Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 617

Panggilan Saksi Lewat WhatsApp Tuai Sorotan Hakim PN Tanjungpinang, Kejari Beri Penjelasan

0
Suasana Ruang Sidang PN Tanjungpinang usai Majelis Hakim menunda persidangan kasus pengeroyokan karena JPU tak mampu hadirkan saksi yang telah dipanggil, Selasa (6/1). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam memanggil saksi persidangan menjadi sorotan setelah sidang lanjutan kasus pengeroyokan kakak-beradik terpaksa ditunda karena saksi tidak hadir.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tanjungpinang, Martahan Napitupulu, mengakui bahwa pemanggilan saksi dilakukan melalui pesan WhatsApp. Menurutnya, cara tersebut digunakan sebagai sarana tercepat untuk menyampaikan informasi kepada saksi.

“Fisiknya tetap harus dikirim. Kami kirim melalui WhatsApp terlebih dahulu sebagai sarana tercepat,” kata Martahan kepada Batam Pos, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, pengiriman surat pemanggilan secara fisik membutuhkan waktu karena harus disampaikan langsung oleh petugas Kejari. Sementara WhatsApp digunakan untuk memastikan saksi segera menerima informasi jadwal persidangan.

Namun, Martahan enggan menjawab secara tegas terkait sah atau tidaknya pemanggilan saksi melalui WhatsApp dari sisi hukum acara pidana.

Ia juga menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desta Garinda Rahdianawati telah menunjukkan surat pemanggilan saksi yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

“Untuk persidangan selanjutnya pada 13 Januari, JPU diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi,” ujarnya.

Terkait status penahanan terdakwa Evita Intan Ceria dan Sherina Intan Ceria, Martahan menyatakan Kejari tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penahanan karena perkara sudah masuk tahap persidangan.

“Prosesnya sudah di persidangan, sehingga kewenangan penahanan ada pada hakim,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahap kejaksaan sebelumnya, kedua terdakwa hanya dikenakan tahanan kota dengan pertimbangan sebagai tulang punggung keluarga.

Sidang pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada Selasa (6/1/2026) sebelumnya ditunda karena pemanggilan saksi dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur hukum.

Ketua Majelis Hakim, Aderia Dwi Afanti, menegaskan JPU tidak mampu membuktikan bahwa pemanggilan saksi telah dilakukan secara patuh dan sah.

“Jika majelis meminta bukti secara sah dan tidak bisa dibuktikan, berarti pemanggilan itu tidak patuh,” tegas Aderia dalam persidangan. (*)

Artikel Panggilan Saksi Lewat WhatsApp Tuai Sorotan Hakim PN Tanjungpinang, Kejari Beri Penjelasan pertama kali tampil pada Kepri.

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD

0
Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

batampos – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana Pilkada DPRD. Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen publik menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan kecil, tapi masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut Ardian, dalam kajian opini publik, tingkat persetujuan atau penolakan yang melampaui 60 persen menandakan dampak yang besar dan kuat. Ia menegaskan, penolakan tersebut datang dari responden yang tersebar di berbagai segmen masyarakat.

Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga terjadi lintas gender. Baik responden laki-laki maupun perempuan sama-sama menolak jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung.

Selain itu, penolakan juga datang dari masyarakat di wilayah desa maupun perkotaan. “Isu ini bukan hanya milik masyarakat kota, tapi juga masyarakat desa,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Ardian menyebut penolakan muncul baik dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi. Bahkan, kelompok berpendapatan lebih tinggi tercatat sebagai segmen yang paling kuat menolak wacana Pilkada DPRD.

Jika dilihat dari kelompok usia, generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menentang. Sebanyak 84 persen responden Gen Z menyatakan menolak. Disusul generasi Milenial sebesar 71,4 persen, Generasi X sebesar 60 persen, dan Baby Boomer sebesar 63 persen.

“Secara sistemik, penolakan ini tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, tapi di seluruh generasi, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.

Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Pengambilan data dilakukan pada periode 19–20 Oktober 2025.

Menurut Ardian, jumlah responden tersebut dinilai cukup representatif untuk menggambarkan opini masyarakat Indonesia secara nasional.

