batampos – Kerusakan lingkungan yang terus terjadi di Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2025 semakin memantik keprihatinan berbagai kalangan. Kondisi tersebut dirangkum dalam kegiatan Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepulauan Riau 2025 yang digelar di Shelter Akar Bhumi, Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Senin (29/12).

Kegiatan ini diinisiasi Akar Bhumi Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam dan media partner Batam Bergerak. Selain pemutaran film dokumenter, acara juga diisi diskusi publik dan refleksi bersama yang mengulas keterkaitan kerusakan bentang alam di Kepri dengan bencana ekologis berulang di wilayah Sumatra.

Ketua Panitia Kaleidoskop, Muhammad Sya’ban, menyebut kegiatan ini sebagai kolase kerja-kerja advokasi lingkungan dan jurnalisme yang selama ini dijalankan Akar Bhumi Indonesia dan AJI Batam.

“Ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang refleksi bersama. Sepanjang 2025, kerusakan lingkungan di Kepri semakin masif, mulai dari reklamasi ilegal hingga perusakan pesisir,” ujarnya.

Menurut Sya’ban, persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aktivis, melainkan pekerjaan rumah bersama yang melibatkan jurnalis, mahasiswa, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Riau menghadapi tekanan ekologis yang semakin kompleks. Alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, reklamasi pesisir, penimbunan mangrove, serta kerusakan hutan dan laut kerap terjadi atas nama pembangunan.

Akumulasi kerusakan tersebut dinilai telah memunculkan dampak nyata bagi masyarakat dan meningkatkan risiko bencana ekologis. Banjir, longsor, kebakaran hutan, serta abrasi pesisir yang terjadi di berbagai wilayah Sumatra menjadi peringatan bahwa bencana tidak semata-mata peristiwa alam, melainkan akibat relasi yang timpang antara manusia dan lingkungan.

Kondisi serupa, menurut penyelenggara, bukan tidak mungkin terjadi di Kepulauan Riau yang sekitar 96 persen wilayahnya merupakan perairan laut, apabila pembangunan terus mengabaikan daya dukung ekologis.

Diskusi publik menghadirkan perwakilan masyarakat terdampak, Akar Bhumi Indonesia, Polda Kepulauan Riau, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup wilayah Kepri, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Batam.

Salah satu suara paling kuat datang dari Sahat Jemahat, warga Kampung Ambat Jaya, Kabupaten Karimun. Ia mengungkapkan dampak aktivitas PT Saipem yang telah dirasakan warga sejak bertahun-tahun lalu.

Aktivitas pembersihan plat besi dengan metode sandblasting disebut menghasilkan debu tebal yang menyelimuti permukiman dan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama balita dan lansia.

“Sejak awal pembangunan pada 2008 kami sudah merasakan dampaknya. Kami pernah meminta AMDAL dibuka, tapi kami justru dianggap orang asing,” kata Sahat.

Ia menambahkan, janji perusahaan terkait pembukaan lapangan kerja tidak pernah terwujud. “Sekarang malah terjadi PHK massal. Debu masih ada, laut menyempit, dan kami bingung harus mengadu ke mana,” ujarnya.

Ketua Akar Bhumi Indonesia, Sony Rianto, mengatakan pihaknya telah mendampingi warga Kampung Ambat Jaya hampir tiga tahun terakhir. Konflik antara masyarakat dan perusahaan, menurutnya, telah berlangsung lama dengan dampak paling terasa dalam enam tahun terakhir.

“Lingkungan rusak akibat sandblasting, laut menjadi keruh dan dangkal karena sedimentasi. Sementara manfaat ekonomi bagi warga nyaris tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, AKP Ade Putra, Kanit Tipidter Ditkrimsus Polda Kepri, menyatakan pihaknya terbantu dengan pendampingan dan laporan yang dilakukan Akar Bhumi Indonesia.

