportasi laut dan darat ke Indonesia,” ujar Krisno.

Menyusul dari pengungkapan kasus tersebut, polisi juga memusnakan barang bukti 60 kilogram narkoba jenis sabu yang disita dari dua kasus berbeda, dengan total tersangka 13 orang. Agenda tersebut dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta

Krisno menyebut, kasus pertama merupakan perkara yang diungkap pada 25 Desember 2022 dengan barang bukti 10 kilogram sabu yang disita dari empat tersangka, yakni Diki Apandi, Indra Pratama, Andri Robianur, dan Andika Dwi Putra.

“TKP di Jalan Rangga Gede, Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat,” kata Krisno.

Kemudian, kasus kedua terungkap pada 4 Januari 2023 dengan lokasi perkara Jalan Menang, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan barang bukti sabu seberat 50 kilogram yang disita dari sembilan tersangka. Mereka adalah Aidil Fitri Pohan, Bukhari, Edy Syahputra, Sabran, Usman Ana, Azwar, Irwan Syahputra, Mat Jais, Riza Zulham, sementara dua orang lagi merupakan narapidana yang masih mendekam di lapas.

Selanjutnya, pada hari ini juga penyidik Dittipid Nakorba Bareskrim Polri, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 60 Kg yang diperoleh dari dua kasus berbeda. Pemusnahan dilakukan di Instalasi Kesling RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Dua kasus tersebut adalah kasus berada di Karawang dengan tersangka empat orang dan barang bukti seberat 10Kg sabu. Lalu, kasus kedua berada Sumatera Utara dengan total tersangka sembilan orang dan barang bukti seberat 60Kg sabu.

Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan keaslian dari barang bukti narkotika tersebut oleh tim laboratorium forensik Mabes Polri.

“Jiwa yang terselamatkan dengan barang bukti sabu 60 ribu gram atau 60 kilogram, dengan asumsi 1 gram sabu untuk 4 orang per hari maka 240 ribu orang. Total jiwa yang dapat diselamatkan 240 ribu jiwa,” tutup Krisno. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sepekan sebelum resepsi Satu Abad NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar kegiatan malam anugerah di Jakarta tadi malam (31/1). Anugerah diberikan kepada sejumlah tokoh serta lembaga dari dalam dan luar negeri.

Untuk lembaga luar negeri, anugerah diberikan kepada kampus Universitas Al Azhar, Mesir. Kampus Islam tertua di dunia itu menjadi tempat sejumlah tokoh berpengaruh NU. Al Azhar juga rutin memberikan beasiswa kepada para santri NU.

Dari dalam negeri, sejumlah nama populer mendapatkan anugerah. Di antaranya, proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Anugerah untuk Soekarno diterima Megawati Soekarnoputri, sedangkan untuk Gus Dur diterima Sinta Nuriyah. Tokoh lain yang juga menerima anugerah, antara lain, mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan itu, Megawati menyampaikan ucapan singkat. Dia menceritakan kenangannya ketika masih usia SD. Saat itu ada sekelompok orang yang bertemu dengan Soekarno. Orang-orang itu datang menggunakan peci dan sandal. ”Saya masih ingat, sandalnya karet,” kata Megawati.

Setelah rombongan tersebut pulang, Mega sempat bertanya ke Soekarno. Siapa mereka yang datang menggunakan sandal bertemu dengan presiden. Soekarno menjawab, yang datang adalah pejuang-pejuang dari kalangan NU. Mega juga bercerita singkat kenangannya bersama Gus Dur. ”Gus Dur itu sahabat saya,” katanya.

Pergelaran malam anugerah menyambut Satu Abad NU dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sampai berita ini ditulis, Wapres belum menyampaikan pidato.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berpesan kepada Erick Thohir dan Yenny Wahid untuk membuat peringatan satu abad yang tidak hanya mengenang capaian NU ke belakang. Tetapi juga sebuah kegiatan yang menyampaikan program NU ke depan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo kemarin (31/1) memanggil menterinya ke Istana Merdeka. Panggilan ini erat dikaitkan dengan reshuffle yang mungkin dilaksanakan hari ini.

Menteri yang nampak hadir kemari ada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan Wamen BUMN Pahala Mansyuri juga hadir.

Airlangga dan Zulhas merupakan ketua partai politik. Inilah yang menjadi sinyal adanya reshuffle. Apalagi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak nampak batang hidungnya. Dia malah diwakili oleh wamen.

Sebelum rapat, Airlangga meminta untuk menunggu Rabu. Namun dia enggan mengumbar apa yang akan terjadi besok. “Tungguin tiap hari Rabu,” katanya ketika didesak.

