Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 6413

Mobilisasi Nataru bisa Capai 44 Juta Orang

0
Ilustrasi: Calon penumpang menunggu di Stasiun Gambir. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

batampos – Mendekati momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah terus bersiap. Kemarin (19/12) rapat terbatas (ratas) digelar di Kantor Presiden. Mobilisasi masyarakat pada momen Nataru kali ini diprediksi mencapai 44 juta orang. Bukan angka yang sedikit karena Covid-19 yang sudah mulai terkendali dan melonggarkan mobilitas.

Saat ratas dimulai, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan. Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan karena mobilitas masyarakat pada Nataru tahun ini diperkirakan cukup tinggi. “Oleh sebab itu, saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah Nataru baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjlentrehkan ada 16,35 persen penduduk akan memanfaatkan libur Nataru untuk melakukan perjalanan. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan Nataru tahun lalu. “2021 itu hanya 13 persen,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, Jokowi meminta agar ketersediaan dan suplai bahan pangan selama Nataru dijaga. Termasuk kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memberikan perhatian dalam hal pengamanan baik pada kegiatan peribadatan saat Natal maupun saat perayaan tahun baru.

Pada Natal tahun ini, puncak mudik diprediksi terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember. Sementara puncak arus balik pada 25 dan 26 Desember. Lalu puncak arus mudik perayaan tahun baru diperkirakan terjadi pada tanggal 30 sampai 31 Desember. Sedangkan puncak arus balik terjadi setelahnya.

Transportasi dan Keamanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seusai ratas menyatakan pihaknya diminta presiden untuk menjaga keamanan Nataru maupun kelancaran lalu lintas. Terkait dengan transportasi arus mudik dan arus balik, pemerintah telah memiliki pola untuk mengaturnya agar berjalan dengan aman dan lancar. “Pada saat memang situasi sangat padat khusus di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari contra flow sampai dengan one way atau satu arah,” kata Listyo.

Di luar pengamanan, Kapolri mengatakan bahwa pemerintah juga akan terus memperhatikan dan memastikan agar harga sembako terkendali pada saat Nataru. Pemerintah baik pusat maupun daerah serta TNI dan Polri juga akan mengawasi peredaran sembako di lapangan.

Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Operasi Lilin untuk Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 telah dipersiapkan dan akan dimulai pada 22 Desember mendatang. Personel Polri yang terlibat sebanyak 102 ribu orang dan ditambah personel gabungan dari TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Jasa Marga dan kementerian terkait. ”Jadi jumlahnya lebih banyak lagi,” paparnya.

Dengan jumlah personel tersebut, telah dipetakan terdapat 52.363 lokasi yang menjadi sasaran pengamanan. Perinciannya, 41.702 gereja se-Indonesia, 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 obyek wisata, serta 1.706 lokasi perayaan tahun baru. ”Semua diamankan,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk lebih memberikan rasa aman, Polri akan mendirikan pos pengamanan di berbagai titik. Jumlahnya untuk pos pengamanan mencapai 1.868 titik, lalu terdapat 776 pos pelayanan, dan 70 pos terpadu. ”Total ada 2.714 pos,” urainya.

Yang juga penting, Densus 88 Anti Teror melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya aksi teror menyasar Nataru. Dengan cara melakukan preventif strike di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, di Pulau Sumatera. ”Terdapat sebelas terduga teroris yang diamankan,” jelasnya.

Dia menuturkan, Polri berupaya keras untuk mengamankan kegiatan masyarakat selama Nataru. Diharapkan masyarakat bisa tenang dan yakin dengan Polri yang melakukan pengamanan. ”Masyarakat juga diharapkan bersama mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Saat ini juga tengah dilakukan rapat teknis Korps Lalu Lintas (Korlantas). Tujuannya untuk memadukan komunikasi dan cara bertindak, sehingga saat arus mudik dan arus balik semuanya berjalan lancar. ”Yang paling utama keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Namun begitu, penyebaran Covid 19 masih perlu untuk menjadi perhatian. Protokol kesehatan diharapkan terus dilaksanakan untuk setiap kegiatan. ”TNI-Polri terus mensosialisasikan protokol kesehatan,” urainya.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), baik Kapolda dan Kapolres untuk melakukan assessment terhadap level kesehatan dan keamanan. ”Semua kerumunan yang potensial menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan harus dicegah,” jelasnya.

