batampos- Helikopter milik Polri hilang kontak (lost contact) di perairan Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, kemarin (27/11).

Seharusnya helikopter dengan nomor Alut NBO 105 register P-1103 yang bertolak dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, itu mendarat di Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin.

Dilansir dari Belitong Ekspres, helikopter tersebut hendak mengisi bahan bakar. Namun, belum sampai di Tanjung Pandan, heli hilang kontak pukul 14.00 WIB. ”Take off dari Pangkalan Bun tujuan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Setelah itu, rencananya helikopter kembali ke Jakarta,” kata Kabidhumas Polda Bangka Belitung Kombes A. Maladi kemarin.

Helikopter tersebut memuat empat anggota Polri. Satu di antaranya merupakan perwira. Mereka adalah AKP Arif Rahman Saleh (kapten), Briptu Lasminto, Aipda Joko M., dan Bripda Anam. ”Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pencarian. Tim SAR sudah turun ke lokasi,” tuturnya.

Mabes Polri melalui keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan helikopter milik Polri hilang kontak di Bangka Belitung. Ihwal kronologi, dua helikopter take off dari Pangkalan Bun sekitar pukul 11.00. Yaitu, heli dengan nomor Alut NBO 105 register P-1103 dan NBO 105 register P-1113. Helikopter lebih dulu menuju Tanjung Pandan sebelum melanjutkan perjalanan dengan rute melewati Pangkalpinang–Lampung–Pondok Cabe, Jakarta.

Sesuai estimasi waktu perjalanan, helikopter seharusnya landing di Tanjung Pandan pukul 13.30. Namun, hanya satu helikopter, yakni register P-1113, yang berhasil mendarat. Satu helikopter lainnya, yakni NBO 105 register P-1103, hingga berita ini ditulis belum tiba di Bandara Tanjung Pandan (TJQ).

Informasi terakhir, helikopter Polri Alut NBO 105 register P-1103 berada di titik posisi radius 093 derajat, 38 nautical miles dari Bandara Tanjung Pandan. Diduga, helikopter jatuh di perairan sekitar Pulau Buku Limau, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, karena cuaca buruk.

Personel Ditpolairud Pangkalan Sandar Belitung berkoordinasi dengan Basarnas Belitung dan Satpolair Belitung untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap helikopter Alut NBO 105 register P-1103 dan kru ke titik lokasi akhir komunikasi. Mereka juga memberdayakan nelayan dan masyarakat sekitar untuk membantu pencarian di sekitar Pulau Buku Limau.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Babel Mikron Antariksa juga menyatakan bahwa pihaknya akan turun bersama tim SAR guna ikut melakukan pencarian.

Sementara itu, Sobri, nelayan Desa Baru, menemukan tiga bantalan kursi yang diduga bagian dari helikopter yang hilang kontak di perairan Manggar, Belitung Timur. Sobri mengaku sempat melihat benda melayang di udara di sekitar Pulau Buku Limau pada pukul 13.30 WIB.

Saat itu Sobri melaut seorang diri dalam perjalanan pulang menuju Desa Baru setelah memancing di Pulau Buku Limau. ”Banyak barang timbul (mengapung, Red). Saya nggak ngambil, balik kanan karena hujan,” ujarnya.

Menurut Sobri, di belakangnya masih terdapat beberapa nelayan yang juga hendak pulang ke Manggar. Namun, dia tidak mengetahui apakah nelayan-nelayan tersebut ikut mengambil barang yang diduga bagian dari helikopter NBO 105 register P-1103. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – AKBP Arif Rahman Arifin mengaku sempat bingung melihat Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J masih hidup, usai melihat rekaman CCTV. Arif juga tak tahu jika Yosua memakai kaos warna putih saat di rumah dinas Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sebab, dia melihatnya Yosua memakai baju merah saat berada di ruang otopsi Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

“Saudara katakan tadi bajunya warna merah? Kapan saudara kenali Yosua pakai baju warna merah?,” tanya Hakim dalam persidangan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/11).

“Saya lihat di tumpukan seperti tumpukan baju di sebelah jenazah. Ada celana jeans warna biru dan kaos merah,” kata Arif.

Kendati demikian, Arif saat tiba di ruang otopsi melihat Yosua sudah terbaring tak memakai pakaian. Pakaian yang ia lihat sudah tertumpuk di dekat jenazah, dan Arif tak melihat ada baju warna putih.

“Setahu saya kaosnya warna merah, iya saya lihat di ruang otopsi itu kaosnya warna merah,” kata Arif.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat rambutnya sampai berwarna putih. Menurut Kamhar, pernyataan Jokowi tersebut justru mempertontonkan kebodohan.

“Apa yang dilakukan Pak Jokowi sejatinya adalah praktek mempertontonkan kebodohan dan pembodohan. Tak ada satu pun literatur pada berbagai studi kepemimpinan yang bisa ditemukan bahwa keriput dan rambut putih adalah ciri pemimpin yang tahu penderitaan rakyat dan pro rakyat,” kata Kamhar kepada wartawan Senin (28/11).

“Keriput dan rambut putih lebih tepat sebagai tanda-tanda penuaan,” sambungnya.