Zulhas juga bungkam. Dia memilih menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kementeriannya. “Saya urusi beras, urusi cabai, urusi telur, urusi daging ayam. Kalau reshuffles itu haknya bapak (presiden),” katanya sambil ngeloyor pergi. Bahkan dia enggan menjawab pertanyaan terkait agenda politik seperti pencalonan presiden dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara Wamen LHK Alue Dohong juga memilih lari lalu masuk mobil ketika ditanya kenapa Siti Nurbaya tidak datang memenuh panghilan Jokowi dan malah memintanya mewakili. “No komen kalau urusan itu,” ujarnya.

Menteri dari Partai Nasdem santer dikabarkan akan dicopot. Senin lalu (30/1) Siti Nurbaya yang datang ke istana sempat dimintai pendapat. “Ya gimana sih kok tanya saya,” katanya. Seperti Siti, Menkominfo Johnny G Plate juga enggan menjawab pertanyaan ini. Dia memilih untuk masuk ke mobilnya.

Partai Nasdem menanggapi santai wacana reshuffle kabinet yang dikabarkan akan menyasar para menterinya. Ada tiga menteri yang berasal dari Nasdem, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, presidenlah yang berwenang mengangkat dan mengganti para pembantunya. “Sejak awal sikap kami sama,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Jadi, kata dia, Partai Nasdem tidak perlu menanggapi terlalu serius wacana perubahan kabinet dan desakan sejumlah pihak agar menteri Nasdem dikeluarkan dari kabinet.

Sebab, lanjut Charles, semua kewenangan pergantian menteri ada di tangan presiden. Tentu Presiden Jokowi akan menilai kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Tentu, kita serahkan penilaiannya kepada Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Yang jelas, ungkap anggota DPR RI itu, selama ini tiga menteri dari Partai Nasdem sudah bekerja dengan baik. Mereka berusaha membantu presiden dan melaksanakan semua tugasnya secara maksimal. “Kinerja menteri Nasdem sudah baik,” tegasnya.

Namun, partainya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terkait wacana perombakan kabinet. Menurut dia, pihaknya tidak bisa intervensi dalam pergantian menteri. Pihak lain juga tidak bisa mendesak-desak untuk mengganti menteri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Presiden Jokowi memanggil ketua umum partai yang menteri yang akan diganti. Setelah pemanggilan itu, baru dilakukan perombakan kabinet.

Biasanya, kata dia, pemanggilan ketua umum itu mepet dengan pengumuman reshuffle. Menurut Arsul, kebiasaan itu sudah dilakukan pada perubahan kabinet sebelumnya, baik pada periode pertama maupun periode kedua.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, partai-partai yang terkena dampak reshuffle biasanya tidak ada yang mengeluh. Mereka tidak mempersoalkan jika menterinya diganti. “Sebab, sejak awal mereka sudah berkomitmen bahwa pergantian menteri menjadi hak prerogatif presiden,” jelasnya.

Selain itu, paparnya, mereka yakin dalam melaksanakan perombakan kabinet, Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan faktor keseimbangan. Jadi, reshuffle dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Arsul mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum diajak bicara oleh presiden terkait rencana reshuffle. Dia yakin, satu menteri PPP, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa tidak akan diganti. “Menteri PPP tidak berkurang. Kami berharap bisa bertambah,” ucapnya.

Tapi, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebagai partai koalisi pemerintah, PPP hanya bisa menunggu kepastian reshuffle. “Kalau berharap bertambah kan tidak apa-apa. Berharap kan tidak dilarang,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Terdakwa Ferdy Sambo segera dijatuhi vonis dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sidang vonis rencananya akan digelar pada 13 Februari 2023.

“Majelis hakim akan mengambil putusan pada tanggal 13 Februari,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Hakim membutuhkan waktu dua pekan untuk mengambil keputusan. Untuk hari ini, Sambo menjalani sidang duplik.

Sementara itu, untuk dua terdakwa lainnya yakni Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal akan menjalani sidang vonis sehari setelah Sambo.

“Kami tunda persidangan sampai Selasa, 14 Februari (2023) untuk pembacaan putusan terdakwa Kuat Ma’ruf,” kata Hakim Wahyu.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dianggap bersalah melakukan dua pelanggaran dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pelanggaran pertama yakni terkait pembunuhan berencana, dan kedua adalah merintangi penyidik atau obstruction of justice.

“Kami penuntut umum, menuntut memohon agar Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Terdakwa Ferdy Sambo agar menyatakan terdakwa Ferdy Samhi secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidsna pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana seumur hidup,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Hal-hal yang memberatkan Sambo yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan duka keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya sebagaimana penegak hukum dan kedudukannya sebagai petinggi Polri, tindakan Sambo mencoreng institusi Polri, dan banyak anggota Polri menjadi terlibat. Sedangkan hal meringankan tidak ada. (*)

Reporter: JP Group