batampos – Jalur untuk membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR sebelum perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang (UU).

Hal itu mengemuka dalam diskusi pakar hukum yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) kemarin (7/1). Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari hadir dalam diskusi bertajuk ”Menakar Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja” yang digelar daring tersebut. Dia mengungkapkan, masih ada ruang untuk menyatakan keberatan atas pembentukan Perppu Cipta Kerja. ”Bisa dilakukan antara tenggang waktu sampai persetujuan DPR,” ujar dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu.

Sebelumnya, pada 5 Januari lalu, ada enam orang yang mendaftarkan permohonan uji formil atas perppu tersebut ke MK. Mereka menuntut MK membatalkan perppu itu. Salah satu alasan yang dikemukakan, pembentukan UU Cipta Kerja tak memberikan ruang partisipasi secara bermakna. Begitu pula halnya dengan perppu yang bersifat tertutup.

Lebih lanjut, Aidul menegaskan, pembentukan perppu tersebut harus menganut prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) yang menjadi tolok ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meaning participation ini harus didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan kenapa partisipasi publik itu diterima atau ditolak.

Aidul menjelaskan, maksud publik di sini bukan setiap individu, melainkan mereka yang terkait dengan aturan yang disusun. ”Yang disayangkan, (meaningful participation, Red) tidak maksimal,” ungkap alumnus Universitas Padjadjaran Bandung tersebut.

Di sisi lain, terbitnya perppu itu merupakan syarat penerbitan rancangan undang-undang (RUU) penetapan perppu. Ada dua RUU yang disiapkan, yakni RUU tentang persiapan perppu menjadi UU dan RUU tentang pencabutan perppu jika DPR menolak. ”Jika Januari ini ada sidang di DPR, seharusnya DPR membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan pertimbangan,” tutur Aidul. Artinya, DPR bisa ditekan untuk menolak perppu itu.

Menurut Aidul, harus ada tekanan kepada DPR untuk menerima atau menolak perppu tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pembahasan perppu di DPR sama halnya dengan pembahasan pembentukan UU. Semuanya harus terbuka. ”Ada meaningful participation yang harus disertakan,” tegasnya.

Aidul memberikan catatan bahwa Perppu 2/2022 ini diterbitkan untuk memenuhi putusan MK yang meminta RUU Cipta Kerja diperbaiki. Durasi yang mepet untuk memperbaiki, menurut dia, membuat pemerintah harus menerbitkan perppu. ”Kalau sampai November tidak terpenuhi kewajiban untuk memperbaiki UU Ciptaker, UU tersebut tidak berlaku,” ungkapnya.

Lalu bagaimana proses sosialisasi Perppu 2/2022 yang telah dilakukan pemerintah? Pada Jumat (6/1) lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menggelar silaturahmi dengan stakeholders ketenagakerjaan di rumah dinasnya. Dia berharap seluruh stakeholder ketenagakerjaan dapat mengawal implementasi Perppu Cipta Kerja.

Ida menegaskan bahwa perppu tersebut dimaksudkan untuk menyejahterakan semua pihak. Baik keberlangsungan dan pertumbuhan dunia usaha maupun kesejahteraan para pekerja. ”Karena dengan adanya keberlangsungan usaha, akan tercipta keberlangsungan bekerja. Dua-duanya saling mendukung,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah Indonesia percaya diri dengan imunitas warganya terhadap Covid-19. Meskipun ada kebijakan pembukaan perbatasan Tiongkok pada hari ini (8/1). Pembukaan tersebut dikaitkan dengan potensi mutasi varian baru virus penyebab Covid-19.

Departemen Kesehatan Tiongkok pada akhir Desember lalu mengumumkan bahwa mulai 8 Januari 2023 perbatasannya akan dibuka. Mereka terbuka dengan kedatangan turis internasional. Meski kasus baru Covid-19 di Tiongkok masih di kisaran 9.000-an, penetapan karantina turis tak berlaku lagi.

Seperti dilansir dari Nikkei Asia, pelancong dari luar negeri cukup menunjukkan hasil PCR negatif yang didapat 48 jam sebelum keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan akan tetap dilakukan, tapi hanya di bagian imigrasi. Tidak seketat sebelumnya. Tiongkok menutup perbatasannya sejak Maret 2020. Pembukaan perbatasan ini membuat masyarakat Tiongkok yang berada di luar negeri bisa masuk ke negaranya dengan lebih mudah.

Seperti ditulis Reuters, analis Gavekal Dragonomics di Beijing Ernan Cui menyatakan bahwa paparan Covid-19 di Tiongkok telah meluas. Puncak infeksi telah tercapai di desa maupun kota. Dengan demikian, kekebalan secara alami telah didapat.

Pembukaan perbatasan ini ternyata tidak membuat semua warga senang. Di Hongkong masyarakat justru khawatir dengan rencana pemerintah tersebut. Mereka khawatir adanya mutasi Covid-19 yang masuk ke wilayahnya. Dampaknya, apotek diserbu warga. Mereka membeli obat sebagai persediaan. Rak-rak apotek pun banyak yang kosong.

”Simpan persediaan obat untuk lima hari sudah cukup karena jika gejala bertahan lebih lama dari itu, masyarakat harus datang ke pihak medis,” kata Kepala Apoteker Rumah Sakit Hongkong William Chui Chun-ming seperti ditulis VOA.

