Petani mengajarkan cara menanam sorgum ke pelajar SDIT Bahtera Insani yang berkunjung ke kebun sorgum milik Kelompok Tani Milenial Kreatif di Kampung Sungai Jeram, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Selasa (10/1/2023). F.Slamet Nofasusanto
batampos– Ratusan pelajar SDIT Bahtera Insani turun ke kebun sorgum di Kampung Sungai Jeram, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Selasa (10/1/2023).
Kunjungan diawali pengenalan sorgum dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan, Fadholi.
Kemudian, pengawas dari Kelompok Tani Milenial Kreatif, Tukiman mengenalkan olahan makanan dari bahan sorgum dan manfaat mengonsumsi sorgum untuk kesehatan.
Usai pengenalan sorgum, pelajar diajarkan menanam sorgum mulai dari membuat lubang hingga memasukkan benih ke dalam lubang. Tidak hanya itu, pelajar juga diajarkan memanen sorgum langsung dari kebunnya.
Kepala SDIT Bahtera Insani, Sri Wahyuni mengatakan, kunjungan ini diikuti sekira 160 orang pelajar dari kelas 4, 5 dan 6. Tujuannya untuk mengenalkan budidaya sorgum dan sorgum sebagai bahan pangan alternatif ke pelajar.
Menurutnya, kegiatan ini menyenangkan karena pelajar bisa menanam, panen hingga merasakan bubur sorgum.
Selain itu, masih menurutnya, kunjungan ini telah menambah ilmu dan wawasan pelajar tentang budidaya sorgum.
“Mereka menjadi tahu kalau bahan pangan tidak hanya beras, tapi ada juga sorgum,” kata dia.
Pelajar, Mufid mengaku senang bisa turun ke kebun sorgum karena bisa ikut menanam dan panen sorgum.
Pelajar lain, Elsa pun mengaku senang bisa turun ke kebun sorgum. “Asyik bisa ke kebun sorgum,” kata dia.
Sekretaris Kelompok Tani Milenial Kreatif, Suroso mengapresiasi pihak SDIT Bahtera Insani yang telah menjadikan kebun sorgum sebagai lokasi kunjungan edukatif pembelajaran luar sekolah bagi pelajar.
Dari kunjungan ini, dia berharap, pelajar yang menanam dan panen sorgum langsung di kebun dapat memiliki ketertarikan pada sektor pertanian yang ada di Bintan. (*)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 tahun PDI Perjuangan bertemakan Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir dan mengkritik pihak yang melakukan manuver politik jelang Pemilu 2024. Baik terkait penundaan pemilu maupun pencalonan presiden. Dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo cukup dua periode. Partai banteng pun bakal mengusung kader sendiri pada pilpres mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDIP di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta kemarin (10/1). Megawati mengatakan, menjelang pemilu, kondisi politik mulai heboh. “Kenapa ya sekarang itu heboh, tapi nggak jelas,” tuturnya.
Menurut dia, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah membuat aturannya, jadi partai tinggal melaksanakannya. Apa yang sudah disepakati bersama, kata Megawati, harus dilaksanakan. Dia heran dengan pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden hanya cukup dua periode seperti yang diatur dalam UUD 1945. Jadi, Presiden Jokowi cukup dua periode. “Kalau sudah dua kali, ya maaf, dua kali. Bukan Pak Jokowi tidak pintar. Ngapaian saya jadikan presiden kalau nggak pintar,” bebernya langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari ribuan kader PDIP.
Megawati lantas menyingung bahwa keberhasilan Jokowi menjadi presiden tidak lepas dari peran PDIP. Sejak awal, partai banteng mengawal Jokowi, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai presiden. “Pak Jokowi, kalau nggak ada PDI Perjuangan, duh kasihan,” ucapnya.
Tanpa dukungan PDIP dalam pemilu, maka Jokowi tidak akan menjadi presiden. Jadi, secara legal formal, Jokowi berhasil menjadi presiden melalui pemilu. Megawati menegaskan, partainya selalu mengikuti semua prosedur dan aturan pemilu.