Kamhar berpendapat, Jokowi dinilai tidak memahami isi pidatonya, karena hanya membaca teks yang disiapkan. Sebab, hal serupa juga pernah terjadi di awal pemerintahannya saat Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan nilai uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara pada 2015 lalu.

“Namun jika ini dilakukan secara sadar, sebagai bentuk endorsment terhadap calon presiden yang dipersiapkan dan dikehendakinya pada Pilpres 2024 mendatang, ini tidak etis dan berpotensi besar mencederai demokrasi,” ucap Kamhar.

Meski kode-kode yang dikeluarkan Jokowi hanya untuk kepentingan internal partai yang tengah dihadapkan pada dua pilihan kader terbaiknya untuk mempengaruhi pengambil keputusan terhadap siapa yang nantinya akan diajukan sebagai capres. Namun, tetap saja pernyataan tersebut terlalu berlebihan.

Kamhar juga menyesalkan terkait pemakaian Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dalam acara relawan Gerakan Nusantara Bersatu pada Sabtu (26/11). Padahal, Pemerintah melarang penggunaan GBK di luar pertandingan sepak bola. Namun justru, GBK bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan relawan dengan Jokowi.

“Tak hanya substansi kegiatannya yang bermasalah, pemilihan tempat dan waktunya pun tak tepat. Publik penting memiliki kesadaran agar tak lagi salah dalam memilih calon pemimpin yang hanya bermodalkan pencitraan yang dibangun di atas tumpukan kebohongan,” tegas Kamhar.

Terkait adanya tudingan ini, hingga berita ini dipublikasikan, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Bey Machmudin belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan, ribuan relawan untuk memilih pemimpin di 2024 mendatang. Menurut Jokowi seorang pemimpin terlihat dari bagaimana penampilannya.

“Perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan, pemimpin, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya,” ucap Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Menurut Jokowi, seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya akan terlihat dari rambutnya. Jokowi juga menyinggung ‘rambut putih’ yang disebutnya sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat.

“Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada. Ada itu,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Mahesa Paranadipa meminta, Omnibus Law Bidang Kesehatan untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya melakukan pertemuan dengan Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

“UU itu (Omnibus Law Bidang Kesehatan) akan melemahkan organisasi kesehatan,” kata Mahesa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyatakan, membantah draf RUU yang beredar tersebut sebagai hasil kerja para wakil rakyat di Senayan. “Kami tidak tahu draf RUU yang beredar di media sosial itu ulah siapa. Kami tidak pernah melihat dan yang jelas kami tidak mengakui draf yang beredar tersebut,” ucap Charles Honoris.

Charles mengklaim, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI selalu siap mendengarkan segala aspirasi dari para tenaga kesehatan dan organisasi kesehatan terkait penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan mereka.

“Pada prinsipnya kita selalu terbuka terhadap masukan dari semua stakeholder,” tegas Charles.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M Nurdin menegaskan, pembahasan di Baleg DPR baru sebatas penyusunan naskah akademik. Menurutnya, naskah akademik tersebut baru nanti disusun sebuah RUU.

“Jadi prosesnya masih RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk menyusun Naskah Akademik. Dan belum ada draf RUU. Proses menuju draf masih lama,” imbuhnya.

Nurdin melanjutkan, Baleg DPR sudah mengundang sebanyak 28 pemangku kebijakan untuk didengarkan aspirasinya terkait penyusunan Naskah Akademik Omnibus Law Bidang Kesehatan.

“Kita dengar masukan dalam RDPU selalu terbuka, karena kalau tertutup nanti salah sangka. Bahkan kami mendengar masukan secara online dari tenaga kesehatan di berbagai daerah, bahkan dari Papua,” pungkas Nurdin. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengakui, mendapat informasi kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Hal ini menyusul akan purna baktinya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 21 Desember 2022.

“Kabarnya demikian (KSAL Laksamana Yudo Margono dipilih sebagai Calon Panglima TNI), tapi nanti kita kan nunggu Surpresnya,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Politikus Golkar ini belum bisa memastikan apakah Yudo memang dipilih sebagai Calon Panglima TNI. Sebab, dirinya belum melihat langsung isi dari surat presiden (Surpres) tersebut.

“Kabarnya Pak Yudo, saya juga dapat kabar gitu. Tetapi tetap nanti harus tunggu Surpresnya ya,” ucap Meutya.

Meutya mengungkapkan, pihaknya menunggu informasi resmi dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian, Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan dari calon panglima TNI.

“Tunggu pimpinan nanti kalau sudah terima mereka akan mengadakan bamus secepatnya kita lakukan mudah-mudahan bisa pekan ini,” tegas Meutya.

Senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin. Dia mengaku, mendapat informasi bahwa KSAL Laksamana Yudo Margono dipilih Presiden Jokowi menjadi calon Panglima TNI.

“Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu adalah KSAL,” ungkap Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, Presiden Jokowi hanya memilih satu nama dari tiga kepala staf yang akan menjabat sebagai Panglima TNI. “Jadi yang diajukan itu satu nama saja,” tegas Hasanuddin menandaskan. (*)

Reporter : JP GROUP