batampos– Kecelakaan maut kembali merengut nyawa. Kali ini, kecelakaan terjadi di jalan raya yang ada di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (27/1/2023) sekira pukul 03.30 WIB.
Petugas dari Unit Laka Satlantas Polres Bintan saat melakukan olah TKP di jalan di Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Jumat (27/1/2023) sekira pukul 03.30 WIB. F.Satlantas Polres Bintan
Informasi yang diperoleh, korban inisial ID, 42, yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BP 2440 BO membonceng korban inisial CS, 31 melaju dari arah Gedung
Saat melewati jalan tikungan, sepeda motor yang dikendarai korban ID hilang kendali hingga menabrak tiang di luar badan jalan.
Kapolsek Bintan Timur, AKP Suardi membenarkan laka lantas di Kijang. Kasus ini, kata dia, sudah ditangani Unit Laka Satlantas Polres Bintan.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Khapandi membenarkan kecelakaan tersebut.
Usai mengalami kecelakaan, kedua korban langsung terjatuh ke badan aspal.
“Pengendaranya tidak apa-apa, namun penumpangnya meninggal,” kata dia.
Dia mengatakan, penumpang sempat dirawat di RSUD Bintan di Kijang namun karena luka cukup serius, korban meninggal dunia.
team Bapor FC Junior bersama Galaxy FC beserta team dan Official melakukan foto bersama sebelum pertandingan dimulai
batampos– PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur terus mendukung kegiatan sepakbola Junior yang berada di bawah naungan Bapor Timah. Pembinaan sepakbola yang dilakukan tim Bapor Timah sebagai upaya untuk mengurangi intensitas penggunaan gadget bagi anak-anak.
Unit Produksi Kundur PT Timah Tbk juga mendukung pertandingan persahabatan antara sepakbola Junior PT Timah Tbk dengan Galaxy Fc dari Pulau Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Minggu (29/1) di lapangan bola komplek PT Timah Unit Kundur.
Pelatih sekaligus Official dari Galaxy Fc Dery mengatakan, pihaknya sangat senang dan bahagia dapat membawa anak-anak asuhnya untuk berlatih tanding dengan team sepakbola Junior PT Timah Tbk.
“Saya sering mengamati kualitas serta skill sepakbola team bapor timah cukup bagus. Jadi kami merasa senang dapat berlatih bersama seperti sekarang ini,” katanya.
Menurutnya, sarana dan prasarana di sini cukup memenuhi standar yang berlaku, sehingga bisa mendukung perkembangan dan permainan anak-anak. Selain itu minat orang tua juga mendukung sehingga anak pasti akan semakin bersemangat yang tentunya menjadikan motivasi anak untuk terus berkembang semakin baik.
Dery menyebutkan, melalui sepakbola bola anak-anak tidak selalu bergantung pada Gadget yang tentu memiliki sisi negatif terhadap perkembangan anak. Untuk itu, Ia berharap sepakbola bagi anak-anak dapat mendukung pertumbuhan anak.
Harapanya PT Timah bisa membuat kegiatan sepakbola Junior di Kabupaten Karimun semakin berkembang untuk mendukung minat dan bakat anak-anak pada sepakbola.
Sementara itu, salah satu pemain Aldi, 12 sangat senang bisa bermain di lapangan PT Timah. ” Ya senanglah bisa berlatih dengan fasilitas yang bagus dan lengkap,” ujarnya. (*)
Presiden RI Joko Widodo menjawab pertanyaan soal adanya kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan Rabu (1/2). Pasalnya, dalam penanggalan jawa hari Rabu pekan depan merupakan Rabu Pon. (Antara)
batampos – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan soal adanya kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan Rabu (1/2). Pasalnya, dalam penanggalan jawa hari Rabu pekan depan merupakan Rabu Pon.
Sebagaimana diketahui, Rabu Pon seringkali dijadikan momentum oleh Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya. Lalu awak media pun bertanya, apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon itu?
“Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja,” jawab Jokowi usai menghadiri acara “Kick-Off” Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu, (29/1).
Isu reshuffle kabinet mencuat beberapa pekan belakangan, terlebih setelah muncul isu kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan Partai NasDem.
