batampos – Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sukses mengurangi pengangguran. Tahun lalu, lebih dari 50 persen lulusan program PKK terserap di dunia kerja.

Menurut Direktur Kursus dan Pelatihan (Dirsuslat) Ditjen Vokasi Wartanto, capaian dari lulusan program PKW juga tak kalah melegakan. Lebih dari 80 persen lulusan PKW telah merintis usaha. Hal ini tak terlepas dari dukungan platform digital, perbankan, UMKM, kementerian, serta koperasi.

Bahkan, berdasarkan audit BPK, pelaksanaan kedua program ini tidak mengalami banyak kendala di lapangan. ”PKK dan PKW sukses di lapangan, banyak yang merintis usaha,” ujarnya dalam keterangan resminya, kemarin (19/1).

Wartanto mengatakan, suksesnya PKK dan PKW ini sebagai salah satu solusi dalam mengurangi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS). Dengan adanya kedua program tersebut, anak bisa mengembangkan minat dan bakat, serta memajukan potensi diri dalam meningkatkan kompetensi. Sehingga, siap turun dan bersaing di dunia industri.

Oleh sebab itu, ia mendorong lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk jemput bola. LKP harus lebih gencar menjangkau peserta didik di daerah terpencil untuk turut berpartisipasi. ”Diharapkan pemerataan pendidikan khususnya layanan PKK dan PKW bisa sampai kepada masyarakat dengan level kemiskinan ekstrim,” tegasnya.

Dirjen Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kiki Yuliati mengungkapkan, PKK dan PKW menjadi penyelamat bagi anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur kursus dan pelatihan. Terutama, di masa pandemi Covid-19 lalu.

Seperti diketahui, pada masa pandemi, banyak anak yang putus sekolah. Salah satu penyebabnya, masalah ekonomi.

Menurutnya, PKK disiapkan agar peserta didik dapat lebih mengembangkan keterampilannya. Sementara PKW digagas agar peserta didik terlatih berwirausaha. Keduanya didukung melalui LKP yang telah menjadi laboratorium untuk menyiapkan SDM-SDM unggul. Untuk itu, LKP didorong untuk kembali mengikuti kedua program tersebut.

”Peserta didik harus punya motivasi belajar agar kompetensi yang dihasilkan nanti selepas dari LKP dapat relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, paham dan tahu saja tidak cukup, tapi juga terampil,” ungkapnya.

Masyarakat pun diminta untuk aktif mengikuti program ini. Untuk mendapat informasi lebih detail, masyarakat dapat mengakses laman https://kursus.kemdikbud.go.id. ”Kami juga mengapresiasi seluruh mitra yang selama ini turut mendukung dan bekerja sama menyukseskan PKK dan PKW sehingga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan,” paparnya.

Associate Director Learning and Development Archipelago International Hotel Group (ASTON) Hotel Group Yeni Nofian mengaku, mendukung penuh pengembangan SDM di Indonesia. Dukungan ini diwujudkan dengan penerimaan 1900 peserta magang di ASTON Group. Selain itu, terdapat 80 guru pengajar yang siap memfasilitasi para peserta didik mengembangkan keterampilan.

”Kami terus memperbaiki standar pembelajaran agar kompetensi lulusan magang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, termasuk penyelarasan kurikulum dengan Ditsuslat,” ujarnya.

Senada, General Manager HRD PT Sri Rejeki Isman Tbk. Sri Saptono Basuki mengaku bangga dapat menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karenanya, peserta didik di LKP diberikan kesempatan pemagangan di perusahaannya. ”Peserta didik (magang) tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama yang baik, karena lulusan LKP tersebut juga ada yang menjadi tenaga kerja kami yang berdaya saing,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Kesehatan tengah fokus pada peningkatan layanan kesehatan. Salah satunya terkait penyakit jantung. Selain berupaya untuk memperbanyak rumah sakit yang bisa melayani intervensi jantung, pemerintah juga tengah menggodog aturan pelabelan kandungan gizi di dalam makanan siap saji.

Sepanjang 2022, dana bantuan pemerintah telah disalurkan kepada 150 RSUD dan 25 RSUP di 34 provinsi untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas. “Di akhir tahun ada dana sebesar Rp.3,55 triliun, kita gunakan untuk memenuhi Alkes di RS daerah,” kata Jubir Kemenkes Mohammad Syahril.

Pemerintah daerah pun memberikan dukungan. Ada 24 gubernur yang mengembangkan RSUD sebagai jejaring layanan rujukan. Ada berbagai layanan rujukan yang dibangun, yakni 24 provinsi melayani penyakit jantung, 13 provinsi melayani stroke, 12 propinsi melayani kanker, dan 7 propinsi melayani uronefrologi. Kemenkes juga telah melakukan program pendampingan kateterisasi jantung di 37 RS dan stroke di tiga RS. Secara bertahap, ditargetkan sebanyak 50 persen kabupaten/kota memiliki alat kesehatan lengkap untuk empat penyakit katastropik, yakni stroke, gagal ginjal, jantung, dan kanker.