Ia menambahkan, hasil survei LSI dengan jumlah responden serupa dalam pemilu sebelumnya terbukti memiliki tingkat akurasi yang mendekati hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)

Artikel Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD pertama kali tampil pada News.

Keran Ekspor Ikan Hidup ke Hong Kong Kembali Dibuka, Anambas Kirim 7 Ton Kerapu

0
Bupati Anambas, Aneng melihat langsung proses penyortiran ikan hidup yang akan diekspor ke Hong Kong. F. Arcan untuk Batam Pos.

batampos – Keran ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas ke Hong Kong kembali dibuka setelah sempat vakum selama satu tahun pada 2025. Kembalinya aktivitas ekspor ini disambut positif oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan setempat, meski harga jual ikan mengalami penurunan.

Sebelumnya, ekspor ikan hidup terhenti akibat konflik yang terjadi di Hong Kong. Kondisi tersebut berdampak pada jalur perdagangan dan permintaan pasar, sehingga hasil budidaya ikan hidup nelayan Anambas sempat menumpuk dan hanya dipasarkan secara lokal.

Ekspor kembali dimulai pada Rabu (7/1) menggunakan kapal pengangkut ikan hidup MV Putri Ayu 8. Kapal tersebut membawa sekitar 7 ton ikan hasil budidaya nelayan Anambas untuk dikirim ke Hong Kong.

Jenis ikan yang diekspor meliputi Kerapu Macan, Kerapu Sunu, Kerapu Cantang, Kerapu Cantik, dan Kerapu Hitam. Seluruh komoditas tersebut merupakan ikan unggulan yang memiliki permintaan tinggi di pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, memastikan pengiriman kali ini tidak menyertakan ikan Napoleon.

“Kalau untuk ikan Napoleon tidak ada dikirim ke Hong Kong,” ujar Arcan.

Meski ekspor kembali berjalan, harga ikan hidup justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya nelayan dapat menjual ikan dengan harga sekitar Rp 300 ribu per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp 250 ribu per kilogram.

Penurunan harga tersebut membuat sebagian nelayan belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari dibukanya kembali keran ekspor. Namun, mereka berharap harga akan kembali stabil seiring berjalannya aktivitas pengiriman.

Menurut Arcan, turunnya harga diduga dipengaruhi kondisi harga pasaran di Hong Kong. “Harga turun, mungkin karena dipicu harga pasaran Hong Kong,” katanya.

Ia menambahkan, mulai tahun ini Anambas akan dilayani dua kapal khusus pengangkut ikan hidup ke Hong Kong. Dengan penambahan armada tersebut, ekspor diharapkan dapat berlangsung lebih rutin setiap bulan.

“Harapan Bupati seperti itu, jadi setiap bulan ada ekspor dan ekonomi bisa terus berputar,” pungkasnya. (*)

Artikel Keran Ekspor Ikan Hidup ke Hong Kong Kembali Dibuka, Anambas Kirim 7 Ton Kerapu pertama kali tampil pada Kepri.

Gaji-TPP Belum Cair, ASN dan Aparatur Desa di Lingga Terpaksa ‘Gali Lubang Tutup Lubang’

0
Ilustrasi, Aparatur Asipil Negara (ASN). F. Diskominfo Lingga/Batam Pos.

batampos – Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga aparatur desa di Kabupaten Lingga mengeluhkan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan. Kondisi ini membuat sebagian pegawai terpaksa bertahan dengan cara gali lubang tutup lubang di tengah tekanan ekonomi.

Informasi yang dihimpun, gaji dan tunjangan aparatur desa tercatat sudah dua bulan mengalami tunda salur. Sementara itu, ASN dan PPPK belum menerima gaji Januari 2026, ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk bulan Desember 2025 yang hingga kini belum juga dicairkan.

Seorang kepala desa di Kabupaten Lingga mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan sudah terjadi sejak dua bulan terakhir. Ia menyebut gaji aparatur desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan tunjangan berasal dari pemerintah pusat.

“Sudah dua bulan ini tunda salur. Untuk gaji kami dari APBD, sementara tunjangan dari pusat,” ujar salah satu kepala desa, Rabu (7/1/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan ASN yang bekerja di sektor pendidikan. Ia mengatakan TPP bulan Desember 2025 yang menjadi hak pegawai hingga kini belum dibayarkan.

