batampos – Gunung Anak Krakatau, Provinsi Lampung kembali mengalami erupsi. Erupsi ini terjadi pada Rabu, (4/1) pukul 15:09 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 3.000 meter di atas puncak (± 3.157 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 65 mm dan durasi sementara ini ± 1 menit 37 detik.

Kepala pos Pengamatan Gunung Api, Gunung Anak Krakatau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Andi Suwardi, mengatakan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level III.

“Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada Status Level III (Siaga),” kata Andi saat dihubungi di Bandarlampung, dikutip dari Antara, Rabu (4/1) .

Dia mengimbau untuk masyarakat, pengunjung dan wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius lima kilometer.

“Masyarakat, pengunjung, wisatawan dan pendaki tidak boleh mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif,” kata dia.

Sementara itu, salah seorang kepala dusun Pulau Sebesi Riko mengatakan, masyarakat Pulau Sebesi resah atas sering terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Iya mas, kami warga merasa resah atas sering terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau,” kata Riko saat dihubungi di Bandarlampung.

Dia mengatakan warga sekitar masih trauma atas insiden tsunami 2018. “Kalau dibilang trauma pasti trauma mas, karena kan tsunami 2018 lalu akibat longsoran dari Gunung Anak Krakatau itu,” ujarnya.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau statusnya masih siaga, sehingga warga sekitar diimbau agar tidak terpengaruh isu hoaks. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis ringan lima terdakwa kasus korupsi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Kelima terdakwa yang menjalani vonis hakim atas kasus dugaan korupsi ekspor CPO itu, yakni mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang; serta mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei

“Mengadili, menyatakan terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, Master Parulian Tumanggor, Lin Che Wei, Pierre Togar, dan Stanley MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Vonis ringan itu dijatuhkan hakim kepada lima terdakwa, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.

Kemudian, Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor divonis satu tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang; serta mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei divonis masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.

Vonis ini terbilang sangat ringan dari tuntutan JPU. Terlebih, kelima terdakwa itu juga tidak dihukum dengan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa.

Kelima terdakwa itu hanya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam tuntutan Jaksa, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh JPU pada Kejaksaan Agung. Master juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10,980 triliun.

Sementara itu, Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dituntut hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Indrasari dengan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Kemudian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Sementara tiga terdakwa lainnya yakni, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Togar juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 4,5 triliun paling lama dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Stanley juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 860 miliar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melepaskan 2000 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Bakti Sosial yang digelar Panitia Perayaan Natal Partai Demokrat, Rabu (4/1/2023).

“Semoga spirit Natal membawa kekuatan bagi kita semua untuk berbagi, terutama dalam perjuangan kita menyusun perubahan dan perbaikan,” kata AHY.

“Kita tentu berharap Demokrat selalu hadir untuk memberi solusi. Saat ini kita dalam suasana yang juga masih banyak perlu perhatian di sana-sini, banyak dari masyarakat kita yang perlu perhatian dan bantuan,” ujarnya lagi.

Baca Juga: Hakim Cek TKP, Ronny Soroti Terdakwa Tak Lihat Ferdy Sambo Menembak

Bantuan sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan mie instan tersebut rencananya akan disalurkan kepada panti asuhan, rumah ibadah, Sekolah Luar Biasa, Majelis Taklim, dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok

AHY menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat tahun 2022 Hendrik Sitompul beserta segenap jajaran kepanitiaan dan seluruh kader Demokrat atas kerja kerasnya mewujudkan hal itu.

“Terima kasih banyak Bung Hendrik dan rekan-rekan semua yang telah mempersiapkan rangkaian perayaan Natal tahun 2022 ini, diantaranya adalah melalui kegiatan bakti sosial dan tentu ini merupakan bagian dari tradisi yang baik, yang selama ini telah kita lakukan,” kata AHY.

Baca Juga: BPOM: Kosmetik Tak Berizin, Ilegal dan Harus Dimusnahkan!

“Semangatnya adalah kemanusiaan. Untuk apa kita merayakan hari besar tanpa semangat kemanusiaan. Inilah ditunjukan bahwa dengan bakti sosial, mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi kesulitan masyarakat di sekitar kita, terutama yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok. Mudah-mudahan bisa disalurkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya lagi.

Atas nama pimpinan dan atas nama pribadi, AHY mengucapkan selamat merayakan Natal dan juga Tahun Baru.

“Selamat merayakan Natal kepada saudara-saudara umat Nasrani dan umat Kristiani, baik kader dan simpatisan Partai Demokrat, maupun masyarakat Indonesia di mana pun berada. Dan juga selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini kita bisa semakin bersemangat untuk berjuang, untuk mengabdi, untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai, perubahan dan perbaikan untuk masyarakat Indonesia menuju negara yang kebih maju dan rakyat yang semakin sejahtera,” pungkas AHY.

