batampos – Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menjelaskan lahan di Sei Nayon telah dialokasikan ke PT Harmoni Mas. Dengan Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 23.21030118.C1.

Mulanya, PT. Harmoni Mas mendapat alokasi tanah berdasarkan PL nomor : 21030118 Tanggal 06 Maret 2001 dengan Luas 528.000 M2.

Namun, terdapat revisi pertama pada tahun 2003, sehingga cakupan wilayah PT. Harmoni Mas lebih kecil dari PL pertama.

Baca Juga: Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kepri Naik 34 Persen

“Jauh sebelumnya (2003) berlaku revisi PL menjadi 518.000 M2. Setelah adanya surat kesepakatan nomor 38 tanggal 25 Maret 2002, terdapat permintaan akses jalan oleh Yayasan Muhammad Samsuri, yang kemudian disepakati bersama masing-masing pihak sebesar 10.000 M2 untuk akses jalan masyarakat,” kata Tuty.

Sehingga, BP Batam merevisi PL pertama menjadi PL nomor : 23.21030118.C1 atas nama PT. Harmoni Mas tanggal 03 Februari 2003 dengan luas lahan 518.000 M2 dengan peruntukan Perumahan dan Pariwisata yang berlokasi di Wilayah Pengembangan Batu Ampar-Sungai Panas.

“Kemudian, terdapat revisi kembali pada tahun 2021. Revisi dilakukan sebagai kebijakan yang dilakukan BP Batam untuk kepentingan umum atau masyarakat yakni pemanfaatan lahan untuk Row Jalan,” sambung Tuty.

Baca Juga: Aktifitas Meningkat, 2.090 Penumpang Kelud dari Belawan Turun di Batam

Tuty menjabarkan bahwa BP Batam kembali merevisi luas lahan dan koordinat gambar PL atas nama PT. Harmoni Mas didasari pada Berita Acara Penyampaian Revisi Proposal dan Rencana Bisnis No.162/A3.4/LH.02/6/2021 tanggal 21 Juni 2021.

BP Batam melakukan revisi PL nomor : 23.21030118.C1 tanggal 3 Februari 2003 yang dipecah dengan dua nomor PL.

Pertama adalah PL nomor 221.23.21030118.C1.001.C1 yang menetapkan luasan lahan PT. Harmoni Mas menjadi hanya sebesar 375.369 M2.

Baca Juga: Ini Kasus yang Paling Banyak Ditangani Polda Kepri Sepanjang 2022

Kedua adalah PL Nomor 221.23.21030118.C1.002.C1 yang menetapkan lokasi seluas 19.933,45 M2 diperuntukkan untuk Row Jalan 50 Meter bagi masyarakat.

“BP Batam justru mengurangi besaran lahan, untuk dimanfaatkan luasanya sebagai Row Jalan (50 meter) untuk kepentingan umum atau masyarakat,” kata Tuty.

Hal ini diperlukan untuk memastikan pelestarian jalan dalam jangka panjang, pengaturan yang aman bagi mobilitas warga setempat serta menyiapkan konektivitas di daerah tersebut.

Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Polisi Awasi Peredaran Kembang Api dan Petasan di Batam

Pihaknya menuturkan bahwa BP Batam telah melaksanakan perubahan-perubahan, sesuai prosedur atas perubahan yang ada dengan mengindahkan kebutuhan akses jalan bagi masyarakat umum.

“Adapun pemecahan gambar PL atas nama PT. Harmoni Mas telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dan Pemecahan PL tersebut tetap berada dalam lokasi induk,” pungkas Tuty.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

batampos – Kejaksaan Negeri Batam akhirnya menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BP Batam tahun 2018. Namun nama kedua tersangka yang diduga merugikan negara Rp 1,898.300.000 itu masih dirahasiakan.

Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra, mengatakan, penetapan kedua tersangka berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : B-4249/L.10.11/Fd.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Hal itu setelah penyidik mendapat dua alat bukti yang kuat mulai pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Baca Juga: BPOM Temukan 4.931 Kosmetik Ilegal di Kepri

“Hari ini (kemarin,red) kami telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan aplikasi SIMRS BP Batam tahun 2018. Namun untuk nama tersangka masih belum bisa kami sampaikan,” kata Riki, Jumat (30/12/2022)

Menurut dia, alasan masih merahasiakan nama kedua tersangka, karena dikhawatirkan melarikan diri. Sebab pada pemanggilan sebelum nya, kedua tersangka sempat tak datang dengan alasan sakit dan juga berhalangan.

“Kami sedang melakukan pemanggilan. Dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu alasannya kami belum menyampaikan nama kedua tersangka ke publik,” terang Riki.

Baca Juga: Aktifitas Meningkat, 2.090 Penumpang Kelud dari Belawan Turun di Batam

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya sempat dipanggil dengan status saksi. Namun ternyata panggilan itu tak dipenuhi keduanya dengan alasan sakit.

“Untuk sementara info ini yang kami sampaikan. Lebih lanjut nanti kami info, termasuk nama tersangka kalau sudah memenuhi panggilan,” sebut Riki.

Masih kata Riki, modus dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka, berawal dari Badan Pengusahaan Batam melaksanakan pengadaan aplikasi SIMRS pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam tahun 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp3.000.000.000. Kemudian tanggal 5 April 2018, panitia lelang, mengumumkan lelang pengadaan aplikasi RSBP Batam dengan pemenang PT. Sarana Primadata.

Baca Juga: Aktifitas Meningkat, 2.090 Penumpang Kelud dari Belawan Turun di Batam

Tanggal 30 April 2018, PPK dan PT. Sarana Primadata menandatangani kontrak pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam dengan nilai kontrak Rp.2.673.300.000.

“Pembayaran yang dilakukan BP Batamkepada PT. Sarana Primadata sudah dilakukan 100 perseb yaitu senilai Rp. 2.673.000.000,” kata Riki.

Dari PT Sarana Primadata ternyata melakukan subkontrak kepada PT. Exindo Information Technology. Dimana bagian pekerjaan yang disubkontrakkan oleh PT Sarana Primadata adalah pekerjaan utama yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yang nilainya kontraknya sebesar Rp. 1.250.00.000.

Baca Juga: Ini Kata BP Batam Terkait Status Lahan Sei Nayon

“Bahwa atas pengadaan aplikasi SIMRS BP Batam 2018, ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya yang merugikan keuangan negara,” jelas Riki.

Masih kata Riki, pernyataan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka 15 tahun hingga seumur hidup penjara.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam menemukan 4.931 kosmetik ilegal sepanjang 2022 di Provinsi Kepri.

Kepala BPOM Batam, Lintang Purba, mengatakan, pihaknya telah menangani lima perkara di bidang obat dan makanan pada tahun 2022 yang sudah ditindaklanjuti secara hukum yang terdiri dari 6.020 pcs produk yang tidak memenuhi kebutuhan.

“Dari 6.020 tersebut, ditemukan sebanyak 4.931 pieces produk kosmetik ilegal. Jadi tren yang paling banyak untuk di Kepri saat ini yang kami lakukan secara pidana adalah produk kosmetik ilegal,” katanya, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Wali Kota Batam Optimistis Sambut Tahun 2023

Kedua kata dia adalah produk suplemen ilegal sebanyak 694 pieces, kemudian ada produk pangan olahan ilegal sebanyak 371 pieces, produk obat tradisional ilegal sebanyak 14 pieces dan produk obat ilegal sebanyak 11 pieces.

“Dari semua itu, total ekonomi yang diperoleh sebesar Rp 486.249.500,” ucapnya.

Lintang menyebutkan, dengan adanya temuan itu, pihaknya akan melakukan pengetatan pemeriksaan produk yang masuk ke Kepri di tahun 2023.

