batampos- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas membuka fakta memprihatinkan. Menurut dia, saat ini anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun. Namun, dengan dana sebanyak itu, angka kemiskinan hanya berkurang 0,6 persen.

Menurut Azwar Anas, dana Rp 500 triliun itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sementara itu, pengurangan 0,6 persen tertuang dalam target prioritas pemerintah. Mantan bupati Banyuwangi itu menilai pemanfaatan dana yang begitu besar ternyata belum mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Apalagi, banyak anggaran yang tersedot untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sejenisnya.

Untuk meningkatkan hasil pengentasan kemiskinan dari anggaran jumbo tersebut, Kementerian PAN-RB menggulirkan program reformasi birokrasi tematik. Salah satu tema yang diusung adalah penanggulangan kemiskinan. Diharapkan, semangat reformasi birokrasi bisa diterapkan pada pengelolaan dana pengentasan kemiskinan.

Berdasar data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen dari total populasi. Jumlah itu turun 0,17 persen atau 0,34 juta jiwa jika dibandingkan dengan catatan pada September 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik penajaman reformasi birokrasi melalui tema-tema yang sudah ditetapkan. Khususnya tema tentang penanggulangan kemiskinan. Dia mendorong agar reformasi birokrasi tematik itu diarahkan menjadi program prioritas. ’’Baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, dan lainnya,’’ tuturnya.

Ma’ruf mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung reformasi birokrasi tematik tersebut. Dengan demikian, program reformasi birokrasi bisa memecahkan persoalan mendasar masyarakat. ’’Seperti urusan pengangguran, pemerataan kesejahteraan, sampai masalah lingkungan,’’ katanya.

Soal anggaran penanggulangan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun, Ma’ruf menyebut dana itu hanya di kementerian dan lembaga. Belum ditambah dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan di APBD. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Mantan Karo Provost Div Propam Polri, Benny Ali mengaku sempat bertemu langsung dengan Putri Candrawathi tak lama usai peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Awalnya Benny datang ke rumah dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan, namun tak melihat Putri.

Benny akhirnya pergi ke rumah Saguling bersama Susanto. “Sempat bertemu?” tanya Hakim dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/12).

“Bertemu,” jawab Benny.

Benny kemudian bertemu dengan Putri yang turun dari lantai dua. Benny pun menanyakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

“Waktu itu ibu putri nangis, nangis saya tanya. Maaf bu kira-kira apa yang terjadi? Jadi beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau baru pulang dari Magelang, pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren Tiga. Sedang apa? Santai-santai, habis itu nangis lagi,” kata Benny.

“Habis itu pak FS menambahkan, bercerita lagi, habis itu saya tanya lagi (ke PC) gimana ceritanya? Selanjutnya si almarhum Yosua itu melaksanakan pelecehan sehingga beliau berteriak, selanjutnya almarhum itu keluar,” tambahnya.

“Apa yang diceritakan tentang pelecehan itu?” tanya Hakim.

“Dipegang-pegang,” jawab Benny.

“Paha?” tanya Hakim memastikan.

“Iya,” timpal Benny.

Menurut Benny, Putri selalu menangis saat ditanya. Benny tak lama memutuskan kembali ke rumah dinas Duren Tiga.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.     (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kompolnas mengamati belum dilakukan sidang etik profesi terhadap Bharada E (Richard Elizier), Irjen Teddy Minahasa, Irjen Napoleon Bonaparte hingga Brigjen Prasetyo Utomo. Padahal pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sejumlah polisi sudah disanksi etik.

Komisioner Kompolnas RI, Yusuf Warsyim menilai publik tentu memahami Bharada E sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus kematian Brigadir J. Sebab, kata dia, Bharada E membuka kotak pandora bahwa kematian Brigadir J bukan tembak-menembak tapi pembunuhan berencana.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diatur kriteria pelanggaran kode etik profesi Polri, diantaranya dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; adanya permufakatan jahat; dan menjadi perhatian publik.

“Penegakan etika tentu lekat dengan mempertimbangkan bagaimana kepatutan publik. Karena sorotan publik, maka Bharada E patut dituntaskan dulu sidang peradilan hingga mendapat putusan pengadilan yang inkracht,” kata Yusuf saat dihubungi, Senin (5/12).

Yusuf melihat dan merasakan posisi Bharada E dengan semua anggota Polri yang terkait kasus kematian Brigadir J harus dibedakan. Meskipun, kata dia, Bharada E saat ini sebagai terdakwa tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya sebagai anggota Kompolnas melihat bahwa karena keadilan, maka untuk saat ini Bharada E sebagai JC kita dorong terus agar teguh dengan kesaksian dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Apakah Bharada E bersalah atau tidak, biar kita tunggu putusan pengadilan,” jelas dia.

Selain itu, Yusuf juga menyoroti Polri belum menggelar sidang terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo yang statusnya sudah inkracht. Termasuk, Irjen Teddy Minahasa yang terseret kasus dugaan bisnis narkotika.

