batampos – Program pinjaman bunga 0 persen untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam belum berjalan sesuai harapan. Hingga awal tahun ini, realisasi penyaluran masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dari total 1.500 pelaku usaha yang ditargetkan menjadi penerima manfaat, baru 19 UMKM yang berhasil lolos verifikasi dan menikmati fasilitas tersebut.

Program yang digagas untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM ini sebenarnya telah disiapkan dengan dukungan anggaran mencapai Rp3 miliar. Namun, rendahnya tingkat penyerapan menimbulkan tanda tanya mengenai efektivitas mekanisme yang diterapkan. Pemerintah menilai perlu ada peninjauan lebih mendalam atas alur pendaftaran hingga proses verifikasi.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan, bahwa pihaknya tidak ingin program ini berjalan setengah hati. Setiap kebijakan yang diarahkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan harus benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha yang membutuhkan. Karena itu, mesti ada langkah evaluasi menyeluruh.

“Kita coba evaluasi. Kalau memang ternyata serapannya tidak begitu besar, kita cari formula lain. Prinsipnya bagaimana cara agar dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan,” katanya, Rabu (7/1).

Evaluasi itu diperkirakan mencakup peninjauan ulang terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dinilai sebagian pelaku UMKM terlalu rumit. Selain itu, mekanisme verifikasi yang berlapis kemungkinan turut menjadi faktor lambatnya penyerapan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala teknis yang membuat UMKM enggan mengajukan permohonan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti perlunya pendampingan yang lebih intensif bagi UMKM, terutama yang baru merintis usaha. Minimnya literasi keuangan dan keterbatasan dalam menyiapkan dokumen usaha kerap menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kriteria verifikasi program permodalan.

Pemko Batam membuka peluang untuk melakukan penyesuaian skema, baik dari sisi teknis maupun kemitraan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menjalin kolaborasi lebih luas dengan lembaga keuangan dan perbankan, sehingga akses permodalan dapat disalurkan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha. (*)