Menurutnya, Asops Kapolri Irjen Agung Setya telah menentukan standar pengamanan yang diperlukan. Kapasitas ruangan dibandingkan dengan jumlah maksimal peserta, sekaligus menentukan jalur escape atau penyelamatan. Semua kegiatan yang menyebabkan kerumunan harus dipersiapkan dengan matang. ”Kita tak ingin terjadi hal yang bisa menyebabkan jatuh korban,” paparnya.

Pada kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, nataru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana, pergerakan mobilitas tidak dibatasi. Selain itu, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian. Yakni beberapa minggu terakhir kasus Covid-19 yang cenderung meningkat. Termasuk bersamaan dengan waktu libur sekolah dan tren mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

“Untuk itu saya minta pelaksanaan nataru ini dapat dikelola dengan baik. Selain memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, juga tetap mengedepankan aspek kesehatan,” ucapnya.

Moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan pribadi. Baik mobil maupun sepeda motor. Karena itu, dia pun mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor. Sebab membahayakan keselamatan. “Agar perjalanan lebih nyaman, sekiranya moda transportasi publik dapat menjadi pilihan. Kami sudah siapkan dan juga berupaya memberikan pelayanan dengan baik,” ujarnya.

Bahkan, untuk menjaga kelancaran pergerakan masyarakat di masa libur nataru, lanjut Budi Karya, pihaknya pun menggelar Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Posko tersebut bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian transportasi. Termasuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan sehat. “Posko angkutan nataru dilaksanakan mulai 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 dan akan ditutup pada 4 Januari 2023. Selain di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Pos Pelayanan dan Pos Monitoring juga tersebar di simpul-simpul transportasi di sejumlah daerah,” bebernya.

Kesehatan

Pemerintah dan masyarakat diminta tetap waspada atas risiko penularan Covid-19 di momen Nataru. Mengingat, pandemi Covid-19 masih belum usai. Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama menuturkan, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker di ruang tertutup guna mengurangi risiko penularan. Misal di bus dan kereta api. “Dan di ruang terbuka kalau ada kerumunan,” katanya.

Imbauan penggunaan masker ini, menurut dia, juga kembali digalakkan di sejumlah negara. Salah satunya, di kampus di New York, Amerika Serikat.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu juga menyarankan para lansia untuk segera booster vaksin Covid-19. Terutama, bagi mereka yang akan berangkat libur nataru.

“Kalau ada keluhan maka segera melakukan test,” tuturnya. Apabila hasil tes menunjukkan positif Covid-19 maka wajib melakukan isolasi mandiri. Lalu, Kalau cenderung parah disarankan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. “Beritahu kontak sekitar untuk juga memeriksakan diri,” sambungnya.

Bagi pemerintah, Tjandra mendesak tetap dilakukan surveilan secara ketat. Sehingga begitu ada peningkatan kasus dapat dideteksi lebih awal. Dengan begitu, dapat dilakukan penanganan segera.

Selain itu, fasilitas tes dan vaksinasi harus diperluas. Khususnya, untuk booster kedua. Sehingga, masyarakat mudah mengaksesnya. “Rumah sakit baiknya sekarang membuat simulasi, sehingga kalau ada peningkatan kasus maka segera tertangani,” pungkasnya.

Komoditas

Seusai ratas, Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan mengungkapkan ada beberapa barang yang harganya sudah naik. Ini karena permintaan juga besar. Dia mencontohkan telur yang sudah berada di harga Rp 31.000. “Kami dengan mendagri dan lainnya rapat dengan pemda kalo (kenaikan) sudah lebih dari 5 persen maka dibantu biaya tranportasi agar harganya tidak lebih dari Rp 31.000-Rp32.000,” ujarnya.

Yang masih mahal juga adalah kedelai. Menurutnya ini karena mengandalkan impor. “Harusnya impor masuk Desember ini. Tapi Bulog terlamabat karena ada urusan izin belum selesai,” ujarnya. Dia menargetkan pada bulan depan harga kedelai bisa mencapai Rp 10.500 perkilo.

Sayur mayor pun terpantau naik. Zulhas mengatakan kenaikan ini masih wajar karena menjelang Natal. Kenaikannya pun hanya 5 persen. Setelah momen Nataru, dia optimis harga akan kembali normal. (*)

Reporter: JP Group

Ini Kata Ombudsman Terkait Pemblokiran STNK Bila Tunggak Pajak 2 Tahun

0
Ombudsman Lagat
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari. Foto: Ombudsman Kepri untuk Batam Pos

batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar tidak tergesa-gesa jika nantinya pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pengguna kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan dua tahun berturut turut diterapkan.

