batampos – Momen pergantian tahun di Pulau Madura ’’dibuka’’ dengan bencana banjir. Tak tanggung-tanggung, bencana tersebut melanda empat kabupaten di Pulau Garam.

Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, banjir mulai terjadi sejak Sabtu (31/12). Yang terparah terjadi di Sampang. Pemicunya masih sama, akibat luapan tiga sungai. Yakni, Kemuning, Banyumas, dan Panyepen. Ditambah, permukaan air laut meninggi.

Banjir akibat luapan Sungai Kemuning dan Banyumas menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Sampang. Sementara itu, luberan Sungai Panyepen memicu banjir di lima desa di Kecamatan Jrengik.

Intensitas genangan banjir di sejumlah wilayah di kabupaten itu cukup mengkhawatirkan. Akibatnya, di wilayah dengan genangan tinggi, aliran listrik untuk sementara dipadamkan. Ribuan warga terdampak.

Banjir yang cukup parah juga terjadi di Sumenep. Luapan Sungai Kebonagung membuat dua desa tergenang. Yakni, Desa Patean, Kecamatan Batuan, serta Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi. Banjir juga membuat akses utama Sumenep–Surabaya terendam. Hingga kemarin, genangan masih terjadi.

Di Bangkalan, banjir terjadi akibat luapan Sungai Blega dan Arosbaya pada Sabtu (31/12). Di Kecamatan Arosbaya, tercatat ada 1.580 rumah yang terendam di enam desa. Demikian pula di Kecamatan Blega. Sedikitnya 2.261 kediaman warga terendam. Tersebar di Desa Blega, Kajjan, Nyormanis, dan Karang Panasan.

’’Di Kecamatan Blega, air mulai surut kemarin. Sementara itu, di Kecamatan Arosbaya, genangan air masih menutupi akses jalan,’’ kata Kepala BPBD Bangkalan Geger Heri Susianto.

Di Pamekasan, banjir akibat luapan Kali Semajid yang terjadi sejak Sabtu (31/12) membuat empat desa/kelurahan di Kecamatan Pamekasan terendam. Selain menggenangi 1.184 rumah, banjir menyasar kawasan pesantren. Lebih dari 200 santri terdampak.

Selain banjir, sejumlah wilayah di Pamekasan dilanda bencana longsor. Paling parah terjadi di Kecamatan Waru. Untung, masyarakat waspada. ’’Rata-rata, hampir semua desa terjadi longsor. Ada yang mengenai rumah dan menutup jalan,’’ ujar Babinsa Koramil 0826-10 Waru Kopda Mansur Arifin pada Jawa Pos Radar Madura.

Tim BPBD Jatim dan kabupaten/kota sudah melakukan asesmen di seluruh wilayah terdampak bencana. ’’Selain itu, distribusi bantuan ke sejumlah wilayah sudah diluncurkan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto kemarin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, Herlian Muchrim, harus menjalani operasi ortopedi atau tulang selama 5 jam di RSUD M Yunus Bengkulu, Minggu (1/1) kemarin. Ia dilarikan ke rumah sakit gara-gara main petasan malam tahun baru 2023, dikutip dari Pojok Satu.

Herlian Muchrim menjalani operasi sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu (1/1) sampai pukul 15.00 WIB.

Usai dioperasi, kondisinya mulai membaik, namun tampaknya masih mengalami trauma.

Setelah menjalani operasi di bagian jarinya, saat ini kerabat dekat, keluarga hingga pejabat menjenguk Wabup Kaur tersebut di RSMY.

Herlian Muchrim menjalani operasi sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu (1/1).

Operasi sampai memakan waktu sekitar 5 jam.

Selanjutnya Wakil Bupati Kaur ini langsung dibawa ke ruang radiologi untuk memastikan kondisi jari tangan yang terkena ledakan petasan.

Usai menjalani operasi Wakil Bupati Kaur kemudian langsung dibawa ke ruang Radiologi oleh tim medis RSMY Bengkulu.

Direktur RSUD Kaur, Levi Agung Wahyudi, yang mendampingi Wakil Bupati Kaur ke RSMY mengaku, pihaknya terpaksa merujuk ke RSMY lantaran di RSUD Kaur tidak memiliki dokter Ortopedi.

“Kami merujuk bapak lantaran di RSUD Kaur tidak mempunyai dokter Ortopedi, dan dirujuk pada pukul 01.00 WIB dini hari tadi,” ujarnya Dirut RSUD Kaur, Minggu 1 Januari 2023.

Hingga Minggu sore, pihak keluarga serta kerabat masih memenuhi RS M Yunus Bengkulu.