Istri alm Taufiq Kiemas itu mengajak semua pihak untuk mentaati aturan pemilu yang telah ditetapkan. Pemilu langsung sudah dilakukan sejak 1955, kemudian dilanjutkan pada Orde Baru, dan tetap digelar pada masa reformasi. “Ini pemilu kelima sejak reformasi, kenapa hebohnya nggak jelas,” ucapnya.
Dia pun mencontohkan politik di Amerika yang sampai sekarang hanya ada dua partai politik. Sebenarnya, kata dia, ada keinginan untuk mendirikan partai lain, tapi hal itu tidak bisa dilakukan, karena tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi, PDIP siap mentaati konstitusi yang ada dan tetap mendukung aturan dua periode masa jabatan presiden.
Terkait siapa sosok yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024 mendatang, Megawati masih belum bersedia mengumumkannya pada perayaan HUT kemarin. Dia sadar bahwa banyak pihak yang menunggu pengumuman capres dari partai banteng.
Tapi, dia tidak akan tergiur untuk membuka nama capres yang akan diusung nanti.”Ya, nanti dahulu, memangnya situ tepuk tangan, terus saya tergiur umumkan. Nggak,” tegasnya. Megawati menyatakan bahwa Kongres PDIP di Bali memberikan hak prerogatif kepada dirinya untuk menentukan capres.
Menurutnya, dia akan menungu waktu yang tepat untuk menentukan calon pemimpin Indonesia masa depan. “Saya ketum terpilih di kongres sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh kongres, ketum terpilih mempunyai hak prerogatif menentukan siapa yang akan dicalonkan,” katanya.
Yang jelas, PDIP mempunyai banyak kader yang siap menjadi pemimpin nasional. Jadi, dalam menghadapi pemilu mendatang, Megawati memberikan sinyal untuk mengusung kader partai sendiri. Internal partai harus menyiapkan kadernya untuk maju sebagai calon pemimpin masa depan.
Namun, Megawati belum membuka siapa sosok kader sendiri yang akan diusung. “Emangnya nggak punya kader sendiri,?” tuturnya. Dia menegaskan bahwa menjadi kader PDIP tidaklah mudah. Banyak tahapan dan proses yang harus dilalui.
Walaupun tidak menyebutkan kader yang akan diusung, tapi sepanjang pidatonya, Megawati banyak berbicara tentang peran perempuan dan kesetaraan gender. Dia menegaskan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dia tidak setuju jika kaum laki-laki dikatakan lebih hebat dari perempuan. Dalam sejarah Indonesia, banyak tokoh dan pahlawan perempuan yang perannya sangat besar.
Menurut dia, perempuan bisa menjadi pemimpin, salah satunya menjadi menteri. Dia mencontohkan Retno Marsudi yang berhasil menjadi menteri luar negeri. “Mbak Retno iku, yo isok kok (Mbak Retno itu bisa kok),” tuturnya. Mendapat pujian, Retno pun tersipu-sipu. Megawati juga mencontohkan dirinya yang pernah menjadi anggota DPR RI, menjadi wakil presiden, menjadi presiden, dan ketua umum partai sampai sekarang.
Mendapat sindiran telak dari Megawati, Jokowi berusaha tenang saat menyampaikan sambutannya. Dia pun menyampaikan keinginannya terhadap presiden masa depan yang akan menggantikannya. “Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Maksud Jokowi, dia ingin presiden setelahnya berani melanjutkan program-program yang kontroversial namun memiliki manfaat untuk Indonesia. Dia mencontohkan program hilirisasi bahan mentah seperti nikel. “Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak kompeni VO,C kita masih mengirim bahan-bahan mentah keluar (ekspor). Sehingga kita tidak mendapat nilai tambah apa-apa,” ucapnya.