Pasalnya, disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Pemerintah akan segera mengimplementasikan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena sejak diundang-undangkan 13 tahun lalu ketentuan ini belum pernah direalisasikan.

”Kami harap nantinya pemerintah tidak tergesa-gesa untuk segera menetapkan peraturan pemblokiran STNK terhadap pengguna kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, melalui pernyataan resminya yang diterima Batam Pos, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Harga Tiket Roro Batam-Kuala Tungkal

Ia mengatakan, kebijakan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang masif terlebih dahulu. Agar seluruh lapisan masyarakat pemilik kendaraan mengetahui hal ini.

“Sehingga tidak terjadi resisten yang tinggi,” katanya.

Ia berpesan agar sosialisasi dilakukan secara gotong royong antar pihak terkait, sehingga resisten akan semakin kecil terjadi.

”Menghindari resisten yang tinggi itu, Dinas Pendapatan Provinsi Kepri, Kepolisian dan Jasa Raharja harus keroyokan melakukan sosialisasi,” tegasnya.

Lagat menjelaskan, meskipun kebijakan tersebut dapat mendongkrak Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), pihaknya tetap meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kemungkinan persoalan lain yang akan dihadapi masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Baca Juga: Daripada Mati Kelaparan di Kampung, Bekerja di Luar Negeri jadi Pilihan

”Kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraannya tidak terlepas dari kondisi ekonominya. Bisa saja memang, hal ini dapat dibenarkan untuk mendidik kepatuhan masyarakat supaya bayar pajak. Tapi ini hanya efektif bagi golongan masyarakat yang mampu membayar saja, bukan bagi yang tidak mampu,” tutur Lagat.

Ditambah lagi, lanjutnya, prediksi perekonomian internasional tahun depan diperkirakan mengalami goncangan (krisis) dan pasti akan berdampak pada perekonomian nasional.

”Untuk bisa bertahan hidup, menghidupi keluarga dan pengeluaran bersifat rutin saja sudah baik. Kiranya kebijakan ini tidak justru berdampak negatif terhadap bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di daerah karena meningkatkan beban hidup masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lagat mengatakan penerapan ketentuan ini nantinya harus dilakukan konsisten sesuai dengan Peraturan Kepolisian RI (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kenderaan Bermotor (Regident Ranmor) yang diatur pada pasal 84 dan 85 dimana sebelum dilakukan penghapusan STNK dari daftar Regident Ranmor, maka Unit Pelaksana Regident Ranmor terlebih dahulu harus menyampaikan peringatan kepada pemilik kenderaan.

Baca Juga: Jumlah Kunjungan Wisman Mulai Ramai, Pelaku Pariwisata di Batam Bersiap

Peringatan dibagi tiga termin, tiga bulan diawal sebelum dilakukan penghapusan. Selanjutnya diperpanjang satu bulan apabila tidak ada tanggapan/jawaban dan diperpanjang kembali satu bulan apabila belum ada tanggapan/jawaban.

”Ombudsman berharap agar para petugas Regident Ranmor dari Kepolisian nantinya tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini,” paparnya.(*)

Rihanna Bagikan Momen Berfoto Bersama Bayinya

0
Anak penyanyi R&B dunia Rihanna bersama A$AP Rocky benar-benar mencuri perhatian. Keduanya menjalani sesi foto di pantai bersama putra mereka di Malibu, California. (RMBI/STOIANOV / BACKGRID)

batampos – Rihanna akhirnya membagikan momen berfoto bersama bayi lelakinya yang hingga kini belum juga diungkapkan siapa namanya.

Penyanyi R&B dunia Rihanna bersama A$AP Rocky dan bayinya menjalani sesi foto bersama di Malibu, California pada hari Jumat, (16/12) waktu setempat.

Momen itu benar-benar mencuri perhatian. Pelantun Diamonds dan rapper Praise the Lord itu bergitu asyik saat bergaya bersama bayi mereka yang berusia 7 bulan.

Rihanna berpakaian elegan dengan gaun hitam yang memamerkan kakinya yang panjang. Rambutnya ditata dengan tekstur alami dan dibiarkan terurai tertiup angin.

Baca juga: Selain Berakting, Kate Hudson Kerjakan Proyek Musik

Sementara itu, Rocky mengenakan pakaian kulit serba hitam yang terdiri dari rompi, celana dan jaket dan putra pasangan itu sebagian besar bertelanjang dada dengan bawahan hitam. Rapper itu tampak bahagia memeluk putra kecilnya.