“Kami terus berdiskusi terkait aspirasi masyarakat, termasuk soal AMDAL perusahaan. Penanganan pidana lingkungan harus memenuhi unsur dampak yang jelas sesuai undang-undang,” katanya.

Ade mengungkapkan, sejumlah perkara lingkungan tengah ditangani di Batam, Karimun, dan Bintan, meski belum dapat disampaikan secara terbuka.

Dalam sesi diskusi, Romi, nelayan asal Bengkong, mengeluhkan dampak reklamasi yang menyebabkan penyempitan alur air, pencemaran, rusaknya terumbu karang, hingga hilangnya ikan.

“Kami sudah melapor ke berbagai pihak, tapi tidak ada tanggapan. Kami tidak menolak pembangunan, tapi tolong perhatikan kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ade menyatakan akan menelusuri kembali laporan yang masuk dan tidak menutup kemungkinan penindakan pidana jika ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Bertha De Jurisal, Pengawas Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kepri, menyoroti tumpang tindih regulasi serta keterbatasan anggaran.

“Anggaran kami sangat terbatas. Regulasi juga rumit dan saling tumpang tindih. Ini menjadi tantangan besar dalam pengawasan lingkungan,” katanya.

Sekretaris AJI Kota Batam, Muhammad Ishlahuddin, menyebut Kaleidoskop ini sebagai refleksi atas kerusakan lingkungan sepanjang 2025, termasuk longsor di Tiban yang menewaskan empat orang serta keberadaan puluhan titik rawan longsor di Batam.

“Bencana tidak terjadi di ruang hampa. Ia lahir dari keserakahan manusia,” ujarnya. (*)

Artikel Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepri 2025: Alarm Krisis Ekologis Kian Nyata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digulirkan Pemerintah Kota Batam sepanjang 2025 kian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hingga 24 Desember 2025, ratusan ribu warga telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemeriksaan kesehatan di seluruh puskesmas yang ada di Batam.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebut capaian ini menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit.

“Total sasaran PKG kita tahun ini sebanyak 1.276.930 orang. Sampai akhir Desember, yang mendaftar melalui sistem ASIK mencapai 189.215 orang atau sekitar 14,81 persen. Dari jumlah itu, lebih dari 144 ribu orang benar-benar hadir untuk diperiksa,” ujar Didi, Selasa (30/12).

Tak hanya melalui sistem digital, layanan PKG secara manual juga menunjukkan respons tinggi. Didi menjelaskan, sebanyak 110.998 warga tercatat mendaftar secara manual, dengan tingkat kehadiran hampir sempurna.

“Angka kehadiran manual bahkan mencapai 97,87 persen. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi ketika layanan kesehatan hadir lebih dekat dan mudah diakses,” katanya.

Didi menegaskan, seluruh 21 puskesmas di Kota Batam kini telah siap dan mampu melayani PKG. Kesiapan ini, menurutnya, menjadi fondasi penting agar pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik usia sekolah maupun umum.

“Alhamdulillah, semua puskesmas sudah 100 persen mampu melaksanakan PKG. Masyarakat tinggal datang dan memanfaatkan layanan ini,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Batam juga menemukan sejumlah kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hingga 24 Desember 2025, tercatat 20 pasien PKG harus dirujuk, dengan beragam temuan medis seperti gangguan jantung, hipertensi, hingga hasil IVA positif yang mengarah pada dugaan kanker serviks.

“Untuk kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan, langsung kami rujuk ke rumah sakit. Sementara yang masih bisa ditangani di layanan primer, kami kembalikan ke faskes satu untuk pemantauan,” terang Didi.

Ia menekankan, PKG bukan sekadar program tahunan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Pemko Batam dalam membangun masyarakat yang lebih sadar kesehatan.