Baca Juga: Aktifitas Meningkat, 2.090 Penumpang Kelud dari Belawan Turun di Batam

“Karena potensi paling besar yang kami hadapi di tahun 2023, yaitu adanya peradaran kosmetik secara daring. Maka dari itu kami sudah mengidentifikasi dan mengetatkan di tahun 2023,” kata dia.

Dia mengatakan, BPOM Batam terus berkomitmen melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi keamanan, mutu dan khasiat melalui kerjasama dengan berbagai pihak.(*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, optimistis menyambut tahun 2023. Ia juga menyampaikan harapannya terkait kerja kolektif membangun Batam terus dilakukan.

“Saya titipkan ini, 2023 sudah di depan mata. Tentu kita berharap kerja keras kita yang di dukung oleh RTRW selama ini harus kita tingkatkan,” katanya saat bersilahturahmi dan pemberian insentif untuk RTRW se-Kecamatan Batam Kota di Harmoni One Hotel, Kamis (29/12/2022) malam.

Menurutnya, silaturahmi tersebut tak sekadar pemberian insentif semata. Namun, lebih kepada terus mengukuhkan semangat agar membuat Batam lebih maju.

“Pekerjaan kita belum ada yang sempurna termasuk saya wali kota, camat, lurah RTRW belum sempurna karna belum 100 persen,” katanya.

Baca Juga: 12 Personel Polda Kepri Dipecat

Ia berterimakasih atas peran besar FTRW selama ini. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan perihal semangat Batam Kota Baru untuk menghadirkan sesuatu yang maju bagi Batam.

“Kita buat sesuatu yang lebih bagus dari sekarang,” imbuhnya.

Mewujudkan ini, tentu saja berangkat dari kesadaran bersama yang dimulai dari elemen dari bawah yakni RTRW.

Seperti contoh penanganan banjir, lalu meningkatkan estetika kota yang dimulai dari pemukiman warga yang juga melibatkan warga di lingkungannya masing-masing.

Baca Juga: Ini Kata BP Batam Terkait Status Lahan Sei Nayon

Dalam konteks ini, baik Pemko Batam maupun BP Batam sedang gencar-gencarnya membangun.

Terutama infrastruktur, dari bandara, pelabuhan hingga peningkatan jalan baik di jalan protokol maupun ke pemukiman warga.

“Kalau kita mulai dari bawah bakal bagus, sebagai contoh di Batamcenter ini, jalan sudah kita perbagus, perindustriannya benar-benar kita jaga, aspal jalan kota perbaiki, coba kita bayangkan semua jalan Batam seperti ini,” ujarnya.

Untuk itu, ia menggugah hati para RTRW yang hadir untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari lingkungannya masing-masing.

Baca Juga: Tahun Depan, Batam akan Tetap Diserbu Pencari Kerja karena UMK Naik

Rudi percaya, jika RTRW sudah kompak dan didukung kolektivitas warga, maka Batam Kota Baru akan terwujud dengan mudah.

“Kalau semua berbuat, batam akan menjadi kota baru sebenarnya maka jaya dan bahagialah kita,” imbuhnya.

Sejatinya kini, buah dari pembangunan yang dilakukan beberapa tahun belakangan telah mulai menuai hasil. Batam diapresiasi pemerintah pusat dan menjadi contoh daerah lain.

“Bapak Presiden (Joko Widodo) sangat mengapresiasi Batam karena perubahannya yang cukup signifikan,” terang Rudi.

Baca Juga: Imigrasi Batam Buka Kuota M-Paspor untuk Januari 2023

Berangkat dari sejumlah harapan maupun apresiasi ini, Rudi mengajak RTRW menatap dan menapaki tahun 2023 dengan semangat semakin maju.

“Terima kasih pak RTRW telah berbuat selama ini. Kerja kita tidak pernah berhenti meskipun sudah kita capai 100 persen itu belum boleh berhenti, kita boleh berhenti sampai Allah mencabut dari dunia fana ini,” pungkasnya.(*)

batampos – Kasus kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) di Provinsi Kepri naik 34 persen dibandingkan tahun 2021.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman, mengatakan, pihaknya mencatat jumlah Laka Lantas sepanjang 2022 sebanyak 961 kasus.