Sebelumnya, Jokowi memanggil dan bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan lalu. Wartawan lalu bertanya, apa isi pertemuan Jokowi dengan Paloh.
“Pertemuannya biasa-biasa saja,” jawab Jokowi.
Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Paloh membahas perombakan kabinet, Jokowi menjawab. “Mau tahu saja,” ujarnya. (*)
batampos – Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berkomitmen terus meningkatkan dan memperdalam inklusi dan literasi perbankan syariah sebagai upaya mengakselerasi kemajuan industri keuangan syariah, melalui konsolidasi dan digitalisasi sehingga berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ki-ka: Sekjen ASBISINDO, Herwin Bustaman; Ketua Umum ASBISINDO, Hery Gunardi; Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah Otoritas Jasa Keuanhan (OJK), Jasmi; Direktur pada Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nyimas Rohmah; Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Harry Alexander; dan Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif, Nursalam.
Ketua Umum Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi menyampaikan komitmen dan dukungannya dalam membangun percepatan kemajuan perbankan syariah sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Kami optimis industri perbankan syariah akan tumbuh double digit di tahun ini, mengingat potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi bila inklusi dan literasi makin ditingkatkan, maka industri perbankan syariah akan tumbuh positif,” ungkap Hery di sela-sela Seminar dan Muskernas Asbisindo yang bertema “Membangun Percepatan Kemajuan Perbankan Syariah Paska Pengesahan UU P2SK”, Sabtu (28/1/2023), di Batam.
Tercatat tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masing-masing baru mencapai 9,14 persen dan 12,12 persen. Angka ini masih sangat jauh dibanding tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 49,68 persen dan 85,10 persen. Aktivasi produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia sepanjang 2022 meningkat sejalan dengan peningkatan literasi yang dilakukan secara kontinu.
Hery menambahkan meski di tahun ini diprediksi memiliki banyak tantangan bagi sektor perbankan nasional, namun industri perbankan syariah terbukti resilien dan terus mengalami pertumbuhan positif serta solid di atas rata-rata industri perbankan nasional.
Posisi Agustus 2022, aset perbankan syariah mencapai Rp745 triliun, tumbuh 17,31% secara year on year (yoy), sedangkan industri perbankan nasional tumbuh 9,14%. Dari sisi pembiayaan, industri perbankan syariah mencatat pembiayaan mencapai Rp484 triliun, tumbuh 18,56% yoy, sedangkan industri perbankan nasional tumbuh 10,62%. Adapun dari sisi perolehan dana pihak ketiga (DPK), industri perbankan syariah mencapai Rp 592 triliun, tumbuh 18,08% yoy.
Namun demikian, perbankan syariah harus berjuang lebih keras lagi untuk menghadapi tantangan di tahun ini karena menghadapi tingginya kenaikan bagi hasil serta likuiditas yang ketat. Tantangan lainnya yaitu keharusan konsolidasi dan digitalisasi. “Berbagai tantangan tersebut harus dijawab dengan efisiensi bisnis proses, inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat serta transformasi digital. Semua ini harus dikemas menjadi one stop solution yang mengakselerasi bisnis perbankan syariah di Indonesia,” tambahnya.
Seperti yang diamanatkan dalam UU P2SK, pengaturan terhadap perbankan dan perbankan syariah bertujuan untuk mempercepat proses konsolidasi sehingga perbankan Indonesia semakin berdaya saing. Selain itu, UU P2SK juga memperkuat pengaturan terkait bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, memperkuat peran BPR/S dalam menggerakkan perekonomian daerah dan mendukung pengembangan UMKM, serta memperluas cakupan kegiatan usaha perbankan (syariah) untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Keadaan paska pandemi memberikan salah satu dampak positif, di antaranya perilaku masyarakat yang mulai shifting dan beralih ke digital untuk aktivitas ekonomi, dimana transaksi digital dari berbagai platform menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini mendorong e-channel bank-bank syariah untuk mampu bersaing dan kolaborasi dengan berbagai platform transaksi digital, guna menunjang sistem pembayaran yang makin cepat dan efisien.
