batampos — Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar laporan kinerja akhir tahun kemarin (29/12). Sepanjang 2022, lembaga yang dipimpin Komjen Petrus Reinhard Golose tersebut telah menyita 1,9 ton sabu, 1,06 ton ganja, 262.789 butir ekstasi, dan 16,5 kg serbuk ekstasi.

Komjen Petrus mengatakan, ditambah dengan berhasil memusnahkan lahan ganja dengan luas mencapai 63,9 hektar. Dengan luas itu diprediksi jumlah ganja yang berhasil dimusnahkan mencapai 152,8 ton. “Kebun ganjanya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Semua barang bukti narkotika itu disita dari 768 kasus yang berhasil diungkap BNN. Jumlah tersangkanya mencapai 1.209 orang. ”Dari penyitaan narkotika itu, BNN berhasil menyelamatkan 12,2 juta jiwa rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dari 768 kasus narkotika tersebut, ada dua kasus yang cukup menonjol. Yakni, dua kasus clandestine laboratory atau pabrik narkotika. ”Dua kasus itu ada lima tersangkanya,” papar jenderal berbintang tiga tersebut.

Yang juga penting, BNN bersemangat untuk menjerat para bandar narkotika dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan TPPU tersebut, maka para bandar narkotika bisa disita seluruh asset hasil kejahatannya alias dimiskinkan. ”Ini langkah penting,” paparnya dalam acara laporan akhir tahun BNN kemarin.

Menurutnya, dalam setahun terdapat 17 kasus TPPU yang berhasil diungkap. Dengan jumlah tersangka yang ditangkap mencapai 20 orang. “Semua dimiskinkan,” jelasnya.

Dari para bandar tersebut, berhasil disita aset senilai Rp 33,8 miliar. Menurutnya, kombinasi antara proses pidana dengan TPPU itu memperkuat pemberantasan narkotika. “Ini hard approachnya,” paparnya.

Dia mengatakan, BNN menjalankan berbagai metode dalam memberantas narkotika, selain penegakan hukum juga dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. “Edukasi terhadap masyarakat,” urainya.

Upaya memberantas narkotika akan terus diperkuat. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan riset. “Semua untuk memerangi narkotika,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono secara resmi menyerahkan jabatan, tanggung jawab, dan wewenang sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) kepada Laksamana TNI Muhammad Ali kemarin (29/12). Dalam kesempatan tersebut, Yudo menyatakan bahwa awal tahun depan dia bakal menyambangi beberapa daerah rawan. Tidak sendirian, Yudo akan mengajak seluruh kepala staf angkatan.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Yudo usai menjalani upacara serah terima jabatan di Lapangan Trisila, Mabes TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur. ”Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, bersama tiga kepala staf,” ungkap dia. Selain Ali, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bakal dibawa.

Aceh, Natuna, dan Papua adalah beberapa daerah yang rencananya akan disambangi oleh Yudo awal tahun depan. Di sana, dia bakal mengajak diskusi seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian. ”Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi,” ujarnya. Jika sudah baik, dia ingin ada peningkatan. Bila ada yang kurang, dia memastikan bakal menutup kekurangan itu.

Namun, Yudo belum bisa merinci langkah-langkah yang bakal dia ambil. Mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu tidak ingin berandai-andai. ”Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai,” kata dia tegas. Sebagai panglima TNI, dia ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut.

Dari kunjungan kerja awal tahun depan, Yudo juga hendak melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit. ”Di Papua, Natuna, maupun daerah-daerah lain,” jelas dia. Khusus Natuna, dia menyatakan bahwa besar kemungkinan personel di sana bakal ditambah. ”Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Laksamana Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh panglima TNI. Program-program yang sudah dirancang oleh KSAL sebelumnya bakal dilanjutkan. ”Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri,” jelasnya. Dia pun menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada pemilu 2024 mendatang. ”Tetap menjaga soliditas dan netralitas TNI di pemilu yang akan datang,” imbuh dia. (*)

Reporter: JP Group 

batampos – Sepanjang periode 2022 Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia mengusulkan 19 hakim dijatuhi sanksi ringan hingga berat karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Untuk sanksi ringan dijatuhkan kepada 14 orang hakim, sanksi sedang dijatuhkan kepada dua orang hakim, dan sanksi berat dijatuhkan kepada tiga orang hakim,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito di Jakarta, Kamis (29/12).

Rinciannya, usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada enam orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dilayangkan kepada delapan orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada satu orang hakim, dan hakim nonpalu paling lama enam bulan dijatuhkan kepada satu hakim.

Kemudian untuk sanksi berat, KY mengusulkan tiga orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Adapun jenis pelanggaran KEPPH yang dinyatakan terbukti didominasi sikap tidak profesional sebanyak 14 orang, tidak menjaga martabat hakim sebanyak tiga orang, tidak berperilaku adil sebanyak satu orang dan berselingkuh sebanyak satu hakim.

KY telah mengirimkan usulan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) dengan respons dua usulan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada dua hakim terlapor karena kasus narkotika tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut Joko, berdasarkan surat tanggapan MA disebutkan majelis kehormatan hakim (MKH) dianggap tidak relevan lagi dilaksanakan mengingat para terlapor telah diberhentikan sementara sejak 3 Juni 2022 sampai dengan putusan perkara pidana nya berkekuatan hukum tetap.

Sementara, enam usulan dinyatakan teknis yudisial tetapi dijadikan bahan oleh MA untuk melakukan pemeriksaan terhadap para terlapor. Kemudian, dua usulan ditindaklanjuti dan satu usulan ditindaklanjuti dengan pembentukan MKH terhadap salah seorang hakim pengadilan agama.

Sepanjang 2022 KY dan MA telah melaksanakan lima kali sidang MKH dengan hasil tiga hakim dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, satu hakim dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan satu sidang ditunda karena terlapor sedang dirawat di rumah sakit.

Terakhir, dari 1.504 laporan terkait KEPPH dan 1.157 tembusan, KY menerima 412 permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat dan 100 pemantauan persidangan yang merupakan inisiatif dari KY.

“254 permohonan telah dilakukan pemantauan, 46 permohonan masih dalam proses analisis, tiga permohonan dilimpahkan ke Biro Investigasi/Advokasi, dan sisanya tidak dapat dilakukan pemantauan,” ucap Joko. (*)

Reporter: JP Group