“Kasus Lakalantas naik naik 34 persen. Dengan korban meninggal 161 korban naik 5 persen; korban dengan luka berat 192 korban, naik 17 persen; dan luka ringan 1073 korban naik 40 persen,” jelasnya saat rilis kinerja akhir tahun 2022, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Ini Kata BP Batam Terkait Status Lahan Sei Nayon

Kapolda menjelaskan, dari data korban dan Laka Lantas ini dilihat ialah mereka pengendara yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

“Korban Laka Lantas ini dari sebagian yang tidak patuh tersebut,” ujarnya.

Menurutnya peningkatan kasus lakalantas ini disebabkan mobilitas masyakat yang tinggi pasca pandemi COVID-19.

Sementara itu pada periode 24 Oktober sampai 16 Desember 2022, pihaknya mencatat 1.252 pelanggar lalu lintas yang terekam kamera ETLE.

Baca Juga: Wali Kota Batam Ingatkan Pedagang dan Distributor Tidak Naikkan Harga Sembako

Jumlah itu kata Kapolda terus meningkat sampai saat ini. Polda Kepri juga telah menyiapkan sejumlah personel dilapangkan untuk memaksimalkan ELTE atau tilang elektronik.

“Kita akan terus tingkatkan keamanan melalau digital. Jajaran tetap turun untuk melakukan tilang secara digital jadi diharapkan patuh terhadap aturan lalulintas,” kata dia.(*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Aktifitas penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Batu Ampar Batam terus meningkat. Tercacat sehari menjelang pergantian tahun baru, sebanyak 2.090 penumpang turun dari KM Kelud rute Belawan, Medan tujuan Batam.

“Untuk penumpang yang turun kapal jumlahnya mencapai 2.090 orang. Penumpang lanjut ke Kijang ada 259 orang, sedangkan penumpang naik di Pelabuhan Batu Ampar yakni 313 orang,” ujar Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam (KKP) Batam, AKP awal Syaban Harahap usai melaksanakan pengamanan di Pelabuhan Batu Ampar, Jumat (30/12).

baca juga: Isu Penculikan Puluhan Anak Sekolah, Ini yang Dilakukan Polda Kepri

Menurutnya, Kapal KM Kelud tiba di Batam sekira pukul 19.00 WIB dan selanjutnya bertolak ke Kijang. Selain penumpang, KM Kelud juga membawa muatan berupa 14 buah kontainer.

Kapolsek menambahkan, pengamanan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polsek KKP Batam. Tujuannya untuk memberikan pengamanan kepada calon penumpang maupun penumpang turun, sehingga merasa aman dan nyaman dengan kehadiran aparat kepolisian.

“Kami melakukan pengamanan KM. Kelud guna mengantisipasi apabila terjadi tindak pelanggaran hukum. Situasi lokasi pun saat itu kondusif,” ujar AKP Awal Sya’ban.

Baca Juga: Ini Kata BP Batam Terkait Status Lahan Sei Nayon

Disebutkan Awal, sasaran pengamanan Kelud ini adalah penumpang yang turun dan naik, arus lalu lintas truk kontainer, kendaraan yang parkir di tepi jalan serta keluarga atau pengantar.

“Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan atau razia secara acak terhadap barang bawaan penumpang untuk antisipasi dan pencegahan terjadinya tindak pidana Narkoba dan barang terlarang lainnya. Pelayanan kepada masyarakat yang turun maupun yang akan naik ke KM Kelud,” ujarnya.

Agus, salah seorang penumpang dari Belawan mengaku merasa aman atas kehadiran polisi di pelabuhan. “Adanya pengamanan ini tentu saja akan meminimalisir tindak kejahatan khususnya di Pelabuhan dan kita sangat apresiasi,” ujarnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra