batampos – Tren persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 terjun bebas. Yakni dari 38 di tahun 2021, menjadi 34. Peringkat Indonesia diantara 180 negara yang disurvei Transparency International (TI) juga merosot ke angka 110. Turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya, yaitu 96. Anjloknya capaian itu dinilai yang paling buruk sepanjang sejarah reformasi Indonesia.

Angka Indeks Perrsepsi Korupsi (IPK) tersebut dirilis Transparency International Indonesia (TII), kemarin (31/1). Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menjelaskan di level ASEAN, capaian IPK Indonesia jauh di bawah Singapura yang mendapatkan skor IPK 83. Indonesia juga berada di bawah Malaysia (47), Timor Leste dan Vietnam (42) serta Thailand (36).

Sebagaimana diketahui, IPK merupakan survei internasional yang dilakukan TI untuk memotret concern suatu negara terhadap pemberantasan korupsi. Total ada 180 negara yang masuk dalam survei tersebut. Jika suatu negara mendapatkan skor 0, maka negara tersebut masuk kategori sangat korup. Sementara skor 100 menjadi indikator negara bersih dari korupsi.

Turunnya skor Corruption Perseption Index (CPI) itu, lanjut Wawan, menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia terus memburuk. Hal itu bisa terjadi karena minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. “Skor ini turun empat poin dari 2022 atau penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Wawan dalam konferensi pers di Pullman Hotel Jakarta.

Wawan menambahkan, CPI tertinggi tahun 2022 ditempati Denmark dengan skor 90. Di urutan kedua, disusul Finlandia dan Selandia Baru dengan skor 87. Menurut Wawan, negara-negara dengan CPI tinggi menganut demokrasi yang kuat dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan kaget dengan turunnya skor CPI tersebut. Menurutnya, diperlukan terobosan untuk mendongkrak IPK Indonesia. Dimana terobosan itu harus melibatkan peran sejumlah pihak. Mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat hingga partai politik.

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan anjloknya IPK Indonesia menjadi bukti nyata bahwa Presiden Joko Widodo belum bisa menepati janjinya menguatkan pemberantasan korupsi. Menurutnya, Jokowi justru kerap kali mengeluarkan kebijakan yang secara vulgar memukul mundur kinerja pemberantasan korupsi.

Kemunduran yang dimaksud antara lain pemberlakuan revisi UU KPK, tidak terungkapnya pelaku intelektual penyerangan Novel Baswedan, serta pemberhentian puluhan pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). “Kualitas kasus yang ditangani KPK juga semakin menurun,” ungkap eks penyidik KPK tersebut. (*)

Reporter: JP Group

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia beberapa tahun terakhir

2018

Poin: 38

Rangking: 89

2019

Poin: 40

Rangking: 85

2020

Poin: 37

Rangking: 102

2021

Poin: 38

Rangking: 96

2022

Poin: 34

Rangking: 110

Sumber: Transparency International Indonesia (TII)

batampos – Pembahasan biaya haji 2023 segera masuk tahapan finalisasi. Saat ini perwakilan panitia kerja (Panja) BPIH dari unsur pemerintah dan DPR berada di Saudi. Mereka mengecek langsung perkembangan tarif layanan haji di sana. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berharap ada efisiensi tarif layanan haji.

Harapan tersebut disampaikan anggota BPKH Indra Gunawan. Dia menegaskan keuangan haji yang ada di BPKH siap untuk penyelenggaraan haji “Kami menunggu keputusan dari DPR dan Kemenag. Berapa finalnya BPIH nanti,” katanya kemarin (31/1).

Indea menegaskan dana haji yang disetor jemaah aman. Dia mengatakan saat ini ada 5,3 juta calon jemaah yang antri. Setiap jemaah membayar setoran awal Rp 25 juta. Jadi jika ditotal ada Rp 132,5 triliun. Tapi pada kenyataannya dana haji di BPKH saat ini sebanyak Rp 166 triliun.

Dia kembali mengingatkan bahwa BPIH 2023 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp 98,9 juta per jemaah. Dari dana tersebut, yang diusulkan ditanggung jemaah haji adalah Rp 69 jutaan. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Atau dengan proprosi 70 persen tanggungan jemaah dan 30 persen subsidi dari BPKH.

