batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe selama ini bisa melakukan aktivitas seperti orang yang tidak sakit. Karena itu, KPK memutuskan untuk menangkap Lukas Enembe yang sudah menyandang status tersangka.

“Ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan Gedung dan aktivitas lain sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK, pada 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas Enembe ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya atas perlindungan HAM,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (11/1).

Mahfud mengungkapkan, alasan sakit yang membuat KPK terlambat menangkap Lukas Enembe. Pasalnya, Lukas mengaku selalu sakit sehingga secara hukum tidak bisa diperiksa dan ditahan.

“Menurut hukum orang sakit tidak boleh diperiksa, apalagi ditahan. Dan itu harus meminta rujukan dokter. Dan sesudah itu dilakukan ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit,” ucap Mahfud.

Oleh karrna itu, Mahfud memastikan KPK akan bertanggung jawab atas penanganan kesehatan terhadap Lukas. Menurut Mahfud, jika dinyatakan sakit oleh dokter dan membutuh perawatan khusus, KPK akan memberikan fasilitas kesehatan.

“Bahkan kalaupun harus keluar negari karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, maka pemerintah juga bisa mengantar dan mengkawal ke Singapura, tidak boleh berangkat sendiri,” pungkas Mahfud.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menangkap Lukas Enembe yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap. Lukas Enembe saat ini sedang dalam pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Kasus itu terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Papua. Lukas Enembe juga diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka. Selain itu, KPK juga menduga Lukas Enembe telah menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Seorang guru menemukan sekitar 36 kilogram ganja di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Sunur Tengah, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pengungkapan ganja di sekolah ini terjadi pada Rabu (11/1) sekitar pukul 10.00 WIB, dikutip dari Antara.

“Ganja tersebut ditemukan oleh guru sekolah, kemudian pihak sekolah melaporkan penemuan ganja itu kepada wali nagari dan selanjutnya wali nagari menginformasikan kepada Bhabinkamtibmas,” kata Kepala Kepolisian Sektor Nan Sabaris Ajun Komisaris Polisi Andra Nova saat jumpa pers di Nan Sabaris.

Ia mengatakan, ganja sebanyak itu terbungkus dalam 36 paket yang masing-masing diperkirakan memiliki berat sekitar satu kilogram.

Dari penemuan ganja itu, polisi kemudian menangkap penjaga sekolah berinisial A, 44, yang mengaku sebagai pemilik barang haram itu.

Andra mengatakan dari pengakuan penjaga sekolah itu, puluhan kilogram ganja itu berasal dari Sumatera Utara yang dititipkan kepadanya dan nantinya akan dibawa oleh orang lain.

“Jadi, hanya transit, nanti akan ada yang menjemput,” tambahnya.

Berdasarkan pengakuan A, puluhan kilogram ganja tersebut tiba pada Selasa (10/1) malam dan penyimpanan di perpustakaan ini merupakan kali pertama dilakukannya.

Menurut Andra, pemilik ganja itu merupakan mantan narapidana dengan kasus pencurian dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pariaman.

Andra belum bisa memastikan apakah penjaga sekolah berinisial A itu mengenal pemasok ganja saat menjalani hukuman di lapas. Saat ini, pemilik dan barang bukti ganja telah diserahkan ke Polres Padang Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman Inspektur Polisi Satu Syafwal mengatakan pihaknya akan mendalami kasus penemuan puluhan kilogram ganja di perpustakaan sekolah tersebut.

“Kami akan mendalami apakah ada jaringan lainnya, khususnya di Kecamatan Nan Sabaris,” ujarnya.

Meskipun pelaku mengaku baru sekali menerima penitipan ganja tersebut, Syafwal mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Terdakwa Putri Candrawathi tidak pernah memeriksakan diri ke dokter maupun melakukan visum usai mengaku sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sedangkan tidak ada saksi yang melihat terjadinya pelecehan tersebut.

Majelis Hakim yang memimpin persidangan pun menyoroti hal tersebut. Sebab, Putri sebagai mantan dokter seharusnya paham mengenai standar kesehatan. Terlebih standar protokol kesehatan yang diterapkan olehnya saat di rumah juga cukup ketat.

Putri seharusnya paham bahwa korban kekerasan seksual berpotensi mendapat penyakit menular seksual. Sehingga standar kesehatan yang terapkan Putri selama ini, seolah menjadi tak berlaku pada peristiwa di Magelang bila memang terjadi pelecehan seksual.

“Yang mulia sebenarmya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya,” kata Putri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/1).

“Saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog tapi saya juga tidak berani menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu,” imbuhnya.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

batampos – Kejagung menetapkan tiga tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrasruktur telekomunikasi. Tepatnya pada dugaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk tahun anggaran 2020-2022.

Ketiganya adalah Anang Achmad Latif (AAL), dirut BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo); GMS, dirut PT Mora Telematika Indonesia; dan Yohan Suryanto (YS), tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi sangat prihatin atas penetapan tersangka di pembangunan BTS BAKTI. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Selama ini masyarakat di daerah 3T belum dapat menikmati layanan telekomunikasi, sehingga ekonomi dan pendidikan mereka tertinggal.

“Seharusnya BAKTI Kominfo yang diberikan kepercayaan oleh Negara untuk membangun jaringan telekomunikasi dapat menjalankan amanahnya dengan baik,” ujar Sularsi kepada wartawan, Rabu (11/1).

Sulasri menuturkan, pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T merupakan amanah dari UU dan wujud Negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, telekomunikasi adalah kebutuhan dasar untuk membangun peradaban dan karakter masyarakat.

Dengan adanya internet diharapkan tak ada lagi ketertinggalan, baik dari segi ekonomi dan pendidikan. Sehingga, nantinya masyarakat di daerah 3T dapat setara dengan masyarakat di daerah lain yang lebih maju.

“Korupsi yang dilakukan manajemen BAKTI Kominfo ini sangat ironis sekali. YLKI berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku tindak pidana ini sampai tuntas,” tegas Sulasri.

YLKI, kata Sulastri, mendukung aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi pembangunan BTS BAKTI dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuannya agar seluruh pelaku tindak pidana korupsi jera dan tak akan melakukan aksinya lagi.

Atas adanya kasus itu, Sularsi mendesak Pemerintah melakukan audit investigasi dan evaluasi mendalam terhadap seluruh proyek pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo.

“Sebab dana yang dipergunakan untuk membangun jaringan telekomunikasi BAKTI Kominfo berasal dari uang publik. Sehingga masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana BAKTI Kominfo,”.

“Audit tak hanya di proyek BTS 4G di daerah 3T saja. Tetapi proyek Palapa Ring dan satelit SATRIA juga harus dilakukan evaluasi mendalam,” sambungnya.

Tujuan desakan itu untuk melihat perencanaan pembangunan jaringan telekomunikasi yang tepat sasaran. YLKI juga mendesak transparansi anggaran dalam pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo. “Kami melihat selama ini pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo tak transparan. Kominfo harusnya lebih transparan dalam menginformasikan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh BAKTI Kominfo,” ujar Sularsi.     (*)

Reporter : JP GROUP