Di pusat, rumah sakit rujukan milik Kementerian Kesehatan pun diberikan bantuan. Yang terbaru, di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diberikan bantuan alat untuk melihat plak pada pembuluh jantung. Yakni CT Somatom Drive. Alat ini diklaim lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi sumbatan pada pembuluh jantung.

Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota mengaku alat anyar itu dapat menunjang pelayanan jantung dan pembuluh darah yang lebih maksimal. “Alat yang kita minta ini, tingkat akurasinya sangat tinggi dan paling mutakhir,” katanya. Sehingga memangkas waktu tunggu layanan jantung yang ada di rumah sakitnya. “Dulunya (waktu tunggu) dua bulan dengan jumlah pasien harian sekitar 15 sampai 20 pasien,” ujarnya.

Pengobatan merupakan hilir dari penanganan penyakit. Perlu kebijakan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi sakit. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menuturkan Kemenkes tengah menggodog aturan terkait labeling pada makanan siap saji. Selama ini labeling diberikan pada makanan dalam kemasan. “Nanti diperluas dalam makanan saji sedang kita godok aturan Permenkesnya untuk memberikan kewajiban menampilkan jumlah kalori, lemak, dan gula serta garam pada makanan siap saji,” ujarnya.

Dante yang merupakan ahli di bidang diabetes tersebut menyatakan lifestyle mempengaruhi penyakit yang ada di Indonesia. Misalnya kadar gula tinggi akan menyebabkan diabetes, kadar lemak menyebabkan kolesterol, dan kadar garam menjadi biang hipertensi.

“Upaya lifestyle promotif lainnya adalah menekan obesitas,” ujarnya. Sejauh ini, Indonesia mengalami dua masalah gizi, yakni stunting dan obesitas. 14 persen penduduk Indonesia mengalami obesitas. Sementara 30 persen penduduk Indonesia memiliki masalah metabolic syndrome seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol. “Untuk itu upaya prefentif lakukan di hulu,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pasukan berlambang burung hantu (Densus 88) kembali melakukan aksi penyelamatan mencegah terjadinya kelompok teroris beraksi. Kemarin (22/1) seorang terduga teroris berinisial AW ditangkap di Jogjakarta. Polri memastikan AW berencana melakukan aksi peledakan bom, walau tidak menyebut cara peledakannya. Namun, diduga AW akan melakukan suicide bomb atau bom bunuh diri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, penangkapan terhadap AW, 39, dilakukan di Jalan Pendowoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penangkapan dilakukan pagi hari sekitar pukul 06,00. ”AW ini merupakan simpatisan ISIS aktif,” ujarnya.

Dari pemeriksaan, diketahui bahwa AW akan melakukan aksi teror menggunakan bahan peledak. Namun, Ramadan tidak menjelaskan aksi peledakan semacam apa yang akan dilakukan tersangka. ”Pakai bahan peledak, mau aksi,” jelasnya.

AW juga diketahui memiliki intensitas tinggi dalam mempropagandakan ISIS. Memposting foto dan video terkait ISIS di media sosial. ”Provokasi mendukung ISIS,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Tidak sedikit dalam propaganda itu tersangka memprovokasi untuk segera melakukan aksi teror. ”Ada seruan untuk beraksi,” terangnya. Penangkapan terhadap AW ini didahului dengan penangkapan tiga tersangka teroris lainnya Jabodetabek Jumat lalu (20/1). Yakni, AS di Jakarta Utara, ARH di Jakarta Selatan, dan SN di Tangerang Selatan.

Ramadan menjelaskan, ARH dan SN merupakan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam sebuah penangkapan pada Maret 2021. ”Keduanya anggota dari organisasi masyarakat yang sudah dilarang pemerintah,” jelasnya.

Kejadian tahun lalu itu, merupakan pembuatan bom yang akan digunakan untuk melakukan aksi. Namun, berhasil digagalkan Densus 88 AT.”Dua ini yang terhubung,” paparnya.

Sementara Pengamat Terorisme Al CHaidar meyakini bahwa AW ini tidak hanya melakukan aksi bom biasa, namun berencana melakukan bom bunuh diri. Sekaligus sedang berupaya menantang metode scientific crime investigation yang dilakukan kepolisian. ”Dengan berupaya memalsukan KTP,” ujarnya.

Tujuannya, agar saat bom telah meledak, maka polisi ditargetkan salah mengidentifikasi pelaku. Sehingga, tidak diketahui jaringan teroris dibalik pelaku. ”Itu yang diinginkan,” paparnya. Namun, semua itu gagal dengan penangkapan terhadap AW, sebelum melakukan aksinya.

Dia mengatakan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua kejahatan pasti terungkap karena polisi menggunakan instrument dan metodologi scientific crime investigation. ”Hasilnya sangat presisi,” paparnya.

