batampos – Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Iptu Sudirman mengatakan, pada momentum libur Hari Raya Natal 2022 pihaknya menerjunkan 118 personel di area TMII pada Minggu (25/12).

“Sekitar 118 personel yang sudah disebar ke titik-titik yang ada di area TMII,” kata Sudirman di TMII, Jakarta Timur, Senin (26/12) dikutip dari Antara.

Sudirman menyebut ratusan personel yang disiagakan tersebut disebar di sekitar lima titik di area yang ada di TMII.

“Untuk melayani masyarakat yang berkunjung, khususnya dalam rangka perayaan Natal dan tahun baru karena banyaknya lonjakan masyarakat yang datang ke tempat rekreasi,” ujarnya.

Ia mengatakan pos pengamanan di TMII yang terletak di Pintu 3 digelar sejak tanggal 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang sebagai implementasi dari Operasi Lilin Jaya 2022.

Ia memprediksi lonjakan pengunjung TMII diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 30 dan 31 Desember. Hal itu, lanjut dia, lantaran akan dihelat sejumlah acara dalam rangka memperingati malam tahun baru di TMII.

Untuk itu, ujarnya lagi, pihaknya akan memberlakukan pengamanan khusus saat momen Tahun Baru 2023, terutama untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas yang disebabkan kendaraan pengunjung masuk TMII.

“Khusus menjelang tanggal 1 (Januari 2023) nanti ada rencana panggung beberapa titik di area TMII,” katanya.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga enam meter.

”Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada,” kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo seperti dilansir dari Antara, Senin (26/12).

Dia menjelaskan, gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 26-27 Desember. Salah satu faktor pemicu gelombang tinggi, yakni pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat-utara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Flores.

Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simeulue-Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh-Kepulauan Nias, perairan selatan Banten-Jawa Barat. Selain itu, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan timur Kepulauan Bintan-Kepulauan Lingga, Laut Natuna, perairan utara Pulau Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Tengah-Jawa Timur.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Selat Sumba, perairan Pulau Sawu-Rote, Laut Sawu, perairan selatan Flores, Laut Sulawesi bagian barat, perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian utara, perairan selatan Pulau Buru-Seram, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Sermata-Kepulauan Tanimbar, perairan utara Papua Barat-Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi antara 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai-Lampung, perairan Enggano-barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, perairan selatan Jawa Tengah-Pulau Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah-NTB.

Gelombang tinggi antara 2,5-4 meter juga berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kepulauan Sabalana-Kepulauan Selayar, perairan selatan Baubau-Kepulauan Wakatobi, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Halmahera, dan Laut Halmahera.

”Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara,” papar Eko Prasetyo.

Untuk itu, dia mengimbau agar sektor pelayaran memperhatikan risiko keselamatan perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter). Selain itu, kapal feri (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter), kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter).         (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang rumahnya dibobol maling di Jogjakarta saat ini tengah melakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta. Saat ini, KPK tengah mengadili Vice President (VC) Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA) Oon Nusihono di Pengadilan Tipikor pada PN Jogjakarta.

Jaksa berinisial FAN itu merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penuntutan, dari perkara yang sedang bersidang di PN Jogjakarta.

“Iya, yang bersangkutan sebagai Kasatgas Penuntutan yang sedang menyidangkan beberapa perkara KPK. Salah satunya di PN Tipikor Jogjakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (26/12).

Ali menyampaikan, aparat kepolisiam sampai saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Kepolisian sedang mengumpulkan keterangan dari kasus pencurian tersebut.

“Informasi yang kami peroleh, saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait kejadian dimaksud,” ungkap Ali.

Peristiwa pencurian yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di wilayah Wirobraja, Jogjakarta pada Sabtu (24/12) itu turut menghilangkan laptop dan sejumlah berkas. Karena itu, Ali mengharapkan kepolisian bisa menangkap pelakunya.

“Harapannya tentu dapat segera di ketahui dan ditemukan pelakunya,” tegas Ali.

Perkara yang menjerat Vice President (VC) Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA) Oon Nusihono saat ini tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jogjakarta. Oon diduga memberikan suap kepada mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

KPK menduga, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) lalu, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.

KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.

Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.

“(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan, sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,” kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin (26/12) dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.

“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah,” kata Jokowi.

Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.

“Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar,” jelasnya.

Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain. (*)

Reporter : JP GROUP