batampos – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Dalam aturan itu mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan maksimal 9 kali upah.

Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” bunyi Pasal 156 ayat (1), dikutip JawaPos.com, Senin (2/1).

Adapun rincian ketentuan besaran uang pesangon itu, sebagai berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

Tak hanya uang pesangon, karyawan yang mengalami PHK juga diatur untuk mendapatkan uang penghargaan dan uang penggantian hak lainnya. Uang penghargaan masa kerja diperoleh maksimal 10 kali upah.

Lebih lengkap, berikut ini uang penghargaan yang diterima karyawan PHK sesuai dengan Perppu 5/2022:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,6 (enam) bulan Upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Sementara untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan yang mengalami PHK, meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/ Buruh diterima bekerja serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (21), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” tutup pasal 156. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Anggota Baleg DPR Guspardi Gaus menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker). Dia menegaskan bahwa anggota dwan masih memiliki pilihan untuk menolak Perppu tersebut.

Guspardi Gaus menuturkan, kedudukan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi sudah setara dengan undang-undang. Sehingga, tidak ada lagi pengajuan dari Pemerintah untuk membahas revisi UU Ciptaker yang telah dianggap MK inkonstitusional bersyarat.

Anggota Fraksi PAN itu mengatakan, mengubah UU itu ada 2 cara. Yaitu, revisi dan menerbitkan perppu. Kalau direvisi tentu memakan waktu yang lama. Menerbitkan Perppu dapat dimungkinkan karena dianggap ada yang krusial, dianggap penting, atau ada kekosongan hukum. “Artinya mendesak,” ujar Guspardi kepada JawaPos.com, Senin (2/1).

Menurut Guspardi, Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 perlu dipandang sebagai niat baik Pemerintah. Hal itu untuk memberikan terobosan dalam menghadirkan kepastian hukum, sekaligus sebagai jawaban inkonstitusional bersyarat atas UU Cipta Kerja yang sebelumnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Alasan dari Pemerintah cukup logis dan wajar. Tahun 2023 diproyeksikan terjadi krisis yang melanda dunia. Jika dilakukan revisi UU Cipta Kerja, akan memakan waktu yang lama, mengingat atas limitasi waktu dua tahun yang diberikan MK,” terangnya.

Di sisi lain, masyarakat dan dunia usaha sangat membutuhkan kepastian hukum mengantisipasi situasi dan tantatangan perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.

“Tentu diperlukan langkah cepat dengan payung hukum yang kuat dalam mengambil kebijakan ekonomi agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan melahirkan kepercayaan dunia usaha dalam pemulihan perekonomian,” ujar politikus dari Sumbar II itu.

Anggota Komisi II DPR itu berharap dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja dapat dipahami masyakarat. Yaitu, alasan Pemerintah bahwa memang ada kegentingan yang memaksa. Pemerintah diharapkan juga memberi penjelasan secara transparan agar publik bisa memahami. Dengan demikian, tidak ada lagi suara sumbing yang tidak enak didengar terkait dengan UU Cipta Kerja.

Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi dengan sendirinya menggugurkan kewajiban dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu dua tahun. Selanjutnya, Perppu itu akan dimintakan persetujuan kepada DPR untuk dijadikan UU.

Sekalipun bisa memahami alasan Pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja, Guspadi sangat berharap DPR tidak serta merta memberikan persetujuan, kecuali atas dasar pertimbangan dan kajian yang sangat matang.

“DPR dapat menolak Perppu itu, jika dianggap tidak substantif dan jauh dari yang direkomendasikan MK terkait UU Cipta Kerja. Intinya kita perlu lebih teliti dan hati-hati,” ungkap eks Anggota Panja RUU Cipta Kerja itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja 20 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022). (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1). Seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jokowi optimistis aktivitas masyarakat, termasuk di pasar, akan semakin menggeliat.

“Tidak hanya Pasar Tanah Abang saja, tapi juga Pasar 16 Ilir di Palembang, Pasar Terong di Makassar, Pasar Beringharjo di Jogja, Pasar Turi di Surabaya, Pasar Johar di Semarang, Pasar Baru di Bandung, Pasar Gedebage di Bandung, semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para pedagang Pasar Tanah Abang yang juga telah mulai masuk ke ekosistem digital, dengan berjualan secara daring. Menurutnya, ini merupakan sebuah lompatan yang harus didukung.

“Artinya, mereka masuk ke marketplace, masuk ke pasar-pasar online, dan itu bagus, dua-duanya dijalankan. Saya kira ini sebuah lompatan, masuk ke digital system, digital market, dan kita harapkan semakin mempermudah bertemunya antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli,” ujarnya.

Kepala negara pun menyampaikan, harapan agar omzet para pedagang pasar dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Tadi saya bertanya ke beberapa pedagang, [pedagang] juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omzetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022,” papar Jokowi.

Setelah melewati serangkaian gejolak perekonomian di tahun 2022, Jokowi berharap perekonomian Indonesia di tahun 2023 dapat terus tumbuh positif.

“Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di 2022, kita harapkan nanti, ini tahun 2023 ini, tahun ujian, kalau bisa lewati, insyaAllah di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Polemik yang menimpa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo direspons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Masalah dana bantuan renovasi rumah kader PDIP yang berasal dari Baznas Jateng menjadi bahan evaluasi partai.

Hal itu disampaikan politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kemarin (1/1). Menurut dia, wajar isu tersebut menuai kritik. Namun, selama rasional, kritik bisa jadi bahan perbaikan bagi Ganjar. “Begitu ada masukan yang baik, yang bukan dibuat-buat atau mengada-ada, pasti akan dilakukan koreksi perbaikan,” ujar Hendrawan Supratikno kepada Jawa Pos.

Dia melanjutkan, Ganjar pasti akan mendengar kritik tersebut. Atas dasar itu, pihaknya menilai DPP PDIP belum perlu memberikan sanksi. “Percayalah, kader-kader PDIP punya mekanisme untuk perbaikan diri atau self-correcting mechanism,” imbuhnya.

Sikap tersebut karena PDIP termasuk partai yang konsisten memberikan pendidikan kepada kader. Sehingga memahami cara-cara menyelesaikan persoalan sebagai pejabat. “Sudah digembleng dalam kaderisasi dan paham soal nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan,” jelasnya.

Hendrawan menambahkan, kasus itu juga harus menjadi pengingat para kader untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. Satu kesalahan kecil akan dimanfaatkan oknum untuk kepentingan tertentu. “Menjelang tahun politik, kehati-hatian lebih sangat dibutuhkan,” terangnya.

Sebelumnya, Ganjar menyebut bantuan rehab rumah kader PDIP itu direncanakan menggunakan dana pribadinya. Namun, saat di lokasi, ternyata Baznas ikut hadir dan akan membantu Rp 20 juta.

Menurut dia, karena banyak warga yang tidak setuju, maka dia meminta bantuan dari Baznas tak perlu diberikan. Ganjar menegaskan, hingga kini, bantuan dari Baznas juga belum cair. ’’Dana Baznas bisa dialihkan untuk membantu warga lain,’’ tuturnya pada Sabtu (31/12).

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, kader partai banteng yang menerima bantuan renov rumah itu juga merupakan masyarakat Jateng. Seluruh kader dan pengurus PDIP di Jateng memiliki status yang sama dengan masyarakat lain. ’’Mereka bagian dari anggota masyarakat Jateng yang dipimpin Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah,’’ paparnya. (*)

Reporter: JP Group