“Kami semua berharap dari komponen-komponen (layanan haji),” jelasnya. Dia mencontohkan biaya penerbangan sebelumnya diusulkan sebesar Rp 33 juta. Kemudian juga living cost hampir Rp 6 juta per jemaah. Dan komponen-komponen layanan haji lainnya.

Pada kesempatan itu Indra juga menyampaikan rencana investasi biaya haji ke depannya. Diantaranya adalah membentuk syirkah atau perusahaan di sektor layanan haji. Menurut dia, posisi Indonesia sangat strategis. Untuk haji saja, Indonesia adalah pengirim jemaah terbanyak. Belum lagi jumlah jemaah umrah yang mencapai dua jutaan orang tiap tahunnya.

“Artinya Indonesia marker besar untuk Saudi,” jelasnya. Dia berharap secara pemerintahan, kedua negara menjalin kerjasama G to G untuk membangun bisnis bersama. “Kami sudah mengarah ke sana. Kami konsultasi juga ke Kemenag,” katanya. Pasalnya harus dilakukan dengan landasan regulasi yang tepat. Sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Dia menegaskan jika entitas bisnis atau syirkah di Saudi sudah mendapatkan persetujuan pemerintah Saudi, BPKH siap menjalankannya. Termasum juga harus ada izin dari pemangku kebijakan di tanah air. Dia mengatakan layanan yang mereka berikan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan Saudi.

Selanjutnya dia juga menyampaikan kesiapan sistem saat pelunasan biaya haji dibuka. Indra menegaskan bahwa jadwal pelunaaan biaya haji merupakan kewenangan dari Kemenag. Jadwal pelunasan nantinya akan diumumkan saat BPIH sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. “Kami tentunya harus siap untuk memberikan nilai manfaat, untuk (menutup) gap yang harus sitanggung jemaah dan sisanya yang harus kami tambal,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perbedaan penetapan hari besar keagamaan Islam di Indonesia tahun kembali berbeda. Kali ini yang berpotensi berbeda adalah Idil Fitri atau lebaran dan Idul Adha. Sementara untuk awal Ramadan atau bulan puasa serentak mulai 23 Maret.

PP Muhammadiyah sudah menerbitkan maklumat penetapan hari-hari besar Islam. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 2023 jatuh pada 23 Maret. Keputusan ini didapatkan dari hasil hisab diperoleh informasi bahwa posisi hilal saat 22 Maret sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian tujuh derajat di atas ufuk. Sehingga bulan Syakban digenapkan jadi 30 hari.

Sementara itu untuk penetapan 1 Syawal atau lebaran, Muhammadiyah memutuskan jatuh pada Jumat, 21 April. Keputusan itu didapatkan dari hasil hisab yang menyebutkan, pada 20 April posisi hilal sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian satu derajat di atas ufuk. Maka tanggal 21 April sudah masuk bulan Syawal.

Posisi hilal di penghujung Ramadan tadi masih begitu rendah. Hanya satu derajat di atas ufuk. Dengan ketinggian seperti itu, hampir tidak mungkin hilal bisa diamati atau dirukyat. Sehingga ormas yang menggunakan metode rukyat, diantaranya adalah NU, bakal menetapkan lebaran jatuh pada 22 April. Alasannya itu tadi, pada 20 April hilal belum bisa dirukyat atau diamati secara langsung.

Potensi perbedaan penetapan 1 Syawal juga diamini Profesor Riset BRIN Thomas Djamaluddin. “Insya’allah Ramadan akan seragam. Tetapi Idul Fitri dan Idul Adha berpotensi berbeda,” katanya kemarin (31/1). Dia menuturkan kepastian penetapan hari-hari besar Islam tetap mengacu pada hasil sidang isbat yang digelar Kemenag.

Penetapan Idul Adha (10 Dzulhijjah) berpotensi berbeda, penyebabnya hampir sama dengan Idul Adha. Berdasarkan hasil hisab, tinggi hilal pada 18 Juni hanya satu derajat di atas ufuk. Sehingga tidak bisa dirukyat. Bagi Muhammadiyah yang mengacu hisab, tanggal 19 Juni sudah masuk bulan Dzulhijjah sehingga Idul Adha jatuh pada 28 Juni. Sementara untuk NU dan pemerintah bakal menetapkan Idul Adha jatuh pada 29 Juni.