Menurut Hery yang juga Dirut PT Bank Syariah Indonesia Tbk, digitalisasi menuntut sektor perbankan syariah untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan aplikasi e-channel yang bisa menjadi sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritual. Selain melayani transaksi finansial, di antaranya dapat melayani layanan Islami seperti jadwal solat, penunjuk arah kiblat dan ayat quran. Sementara sebagai sahabat sosial, harus dapat melayani pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf nasabah dan layanan yang sifatnya untuk kemanfaatan bagi ummat.
Transaksi keuangan melalui elektronik channel saat ini rata-rata di atas 95%, dan hanya sekitar 5% melalui kanal konvensional. Penelitian Bank Indonesia selama masa pandemi menunjukkan kenaikan 21 juta transaksi e-channel di seluruh Indonesia, dimana 72% user baru berasal dari kota – kota sub urban.
“Perubahan perilaku konsumen ini menjadi pekerjaan besar Bank Syariah Indonesia untuk membangun sistem hybrid layanan syariah sehingga nasabah dapat mengakses BSI di manapun dan kapanpun. Untuk itu, diperlukan super apps dengan engine yang tepat sehingga mampu menjangkau nasabah di seluruh Indonesia dan di mancanegara ke depannya”, ujar Hery.
Untuk meraih kinerja bisnis yang tumbuh, seimbang dan berkelanjutan, Bank Syariah Indonesia khususnya, pada tahun ini akan terus mendorong penetrasi dan inklusi pertumbuhan bisnis melalui optimalisasi BSI Mobile, bisnis model yang mampu menjangkau seluruh segmen dan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas serta berkelanjutan. (*)
Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji.
batampos – Masyarakat dan pengurus Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji mengeluhkan kelompok remaja bermotor yang melakukan aktraksi balap liar dan trek-trekan di jalan raya depan masjid itu. Kelompok remaja ini juga datang membawa pasangan wanita sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.
Keluhan ini disampaikan masyarakat dan kelompok Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Batuaji kepada Polsek saat dialog Kamtibmas, akhir pekan lalu. Remaja yang menggunakan pakaian minim juga berkeliaran sampai ke lingkungan masjid. Ini tentunya tidak baik karena lingkungan tempat ibadah yang selalu ramai dengan pengunjung termasuk wisatawan dari luar negeri. Harapan mereka agar ini diawasi pihak kepolisian demi keamanan dan kenyamanan bersama.
“Lagian sangat berbahaya bagi pengandara lain karena anak-anak itu juga trek-trekan,” ujar Usman, warga Perumahan TPI yang lokasinya tak jauh dari Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.
Kelompok remaja bermotor ini kemungkinan sama dengan kelompok remaja yang melakukan aksi balap liar yang memakan korban nyawa di Kelurahan Seilekop, Kecamatan Sagulung beberapa waktu lalu. Di sana diawasi sehingga pindah ke lokasi depan masjid yang jalannya sudah cukup lebar.
Kapolsek Batuaji Kompol Restia Octane Guchy mengaku akan memproritaskan penanganan dan penindakan terhadap kelompok remaja tersebut. Anggota patroli setiap waktu akan patroli ke sana. “Itu sudah jadi prioritas kami. Sudah banyak memang laporan kenakalan remaja ini. Termasuk di ruko kosong belakang Mitra Mall yang dilaporkan sebagai tempat ngelem anak remaja. Ini akan kami tertibkan secara serius,” ujar Guchy.
Kepada masyarakat yang memiliki anak usia remaja Guchy minta dengan tegas untuk serius mengawasi anaknya di luar jam sekolah karena akan ada penindakan yang tegas kedepannya. (*)
batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan program reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan. Program itu sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal, salah satunya terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas di Jakarta, Minggu (29/1).
Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71% persen.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.
Sehingga Presiden Jokowi, sambung dia, memberi instruksi agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras. “Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.
Anas menjelaskan, reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya.
Dia menegaskan, berulang kali arahan Presiden Jokowi menyatakan, semua program terkait kemiskinan harus selaras, dari pusat sampai daerah. Anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia, yang bila ditotal berkisar Rp500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
“Kementerian PANRB, sesuai dengan tugasnya, memperkuat tata kelola birokrasi dengan berbagai ekosistemnya. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kab/kota,” ujarnya.