Baca Juga: Ketua KPK Jawab Tudingan BW Soal Formula E

Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat, Hendrik Sitompul, sebelumnya menyataka,n kesiapannya untuk melakukan bakti sosial yang akan dimulai pada hari ini.

“Bansos ini sudah kami siapkan berjumlah 2000 dan akan segera disalurkan pada tanggal 4 hingga 6 Januari 2023,” ucap Hendrik.(*)

batampos – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk secara aktif terus mendukung perkembangan bisnis di industri kesehatan termasuk menyediakan solusi digital untuk Rumah Sakit. Hal ini diwujudkan dengan meluncurkan Mandiri Hospital Solutions, yang merupakan solusi transaksi dan pembiayaan untuk mempermudah Rumah Sakit dalam menjalankan proses bisnisnya.

Beberapa solusi transaksi yang telah tersedia untuk Rumah Sakit adalah solusi penerimaan dari pasien dan asuransi yang dapat menggunakan Layanan Mandiri Bill Collection, Mandiri EDC, dan e-wallet lewat pemanfaatan teknologi QRIS.

Layanan berbasis digital ini juga turut memudahkan penerimaan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan serta penerimaan klaim Covid-19, tersedia solusi Hospital Claim Financing sehingga dapat mempermudah Rumah Sakit dalam mengatur arus kas (cash flow).

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan, dalam melakukan fungsi tersebut pihaknya mengoptimalkan platform Kopra by Mandiri sebagai solusi pembayaran secara masif yang andal dengan tingkat akurasi dan keamanan transaksi yang optimal. “Transaksi pembayaran yang diterima dapat dimonitor secara langsung oleh Rumah Sakit Rujukan sehingga dana yang diterima dapat dioptimalkan untuk memberikan layanan kesehatan terbaik,” ujar Panji dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Melalui layanan ini, Bank Mandiri bersama dengan Pemerintah kian aktif endukung layanan kesehatan terbaik bagi anggota masyarakat yang terdampak sehingga penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu lanjut Panji, Bank Mandiri membantu pemerintah menyalurkan pembayaran klaim atas perawatan pasien Covid-19 kepada Rumah Sakit Rujukan.

Secara total, terdapat lebih dari Rp 100 triliun dana klaim yang dibayarkan ke 2.000 Rumah Sakit Rujukan di seluruh Indonesia hingga saat ini. “Sebagai bank milik pemerintah, kami tentu diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat dan ekonomi Indonesia agar bisa selamat dan bangkit dari dampak pandemi. Atas dasar itu, kami sangat fokus mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan Kesehatan terbaik bagi penderita Covid-19 melalui pemanfaatan super platform Kopra by Mandiri,” imbuhnya.

Selain menyalurkan dana klaim Covid-19, Bank Mandiri juga membantu Rumah Sakit rujukan dalam menyediakan fasilitas percepatan pembayaran dengan tujuan menjaga likuiditas Rumah Sakit selama periode pandemi. Program fasilitas percepatan pembayaran untuk Klaim Covid-19 melalui Kopra by Mandiri telah membantu lebih dari 100 Rumah Sakit menjaga stabilitas keuangannya di tengah pandemi Covid-19.

“Per September 2022, wholesale digital super platform Kopra by Mandiri telah dimanfaatkan oleh lebih dari 68.000 nasabah wholesale dan pelaku UMKM, termasuk RS dan Fasilitas Kesehatan lokal, dalam mengakselerasi ekspansi usaha dan mendongkrak pendapatan,” kata Panji.

Sebagai informasi, Bank Mandiri mencatat volume transaksi Kopra by Mandiri hingga September 2022 mencapai 642 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 13.420 triliun.

batampos – Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Ronny Talapessy menyoroti beberapa hal dari hasil pemeriksaan majelis hakim di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling dan Komplek Polri Duren Tiga. Salah satu hal yang diyakini bisa memberikan pembuktian kepada hakim yakni terkait keterangan palsu ada terdakwa yang mengaku tidak melihat Sambo menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Ada terdakwa yang menyampaikan tidak melihat Ferdy Sambo (menembak), menurut kami sangat tidak mungkin karana jaraknya terlalu dekat,” kata Ronny di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Menurut Ronny, di lokasi terlihat sekali jika Yosua, Sambo, Richard, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf berada begitu berdekatan saat penembakan terjadi. Sehingga Ronny merasa janggal ketika ada yang mengaku tak melihat Sambo menembak.

