batampos – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2024.

“Saya sendiri siap. Saya nyatakan nanti partai politik yang akan menentukan, tapi saya sudah menyampaikan kesiapan dan itu sudah kami buktikan dengan pencapaian pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Sandiaga kepada wartawan usai menghadiri Studium Generale Seri 6 di Universitas Surabaya, Senin, (19/12).

Meski begitu, Sandiaga memberikan penghormatan dan peluang agar partai politik menentukan pilihan nanti pada Oktober 2023.

Dikonfirmasi siap maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, Sandiaga menyebut tidak boleh mematok-matok maju menjadi apa karena yang jelas dirinya sudah menyampaikan kesiapan dan partai politik yang akan menentukan.

“Saya selalu berkoordinasi dengan partai-partai politik, termasuk partai politik tempat saya bernaung, Gerindra, yang setiap kegiatan saya menyapa warga, memberikan suatu solusi bagi bangsa. Kami laporkan selalu kepada para stakeholder, terutama partai politik,” ucapnya.

Sandiaga juga mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah membuat konsep bertanding untuk bersanding dan hal itu sangat baik dilakukan pada 2024.

“Jadi, para talenta terbaik bangsa kita yang ingin menawarkan suatu gagasan kepemimpinan, nanti akan dipilih oleh partai politik pada bulan Oktober 2023 untuk bertanding, berkontesasi secara penuh kesantunan pada Februari 2024,” ucapnya.

Setelah itu, lanjut Sandiaga, siapa pun yang terpilih menjadi presiden akan mengajak talenta untuk membangun bangsa. Sementara bagi siapa pun yang belum terpilih bisa mendapatkan pilihan dalam membantu di dalam pemerintahan.

“Jika diajak atau tidak, tetapi wajib memberikan sumbangsih, kontribusi dengan posisi yang konsepnya selalu konstruktif terhadap pembangunan bangsa menuju Indonesia emas 2040,” ujarnya. (*)

batampos – Pengacara korban dan penipuan Tony Sutrisno, Heroe Waskito mengungkapkan bukti adanya pemerasan oleh oknum perwira kepolisian terhadap kliennya. Ia menegaskan bahwa pemerasan yang dialami oleh Tony adalah benar dan bukan hoaks.

Diketahui, Tony merupakan korban pemerasan arloji Richard Mille dan mobil mewah McLaren.

“Pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di Bareskrim itu benar adanya, bukan hoaks, bukti-bukti sudah terang benderang, jadi kita fokuskan agar oknum yang bersangkutan dan para atasannya diproses secara hukum,” kata Heroe kepada wartawan, Senin (19/12).

Heroe mengaku, mempunyai sebuah surat dari Divisi Propam Polri terkait pengembalian uang peras kepada korban (Tony). Dalam surat tersebut, diduga pelaku pemerasan berinisial Kombes RI mengembalikan uang sebesar USD 181.600, AKBP AB sebesar Rp 25.000.000, Ipda AR sebesar USD 44.400 dan Kompol TG sudah sekitar Rp 200 juta kepada korban.

Menurut Heroe, Tony Sutrisno diperas sebanyak Rp 3,7 miliar oleh para pelaku. Para pelaku sendiri sudah menerima sidang kode etik Polri dan masing-masing dihukum demosi.

“Pengembalian pertama sudah diberikan pada bulan April, tepatnya di tanggal 6, jadi dengan adanya surat dari Divisi Propam dan pengembalian oleh para pelaku, ini sudah menjadi bukti bahwa pembertaan di media massa belakangan ini soal kasus pemerasan, bukan isapan jempol,” papar Heroe.

Heroe pun mengatakan, dari sekian banyak uang yang dikembalikan, belum semuanya kembali.

r”Masih tersisa beberapa milyar lagi, kami ingin uang itu dikembalikan semua dan proses hukum harus terus dilanjutkan,” papar Heroe.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Tony Sutrisno tersandung kasus penipuan jam tangan Richard Mille seharga Rp 77 miliar. Pembelian yang dilakukan Tony di gerai Richard Mille Jakarta tersebut hingga sekarang belum terlihat barangnya.

Peristiwa itu membuat Tony merasa ditipu oleh Richard Mille Jakarta dan mengadukannya ke pihak kepolisian.
Alih-alih kasusnya dibantu, Tony malah diperas oleh para oknum di Bareskrim hingga miliaran rupiah dan kasusnya itu sendiri dihentikan sepihak tanpa ada alasan yang jelas.

“Kami terus berikhtiar agar keadilan bisa ditegakkan dan kami meminta agar lembaga kepolisian dibersihkan sebersih mungkin agar kasus serupa tak terulang,” pungkas Heroe. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.

Perkara dugaan suap pengurusan perkara ini merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Termasuk 11 orang lainnya yang sudah menyandang status sebagai tersangka.

“Diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada Edy Wibowo yang menjabat hakim yustisial sekaligus panitera pengganti MA,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Menurut Firli, penerimaan suap kepada Edy Wibowo melalui perantara dua PNS MA yakni Muhajir Habibie dan Albasri yang juga merupakan orang kepercayaan Edy Wibowo. Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya.

“Pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan dan setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang di inginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ucap Firli.

Tersangka Edy Wibowo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Firli menegaskan, korupsi di sektor peradilan, telah mencederai marwah penegakkan hukum di Indonesia, maka KPK tidak berhenti hanya pada upaya penindakan saja. KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui kajian dan pendidikan melalui pembekalan antikorupsi bagi para penegak hukum.

“Hal ini penting, guna mendukung perwujudan tata kelola peradilan yang transparan, akuntable, dan bersih dari praktik-praktik korupsi,” pungkas Firli. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan hakim yustisial atau panitera pengganti Edy Wibowo. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, Edy Wibowo akan menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini penting dilakukan untuk menyelesaikan berkas acara pemeriksaan.

“Untuk kebutuhan dari proses penyidikan, tim penyidik saat ini menahan tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 7 Januari 2023 di Rutan KPK pada gedung merah putih,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Firli menjelaskan, kasus yang menjerat Edy Wibowo bermula dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Makasar yang diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya (MHJ) sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (SKM) sebagai termohon.

Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, lanjut Firli, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

“Atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke MA yang salah satu isi permohonannya agar putusan ditingkat pertama di tolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ucap Firli.

Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi ini dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM yaitu Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta Muhajir Habibie dan Albasri yang merupakan PNS pada Kepaniteraan MA untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang.

Pemberian sejumlah uang diduga untuk mempengaruhi isi putusan dan setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang di inginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit.

“Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya,” pungkas Firli.

Tersangka Edy Wibowo bersama-sama disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group