Lalu bagaimana di Indonesia? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, masyarakat telah memiliki imunitas yang baik. Dia sempat mengatakan bahwa kebijakan lockdown di Tiongkok yang terlalu ketat menyebabkan masyarakat tidak kebal. Sebab, faktor alami pembentuk imunitas tidak sebanyak Indonesia. Imunitas alami terjadi karena infeksi virus. ”Padahal, secara sains, imunitas paling kuat dan tahan lama adalah vaksinasi plus infeksi,” katanya.

Bukti Indonesia sudah memiliki kekebalan yang bagus adalah Indonesia tidak mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Padahal, jika dibandingkan dengan varian virus yang menyerang Tiongkok akhir tahun ini, tidak jauh berbeda. Budi menyatakan, di Tiongkok ada tiga varian yang menyebabkan lonjakan kasus, yakni BA.5.2, BA.2.75, dan BF 7. ”Tiga-tiganya sudah masuk ke Indonesia. Yang terakhir BF 7, masuknya 14 Juli dari Bali,” ungkap Budi.

Varian BA.5.2 dan BA.2.75 memang menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia naik. Namun, adanya BF 7 tidak menyebabkan hal signifikan di tanah air. ”Nah, ini membuktikan apa? Memang varian-varian baru itu tidak bisa menembus sistem pertahanan masyarakat kita,” jelas Budi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Institusi Polri kembali tercemar oleh ulah oknum nakalnya. Kali ini Kombes YBK ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, Kombes YBK saat ini berstatus sebagai perwira menengah yang bertugas di Baharkam Polri. Namun, saat ditangkap YBK dipastikan tidak dalam kepentingan dinas.

“Saya membenarkan bahwa itu hasil penindakan dari Serse Narkoba Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan (dinas) di Baharkam,” kata Zulpan saat dihubungi, Sabtu (7/1).

Zulpan tak merinci lebih jauh mengenai latar belakang YBK. Namun, YBK juga pernah menduduki beberapa jabatan penting. Salah satunya yakni Direktur Polisi Air (Dirpolair) Polda Papua.

“Mantan Dirpolair Polda Papua, sekarang di Baharkam,” jelasnya.

SebelumnyaDirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa menuturkan, YBK ditangkap pada Jumat (6/1) di sebuah kamar hotel. “Ditangkap di hotel waktunya hari Jumat tanggal 6 kemarin jam 15.36 WIB di Kelapa Gading,” jelasnya.

Polda Metro Jaya menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) berinisial YBK.

“Perintah dari Kapolda juga kasus ini akan dituntaskan,” katanya, Sabtu (7/1).

Mukti juga memastikan penangkapan Kombes YBK tidak ada kaitannya dengan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa (TM).

“Enggak ada hubungannya sama TM ya. Ini berdiri sendiri,” ujarnya.

​​Penangkapan terhadap Kombes YBK dilakukan pada Jumat (6/1) sore di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua klip sabu-sabu.

“Barang bukti 0,5 gram sama O,6 gram (sabu). Jadi ada dua barbuk,” kata Mukti.

Saat ditangkap YBK, berada di kamar hotel dengan seorang seorang wanita. Keduanya kemudian diamankan ke Mako Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

Mukti mengatakan, penyidik mempunyai waktu 72 jam untuk menentukan status Kombes YBK.
“Sudah di Polda. Kita lakukan upaya penangkapan dan tentukan 3×24 jam,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  M. Ecky Listiantho, 34, memutilasi Angela Hindriati Wahyuningsih, 54, menjadi 7 bagian. Pemotongan jenazah dilakukan memakai gergaji listrik.

“(Dipotong) tujuh. Bahu kiri-kanan, perbatasan antara pergelangan kaki kiri-kanan, panggul kiri-kanan, totalnya ada tujuh bagian. Badan sama kepala masih jadi satu,” ujar Kanit IV Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Tommy Haryono saat dihubungi, Sabtu (7/1).

Tommy menuturkan, sejauh ini luka di tubuh korban ditemukan hanya bekas gergaji listrik. Terkait luka benda tumpul tidak ditemukan. Ecky sendiri mengaku membunuh Angela dengan cara mencekik.

“Yang kemarin bisa diidentifikasi bentuk potongan gergaji. Kemarin dari dokter forensik bilangnya ini gergaji, benda yang tipis, karena bentuk potongannya rapi. Pakai gergaji listrik,” jelasnya.

Sebelumnya, sesosok jasad perempuan dimutilasi ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/12) dini hari.

Seorang saksi Dian Ardiansyah yang merupakan warga sekitar mengatakan, penemuan jasad perempuan itu berawal dari pencarian seorang laki-laki berinisial MEL yang dilaporkan hilang oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya.

”Jadi awalnya ada anggota dari Polda menanyakan info orang hilang atas nama Ecky, terus sampai ke rumah saya, mereka menanyakan, saya jawab tidak kenal. Tapi info dari polisi katanya tinggal di sini,” kata Dian di lokasi, Jumat (30/12).

Petugas kepolisian tersebut kemudian melihat ada empat pintu kontrakan dan menanyakan terkait penghuni kepada dirinya. Saat dicek ternyata terdapat selembar kertas yang dituliskan pemilik kontrakan ditujukan kepada seseorang bernama Ecky.

Kepolisian kemudian meminta Dian menghubungi pemilik kontrakan yang selanjutnya datang membawa kunci untuk membuka isi kamar. Ketika dibuka, polisi menemukan dua boks kontainer dalam posisi dilakban atau diselotip berukuran besar. Di dalam kontainer tersebut terdapat sejumlah plastik hitam yang ternyata berisi merupakan potongan tubuh jasad perempuan yang belum diketahui identitasnya. (*)

Reporter: JP Group