Dia merinci apa yang sudah dilakukan pemerintah. PT Freeport yang sudah 50 tahun dimiliki asing, dalam tiga tahun terakhir sahamnya sudah 51,2 persen dimiliki Indonesia. Sebelum mayoritas dimiliki dalam negeri, Indonesia hanya mendapatkan pajak, royalty, dan deviden yang minim. “Saya datang ke di freeport, 98 persen pekerjanya adalah warga negara Indonesia,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga menceritakan perebutan kembali Blok Rokan. Sudah 97 tahun Blok Rokan dikelola Chevron. “Sekarang ini sudah 100 persen diambil kita sendiri dan dikelola oleh pertamina,” ujarnya. Nasib yang sama juga dilakukan di Blok Mahakam.
Selain itu, Jokowi juga memiliki program menyetop ekspor nikel. Dengan adanya kebijakan ini, nilai nikel meroket. “Tiga tahun yang lalu dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya hanya Rp17 triliun. Setelah kita stop tiga tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp360 triliun,” ujarnya.
Namun, saat ini masalahnya adalah Indonesia digugat oleh Uni Eropa karena kebijakan ini. Jokowi mengaku tak gentar. Dia justru meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tetap menghadapi gugatan itu. “Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam ada di indonesia,” ujarnya.
Jokowi juga menyingung pencalonan presiden pada pemilu mendatang. Menurutnya, dirinya sangat senang karena Megawati menyampaikan bahwa capres yang akan diusung adalah kader PDIP sendiri. Dalam memutuskan nama capres, kata Jokowi, Megawati sangat berhati-hati, tenang, dan tidak grusa-grusu.
Walapun didesak dari berbagai arah, Megawati tidak goyah, meskipun namanya sudah berada di kantongnya. Tentu, dia dan kader PDIP akan sabar menunggu pengumuman capres yang akan disampaikan Megawati. “Tentu pada saatnya nanti, dengan perhitungan dan kalkulasi yang telah dibuat Ibu Megawati,” jelasnya.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengapresiasi pidato Megawati yang berani mengkritik Jokowi di depannya langsung. Menurut dia, sindiran dan kritikan terkait desakan penundaan pemilu, jelas ditujukan kepada Jokowi. Begitu juga kritikan soal manuver politik terkait pencapresan. Hal itu jelas diarahkan kepada Jokowi yang selama ini menginginkan Ganjar sebagai capres.
Padahal, tuturnya, Megawati belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi capres. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menyatakan, jika PDIP akan mengusung kader sendiri sebagai capres, maka hanya ada dua pilihan, Ganjar atau Puan Maharani yang merupakan putri Megawati.
Jika PDIP ingin menjaga dan meneruskan trah Soekarno, maka Megawati akan memilih Puan sebagai capres. Tapi, kalau Megawati mempertimbangkan koalisi partai, kemungkinan Ganjar yang akan dipilih. “Sekarang hanya Tuhan dan Megawati yang tahu,” pungkasnya lantas terkekeh.
Sementara itu, Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin mendapat sambutan meriah dari sejumlah kader banteng. Mereka meneriaki Ganjar sebagai presiden. Banyak dari mereka yang ingin foto bersama. Ganjar berusaha menghindar dari wartawan, tapi para pewarta masih terus mengejarnya.
Terkait pencapresan PDIP yang akan berasal dari kader sendiri, Ganjar mengatakan, apa yang disampaikan Megawati sudah sangat jelas. Jadi, para kader seperti dirinya hanya bisa menunggu keputusan yang akan diambil ketua umum. “Sabar, kita tunggu,” tuturnya.
PDIP, lanjut dia, sedang menyiapkan konsolidasi menyambut pemilu. Saat ini, seluruh kekuatan partai diminta turun ke masyarakat. Masing-masing kader bekerja sesuai bidang dan tugasnya. “Saya kira perintah itu yang paling jelas,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Masyarakat Kota Batam mengikuti kegiatan donor darah yang digelar Batam Pos, Jumat (22/7/2022). Foto: Messa Haris/Batam Pos
batampos – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam membutuh biaya Rp2,4 miliar per tahun untuk pengolahan darah yang telah didonorkan oleh pendonor.