Padahal dalam Pasal 13 huruf e Perkap 7/2022 disebutkan, setiap anggota Polri dalam etika kepribadian dilarang menyalahgunakan narkotika meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang.

“Kami terus awasi dan pantau, hanya ada saran-saran yang Kompolnas sampaikan, tidak bisa semua dibuka ke publik. Pada intinya, penegakan kode etik profesi disarankan dilakukan secara profesional, proporsional dan prosedural. Publik sebagai social control dalam penegakan kode etik, tentu lekat untuk dipertimbangkan,” tutupnya.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Penyidik Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan kembali menemukan benda-benda tertentu yang biasa digunakan untuk kegiatan ritual-ritual di rumah keluarga Kalideres. Saat ini temuan tersebut telah disita untuk proses penyelidikan.

“Dari TKP terakhir kami temukan ada namanya buli-buli ataupun klentingan,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Selasa (6/12).

“Ini salah satu dugaan kita dari tim psikologi forensik merupakan salah satu yang dianggap benda-benda yang digunakan untuk ritual,” imbuhnya.

Meski begitu, Hengki mengatakan, temuan ini sebetulnya tidak berkaitan dengan tugas polisi dalam mengungkap kasus ini. Untuk dugaan lainnya akan dijelaskan oleh ahli.

“Tugas kami hanya menentukan ada pidana atau tidak. Secara psikologis perilaku dan sebagainya akan dijelaskan oleh psikologi forensik ,” pungkasnya.

Sebelumnya, satu keluarga yang terdiri dari empat orang yang ditemukan meninggal dunia di rumah kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jasad bernama Rudyanto Gunawan (71), K. Margaretha Gunawan (58), Dian (42), dan Budyanto Gunawan tersebut ditemukan pada Kamis (10/11) sore. Keluarga itu meninggal diduga karena tidak mengkonsumsi makanan dalam waktu cukup lama.

Hal itu diutarakan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce. Menurutnya, dugaan itu setelah dia menerima laporan hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

“Lambung para mayat ini tidak ada makanan jadi bisa diduga berdasarkan pemeriksaan dari dokter bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena dari otot ototnya sudah mengecil,” kata Pasma saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (11/11).

Selain itu, pihaknya juga tidak menemukan tanda kekerasan benda tumpul atau benda tajam di sekujur tubuh korban. Lebih lanjut, Pasma juga menjelaskan satu keluarga itu diperkirakan telah meninggal sejak tiga minggu lalu. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Ferdy Sambo sempat menghadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo usai peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pertemuan itu terjadi usai Hendra Kurniawan dan Benny Ali selesai menghadap lebih dahulu.

Menurut Hendra Kurniawan dalam persidangan, pertemuan Sambo dan Kapolri terjadi sekitar 20 menit. Setelah keluar, Sambo mengajak Hendra dan Benny kembali ke kantor Provos.

Setibanya di sana, Sambo terlebih dahulu mengumpulkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.

“Setelah selesai, baru pak FS mengumpulkan kita semua. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit, kalau nggak salah, ada saya, ada pak Benny, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Dijelaskan bahwa ‘ini percuma saya punya pangkat, jabatan, kalau harkat martabat, kehormatan saya hancur oleh almarhum’,” kata Hendra saat bersaksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

“Saya sudah menghadap Kapolri ditanya Kapolri cuma satu, ‘kamu nembak nggak mbo?’ Itu Sambo, dia jawab ‘Saya tidak nembak Jenderal, kalau saya nembak pecah pasti kepalanya’,” ungkap Hendra menirukan ucapan Sambo.

“Kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya kaliber 45?” tanya Hakim.

“Siap, kemudian kalau ‘kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ’,” jawab Hendra.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bawaslu menemukan 77 dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Talkshow Nasional Tribun Series dengan tema Partai Baru Melawan Dominasi Partai Lama, di Gedung Menara Kompas, Senin, (5/12/2022).

“Sebanyak 75 temuan merupakan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota (kasus video call terjadi di 13 provinsi),” ungkapnya.

Dikatakan Bagja, satu temuan terkait dengan pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi administrasi di Jawa Timur dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Sedangkan satu temuan terkait dengan verifikasi faktual di Sulawesi Barat menyatakan ada pelanggaran administrasi oleh KPU kabupaten.

“Sanksi dari temuan di Sulbar berupa teguran kepada KPU kabupaten,” ujarnya.

Alumni Universitas Uthrect Belanda ini menambahkan, dari 19 laporan, sebanyak sembilan laporan dihentikan di putusan pendahuluan. Sembilan laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Satu laporan terkait dengan pendaftaran parpol oleh Panwaslih Aceh.

“Sedangkan satu laporan terkait dengan verifikasi faktual di Aceh masih dalam proses pemeriksaan oleh Panwaslih Aceh,” urainya.(*)