Pasangan itu menyambut kelahiran sang anak pada Mei lalu setelah kehamilan yang dipublikasikan secara luas seperti dilansir dari Pagesix, Senin (19/12).

Namun, sejak kelahirannya, mereka telah memutuskan untuk menjauhkan si kecil dari pandangan publik. Rihanna membagikan momen itu dalam video TikTok pertamanya. (*)

Reporter: JPGroup

 

Operasi Lilin Nataru 2022, Polri Kerahkan 102 Ribu Personel

0
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo

batampos- Polri akan menggelar Operasi Lilin pengamanan perayaan natal 2022 dan tahun baru 2023. Operasi yang digelar seluruh Indonesia ini akan berlangsung mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak 102 ribu personel Polri dilibatkan dalam operasi ini. Selain itu, akan ada perbantuan dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dishub, Jasa Marga dan Kementerian serta Lembaga terkait lainnya.

Adapun sasaran pengamanan dalam operasi ini yakni sebanyak 52.636 lokasi yang terdiri dari 41.702 gereja, 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata dan 1.706 lokasi perayaan malam pergantian tahun.

“Polri akan mendirikan pos pengamanan (pospam) sebanyak 1.868, pos pelayanan (posyan) sebanyak 776, dan pos terpadu sebanyak 70,” kata Dedi.

Pada prinsipnya, Polri bersama Kementerian dan Lembaga sudah siap melaksanakan Operasi Lilin. Rapat terpadu antar Kementerian dan Lembaga sudah dilakukan.

Polri juga telah menggelar rapat teknis di Korlantas Polri untuk memadukan komunikasi, cara bertindak, dan hal lain di lapangan, sehingga pada saat pelaksanaan Operasi Lilin, arus mudik dan balik semuanya dilaksanakan dengan aman, lancar dan mengutamakan keselamatan.

Tak hanya mengamankan jalur dan objek, Polri juga melakukan pencegahan terhadap aksi teror. Di mana Densus 88 Antiteror Polri sudah melaksanakan langkah preventif strike di beberapa wilayah.

“Densus 88 melaksanakan operasi preventif strike di Sumatera dan mengamankan 11 terduga teroris,” jelasnya.

Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dan meyakinkan bahwa polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan kegiatan masyarakat dalam perayaan natal dan tahun baru.

“Kita juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan natal dan tahun baru,” ucapnya.

Terkait dengan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih terjadi di Indonesia, ia meminta masyarakat tetap mewaspadai dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pihak Polri, TNI serta Pemda juga akan terus memaksimalkan sosisalisasi kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan aktivitas di luar rumah. Kapolri juga sudah memerintahkan jajaran Kapolda dan Kapolres melakukan asesmen level kesehatan dan pengamanan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya kerumunan masyarakat yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan.

“Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan jatuhnya korban. Standar pengamanan sudah ditentukan pak As Ops. Kapasitas ruangan yang digunakan berapa luasnya, kemudian jumlah maksimalnya berapa, harus ditentukan jalur escape-nya dan semuanya betul-betul dipersiapkan dengan matang. Setiap kegiatan pengamanan ini harus ada rencana pengamanan secara detail,” pungks Dedi. (*)

Reporter : JP GROUP

Andika Tinggalkan Alutsista Baru, Bisa Dipakai untuk Berantas KKB

0
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. ( Hafidz Mubarak A./Antara)

batampos – Operasi pengamanan Papua selalu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi setiap Panglima TNI. Kondisi ini juga berlaku bagi Laksamana TNI Yudo Margono setelah memegang tongkat komando tertinggi angkatan bersenjata.

Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, ia sudah mengajukan penambahan alutsista untuk operasi di Papua. Pengadaan ini pun baru terealisasi baru-baru ini. Sehingga bisa dipakai oleh Panglima baru.

“Selama setahun ini, saya berusaha untuk menambah peralatan, perlengkapan, alutsista yang bisa kita gunakan,” kata Andika di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12).

Andika menilai, teknologi bisa membantu dan mempermudah operasi. Namun, dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, pengadaan alat membutuhkan waktu. Sehingga baru terealisasi setelah masa jabatannya selesai.

“Proses pengadaan itu kalau di institusi pemerintah berlaku setahun, jadi itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). Yudo Margono resmi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Pelantikan sumpah dan jabatan terhadap Laksamana Yudo Margono itu dipimpin langsung Presiden Jokowi, yang kemudian diikuti oleh Yudo Margono.