Selain itu, Ronny juga menyoroti letak kamar Putri Candrawathi di Duren Tiga yang letaknya dekat dengan lokasi Yosua ditembak. “Dan juga tadi di rumah Saguling dijelaskan terkait lemari senjata yang ada di lantai tiga. Lemari senjata sudah tidak ada, itu sudah ditutup,” jelas Ronny.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan untuk mendatangi rumah terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang terletak di Jalan Duren Tiga dan Saguling, Jakarta, pada Rabu (4/1) sekitar pukul 14.00 WIB.

“Di persidangan yang lalu, penasihat hukum sempat meminta adanya pemeriksaan lokasi untuk di TKP. Bagaimana kalau kita jadwalkan besok siang sesudah sidangnya Ricky? Cuma yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak usah hadir,” tanya Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disepakati oleh penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Menurut majelis hakim, pengecekan ke rumah Sambo dan Putri yang dimulai dari rumah di Saguling dan dilanjutkan ke rumah di Duren Tiga itu merupakan permintaan dari penasihat hukum Sambo dan Putri guna menunjukkan lokasi kejadian perkara yang selama ini kerap digambarkan oleh para terdakwa dan saksi terkait dengan perkara tersebut.

Di samping itu, tambah Wahyu, majelis hakim juga ingin melihat lokasi tersebut. “Jadi, penasihat hukum meminta ke sana untuk menunjukkan seperti apa sih yang digambarkan para saksi di sini. Demikian juga, majelis hakim ingin melihat lokasinya seperti apa sih sehingga saksi dan terdakwa tidak kita butuhkan di sini,” ujarnya.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Peredaran produk perawatan kulit (skincare) dan kosmetik ilegal mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di seluruh Indonesia selaku lembaga pengawas terus melakukan upaya untuk mencegah peredarannya.

Menurut Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung, Zamroni, kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan/atau palsu, adalah produk illegal yang harus dimusnahkan.

“Ada pun ciri-ciri kosmetik ilegal selain tidak memiliki izin edar/notifikasi, label pada kemasan tidak ada atau tidak lengkap. Bila petugas Balai Besar POM mendapatinya, sesuai dengan KUHAP pasal 45 (4) dan PP nomor 72 tahun 1998, maka produk ilegal tersebut akan diamankan dan dimusnahkan.,” ungkapnya kepada pers, Selasa (3/1/2023).

Label tersebut menurut Zamroni, minimal memuat nama produk, nomor izin edar/notifikasi, kode produksi, nama dan alamat produsen/importir/distributor, netto, komposisi kandungan bahan, batas kadaluarsa, kegunaan dan cara pengunaan.

Selain itu, Bahasa asing yang tercantum pada label harus memiliki terjemahan dalam Bahasa Indonesia khususnya komposisi, cara penggunaan, dan peringatan.

Kepala Kepala Balai POM di Batam Kepulauan Riau, Lintang Purba Jaya, menambahkan, dalam hal mencegah produk illegal, BPOM makin mengetatkan pengawasan. Termasuk melakukan
patroli siber khusunya di platform media sosial.

Bahkan dalam pencegahan, menurut dia, BPOM juga telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian untuk menghadapi kasus peredaran kosmetik ilegal. “Pelaku akan dipidanakan,” tegas Lintang.

Hati-hati

Dalam hal mencegah hal yang tidak diinginkan, Zamroni mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat membeli skincare atau dan kosmetik ilegal.

“Masyarakat juga bisa melakukan pengecekan produk yang mengantongi izin edar BPOM juga dapat dilakukan melalui aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh melalui Play Store.
Selain itu BPOM mengajak pelaku usaha di bidang kosmetik untuk mengurus izin edar/notifikasi, BPOM siap melakukan pendampingan,” tungkap dia.

Terkait dengan peredaran kosmetik illegal, Lintang menambahkan, BPOM di Batam, sepanjang tahun 2022, mendapati 4.931 buah produk kosmetik ilegal. Peredaran produk tersebut banyak melalui jual beli secara online dari luar negeri.

“Jadi, tren yang terjadi saat ini ialah penjualan secara jastip (jasa titip) online, tentu itu menjadi perhatian kami,” ungkap dia.

Ciri Kosmetik Ilegal

Adapun mengenai kosmetik ilegal, pimpinan balai besar POM Batam tersebut mengatakan salah satunya adalah tidak mencantumkan bahasa Indonesia dalam bahan yang digunakan. Secara aturan barang impor harus memiliki label dan bahasa Indonesia.

Lintang menyarankan masyarakat membeli kosmetik di toko tepercaya dan jangan sampai tertipu dengan iklan maupun testimoni.

“Ini yang perlu diingat bahwa kosmetik bukan obat , artinya tidak langsung membuat perubahan pada wajah seseorang. Kosmetik hanya memperbaiki dan menambah penampilan itu yang perlu diketahui,” tutupnya. (*)