PMI Kota Batam juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai kegiatan di PMI. Salah satu sosialisasi itu dilakukan pada saat penggalangan dana PMI pada bulan dana.
Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kota Batam Tahun 2022, Steven Japari, mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang menganggap PMI melakukan jual darah. Termasuk dirinya sendiri sebelum bergabung di PMI Batam.
“Semua darah yang diperoleh PMI itu gratis, tidak dipungut biaya untuk mendapatkannya. Tapi, memang ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai biaya pemrosesan darah atau yang disingkat BPD,” katanya.
Hal ini disebabkan karena darah tak bisa langsung disalurkan pendonor kepada penerima. Jadi kata dia, biaya yang selama ini dikeluarkan bukan untuk membayar darah.
“Stigma negatif atau pikiran yang timbul itu kita tidak bisa salahkan bahwa waktu saya donor darah saya kasih gratis tapi saat butuh darah saya bayar. Intinya Palang Merah Indonesia menjual darah saya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, yang perlu disosialisasi atau edukasi kepada masyarakat awam yakni pada saat donor, PMI membutuhkan wadah dan wadahnya itu adalah kantong darah.
“Kantong darah itu kita perlu beli dan tidak dapat gratis. Ada biayanya,” katanya.
Sehingga, dengan kebutuhan darah di Kota Batam sebanyak 24 ribu kantong per tahun dan dikalikan Rp100 ribu per kantong, maka PMI Kota Batam membutuhkan biaya sebesar Rp 2,4 miliar. Sehingga, biaya ini menjadi beban bagi PMI Kota Batam.
Pemerintah Kota Batam turut membantu untuk meringankan beban PMI Kota Batam. Dengan menggunakan Dana Bansos sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk PMI Kota Batam.
“Selebihnya Rp 1,4 miliar ini harus dicari PMI Kota Batam. Kalau kita tak cari, bisa bangkrut ini PMI ini. Jadi inilah yang kita sampaikan sosialisasi nya,” katanya.
Selanjutnya, PMI juga ada gerakan Rp 10 ribu per orang. Jika seluruh masyarakat Kota Batam tanpa memandang status, baik yang mampu dan tidak mampu, dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta, maka akan terkumpul Rp 13 miliar untuk membantu PMI Kota Batam.
Atau jika pun 10 persen dari penduduk Kota Batam membantu PMI dalam gerakan Rp 10 ribu per orang setiap tahun, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 1,3 miliar.
“Kalau 10 persennya dari 1,3 juta penduduk itu menyumbang gerakan Rp 10 ribu satu tahun sekali, maka harusnya kita bisa tertutupi satu tahun menyumbang Rp 10 ribu. Inilah yang perlu kita sampaikan, satu tahun Rp 10 ribu saja membantu PMI maka PMI pun bisa tetap eksis,” katanya.
Dana tersebut, tentunya belum termasuk kegiatan PMI lainnya. Seperti adanya bencana. Meskipun Kota Batam tidak ada bencana seperti gempa bumi dan sebagainya, namun hal ini tetap harus dilakukan untuk bencana banjir, kebakaran dan lain sebagainya.
“Ini yang kita lakukan suatu pemaparan kalau kita melakukan ke masyarakat. Ini harus jadi suatu pondasi. Mita ingin membuat suatu pondasi kenapa setiap tahun harus menyumbang ke PMI,” imbuhnya.(*)
Hakim Agung Gazalba Saleh memakai Rompi Orange meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Gazalba Saleh merupakan tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Upaya Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh ‘melawan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kandas. Itu menyusul gugatan praperadilan yang diajukan Gazalba ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditolak hakim tunggal Hariyadi, kemarin (10/1).
Dengan begitu, status Gazalba sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA tetap berlaku.