“Sampai Januari ini, TPP yang seharusnya kami terima belum juga masuk,” katanya.

Tak hanya itu, gaji ASN untuk Januari 2026 yang biasanya diterima di awal bulan juga belum dicairkan. Padahal, menurutnya, keterlambatan gaji Januari kerap ditutupi dengan TPP Desember pada tahun-tahun sebelumnya.

“Biasanya gaji Januari memang terlambat, tapi masih bisa ditutupi dengan TPP Desember. Sekarang TPP belum dibayar, gaji juga belum masuk,” ujarnya.

Kondisi tersebut turut dirasakan PPPK yang bertugas di kelurahan. Ia mengaku gaji Januari 2026 belum masuk ke rekening, meski gaji Desember 2025 telah dibayarkan meski sempat terlambat.

“Sampai hari ini gaji Januari belum masuk. Gaji Desember kemarin juga telat, dan itu cuma numpang lewat,” katanya.

Ia mengaku terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat gaji Desember cair, uang tersebut langsung digunakan untuk melunasi utang.

“Kalau Januari ini juga terlambat, ya sama saja kami gali lubang tutup lubang,” ujarnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan, keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ini dinilai semakin memberatkan pegawai dan aparatur desa.

Mereka pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar kondisi keuangan daerah dapat membaik dan hak-hak pegawai tidak kembali tertunda.

Desember 2025 lalu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga menyatakan keterlambatan pencairan gaji PPPK disebabkan oleh kekurangan anggaran pada kas daerah.

“Kita masih menunggu transfer dari pusat untuk melakukan pencairan gaji PPPK dan pencairan kegiatan di setiap OPD,” ujar Uun, bagian keuangan BPKAD Lingga. (*)

Artikel Gaji-TPP Belum Cair, ASN dan Aparatur Desa di Lingga Terpaksa ‘Gali Lubang Tutup Lubang’ pertama kali tampil pada Kepri.

Memprihatinkan, Atap Tribun Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Lepas dan Berkarat

0
Kondisi atap tribun Stadion Megat Alang Perkasa di Jalan Busung, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, terlihat berkarat dan ada yang lepas. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Kondisi Stadion Megat Alang Perkasa yang berada di Jalan Busung, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam sangat memprihatinkan. Kerusakan parah terlihat pada atap tribun stadion yang mulai lepas dan berkarat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Pantauan di lokasi, sejumlah bagian atap tribun tampak tidak lagi terpasang sempurna. Karat yang menyelimuti rangka besi menambah kekhawatiran, mengingat posisi stadion berada tidak jauh dari jalan utama yang kerap dilalui kendaraan dan warga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Bintan, Alfeni Harmi, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengakui atap tribun stadion sudah lepas dan mengalami korosi sehingga dinilai berbahaya jika aktivitas tetap berlangsung normal.

“Memang kondisinya sudah lepas dan berkarat, itu sangat membahayakan,” kata Alfeni.

Sebagai langkah antisipasi, Dispora Bintan membatasi aktivitas di Stadion Megat Alang Perkasa. Selain itu, petugas khusus disiagakan untuk mengawasi area stadion guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ada tiga orang petugas yang khusus menjaga kondisi stadion,” ujarnya.

Alfeni menjelaskan, hingga kini perbaikan belum dapat dilakukan karena status aset stadion masih berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Bintan dan belum diserahkan ke Dispora.

Meski demikian, Dispora Bintan telah mengusulkan perbaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bintan serta berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk melakukan penghitungan estimasi biaya perbaikan.

“Kami berharap estimasi biaya perbaikan segera didapat, sehingga bisa dilaporkan ke Pak Bupati untuk ditindaklanjuti,” pungkas Alfeni. (*)

Artikel Memprihatinkan, Atap Tribun Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Lepas dan Berkarat pertama kali tampil pada Kepri.

Ole Gunnar Solskjaer Disebut Siap Selamatkan MU dari Krisis

0
Ole Gunnar Solskjaer. (F. Marco Bertorello/AFP)

batampos – Teka-teki mengenai sosok yang akan mengisi kursi panas di Old Trafford mulai menghangat setelah Manchester United resmi memecat Ruben Amorim. Nama mantan pelatih Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer, mencuat dan disebut siap kembali untuk menyelamatkan klub.

Jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, mengungkapkan Solskjaer terbuka untuk kembali menangani Manchester United sebagai manajer sementara, tanpa mempersoalkan durasi kontrak yang ditawarkan manajemen klub.

“Ole Gunnar Solskjaer telah menunjukkan minat untuk mengambil tugas sebagai manajer sementara di Manchester United, berapa pun lamanya kontrak tersebut,” tulis Romano melalui akun X miliknya.

Menurut Romano, manajemen United saat ini masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah kandidat untuk mengisi posisi pelatih. Untuk sementara, Darren Fletcher akan bertugas sebagai manajer interim pada pekan ini.

Sebelumnya, manajemen puncak Manchester United mengambil langkah tegas dengan memecat Ruben Amorim. Keputusan itu diambil setelah Amorim melontarkan pernyataan terbuka menyusul hasil imbang 1-1 melawan Leeds United pada Minggu, yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan sikap klub.

Pasca pemecatan Amorim, Darren Fletcher yang merupakan mantan pemain tengah Manchester United sekaligus pelatih kepala tim U-18 ditunjuk sebagai pengendali sementara tim utama.

Solskjaer sendiri bukan sosok asing bagi Manchester United. Pelatih asal Norwegia itu pernah ditunjuk sebagai manajer sementara pada Desember 2018. Berkat performa tim yang impresif, ia kemudian mendapatkan kontrak permanen berdurasi tiga tahun.

Selama masa kepemimpinannya, Solskjaer berhasil membawa Manchester United finis di peringkat keenam, ketiga, dan kedua Liga Inggris, sebelum akhirnya dilepas oleh klub pada 2021. (*)

Artikel Ole Gunnar Solskjaer Disebut Siap Selamatkan MU dari Krisis pertama kali tampil pada Olahraga.

Stok Menipis, Harga Beras Premium di Tanjungpinang Tembus Rp68 Ribu per 5 Kg

0
Harga beras premium asal Batam mengalami kenaikan di Tanjungpinang, Rabu (7/1). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Harga beras premium di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengalami kenaikan sejak akhir 2025. Kenaikan terutama terjadi pada beras premium yang didatangkan dari Kota Batam akibat stok yang menipis.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Tanjungpinang menyebutkan, pengetatan pengiriman beras dari Batam menjadi penyebab utama naiknya harga sejumlah merek beras premium di pasaran.

“Sekarang di Batam memang ada pengetatan pengiriman beras. Sehingga stok yang masuk ke Tanjungpinang menjadi sedikit,” kata Kepala Bidang Stabilisasi Harga Disperdagin Tanjungpinang, Riyanto, Rabu (7/1).

Berdasarkan hasil pantauan harga di lapangan, beras premium merek Gong-gong yang sebelumnya dijual Rp58 ribu per 5 kilogram kini naik menjadi Rp68 ribu. Namun, beras asal Batam tersebut tidak tersedia di seluruh kios beras di Tanjungpinang.

Meski demikian, Disperdagin memastikan masyarakat masih memiliki alternatif beras premium lain dengan stok yang relatif aman. Beberapa merek yang masih tersedia antara lain Ayam Merak, Gajah Merah, dan Padang Raya.

“Untuk beras merek lain stoknya aman. Harganya juga masih di bawah harga eceran tertinggi. Paling mahal Rp15.400 per kilogram,” ujar Riyanto.

Ia menjelaskan, beras-beras tersebut didatangkan langsung dari Lembang, Jawa Barat, sehingga tidak bergantung pada distribusi dari Batam dan relatif tidak terdampak pengetatan pengiriman.

Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam mengatur naik turunnya harga beras di luar merek Bulog.

“Itu menjadi kewenangan distributor masing-masing. Apalagi harga eceran tertinggi sudah diatur untuk beras medium dan premium,” ujarnya.

Arief menambahkan, saat ini stok beras Bulog di Tanjungpinang mencapai sekitar 1.900 ton dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan ke depan. Selain itu, sekitar 2.000 ton beras tambahan akan masuk secara bertahap.

“Untuk harga Bulog masih normal. Beras premium Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras SPHP Rp13.100 per kilogram,” katanya.

