batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, menilai SDM di BP Batam belum siap dan belum memadai untuk menjalankan pelimpahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam PP No 28 dan 47 Tahun 2025, khususnya untuk sektor nelayan.

Menurut Wahyu, ketidaksiapan SDM tersebut berdampak langsung pada lambannya proses perizinan nelayan, yang berpotensi menghambat aktivitas melaut dan mengganggu sektor perikanan di Batam dan Kepulauan Riau.

“Untuk sektor lain mungkin bisa berjalan. Tapi untuk nelayan, BP Batam belum siap. SDM-nya belum memadai. Harusnya implementasi kebijakan ini dikecualikan dulu untuk nelayan,” katanya, Minggu (28/12).

Pelimpahan perizinan seharusnya dilakukan setelah ada kajian komprehensif dan kesiapan teknis di lembaga pelaksana. Namun, hal tersebut dinilai belum terlihat dalam penerapan PP tersebut di BP Batam.

Baca Juga: Kemenhaj Batam Kebut Verifikasi Jamaah Gagal Sistem Jelang Pelunasan Haji Tahap II

“Ketika PP itu diajukan, seharusnya kajiannya sudah lengkap dan disiapkan terlebih dahulu, termasuk kesiapan SDM. Faktanya, kajian PP 25, 28, dan 47 tidak turun ke nelayan,” ujar dia.

Akibat belum siapnya SDM BP Batam, hingga akhir tahun ini banyak nelayan belum mengantongi izin. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada penyerapan kuota BBM subsidi nelayan.

“Kalau sampai Desember izin nelayan tidak keluar, maka kuota BBM tidak terserap. Saya sudah berdiskusi dengan Pertamina, dari sekitar 143 kapal nelayan kebutuhannya mencapai kurang lebih 500 ton BBM,” katanya.

Ia mempertanyakan keberlanjutan kuota BBM nelayan pada tahun 2026 apabila kuota tahun ini tidak terserap akibat kendala administrasi dan perizinan.

Baca Juga: Diskon Tiket Kapal Pelni Masih Tersisa 32 Persen, Batam Rute Favorit

Selain itu, Wahyu juga mengingatkan potensi gangguan terhadap pasokan ikan jika nelayan tidak bisa melaut secara optimal. Ia menyebut, rata-rata satu kapal nelayan menghasilkan 4 hingga 10 ton ikan per bulan.

“Kalau dikalikan 143 kapal, produksi bisa mencapai sekitar 1.430 ton per bulan. Kalau perizinan tersendat karena SDM belum siap, ini bisa berdampak pada ketersediaan ikan,” ujarnya.

Kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar pelimpahan perizinan tidak justru mematikan sektor nelayan. Ia mendesak pemerintah dan BP Batam untuk memperbaiki kesiapan SDM sebelum memaksakan implementasi kebijakan secara menyeluruh. (*)

Artikel DPRD Kepri Nilai SDM BP Batam Belum Siap Jalankan Pelimpahan Perizinan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang dibukanya pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Tahap II, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam mempercepat proses verifikasi dan validasi data calon jamaah haji yang mengalami kendala administratif maupun gagal sistem.

Pelunasan BIPIH Tahap II dijadwalkan berlangsung pada 2 – 9 Januari 2026. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi calon jamaah yang belum menyelesaikan pelunasan pada tahap sebelumnya, termasuk jamaah lansia, penyandang disabilitas, serta jamaah yang pendamping mahramnya terpisah.

Kepala Kantor Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, mengatakan Tim Percepatan Pelunasan BIPIH saat ini fokus memastikan keabsahan dan kesesuaian data jamaah sebelum diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Verifikasi ini penting agar jamaah yang memang memenuhi persyaratan bisa segera mengikuti pelunasan Tahap II. Data yang kami cek meliputi pendamping lansia, jamaah disabilitas, serta mahram yang terpisah,” ujarnya, Minggu (28/12).

Baca Juga: Diskon Tiket Kapal Pelni Masih Tersisa 32 Persen, Batam Rute Favorit

Berdasarkan data hingga Selasa (23/12), sebanyak 491 calon jamaah haji Kota Batam telah melunasi BIPIH dari total kuota 656 jamaah. Artinya, masih terdapat 165 calon jamaah yang belum menyelesaikan pelunasan.