Dalam putusannya, Hariyadi menyebut pertimbangan menolak gugatan praperadilan Gazalba adalah penetapan tersangka Gazalba oleh KPK adalah sah. Dalam putusannya, Hariyadi menjadikan eksepsi KPK sebagai pertimbangan untuk menolak praperadilan Gazalba. ”Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon (KPK) tersebut,” kata Hariyadi dalam putusannya.
Sebelumnya, KPK menghadirkan ahli untuk menjelaskan lingkup kewenangan praperadilan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Diantaranya memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, pihaknya mengapresiasi putusan hakim tunggal PN Jaksel yang menolak praperadilan Gazalba. Ali menyebut putusan itu sudah bijak. Apalagi, sedari awal, KPK sudah meyakini bahwa praperadilan Gazalba bakal ditolak. ”Kami yakin seluruh proses penanganan perkara ini telah sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Pasca putusan tersebut, KPK melanjutkan pengumpulan alat bukti untuk menguatkan konstruksi perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA. Ali menyebut pihaknya saat ini tak hanya melengkapi alat bukti, tapi juga mengembangkan informasi yang dimiliki yang berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. (*)
Ilustrasi. Warga membeli ikan di Pasar Botania, Batamcenter. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos
batampos – Pelabuhan perikanan di Provinsi Kepri dinilai tidak memadai. Hal ini pun kerap dikeluhkan para nelayan terkait kondisi dan fasilitas di pelabuhan perikanan.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) program penangkapan ikan terukur di Gedung Graha Keri, Selasa (10/1/2023).
Perihal keluhan itu, Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kepri, Laode M Faisal, menyebut jika sebenarnya itu menyangkut kebijakan pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penerapan penangkapan ikan pasca produksi.
“Sebenarnya tujuannya itu sangat bagus agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah bisa tersentralisasi, memudahkan pengawasan, memudahkan pemungutan pendapatan pasca produksi, juga memudahkan dalam hal memfasilitasi PPI (Pusat Informasi Pelabuhan) dan lain sebagainya,” ujarnya, Selasa (10/1/2023).
Hanya saja, pelabuhan di Kepri sangat terbatas. Pemerintah daerah cuma ada satu pelabuhan di Anambas.
Kemudian ada satu pelabuhan milik pemerintah pusat di Natuna dan dua pelabuhan swasta di Batam, tepatnya di Jembatan 2 Barelang dan Telagapunggur.
Nelayan juga mengeluh fasilitas bongkar hasil tangkapan yang belum memadai. Menurut Faisal, sebenarnya pemerintah pusat tidak mewajibkan bongkar di salah satu pelabuhan. Nelayan kata dia, dipersilahkan untuk memilih.
“Yang jadi kendala di mainland kita. Ada biaya tambahan dan lain-lain sehingga para nelayan keberatan untuk bongkar di tempat lain,” katanya.
Untuk di Karimun, juga tak punya sarana dan prasarana yang memadai. Ia menjelaskan, yang ditunjuk sebagai tempat bongkar yakni Pelabuhan Moro, pun fasilitasnya belum baik.
Maka dari itu, nelayan mengharapkan agar dibolehkan untuk bongkar di tangkahannya masing-masing dengan tetap merujuk ke Pelabuhan Moro.
“Mungkin ada check point di Pelabuhan Moro, dicek hasil tangkapannya berapa, administrasi surat kedatangan kapal dan lain sebagainya di Pelabuhan Moro. Karena di sana tak lengkap, mereka berharap bongkar ikan tetap di tangkahannya masing-masing,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini Hanafi, pada Jumat (6/1) lalu.
Ansar yang kala itu didampingi Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Bupati Bintan, Roby Kurniawan meminta kepada Menteri KPP agar segera menetapkan usulan 6 Pelabuhan Perikanan di Kepri, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Adapun enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri, yang kemudian di usulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Sementara itu, salah seorang pengusaha asal Karimun, Achuan mengatakan, pihaknya meminta agar penujukan wilayah kerja itu segera dilakukan.