Yang pasti, bila AW ini tidak ditangkap terlebih dahulu. Maka, akibatnya bisa sangat serius. Berupa bangkitnya kelompok-kelompok lain dalam melakukan aksi teror. ”Belum lagi korban aksi teror yang berjatuhan. Terima kasih Densus 88 AT,” tegasnya. (idr)

batampos – Rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 terus mengundang berpolemik. Banyak penolakan yang masuk lantaran dinilai dinilai terlalu mendadak dan merugikan jamaah calon haji (JCH) yang berangkat tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, JCH akan kelimpungan jika harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp 30 jutaan dalam waktu singkat. Terlebih, mayoritas JCH harus menabung bertahun-tahun untuk bisa mendaftar haji. ”Angka itu cukup besar. Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini,” ujarnya, kemarin (22/1).

Memang, kata dia, bakal ada skema terkait proporsi pembebanan biaya haji yang diusulan pemerintah. Yakni, 70 : 30, di mana 70 persen biaya ditanggung oleh jamaah dan 30 persen subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH. Proporsi tersebut pun sesuai dengan prinsip istitoah atau prinsip jika haji hanya bagi mereka yang mampu. ”Namun sekali lagi, bagi kami penerapan skema ini perlu waktu dan sosialisasi panjang sehingga tidak merugikan calon jamaah,” tegasnya.

Angka tersebut pun jauh dibanding tahun lalu. Pada 2022, dari rerata BPIH sebesar Rp98,3 juta, komponen Bipih yang harus ditanggung jamaah hanya sebesar Rp 39,8 juta (40,54 persen). Sedangkan sisanya, diambil dari nilai manfaat BPIH sebesar Rp 58,4 juta (59,4 persen).

”Lalu tetiba ada usulan tahun ini jamaah harus menanggung 70 persen BPIH, sedangkan dari subsidi hanya 30 persen. Ini akan sangat berat,” ungkap Politisi PKB tersebut. Selain itu, lanjut dia, yang jadi pertanyaan adalah kenaikan terjadi di saat Pemerintah Arab Saudi justru menurunkan paket biaya haji, baik bagi jamaah domestik maupun luar negeri di tahun ini.

Ia memahami jika kenaikan komponen Bipih yang ditanggung jamaah merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Upaya ini untuk memastikan pengelolaan manfaat dana haji tetap bisa berjalan dan tidak merugikan calon jamaah daftar tunggu yang saat ini jumlahnya mencapai 5 juta orang. ”Kendati demikian skema perubahan Bipih tidak bisa dilakukan dengan mendadak dan perlu sosialisasi agar tidak memberatkan jamaah di tahun berjalan,” kata Legilastor asal Sumatera Utara itu.

Menanggapi penurunan paket biaya haji oleh Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengamini adanya biaya paket layanan haji 1444 H sekitar 30 persen dari harga yang ditetapkan tahun lalu. Penurunan paket haji ini pun telah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

Lebih lanjut Hilman menjelaskan, yang diturunkan oleh Pemerintah Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna/ Masyair). Di mana, untuk warga domestik, Pemerintah Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair. Yakni, mulai SAR 10,596 -11,841 (sekitar Rp 43 juta – Rp 48 juta), mulai SAR 8,092- 8,458 (sekitar Rp 33 juta – Rp34,5 juta), dan mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta).

Selain itu, Saudi juga menawarkan paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tanpa layanan di Mina. Hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan,” paparnya.

Sehingga, kata dia, terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun. Kisarannya pun 30 persen.”Dan itu sangat signifikan,” tegasnya.

Hilman mengatakan, tahun lalu, paket layanan haji (Masyair) 2022 mencapai SAR 5.656,87. Tahun ini, pihaknya berhasil melakukan negosiasi sehingga ada penurunan hingga 30 persen menjadi SAR 4.632,87.

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

”Kepada perusahaan penyedia layanan, kami memint agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” paparnya.

Kendati begitu, lanjut dia, yang perlu ditekankan adalah jika komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

”Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” katanya.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs USD 1 dan Rp 4.080 untuk kurs SAR 1. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846 sedangkan kurs USD tahun 2022 sebesar Rp14.425.

”Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur,” ungkapnya.

Hilman pun menegaskan kembali jika usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H masih belum final. Karenanya, sangat terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp 514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp 98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp 98.379.021,09.

Lantas, kenapa Bipih yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik? Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis. Pasalnya,

pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen, sementara Bipih 87 persen.

Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19 persen (2011 dan 2012), 25 persen (2013), 32 persen (2014), 39 persen (2015), 42 persen (2016), 44 persen (2017), dan 49 pesen (2018 dan 2019). Bahkan, karena Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat (NM) naik hingga 59 persen.

Jika komposisi Bipih (41 persen) dan NM (59 persen) terus dipertahankan, dikhawtairkan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat. ”Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group