Pantauan Batam Pos di sejumlah kios beras menunjukkan, harga beras merek Gong-gong asal Batam naik dari Rp295 ribu per karung ukuran 25 kilogram pada akhir 2025 menjadi Rp325 ribu.

Sementara beras merek Ladang Pade naik dari Rp355 ribu menjadi Rp375 ribu per 25 kilogram, dan beras merek Putri Padang naik dari Rp300 ribu menjadi Rp335 ribu per karung ukuran 25 kilogram. (*)

Artikel Stok Menipis, Harga Beras Premium di Tanjungpinang Tembus Rp68 Ribu per 5 Kg pertama kali tampil pada Kepri.

Sepanjang 2025, Bea Cukai Batam Lakukan 2.261 Penindakan dengan Nilai Barang Mencapai Rp243,21 Miliar, Ini Detail Barang yang Ditindak

0
Petugas Bea Cukai mengawal barang yang ditindak. f Istimewa

batampos –  Bea Cukai Batam sepanjang tahun 2025 melakukan 2.261 penindakan. Secara keseluruhan, nilai barang hasil penindakan mencapai Rp243,21 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp61,91 miliar.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BC Batam, Evi Octavia mengatakan penindakan ini terdiri 766 Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau, 45 penindakan BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 15 penindakan BKC Campuran, serta 62 penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP).

“Jumlah tersebut tumbuh 139,5 persen dibandingkan tahun 2024,” ujarnya, Rabu (7/1).

Dari penindakan ini, BC Batam mengamankan 29,61 juta batang hasil tembakau dengan nilai barang mencapai Rp51,76 miliar. Kemudian MMEA sebanyak 4.808,82 liter, serta 1,4 juta gram Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang memiliki nilai barang sekitar Rp 8,74 miliar.

“Untuk NPP kita berhasil mengungkap berbagai modus penyelundupan, dengan barang ganja, etomidate, ekstasi, hingga obat-obatan psikotropika lainnya,” kata Evi.

Sedangkan dari realisasi penerimaan negara, sepanjang tahun 2025 BC Batam menghimpun Rp 938,79 miliar, melampaui target sebesar Rp 594,55 miliar.

Adapun realisasi penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp 401,84 miliar, tumbuh 3,39 persen dibandingkan tahun 2024, Bea Keluar sebesar Rp 463,31 miliar, mengalami pertumbuhan signifikan 146,1 persen, dan Cukai sebesar Rp 73,65 miliar, dengan pertumbuhan 93,93 persen dibandingkan tahun 2024.

“Kinerja tersebut mencerminkan komitmen Bea Cukai Batam dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collector, trade facilitator, dan community protector secara seimbang,” ungkap Evi.

Evi mengaku capaian kinerja sepanjang tahun 2025 ini menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan realisasi penerimaan yang tumbuh stabil, kualitas pelayanan yang sangat baik, serta pengawasan yang berjalan optimal.

“Bea Cukai Batam akan terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan negara,” tutupnya.(*)

Artikel Sepanjang 2025, Bea Cukai Batam Lakukan 2.261 Penindakan dengan Nilai Barang Mencapai Rp243,21 Miliar, Ini Detail Barang yang Ditindak pertama kali tampil pada Metropolis.

Selain Sabuk Nusantara, Ferry MV Seven Star Island ke Anambas Juga Batal Berangkat

0
MV Seven Star Island yang baru tiba dari Batam terpantau sedang menurunkan penumpang di Pelabuhan Kuala Maras. F. Junaidi untuk batampos.

batampos – Pembatalan pelayaran laut akibat cuaca ekstrem di Kepulauan Riau tidak hanya terjadi pada kapal perintis Sabuk Nusantara. Kapal ferry MV Seven Star Island yang melayani rute Tanjungpinang-Kepulauan Anambas juga dipastikan batal berangkat pada Jumat (9/1).

Keputusan pembatalan tersebut diambil demi menjaga keselamatan pelayaran dan penumpang, menyusul kondisi cuaca ekstrem yang melanda perairan Anambas dalam beberapa hari terakhir.

Gelombang laut di wilayah tersebut dilaporkan mencapai ketinggian hingga 4 meter. Selain gelombang tinggi, angin kencang dan arus laut yang kuat turut memperburuk kondisi perairan dan dinilai berisiko jika kapal tetap dipaksakan berlayar.