Jika harus dipaksakan ke Moro, maka para pengusaha dan nelayan di sana akan kesulitan karena jarak tempuh yang mencapai satu jam lebih.
“Kami minta Tanjung balai Karimun juga dijadikan pelabuhan. Dari dulu sampai sekarang, aktivitasnya sangat sarat. Kami juga sudah lihat fasilitas di Moro belum memadai,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Plt. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Tenny Permana. Menurutnya, HNSI Kepri akan terus memantau perkembangan di setiap kabupaten/kota.
Sejauh ini, yang menjadi kekhawatiran utama para nelayan adalah perihal keselamatan dan keamanan saat pelabuhan itu beroperasi.
“Kapal dan alat lainnya akan meminta agar fasilitas yang ada cukup merata. Meski tetap ada plus minusnya,” ujarnya.(*)
Proyek peningkatan sarana prasarana atau panggung rakyat rumah dinas bupati karimun 2022 mencapai Rp2.803.287.121,42. menggunakan APBD Karimun 2022. f,TRI HARYONO
batampos – Bupati Karimun Aunur Rafiq mewarning kepada kontraktor yang melaksanakan tiga proyek besar yang belum selesai dikerjakan hingga minggu ketiga bulan Januari harus sudah selesai. Tiga proyek tersebut yaitu panggung rakyat rumah dinas Bupati, pasar malam dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak tepat waktu pengerjaannya oleh kontraktor.
” Tiga proyek tahun 2022 diperpanjang waktu atau addendum akibat keterlambatan pekerjaan. Dan, mereka (kontraktor) akan kena denda maksimal 5 persen,” terang Aunur Rafiq, saat meninjau kesiapan penginapan pelabuhan Sri Tanjung Gelam, Senin (9/1).
Ditanya, keterlambatan pekerjaan tiga proyek tersebut sudah ada aturan mainnya. Sehingga, dilihat batas waktu yang telah ditetapkan apakah kontraktor tersebut selesai penambahan waktu pada bulan ini.
” Kontraktor bisa saja satu orang, tapi perusahaannya beda-beda dan prosesnya lelang atau tender di pengadaan, barang dan jasa. Saya, tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Dilihat proses lelang atau tender siapa pemenang perusahaannya,” ujarnya.
Adapun proyek belanja peningkatan sarana dan prasarana Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tahap 2 dikerjakan CV Anugrah Kencana dengan pagu anggaran Rp979.559.913,50. Kemudian, belanja pembangunan dan peningkatan sarana prasarana rumah dinas bupati karimun atau panggung rakyat rumah dinas Bupati yang dikerjakan CV Anugrah Kencana Rp2.803.287.121,42. Dan, proyek peningkatan drainase pasar malam – pelabuhan KPK kecamatan karimun pagu anggaran Rp950 juta.
Sementara itu pantauan dilapangan tiga proyek tersebut, untuk sarana prasarana rumah dinas masih terlihat banyak pekerja yang masih bekerja. Mulai dari pemasangan ornamen panggung rakyat maupun mushola yang belum selesai. Kemudian, proyek peningkatan drainase pasar malam-pelabuhan KPK kecamatan karimun yang hingga sekarang draninase samping kanan dan kiri pelabuhan KPK belum selesai dikerjakan dan terkesan asal jadi.
Kemudian, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tahap 2 yang berada di jalan A Yani Kolong pada tahun pertama menghabiskan anggaran APBD tahun 2021 mencapai Rp2.210.186.257 oleh CV Jeris Putra Riau juga tidak selesai tepat waktu.
” Pembangunan JPO dua kali, dua-duanya terlambat pekerjaanya. Sudahlah, biayanya cukup fantastis tapi pekerjaan terlambat terus,” kata Sajirun warga Karimun.(*)
Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jakarta, pada Selasa (10/1) malam. Lukas akan menjalani perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sebelum menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.