Mereka setia menunggu guna untuk memastikan kondisi Wakil Bupati Kaur yang baru saja menjalani operasi di jari tangannya pasca terkena ledakan petasan pada malam tahun baru.

Sementara itu salah satu kerabatnya, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, mengatakan, kerabatnya itu masih terlihat syok.

“Alhamdulillah sudah membaik, namun memang masih sedikit syok dan saya rasa itu wajar, karena kaget akan kejadian tersebut,” ujar Dedy Wahyudi.

Atas kejadian yang dialami Herlian Muchrim, Dedy Wahyudi mengatakan, bahwa peristiwa ini merupakan musibah yang tidak dapat dihindarkan, kedepan agar semuanya dapat selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas apapun.

“Ini merupakan musibah yang tidak dapat di elakkan dan kedepan kita dapat selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas apapun,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai merupakan bentuk kesewenangan Pemerintah. Senior Partner Integrity Law Firm, Denny Indrayana menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Padahal, MK dalam putusannya menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional. Sehingga perlu adanya perbaikan, dengan diberikan waktu selama dua tahun.

“Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak menghormati MK. Presiden telah melakukan Contempt of the Constitutional Court,” kata Denny dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Denny menjelaskan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengujikonstitusionalitas undang-undang, justru malah tidak dihormati. Ketika MK menyatakan Omnibus Law tidak konstitusional, maka pembuat undang-undang seharusnya
patuh dan melaksanakan putusan MK.

“Bukan dengan menggugurkannya melalui Perppu,” tegas Denny.

Putusan MK, lanjut Denny, menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Paling tidak, karena belum adanya standar baku pembuatan Omnibus Law, dan yang paling mendasar, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan UU Ciptaker.

“Dengan demikian seharusnya Presiden dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dengan memperhatikan putusan MK tersebut,” cetus Denny.

Menurut Denny, pemerintah seharusnya tidak mengambil jalan pintas menerbitkan dengan menerbitkan Perppu. Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK.

“Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi UU, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali,” papar Denny.

Hadirnya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja telah menggugurkan dan melecehkan putusan MK. Menurut Denny, Presiden Jokowi sudah memberikan contoh buruk.

“Kalau Presiden saja memberi suri tauladan untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi, bagaimana pula rakyat kebanyakan akan memandang organ konstitusi yang diberi mandat strategis untuk menjaga negara hukum demokratis kita tersebut?” pungkas Denny. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah PPKM dicabut, menteri dalam negeri mengeluarkan instruksi baru terkait pengendalian Covid-19. Salah satunya, kepala daerah harus mencabut aturan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Dengan penghentian PPKM, secara otomatis Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 terkait pelaksanaan PPKM dicabut. Sebagai gantinya, diterbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal Z.A. menjelaskan, Inmendagri 53/2022 menekankan strategi yang lebih proaktif dan persuasif terhadap pencegahan persebaran Covid-19 melalui kesadaran penerapan prokes, khususnya penggunaan masker. Terutama pada kerumunan maupun keramaian di dalam gedung atau ruang tertutup, termasuk transportasi publik. ”Termasuk masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan seperti batuk, pilek, dan bersin,” terangnya.

Masyarakat juga diimbau untuk melakukan tes bagi yang bergejala Covid-19. Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Bagi yang masih dosis primer, bisa melanjutkan ke dosis kedua dan booster. Inmendagri menegaskan bahwa satgas Covid-19 nasional maupun daerah harus tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi.

Kemendagri juga menginstruksi kepala daerah untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya yang memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM. Selanjutnya, kepala daerah diminta memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif bagi setiap kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan. ”Tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan,” terang Safrizal.

Dia menambahkan, pemerintah harus tetap menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai aturan perundang-undangan. Safrizal berharap tidak ada euforia terhadap pencabutan PPKM. Masyarakat harus tetap waspada agar tidak terjadi kenaikan kasus. ”Seluruh jajaran pemerintah daerah harus tetap aktif menggalakkan vaksinasi booster dan menyiagakan fasilitas kesehatan yang memadai,” tegas Safrizal.

Sementara itu, Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego menyatakan bahwa RSDC resmi tutup mulai kemarin (31/12). Itu sesuai dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejak Kamis (29/12) hingga kemarin, tidak ada satu pun pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Meski begitu, satu tower di Wisma Atlet Kemayoran tetap disiagakan sampai Maret 2023. ”Kami mengoperasikan satu tower, yaitu tower enam,” ungkap Mintoro. Tujuannya, mengantisipasi kondisi darurat. Terutama setelah perayaan Natal dan tahun baru. ”Tenaga medis dan relawan masih stand by,” lanjutnya. (*)

Reporter: JP Group