Anas menambahkan, Kementerian PANRB juga telah menyampaikan contoh logical framework-nya RB tematik kemiskinan. “Termasuk Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang, atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” ujarnya.
Anas menyebut memang ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal. “Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tuturnya.
Soal perjalanan dinas, lanjut Anas, berdasarkan data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun. Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Misalnya untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN RB hampir semuanya sudah daring. Kementerian PANRB telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal secara tematik setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.
“Semuanya kita kemas online untuk memudahkan seluruh daerah, tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” ujarnya.
Dia menambahkan, mulai 2023, pada indeks Reformasi Birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/SAKIP yang dinilai Kementerian PANRB, penilaiannya tidak hanya di ujung tahun. Tapi Kementerian PANRB jemput bola sejak awal.
Anas mencontohkan soal stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemda, tapi tidak dievaluasi di akhir 2023.
“Mulai Januari 2023 sudah kita asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian. Sehingga logical frameworknya tertata, jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizinya setiap hari,” bebery mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini. (*)
Polsek Batuaji mendatangi gelper yang diduga menjalankan praktik judi,
batampos – Polsek Batuaji melakukan pengecekan gelanggang permainan elektronik (gelper) yang berlokasi di lantai dua Mitra Mall, Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, Sabtu (28/1). Meskipun tutup saat didatangi namun Polsek tetap melakukan penyelidikan karena ada laporan dari masyarakat adanya dugaan praktek perjudian di lokasi gelper tersebut.
Kapolsek Batuaji Kompol Restia Octane Guchy menuturkan gelper dengan nama E Zone ini dilaporkan banyak warga terkait praktek perjudian, sehingga pihaknya melakukan pencegahan.
“Kita datang sudah tutup. Rolling door terkunci. Tapi tetap dalami ini karena sudah banyak laporan masyarakat terkait praktek perjudian berkedok arena ketangkasan ini,” kata Guchy.
Pihak pengelolah mall dan pedagang yang ada di sekitar lokasi mall diminta untuk membantu memantau aktivitas di lokasi gelper tersebut. Jika memang beroperasi dan ada praktek perjudian diminta segera lapor ke Polsek Batuaji.
“Ini atensi Kapolri jadi praktek perjudian akan ditindak tegas,” ujar Guchy.
Tindakan aparat kepolisian Batuaji ini didukung masyarakat setempat. Masyarakat sudah cukup lama resah dengan keberadaan gelper yang umumnya hanya kedok sebagai gelanggang permainan ketangkasan elektronik.
Pasalnya permainan ini melakukan praktek perjudian yang berakibat buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Rumah tangga hancur karena uang habis untuk berjudi, bahkan anak sekolah juga terpengaruh.
“Ada banyak lokasi gelper di Batam ini. Sebaiknya ditertibkan semua karena memang judi yang dilakukan di dalamnya,” kata Hendrik, warga Batuaji. (*)
Ilustrasi. KSOP Khusus Batam menyebutkan tidak ada tidak ada kapal putar balik ataupun menunda keberangkatan akibat kondisi cuaca. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kepala Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam Revolindo melalui Kepala Sesi Keselamatan Pelayaran KSOP Khusus Batam Yuzirwan Nasution menyebutkan, sejauh ini tidak ada kapal putar balik ataupun menunda keberangkatan akibat kondisi cuaca. Kapal tetap berangkat sesuai jadwal yang ditentukan.
“Kalau di Batam sejauh ini ngak ada (penundaan kapal akibat cuaca). Informasi kapal putar balek itu dari Tanjung Balai Karimun, ” ujarnya, Minggu (28/1/2023).
Meskipun demikian, pihaknya tetap menghimbau kepada semua operator kapal dan nakhoda kapal serta agen pelayaran yang mengoperasikan kapal agar senantiasa memperhatikan berita cuaca dari BMKG.
Menunda keberangkatan kapal bila mana keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar pada kondisi cuaca buruk dan jarak pandang yang terbatas.
“Sudah kita keluarkan edaran mengenai cuaca buruk ini, ” tambah Yuzirwan.
Selanjutnya dalam surat edaran ini diminta agar semua kapal yang melakukan pelayaran di area cuaca buruk menggunakan semua sarana bantu navigasi dan komunikasi yang ada di atas kapal secara optimal guna keselamatan pelayaran.
Nakhoda kapal agar berlayar dengan kecepatan aman serta tetap berkomunikasi dengan ksop dan stasiun radio pantai terdekat atau dengan instansi terkait lainnya
“Nakhoda serta operator kapal penumpang agar dalam mengoperasikan kapalnya tidak di izinkan untuk mengangkut penumpang dan barang melebihi kapasitas yang diizinkan, ” tuturnya.
Selain itu nakhoda kapal dan operator kapal mengoperasikan kapalnya di area cuaca buruk agar senantiasa memperhatikan perubahan cuaca sekitarnya juga melaporkannya ke ksop dan stasiun radio pantai terdekat atau instansi terkait lainnya.
Nakhoda kapal yang sedang melakukan pelayaran dan mengalami cuaca buruk yang bisa membahayakan kapal, jiwa beserta muatan lain agar segera mencari shelter atau tempat berlindung yang aman serta tetap berkomunikasi memberitahukan posisi dan keadaan kapal setiap saat kepada KSOP atau stasiun radio pantai terdekat dan instansi terkait.
“KSOP Khusus Batam juga menginstruksikan kepada semua petugas syahbandar agar menunda keberangkatan kapal apabila cuaca buruk guna keselamatan pelayaran sampai kondisi cuaca di sepanjang perairan yang akan dilayari benar benar aman untuk berlayar, ” imbuhnya.
Yuzirwan menambahkan, KSOP khusus Batam juga tetap memantau berita cuaca yang dikeluarkan oleh BmKG serta tetap berKordinasi dengan dengan pihak operator kapal juga agen pelayaran serta instansi terkait lainnya dipelabuhan terkait cuaca buruk.
“Kepada seluruh petugas kita minta melakukan pemantauan ulang (up to date) kondisi cuaca setiap hari melalui website www.bmkg.go.id,” pungkasnya.(*)
Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait dan anggota Komisi IX DPR RI Arizeti Bilbina menunjukkan surat KPAI yang ditujukan kepada Presiden Jokowi (Istimewa)
batampos – Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPAI) Arist Merdeka Sirait kembali berkirim surat kepada Presiden Jokowi tentang bahaya Bisphenol A (BPA) dalam kemasan makanan dan minuman olahan.
Arist menjelaskan alasan kembali mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi, lantaran hingga kini belum ada tanggapan sama sekali. Padahal, isi surat tersebut sangat penting, menyangkut kesehatan anak, bayi, balita dan janin pada ibu hamil.
“Kita sudah dua kali mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo tapi hingga kini belum ada tanggapan. Diduga surat itu masih tertahan di Setneg (Sekretariat Negara),” tandas Arist Merdeka Sirait dalam pemaparan di depan para wartawan dan ibu – ibu, dalam diskusi, peringatan Hari Gizi dan Pangan di Aula Komnas PA, Jalan TB Simatupang No 33 Pasar Rebo Jakarta Timur.
Adapun inti isi surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Jokowi tersebut adalah agar Presiden menyetujui Revisi Kedua PerkaBPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan supaya segera disahkan oleh BPOM.
“Manfaat disahkan Revisi Kedua PerkaBPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan adalah melindungi kesehatan usia rentan yaitu bayi, balita dan janin pada ibu hamil yang belum memiliki sistem imunitas, ” tutur Arist Merdeka Sirait mencuplik surat terbuka untuk Presiden.
Dalam diskusi tersebut, Arist juga memaparkan perjuangan Komnas PA dalam menangani kasus yang menimpa anak-anak Indonesia. Hanya saja dalam memperjuangkan melindungi anak-anak dari paparan BPA masih berlanjut. Karena harus bekerja sama dengan pihak lain utamanya dengan BPOM sebagai regulator peredaran obat dan makanan.
Masih menurutnya, Revisi PerkaBPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan tersebut, mengatur agar kemasan atau wadah makanan dan minuman yang mengandung Bisphenol A diberi label peringatan konsumen. Pemberian label pada kemasan itu merupakan suatu bentuk fundamental untuk menyelamatkan hak kesehatan anak.
“Ketika diabaikan, itu salah satu bentuk kekerasan sama dengan kekerasan yang saat ini masih menjadi isu nasional, di mana Indonesia masih dalam darurat kekerasan anak, ” tandas Sirait.
Sementara itu, Direktur PAUD Institute Lia Latifa menjelaskan tiap tahun jumlah anak – anak yang berkebutuhan khusus makin banyak. “Makin banyak anak yang berkebutuhan khusus. Banyak juga anak – anak yang kesulitan belajar. Sulit untuk fokus. Tetapi terhadap anak – anak juga usianya meningkat. Dulu anak-anak usia 3 tahun atau 4 tahun yang perlu terapi khusus. Sekarang usia mereka yang memerlukan terapi meningkat. Ada yang usia sembilan tahun, bahkan lebih,” papar Lia.
Lia menjelaskan, bahwa anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus terjadi karena banyak faktor. Selain faktor genetika juga ada faktor eksternal salah satunya bisa jadi senyawa berbahaya semacam BPA.
Senada dengan Lia Latifa, Dr Catherine Tjahjadi dari PDUI dan IDI memaparkan bagaimana senyawa Bisphenol A atau BPA dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Menurutnya, jika kemasan yang mengandung BPA terkena goresan atau panas maka akan terjadi migrasi dari kemasan ke dalam makanan atau minuman. “Kemudian makanan atau minuman itu dikonsumsi oleh kita. Dalam jangka waktu panjang, bagi bayi, balita dan janin yang belum mempunyai sistem imunitas maka akan lebih mudah terkena dampaknya,” ungkap Dr Catherine.
Kemudian, Arzeti Bilbina, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB mengatakan bahwa masalah gizi buruk tersebar sedikitnya di 12.183 desa. Yang hidup di kota memang rata-rata sudah terbebas dari gizi buruk. Ada juga yang masih kekurangan gizi. Tapi ditambah lagi paparan zat Bisphenol A yang berasal dari kemasan makanan. “Di kota besar selain ada yang menderita gizi buruk ditambah lagi paparan Bisphenol A dari kemasan polikarbonat,” ungkapnya. (*)
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
batampos – Kepala Badan Reserse Kriminal Umum (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan, pihaknya siap membuka penyidikan baru untuk menjerat lagi bos koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan Indosurya June Indria. Sebab, keduanya telah divonis lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Vonis lepas itu diberikan karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai tidak ada unsur pidana dalam kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry dan June Indria. “Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menkopolhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah,” kata Agus kepada wartawan, Minggu (28/1).
Agus menuturkan, pihaknya sudah meminta kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberikan efek jera dalam kasus Indosurya.
“Saya sudah minta kepada Pak Jampidum di depan rapat sepanjang Kejaksaan komit untuk satu tujuan memberi efek jera kepada yang lain, kami akan sidik parsial, biar habis waktu dan duitnya di penjara,” tegas Agus.
Jenderal polisi bintang tiga itu juga memastikan, pihaknya akan terus memburu salah satu tersangka kasus KSP Indosurya Suwito Ayub yang saat ini kabur keluar negeri. “Teknis silakan ke Dirtipideksus ya, saya sudah arahkan bila perlu sampai ke situ (untuk menangkap),” papar Agus.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, korban dari kasus penipuan Indosurya merasa dirugikan. Karena itu, Mahfud mendorong adanya penyidikan baru untuk mengusut kasus Indosurya. “Kami juga akan membuka kasus baru dari perkara ini, karena tempus delicti dan locus delici, korbannya masih banyak,” ucap Mahfud, Jumat (27/1).
Mahfud menilai, KSP Indosurya melanggar Undang-undang (UU) perbankan pasal 46. Sebab, mereka menghimpun dana dari masyarakat, padahal bukan bank yang berizin. “Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23 ribu orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi. Menyimpan uang disitu kan harusnya tidak boleh,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga menilai, kasus tersebut bisa juga masuk ke dalam pencucian uang. Namun, tetap saja Henry diputus lepas oleh pengadilan. “Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Kejagung akan layangkan kasasi,” serunya. (*)