Sumpah jabatan tersebut meminta Yudo Margono untuk setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menajalankan tugasnya ke depan sebagai Panglima TNI. Serta, tugas yang dilakukannya harus berdasarkan Undang-Undang.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jokowi yang diikuti pernyataan Yudo Margono.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya.  (*)


Reporter : JP GROUP

Harga Tiket Roro Batam-Kuala Tungkal

0
Kapal Roro Dalil Harahap 77
Ilustrasi. Kapal Roro di Pelabuhan Telagapunggur, Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) transportasi laut bisa menjadi salah satu pilihan.

Selain harga tiketnya yang cukup terjangkau dibandingkan menggunakan pesawat, Anda juga dapat menikmati keindahan alam saat berada di tengah laut.

Baca Juga: Penyelundupan TKI di Pelabuhan Resmi Batam

Tidak hanya itu, Anda juga dapat membawa kendaraan pribadi dengan menggunakan kapal Roro dari Pelabuhan Telagapunggur.

Baca Juga: Warga Batam Kesulitan Bawa Kendaraan untuk Mudik lewat Pelabuhan ASDP Punggur

Hari ini Batam Pos akan menjabarkan harga tiket Roro baik orang maupun kendaraan tujuan Batam-Telaga Punggur.

Berikut harga tiketnya:

Dewasa Rp177 ribu
Bayi Rp17.600

Kendaraan

Golongan 1 Rp223.900
Golongan 2 Rp410.700
Golongan 3 Rp817.800

Golongan 4

Kendaraan Penumpang Rp2.762.600
Kendaraan Barang Rp2.522.400

Golongan 5

Kendaraan Penumpang Rp5.142.300
Kendraan Barang Rp 4.331.900

Golongan 6

Kendaran Penumpang Rp8.565.500
Kendaraan Barang Rp7.105.300

Golongan VII Rp8.912.700
Golongan VIII Rp12.892.200
Golongan IX Rp18.779.900

Perlu diketahui harga tiket sudah termasuk asuransi.(*)

Firli Bahuri Klaim KPK Selamatkan Uang Negara Senilai Rp 57,9 Triliun

0
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

batampos- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 57,9 triliun dari kinerja bidang pencegahan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Firli dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

“KPK telah menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam langkah upaya pencegahan korupsi, melalui upaya-upaya pencegahan tentulah kita bisa menyelamatkan kerugian negara,” kata Firli.

Menurut Firli, penyelematan uang negara sebesar puluhan triliun itu diharapkan bisa menopang belanja negara, serta program nasional pemerintah. Karena itu, Firli menekankan pentingnya kinerja pencegahan korupsi.

“Begitu pentingnya pencegahan. Bisa kita gunakan untuk belanja-belanja dalam rangka menopang, prgoram-program nasional pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” ucap Firli.

“Presiden Jokowi pernah menyampaikan di dalam satu pertemuan KPK dengan kalimat sebagai berikut. ‘Kinerja penegak hukum bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, dan bukan diukur dengan berapa banyak orang yang ditahan. Namun harus ada pencegahan yang berkelanjutan agar tidak terjadi kelanjutan dan tidak pernah terjadi kembali’,” ungkap Firli menirukan ucapan Presiden Jokowi.

Firli lantas menjelaskan, Aksi Stranas PK yang dilakukan KPK bersama dengan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5), yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

Dia menyebut, aksi pencegahan korupsi 2023 – 2024 ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi.

Adapun aksi ke-15 Stranas PK itu yakni percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta; pengendalian ekspor impor; peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan Untuk perizinan, pengadaan barang/jasa; perbaikan rata kelola di kawasan pelabuhan.

Kemudian, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha; penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa; peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara (Minerba); penataan aset pusat.

Selanjutnya, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi; optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah; penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program Pemerintah; penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana; optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa; penguatan integrasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan, perlu kerja sama antar kementerian/lembaga terkait aksi Stranas PK tersebut.

“Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementrian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM,” pungkas Firli. (*)

Reporter : JP GROUP

Ahli Minta BAP Bohong Richard Eliezer Didalami Penyebabnya

0
Terdakwa Richard Eliezer dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

batampos – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Basuki Rekso Wibowo menyarankan agar status justice collaborator (JC) yang diberikan diberikan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E agar dicermati lebih dalam. Mengingat, Richard dalam persidangan mengakui pernah membuat berita acara pemeriksaan (BAP) bohong sebelum akhirnya mengungkap semua yang diketahuinya.