“Yang terpenting bukan hanya angka capaian, tapi bagaimana masyarakat mau memeriksakan diri lebih awal, sebelum sakitnya bertambah berat,” pungkasnya. (*)

Artikel PKG Batam Jangkau Ratusan Ribu Warga Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polda Kepulauan Riau mencatat penurunan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota sepanjang 2025. Penurunan ini dinilai sebagai hasil penguatan pengawasan internal serta peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja kepolisian.

Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengungkapkan, sepanjang 2025 jumlah anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tercatat sebanyak 15 orang. Selain itu, terdapat 77 kasus pelanggaran kode etik dan 27 kasus pelanggaran disiplin.

“Jika dibandingkan tahun 2024, angka ini mengalami penurunan. Tahun lalu PTDH ada 26 kasus, pelanggaran kode etik 95 kasus, dan disiplin anggota mencapai 68 kasus,” ujar Asep, saat menyampaikan evaluasi kinerja Polda Kepri.

Baca Juga: Propam Tegaskan Sidang Etik Polisi yang Terlibat Pemerasan Tetap akan Diproses

Menurut Asep, penurunan tersebut tidak lepas dari peran Inspektorat dan fungsi pengawasan internal yang terus melakukan pengendalian secara berkelanjutan, termasuk pengawasan melekat terhadap anggota di satuan kerja.

“Inspektorat terus mengontrol dan mengawasi secara berkesinambungan. Sehingga pelanggaran yang terjadi bisa ditekan,” katanya.

Meski demikian, Asep menegaskan penurunan angka pelanggaran bukan untuk dijadikan sebagai sebuah prestasi. Ia mengakui, hingga kini pelanggaran etik masih ditemukan di wilayah hukum Polda Kepri.

“Ini bukan prestasi. Walaupun menurun, pelanggaran tetap ada dan masih ditemukan di wilayah kita. Karena itu, perbaikan harus terus dilakukan,” tegasnya.

Asep juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas peran aktif dalam memberikan laporan. Menurutnya, sejumlah pelanggaran yang melibatkan anggota Polri terungkap berkat informasi dari masyarakat.

“Saya berterima kasih atas kontrol sosial dari masyarakat dan pemerintah. Beberapa kasus yang melibatkan anggota justru terungkap dari laporan masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan Polda Kepri berkomitmen untuk terus berbenah dan menegakkan aturan secara konsisten, baik terkait disiplin, etika, maupun profesionalisme anggota.

“Komitmen kami jelas, terus memperbaiki diri dan menegakkan aturan agar disiplin dan profesionalisme anggota semakin baik,” katanya.

Selain penurunan pelanggaran, Asep menyebut tahun 2025 juga menjadi catatan positif bagi Polda Kepri dari sisi kinerja dan prestasi. Berbagai capaian, inovasi pelayanan publik, serta prestasi personel diraih di tingkat nasional hingga internasional.

“Berbagai penghargaan yang kami raih sepanjang 2025 menjadi cerminan dedikasi dan profesionalisme personel Polda Kepri dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto mengungkapkan, pelanggaran anggota masih didominasi oleh kasus narkoba dan desersi.

“Pelanggaran tertinggi masih narkoba, baik keterlibatan langsung maupun hasil tes urine positif. Kedua, desersi,” jelas Eddwi.

Untuk kasus PTDH, Eddwi menyebutkan sebagian besar disebabkan oleh desersi dan pelanggaran berat lainnya. Pada 2025, terdapat dua kasus desersi dan lima kasus pelanggaran berat terkait penyalahgunaan obat-obatan yang berujung PTDH.

Selain itu, Propam Polda Kepri saat ini masih menangani sejumlah perkara pelanggaran anggota berdasarkan aduan QR. Dari total 24 pengaduan yang masuk, 20 kasus telah diselesaikan, sementara empat lainnya masih dalam proses penanganan.