Perawatan terhadap Lukas dilakukan setelah tim dokter RSPAD Gatot Soebroto melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan. “Pemeriksaan tanda vital dan fisik, serta pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan USG jantung, tim dokter RSPAD memutuskan, menyimpulkan bahwa terhadap tersangka Lukas Enembe diperlukan perawatan sementara di RSPAD,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di RSPAD Gatot Soebroto, Selasa (10/1) malam.
Oleh karena itu, Firli belum bisa memastikan hingga kapan Lukas Enembe akan menjalani perawatan di RSPAD, untuk kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan oleh KPK.
“Untuk itu saya enggak bisa jawab, sampai kapan pemeriksaan atau perawatannya tapi yang pasti begitu perawatannya sudah memungkinkan selesai pasti kita akan lakukan pemeriksaan di KPK,” tegas Firli.
Meski demikian, Firli memastikan penegakkan hukum terhadap Lukas akan tetap berjalan. “Pada prinsipnya, penegakan hukum korupsi tetap berjalan terhadap Lukas Enembe,” ucap Firli.
Senada juga disampaikan, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan, Lukas terlebih dahulu menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto setibanya di Jakarta, pada Selasa (10/1) malam. Tentunya, perawatan medis terhadap Lukas dengan pendampingan oleh tim penyidik dan dokter KPK.
“Meliputi pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari Dokter menyimpulkan bahwa tersangka Lukas Enembe diperlukan perawatan sementara di RSPAD,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (11/1).
“Mengenai waktunya, tentu tim medis yang bisa tentukan namun prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami segera akan lakukan pemeriksaan,” sambungnya.
Ali menegaskan, penyelesaian penyidikan perkara ini masih terus dilakukan, dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Termasuk menjunjung asas praduga tidak bersalah, penghormatan HAM dan pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. “Perkembangan selanjutnya akan disampaikan,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka, bersama dengan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka. Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor. (*)
Ilustrasi. Pencari kerja di Batam sedang mengurus kartu pencari kerja atau AK-1 di Disnaker Batam. Foto: Dalil Harahap
batampos – Hingga saat ini Kota Batam masih menjadi magnet bagi para Pencari Kerja (pencaker). Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya permohonan pembuatan kartu pencaker atau AK-1.
Pantauan Batam Pos, Selasa (10/1/2023) puluhan pencaker mendatangi kantor Dinasker Batam di Sekupang untuk mengurus AK1. Sebagian besar mereka adalah yang tidak punya KTP Batam atau berasal dari luar daerah.
“Ya, mau urus kartu kuning karena yang lama sudah habis masa berlakunya,” ujar Anton di kantor Disnaker Batam.
Ia mengaku sudah dua tahun di Batam namun belum memiliki KTP Batam. Sementara untuk syaratnya sendiri, KTP luar Batam mengurus di Disnaker, sementara bagi mereka yang sudah punya KTP Batam cukup di kantor kecamatan.
“Dipanggil, terus kasih syaratnya langsung selesai, ” tambah wanita 19 tahun itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, seperti tahun-tahun lalu jumlah pencaker yang akan mengurus kartu pencari kerja atau AK-1 di Kota Batam sedikit mengalami peningkatan pada awal-awal tahun.
“Sama seperti tahun lalu, awal tahun memang ada sedikit peningkatan, ” ujarnya.
Kondisi Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dimana terlihat salah seorang pria mencoba berlari mengamankan diri di tengah aksi kontak tembak yang terjadi Senin (9/1). Selain membakar sekolah KKB juga menembaki pesawat sipil. (Humas Polda Papua Untuk Cendrawasih Pos)
batampos – Kodam XVII/Cenderawasih menyesalkan aksi Kelompok Separatis Teroris di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dua hari lalu (9/1). Bukan hanya mengganggu aktivitas transportasi udara di Bandara Oksibil dan kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Oksibil, aksi tersebut membuat masyarakat takut. Sehingga kegiatan lain yang menyangkut pelayanan kesehatan dan perekonomian turut terdampak.