Dari Kementerian Agama (Kemenag) belum ada tanggapan soal perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemenag juga belum mengumumkan tanggal pelaksana Sidang Isbat penetapan awal puasa, lebaran, dan Idul Adha. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin hanya memberikan jawaban singkat soal potensi perbedaan itu. “Kita (Kemenag) akan menunggu hasil sidang isbat,” tuturnya.

Seperti diketahui tahun lalu awal puasa mengalami perbedaan. Pemerintah dan NU menetapkan awal puasa jatuh pada 3 April. Sementara Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 2 April.

Tahun lalu perbedaan juga terjadi saat penetapan Idul Adha. Pemerintah dan NU menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Sementara Muhammadiyah 9 Juli. Setiap kali terjadi perbedaan penetapan hari besar keagamaan Islam, Kemenag menyampaikan perbedaan adalah hal biasa. Mereka juga selalu menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat Kemenag. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kisah pelarian bandar sabu 179 kg Akbar Antoni di Malaysia berakhir. Polri bekerjasama dengan Polisi Malaysia berhasil menangkap Antoni 26 Januari lalu. Kini bandar kakap itu bakal terancam hukuman mati di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyampaikan, pada 6 Oktober 2022 pihaknya berhasil mengungkap kasus peredaran 179 kilogram sabu di Peurelak Aceh Timur dengan tersangka Fatahillah.

“Tersangka Fatahillah ini dikendalikan oleh Akbar Antoni,” tutur Krisno kepada wartawan, Selasa (31/1).

Menurut Krisno, Akbar Antoni melarikan diri ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam saat tersangka Fatahillah ditangkap. Sebab itu, polisi kemudian menerbitkan Red Notice Interpol atas nama Akbar Antoni.

“Dittipid Narkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Divhubinter Polri dan Polis Diraja Malaysia berhasil memulangkan Akbar Antoni ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023,” jelas dia.

Berdasarkan hasil analisis, lanjutnya, Akbar Antoni telah dua kali berhasil menyelundupkan narkoba ke Aceh dari Malaysia melalui jalur laut.

“Sindikat Akbar Antoni juga diduga keras terafiliasi dengan sindikat narkoba Malaysia untuk mengatur transportasi laut dan darat ke Indonesia,” ujar Krisno.

Menyusul dari pengungkapan kasus tersebut, polisi juga memusnakan barang bukti 60 kilogram narkoba jenis sabu yang disita dari dua kasus berbeda, dengan total tersangka 13 orang. Agenda tersebut dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta

Krisno menyebut, kasus pertama merupakan perkara yang diungkap pada 25 Desember 2022 dengan barang bukti 10 kilogram sabu yang disita dari empat tersangka, yakni Diki Apandi, Indra Pratama, Andri Robianur, dan Andika Dwi Putra.

“TKP di Jalan Rangga Gede, Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat,” kata Krisno.

Kemudian, kasus kedua terungkap pada 4 Januari 2023 dengan lokasi perkara Jalan Menang, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan barang bukti sabu seberat 50 kilogram yang disita dari sembilan tersangka. Mereka adalah Aidil Fitri Pohan, Bukhari, Edy Syahputra, Sabran, Usman Ana, Azwar, Irwan Syahputra, Mat Jais, Riza Zulham, sementara dua orang lagi merupakan narapidana yang masih mendekam di lapas.

Selanjutnya, pada hari ini juga penyidik Dittipid Nakorba Bareskrim Polri, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 60 Kg yang diperoleh dari dua kasus berbeda. Pemusnahan dilakukan di Instalasi Kesling RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Dua kasus tersebut adalah kasus berada di Karawang dengan tersangka empat orang dan barang bukti seberat 10Kg sabu. Lalu, kasus kedua berada Sumatera Utara dengan total tersangka sembilan orang dan barang bukti seberat 60Kg sabu.

Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan keaslian dari barang bukti narkotika tersebut oleh tim laboratorium forensik Mabes Polri.

“Jiwa yang terselamatkan dengan barang bukti sabu 60 ribu gram atau 60 kilogram, dengan asumsi 1 gram sabu untuk 4 orang per hari maka 240 ribu orang. Total jiwa yang dapat diselamatkan 240 ribu jiwa,” tutup Krisno. (*)

Reporter: JP Group