“Sebanyak 24 perkara kami tangani. Dua puluh sudah selesai, dan empat masih dalam proses,” pungkasnya. (*)

Artikel Pengawasan Diperketat, Pelanggaran Anggota Polda Kepri Turun Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Memasuki akhir 2025, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat kinerja yang relatif solid di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Batam menunjukkan performa positif pada triwulan III tahun 2025. Arus investasi tetap terjaga, aktivitas industri berjalan, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang stabil.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim BP Batam serta sinergi yang kuat bersama para pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin sepanjang tahun ini.

Menurut dia, capaian 2025 tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat Batam.

“Sepanjang 2025, Batam mencatat realisasi investasi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Ini menunjukkan Batam tetap dipercaya dan mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Amsakar.

Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Batam meningkat hingga 6,89 persen secara tahunan (year-on-year).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor utama, yakni investasi, disusul industri pengolahan, perdagangan, dan logistik. Amsakar menilai capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang terus berjalan di Batam.

“Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal di Batam hingga triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp54,7 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Batam sebagai salah satu daerah dengan capaian investasi tertinggi secara nasional,” terang Amsakar Achmad.

Menambahkan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai struktur investasi yang masuk ke Batam menunjukkan tren yang semakin sehat, terutama dari sisi penanaman modal dalam negeri.

“Meningkatnya investasi dalam negeri menunjukkan bahwa ekosistem Batam semakin dipercaya oleh pelaku usaha nasional. Rantai pasok lokal tumbuh, industri pendukung menguat, dan nilai tambah semakin tinggal di dalam negeri. Ini menjadi fondasi penting bagi daya saing jangka panjang Batam,” ujar Li Claudia.

Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat sepanjang 2025 yang dinilai berperan penting dalam menjaga iklim investasi Batam. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan agar Batam diperkuat sebagai destinasi investasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menyampaikan bahwa arahan Presiden tersebut menjadi pijakan utama BP Batam dalam merumuskan langkah ke depan.

“Presiden menegaskan bahwa Batam harus berperan nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi. Arahan ini kami terjemahkan dengan memastikan investasi yang masuk bersifat produktif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Fary.

Menurutnya, fokus BP Batam ke depan adalah mempercepat layanan investasi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat ekosistem usaha agar Batam semakin kompetitif sebagai tujuan investasi utama, baik nasional maupun internasional.

Dengan capaian sepanjang 2025 tersebut, BP Batam optimistis Batam dapat melanjutkan momentum pertumbuhan pada 2026, sekaligus memperkuat perannya sebagai kawasan strategis nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Artikel Batam Tutup 2025 dengan Investasi dan Ekonomi yang Menguat, Pertumbuhan Ekonomi 6,89 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bea Cukai (BC) Batam akhirnya menerima limpahan 2 kontainer berisikan barang bekas hasil tangkapan Polresta Barelang. Kontainer ini diamankan Polisi di kawasan Sagulung pada 8 November lalu.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, (Kabid P2) BC Batam, Muhtadi membenarkan pelimpahan 2 kontainer yang sempat disegel pihaknya tersebut.

“Benar (terima pelimpahan 2 kontainer). Saat ini berada di gudang Tanjunguncang,” ujarnya, Rabu (31/12).

Baca Juga: Kapolresta Barelang Janji Tuntaskan Kasus Penyelundupan Barang Bekas

Muhtadi mengaku masih melakukan penelitian terhadap kasus ini. Kontainer ini diamankan mantan Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin dan disebut dibelokkan ke kawasan Sagulung saat perjalanan menuju Gudang BC Batam Tanjung Uncang.

“Masih kita teliti,” tegasnya.

Sementara Kapolresta Barelang, Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ditindak pejabat sebelumnya tersebut.

“Masih penyelidikan dan akan kita tuntaskan,” ujarnya di Mapolresta Barelang

Anggoro berjanji akan mengungkap kasus ini secara terang benderang. “Kita beri kepastian hukumnya,” tutupnya. (*)

Artikel BC Batam Terima Limpahan Dua Kontainer Barang Bekas dari Polresta Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.