“Terkait status dia (Richard) sebagai JC, maka penegak hukum perlu diselidiki secara mendalam alasan dulu berbohong dalam BAP dihadapan penyidik,” ujar Basuki kepada wartawan, Selasa (20/12).

Basuki mengatakan, segala penjelasan yang telah disampaikan dalam BAP berpengaruh terhadap proses persidangan, khususnya untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Jadi keterangan-keterangan saksi yang berlaku dalam BAP itu bakal disampaikan nantinya di muka persidangan. Semua itu ada tujuannya dalam persidangan,” imbuhnya.

Basuki menjelaskan, tujuan keterangan yang jujur dalam BAP tersebut agar dapat menggali mendalam sehingga nantinya membantu menemukan kebenaran materiil suatu peristwia perkara.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati.    (*)


Reporter : JP GROUP

Luhut Pastikan Kecelakaan Kereta Cepat Tak Hambat Proses Penyelesaian

0
Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram Luhut Binsar Pandjaitan)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, peristiwa kecelakaan yang terjadi di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akibat human error. Luhut menyampaikan, saat ini pihak PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang melakukan evaluasi terkait peristiwa tersebut.

“Akibat human error. Jadi mereka itu mau mengambil dan mengantar barang sudah sore hari, saya pikir dari laporan sementara ada kecepatan penurunan mungkin dalam hal ini remnya,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Luhut, saat ini KCIC sedang melakukan evaluasi terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Dia pun memastikan, peristiwa itu tidak menghambat proses pembangunan dari KCJB. Meski memang kecelakaan tersebut memakan korban jiwa.

“Sekarang lagi teknis dikerjakan. Tetap (tepat waktu),” tegas Luhut.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan sedang melakukan investigasi terkait anjloknya kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) di area Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (18/12) kemarin.

“PT KCIC menyampaikan bahwa kejadian tersebut saat ini masih dalam investigasi pihak terkait,” kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Senin (19/12).

Ia juga memastikan, investigasi yang sedang dilakukan termasuk memastikan adanya dugaan sebanyak 4 orang yang mengalami luka-luka. Adapun kejadian diperkirakan terjadi di area Cipada – Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Rahadian, usai kejadian petugas kepolisian langsung tiba di lokasi dan melakukan pengamanan. Ia menegaskan, KCIC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menginvestigasi insiden ini.

“KCIC memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB senantiasa mengimplementasikan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja,” tegasnya.

Sebelumnya, sebuah akun di Twitter merekam anjloknya kereta teknis KCJB. Dalam video berdurasi 16 detik, pemilik akun memperlihatkan kereta berwarna dominasi hijau dan kuning anjlok jauh dari relnya.

BREAKING NEWS: DF4B KCIC dan mesin track installer anjlok sore tadi, Ahad (18/12/2022), di area Padalarang. Kereta terlihat anjlok sangat jauh dari rel yang sebenarnya berakhir,” tulis akun Twitter @Metro95_, Senin (19/12). (*)

Reporter: JP Group

Soal Papua, Yudo Pastikan TNI Kedepankan Penegakan Hukum

0
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). (Istimewa)

batampos – Operasi di wilayah Papua menjadi salah satu pekerjaan rumah Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar operasi dilakukan secara tegas dan tetap humanis.

“Kita lebih memajukan ke arah hukum sehingga nanti untuk para yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat akan kita tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya penegakan hukum,” kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12).

Selain itu, Yudo memastikan jika operasi teritorial tetap berjalan melalui Kodim, Korem, Koramil. “Karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan dukungan kita khususnya sekolah sekolah katanya banyak yang gurunya meninggalkan tempat. Ini TNI yang wajib untuk di sana,” ucapnya.

“Kemudian angkutan umum yang kurang ya kita bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan, tentunya kalau ada gangguan keamanan khususnya untuk penegakan hukum, tentunya kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum,” tandas Yudo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). Yudo Margono resmi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Pelantikan sumpah dan jabatan terhadap Laksamana Yudo Margono itu dipimpin langsung Presiden Jokowi, yang kemudian diikuti oleh Yudo Margono.

Sumpah jabatan tersebut meminta Yudo Margono untuk setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menajalankan tugasnya ke depan sebagai Panglima TNI. Serta, tugas yang dilakukannya harus berdasarkan Undang-Undang.

“Demi allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jokowi yang diikuti pernyataan Yudo Margono.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya.  (*)


Reporter : JP GROUP