Adapun kuota haji Kota Batam untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi terdiri dari 632 jamaah berdasarkan nomor urut porsi dan 24 jamaah prioritas lansia.

Syahbudi menjelaskan, tidak semua jamaah yang belum melunasi disebabkan kendala teknis. Sebagian jamaah memang belum siap berangkat pada musim haji tahun ini, sementara lainnya masih harus memenuhi persyaratan istithaah kesehatan.

“Ada jamaah yang belum memenuhi syarat kesehatan, sehingga belum bisa melanjutkan ke tahap pelunasan. Ini menjadi perhatian kami agar jamaah benar-benar siap secara fisik dan administrasi,” katanya.

Baca Juga: Harga Ayam Potong di Batam Melejit hingga Rp47 Ribu per Kg Jelang Tahun Baru

Kemenhaj Kota Batam juga mengimbau calon jamaah yang belum melunasi BIPIH agar aktif berkoordinasi dengan petugas haji maupun pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh proses persiapan keberangkatan ibadah haji dapat berjalan lancar dan optimal.

“Kami terus melakukan pendampingan dan pemantauan, supaya jamaah memahami tahapan yang harus dipenuhi dan tidak tertinggal pada proses pelunasan Tahap II,” tutup Syahbudi.(*)

Artikel Kemenhaj Batam Kebut Verifikasi Jamaah Gagal Sistem Jelang Pelunasan Haji Tahap II pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program stimulus ekonomi berupa diskon tiket kapal laut dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) masih tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat yang hendak bepergian pada masa libur akhir tahun. Hingga 25 Desember 2025, kuota diskon tiket sebesar 20 persen dari tarif dasar kelas ekonomi masih tersisa sekitar 32 persen.

Diskon tiket ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang telah berjalan sejak 21 November, dengan jadwal keberangkatan kapal mulai 17 Desember hingga 10 Januari 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses transportasi laut yang lebih terjangkau selama periode Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan data Pelni per 25 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, penjualan tiket diskon telah mencapai 265.304 tiket atau setara dengan penyerapan 68 persen dari total anggaran stimulus sebesar Rp24,8 miliar. Realisasi jumlah penumpang pada periode 17-25 Desember tercatat sebanyak 164.385 orang.

Baca Juga: Harga Ayam Potong di Batam Melejit hingga Rp47 Ribu per Kg Jelang Tahun Baru

Puncak pergerakan penumpang terjadi pada 18 Desember dengan jumlah 27.765 penumpang. Angka ini meningkat signifikan, yakni sekitar 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 14.046 penumpang.

Sekretaris Perusahaan Pelni, Ditto Pappilanda, menyampaikan, tingginya minat masyarakat menunjukkan program diskon tiket kapal laut benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan biaya lebih terjangkau.

“Dengan sisa kuota sekitar 32 persen, kami mengimbau masyarakat yang belum membeli tiket agar segera melakukan pemesanan. Jika kuota stimulus telah habis, maka tarif akan kembali ke harga normal,” ujarnya, Sabtu (27/12).

Ia menambahkan, program diskon ini turut mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di sejumlah rute favorit, seperti Belawan-Batam dan Batam-Belawan, serta rute di kawasan timur Indonesia seperti Makassar-Bau-Bau dan Jayapura-Biak.

Meski terjadi lonjakan penumpang, Pelni memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Perusahaan terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan untuk memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas maksimal kapal.

Baca Juga: Marak Penipuan Mengatasnamakan Pejabat Polri, Masyarakat Diminta Waspada

Untuk memudahkan masyarakat, diskon tiket Peknj dapat diperoleh melalui seluruh kanal penjualan resmi, mulai dari aplikasi dan website Pelni, contact center 162, loket cabang, hingga berbagai mitra perbankan, ritel modern, dan platform pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan Pelni.

Pelni saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani lebih dari 500 ruas pelayaran dan menyinggahi 74 pelabuhan di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi tulang punggung transportasi laut nasional, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun. (*)

Artikel Diskon Tiket Kapal Pelni Masih Tersisa 32 Persen, Batam Rute Favorit pertama kali tampil pada Metropolis.