batampos – Pelaksanaan Pemilu 2024 bakal diikuti 23 partai politik (Parpol). Terdiri dari 17 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Kepastian itu didapat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta kemarin (14/12).
Dengan hasil tersebut, dari 18 partai nasional yang mengikuti verifikasi vaktual, praktis hanya Partai Ummat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun 17 lainnya yang ditetapkan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). (Selengkapnya digrafis).
Dengan ditetapkannya 17 parpol, peserta pemilu 2024 mengalami peningkatan satu partai dibanding 2019 lalu yang diikuti 16 partai. Selain itu, ada tiga partai pendatang baru yang akan meningkatkan persaingan.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengamini jika persaingan akan ketat. Namun, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku tidak gentar. “Persaingan pasti ketat, kita tahu. Harus pinter-pinter mendekati hati rakyat,” ujarnya.
Dengan meningkatnya persaingan, Cak Imin optimis PKB masih bisa meraih target 100 kursi DPR RI. Salah satu alasannya adalah PKB memiliki basis konstituen yang loyal. Kemudian, partainya juga memiliki pengurus muda yang besar. “Bisa jadi andalan PKB,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, banyaknya partai menjadi perhatian pihaknya. Namun sebagai ketua pemenangan, sosok yang akrab disapa Pacul itu mengaku tidak boleh khawatir.
Baginya, jika dipersiapkan maksimal, maka tetap bisa mendapat hasil terbaik. “Lebih berat atau tidak, tergantung persiapan nanti” kata dia.
Di pemilu 2024, PDIP mencanangkan target besar. Yakni memenangkan pemilu untuk ketiga kalinya atau hattrick. “Itu target yang ditargetkan ketum,” imbuhnya.
Meski optimis, Pacul menyebut PDIP enggan untuk takabur. Belajar dari kejadian di Piala Dunia 2022, partai besar bisa saja tumbang dari partai kecil. Untuk itu, jajaran harus mempersiapkan sebaik mungkin.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, ketatnya persaingan tidak membuat risau. Sebaliknya, dia menilai, banyaknya partai menunjukkan banyak pihak yang ingin bertarung dalam suasana demokrasi.
Terkait potensi menggerus suara partainya, Eddy mengaku pihaknya siap bersaing. “Jumlah partai itu tentu tidak mempengaruhi target kita,” ujarnya. PAN menargetkan suara 12 persen demi meraih 65 kursi DPR RI.
Eddy menambahkan, PAN akan menyiapkan strategi pemenangan. Salah satunya dengan memperbanyak caleg unggulan yang kelak akan mendongkrak suara partai.
Meski kian ketat, Plt Ketua Umum PPP Mardiono percaya partainya bisa bersaing. Meski tren terus menurun, dia berharap 2024 bisa menjadi titik balik bagi PPP kembali naik.
“PPP lahir bersama partai besar lain. Bersama PDIP, Golkar,” ujarnya.
Mardiono menyebut, nama besar PPP menjadi modal penting. Sebab, sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga yang diperlukan tinggal meyakinkan kembali pemilih. “Kader-kader kita terus bekerja untuk sosialisasi,” jelasnya.
Undian Nomor Urut
Usai ditetapkan, tadi malam 17 parpol langsung menggelar pengundian nomor urut. Sebagaimana ketentuan dalam Perppu nomor 1 tahun 2022, pengundian dilakukan dengan dua mekanisme.
Bagi sembilan partai di parlemen, mereka diberikan hak menggunakan nomor lama. Dari sembilan partai tersebut, hanya PPP yang memilih diundi ulang. Sementara lainnya tetap menggunakan nomor lama.
Salah satu partai yang menggunakan nomor lama adalah Gerindra dengan nomor duanya. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra memilih menggunakan nomor urut yang lama untuk memudahkan sosialisasi. “Karena kita akan lebih mudah melakukan sosialisasi dan juga dalam soal atribut,” ujarnya.
Dengan tidak ada perubahan nomor, atribut atau alat peraga kampanye yang lama bisa digunakan kembali. Sehingga lebih efisien.
Sementara itu, PPP menjadi satu-satunya partai parlemen yang melakukan undian ulang. Hasilnya, PPP yang sebelumnya nomor urut 10 kini mendapat nomor 17.
Plt ketua umum PPP Mardiono mengatakan, keputusan mengundi nomor baru dipilih untuk memberikan nuansa baru. “Kita nanti memperkenalkan kepada rakyat kepada konstituen untuk bisa kembali membuat PPP yang baru,” ungkapnya.
Di 2024 nanti, PPP berharap bisa mendapat perolehan suara lebih baik. Jika di 2019 lalu hanya sekitar 4 persen, di 2024 diharapkan bisa mencapai 6-7 persen.
Ummat Siap Gugat
Sementara itu, sebagai satu-satunya yang gagal, Partai Ummat akan menyiapkan gugatan. Ummat sendiri dinyatakan TMS karena gagal memenuhi syarat di dua provinsi. Yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat partai ikut pemilu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kepengurusan di kota/kabupaten, dan 50 persen kengurusan di tingkat kecamatan. Selain itu, di setiap kabupaten/kota harus punya keanggotaan minimum 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.
Syarat tersebut, gagal dipenuhi Partai Ummat di NTT dan Sulut. Di NTT, dari batas minimal kepengurusan dan keanggotaan di 17 kabupaten/kota yang harus dimiliki, Ummat hanya memenuhi di 12 daerah. Sementara di Sulut, dari minimal 11 kabupaten/kota, Partai Ummat hanya memenuhi di satu daerah.
Atas hasil tersebut, Partai Ummat mengajukan keberatan. Wakil Ketua Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, keberatan diajukan karena data di NTT dan Sulut yang diputuskan KPU dinilai tidak sesuai.
Di Sulut yang banyak dinyatakan TMS , pihaknya menemukan adanya idikasi manipulasi. “Manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain,” ujarnya.
Selain manipulasi, dia menuding KPU memperlakukan berbeda. Misalnya video rekaman untuk bukti verifikasi keanggotaan banyak ditolak. Padahal, mekanisme video diperbolehkan dan dipraktikkan partai lain.
Terkait langkah selanjutnya, Nazaruddin menyebut pihaknya tidak patah arang. Rencananya, Ummat akan menempuh langkah hukum dengan mengajukan sengketa. “Kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke bawaslu,” terangnya. (*)
Reporter: JP Group