Komandan Korem 172/Praja Wira Yakhti Brigjen TNI J. O. Sembiring menyampaikan bahwa aksi KST sangat mengganggu. Sehingga kegiatan masyarakat di Oksibil nyaris lumpuh. ”Karena (masyarakat) merasa terancam dengan rentetan kejadian tersebut,” ungkap dia kepada awak media kemarin (10/1). Untuk sementara, masyarakat memilih mengamankan diri. Mereka mendatangi Markas Koramil 1715-01/Oksibil dan Masjid An-Nur Oksibil.
Penembakan pesawat, pembakaran SMKN 1 Oksibil, dan kontak tembak KST dengan aparat keamanan dua hari lalu memang bukan aksi pertama kelompok tersebut di Oksibil. Sejak pekan lalu, mereka sudah menebar teror. Meski tidak ada korban, Sembiring menyatakan bahwa aksi tersebut menunjukkan bahwa KST tidak peduli terhadap pembangunan di Oksibil. Buktinya mereka merusak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang sangat vital.
Secara tegas jenderal bintang satu TNI AD itu pun menyatakan bahwa aksi KST di Oksibil merupakan pekerjaan teroris. ”Untuk membuat lost generation, menghambat generasi muda Papua untuk maju,” sesalnya. SMKN 1 Oksibil merupakan fasilitas pendidikan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak di sana menimba ilmu. ”Bagaimana generasi muda Papua bisa maju dan cerdas bila tempat mereka menimba ilmu dibakar,” kata dia.
Atas aksi KST tersebut, Sembiring berharap besar tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Papua turut bersuara supaya kelompok itu tidak lagi beraksi. Apalagi sampai merusak sarana pendidikan dan fasilitas umum. ”Tidak ada gunanya. Hal itu nantinya malah membuat pembangunan terhambat di Tanah Papua,” tegasnya. Di sisi lain, dia memastikan bahwa petugas dari TNI dan Polri terus menjalankan tugas mereka.
Saat ini mereka tengah berusaha menutup akses dan jalur yang biasa digunakan oleh KST untuk beraksi. Menurut dia, kelompok itu terus memancing agar aparat gabungan dari TNI dan Polri terjebak. Namun, dia memastikan bahwa pancingan tersebut tidak akan berhasil. ”Saya sudah memberikan arahan kepada pasukan untuk mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan untuk mereduksi aksi mereka. Dan saya memerintahkan untuk tetap siaga,” ujarnya. (*)
batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan perusahaan terkait nilai Upah Minimum Kota (UMK) yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2023.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 yang sebelumnya mengatur terkait upah belum dicabut.
Selain itu Mahkamah Agung (MA) juga belum mengeluarkan keputusan atas gugatan yudisial review dari DPN Apindo.
Gugatan tersebut terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
“Untuk UMK, . Secara hukum membayar sesuai PP 36 tahun 2021 adalah sah karena PP tersebut masih berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Apindo menilai bahwa formulasi penghitungan upah dalam Permenaker 18 tahun 2022, bertentangan dengan formulasi dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga DPN Apindo melakukan gugatan yudisial review ke Mahkamah Agung (MA) dan saat ini tengah dalam proses.
Apindo berharap, dengan terbitnya putusan MA tersebut, Gubernur bisa segera merevisi angka UMK Batam yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur, jika MA mengabulkan gugatan dari DPN Apindo.
“Jika Gubernur tidak merevisi angka UMK maka kita akan melakukan gugatan ke PTUN untuk merevisinya,” tegasnya.
Sementara, jika MA menolak atau tidak mengabulkan gugatan dari DPN Apindo, maka sesuai dengan instruksi dari DPN Apindo untuk tetap patuh dengan putusan MA tersebut.
Namun, Apindo Kota Batam belum bisa memastikan apakah akan mengikuti instruksi dari DPN Apindo atau tetap menggugat SK Gubernur Kepri ke PTUN Tanjungpinang.