Operator kapal MV Seven Star Island, Fahmi, membenarkan pembatalan pelayaran tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil berdasarkan informasi dan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Keberangkatan ditunda untuk hari Jumat. Prediksi dari BMKG gelombang masih kencang,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu (7/1).

Dengan dibatalkannya pelayaran ferry tersebut, arus penumpang menuju Anambas diperkirakan akan beralih ke kapal Pelni KM Bukit Raya yang dijadwalkan berangkat pada Selasa (13/1).

KM Bukit Raya dikenal sebagai kapal berukuran besar dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak serta dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai. Kapal ini juga dinilai lebih stabil saat menghadapi gelombang tinggi dan kerap menjadi pilihan utama saat cuaca buruk.

Namun, tingginya kebutuhan transportasi laut menuju Anambas membuat tiket KM Bukit Raya cepat habis. Berdasarkan pantauan di aplikasi Pelni Mobile, tiket rute Kijang–Anambas saat ini sudah tidak tersedia.

Kondisi tersebut diperparah dengan masih berlangsungnya arus balik Natal dan Tahun Baru, di mana banyak warga kembali ke Anambas untuk bekerja dan bersekolah.

Salah seorang calon penumpang, Rahmad, mengaku kesulitan mendapatkan tiket kapal. Ia menyebut sudah mencoba membeli tiket melalui aplikasi maupun konter resmi Pelni.

“Tadi kami cari di aplikasi, tiket sudah habis. Ke konter Pelni juga sama, tidak ada lagi,” kata Rahmad.

Kini Rahmad dan calon penumpang lainnya hanya berharap ada penumpang yang membatalkan perjalanan, sehingga tiket yang kosong bisa kembali dijual dan mereka tetap dapat berangkat menuju Anambas. (*)

Artikel Selain Sabuk Nusantara, Ferry MV Seven Star Island ke Anambas Juga Batal Berangkat pertama kali tampil pada Kepri.

Misteri Nelayan Cari Ketam Hilang di Teluk Sebong, Ini Fakta Terbarunya

0
Tim SAR gabungan masih menyisir lokasi hilangnya Top, warga Kampung Panglong, Desa Berakit, Bintan, Rabu (7/1). F. Syafril untuk Batam Pos.

batampos – Nelayan bernama Top (50), warga Kampung Panglong, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, yang dilaporkan hilang saat mencari ketam bakau, ternyata sempat terlihat warga sebelum kembali masuk ke hutan bakau.

Top sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi melaut mencari ketam bakau pada Senin (5/1). Informasi terbaru menyebutkan, korban sempat keluar dari kawasan hutan bakau sebelum akhirnya kembali masuk ke area tersebut.

Kasat Polairud Polres Bintan, Iptu Syafril, mengatakan ada warga yang melihat Top keluar dari hutan bakau usai mencari ketam. Namun, saat itu korban justru kembali masuk ke dalam hutan bakau meski telah ditegur warga.

“Warga sempat menegur dan bertanya, ‘Bapak mau ke mana masuk lagi ke dalam?’ Korban menjawab, ‘Kayaknya di dalam itu lebih tenang,’” kata Syafril.

Hingga saat ini, Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Pada hari kedua pencarian, Rabu (7/1), tim memfokuskan upaya pencarian di sekitar lokasi hilangnya korban, khususnya di kawasan hutan bakau.

“Pencarian masih difokuskan di sekitar hutan bakau,” ujarnya.

Sebelumnya, pada hari pertama pencarian, Selasa (6/1), Basarnas Tanjungpinang telah menerjunkan drone untuk membantu pencarian dari udara. Namun, kerapatan vegetasi hutan bakau menyulitkan proses pelacakan.

Selain penyisiran udara, tim SAR juga telah menyisir alur sungai di sekitar kawasan bakau. Namun hingga kini, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.

“Pencarian akan dilakukan selama tujuh hari sesuai SOP. Jika diperlukan dan ada perkembangan, waktu pencarian bisa diperpanjang,” pungkas Syafril. (*)

Artikel Misteri Nelayan Cari Ketam Hilang di Teluk Sebong, Ini Fakta Terbarunya pertama kali tampil pada Kepri.