batampos – Penolakan serikat pekerja/buruh terhadap penggunaan peraturan pemerintah (PP) 36/2021 dalam penetapan upah minimum provinsi/kabupaten (UMP/UMK) 2023 bulat. Tak bisa diganggu gugat. Sebagai gantinya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah diberikan dua opsi untuk landasan hukumnya.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia secara tegas menyebut, induk dari PP 36/2021 yakni Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, PP 36/2021 tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK 2023. ”Jadi ini tidak bisa dipakai,” tegasnya dalam konferensi pers secara daring, kemarin (16/11).

Selain itu, penggunaan PP 36/2021 dalam penetapan UMP/UMK 2023 dinilai tidak relevan. Sebab, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tak adanya kenaikan upah dalam 3 tahun berturut-turut. Dia menjelaskan, perhitungan dengan formula yang ada di PP 36/2022 tidak akan sanggup mendongkrak kembali penurunan tajam tersebut.

Pasalnya, ketika PP 36/2021 yang dipakai maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah nilai inflasi. Yakni, 2-4 persen saja. Walhasil, daya beli buruh akan semakin terpuruk. Inflasi sendiri secara umum diperkirakan mencapai 6,5 persen.

”Matematika apa yang dipakai APINDO? Dan hatinya di mana? pikirannya di mana? Tidak berpihak pada buruhnya sendiri,” keluhnya.

Di sisi lain, lanjut dia, jika bicara inflasi maka perlu diperhatikan jika inflasi dari 3 konsumsi utama buruh sudah jauh di atas inflasi umum. Misal, inflasi transportasi sudah mencapai 30 persen, sewa rumah naik hingga 12,5 persen, dan makanan sebesar 15 persen. Kendati demikian, buruh masih mau untuk menggunakan nilai inflasi umum asal tidak menggunakan PP 36/2021 dalam perhitungannya. ”Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Tidak mungkin menggunakan itu. Masa naik upah di bawah inflasi. Ngawur,” tegasnya lagi.

Karena PP 36 tahun 2021 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, maka pekerja/buruh menyarankan dua dasar hukum yang bisa digunakan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah bisa kembali menggunakan PP No 78 Tahun 2015. Di mana, kenaikan upah minimum besarnya dihitung dari nilai inflasi ditambah besarnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, Menaker mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) khusus untuk menetapkan UMP/UMK Tahun 2023, yang tentunya tak hanya menguntungkan pengusaha tapi juga mengakomodasi nasib pekerja/buruh.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyinggung soal alasan resesi global yang digaungkan pengusaha agar perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021. Dia menilai hal itu hanya akal-akalan saja. Sebab, berdasarkan data yang ada, resesi tidak akan berdampak nyata pada Indonesia.

”Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif,” jelas pria yang juga menduduki jabatan presiden Partai Buruh tersebut.

Litbang Partai Buruh sendiri memprediksi, pertumbuhan ekonomi bisa berkisar antara 4-5 persen Januari-Desember 2022. Jika inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, maka harusnya kenaikan UMP/UMK di atas 6,5 persen hingga 13 persen. ”Dengan kata lain, kenaikannya harus lebih tinggi dari angka inflasi dan ditambah dengan alfa (atau pertumbuhan ekonomi),” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani memastikan pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tetap merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada PTK yang Diselenggarakan Pemerintah yang terbit pada 2015. Sehingga pemilihan rektor masih menjadi kewenangan Kemenag.

“Saat ini, antara lain sedang berjalan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Prosesnya sudah memasuki fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Seleksi (Komsel). Sejauh ini, Kemenag menilai PMA Nomor 68 Tahun 2015 masih relevan sehingga proses pemilihan tetap merujuk pada regulasi yang ada,” kata Dhani di Jakarta, Rabu (16/11).

Menurut Dhani, PMA 68 Tahun 2015 mengatur bahwa pemilihan Rektor PTK dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, penilaian administrasi dan kualitatif. Tahap ini dilaksanakan oleh senat PTK. Hasil dari proses yang berlangsung di senat, kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

“Jadi pelibatan senat justru dilakukan sejak awal. Senat lah yang memberikan penilaian awal tentang kelayakan para calon rektor,” papar Dhani.

Tahap kedua, lanjut Dhani, adalah fit and proper test. Tahap ini dilakukan Komsel untuk menetapkan para calon yang sebelumnya diseleksi senat PTK dan ditetapkan masuk tiga besar. Hasil fit and proper test dari Komsel ini selanjutnya disampaikan ke Menteri Agama.

“Komsel beranggotakan tujuh orang yang dinilai memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman menjadi pimpinan perguruan tinggi. Ada juga unsur birokrasi Kementerian Agama. Anggota Komsel rata-rata berasal dari kampus, dan seluruhnya adalah Guru Besar,” sebut Dhani.

“Jadi Komsel tentu bukan orang sembarangan. Mereka diberi tanggung jawab untuk memilih tiga orang dari calon yang sebelumnya diseleksi Senat PTK,” lanjutnya.

Terakhir, Menteri Agama memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Komsel. Dhani menegaskan, dalam rantai pemilihan rektor, PMA 68/2015 menempatkan Menteri Agama pada ujung proses. “Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel,” tegasnya.

Dikatakan Dhani, mekanisme seperti ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor. Dalam beberapa tahun terakhir, seringkali terjadi proses politisasi dalam pemilihan rektor. Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan lubang perpecahan. Padahal, kampus adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik.

“Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika,” tegasnya.

Terkait masukan dari sejumlah pihak tentang PMA 68/2015, Dhani memberikan apresiasi. Dia berharap masukan itu dapat disampaikan secara akademik, berbasis data dan kajian, serta jauh dari prasangka.

“Beragam masukan kita terima. Sebagai regulasi, PMA 68/2015 terbuka untuk dikaji. Tapi mohon hal tersebut dilakukan secara akademik,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kebakaran dilaporkan terjadi di Kapal Motor (KM) Mutiara I rute penyeberangan Pelabuhan Katapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gili Mas Lembar, Lombok Barat. Kabar kapal yang terbakar di perairan Bali ini pun ramai beredar di media sosial.

Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada membenarkan peristiwa ini. Menurutnya, proses evakuasi penumpang kapal tengah berjalan.

“Sudah ada RIB (Rigit Inflatable Boat) dari KRI. Dua RIB dari Pos SAR Karangasem,” kata Darmada, Rabu (16/11).

Proses evakuasi juga dibantu oleh TNI AL dengan KRI Fatahillah. Kapal tersebut kebetulan tengah bersandar di Perairan Karangasem dalam rangka pengamanan KTT G20.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran terjadi. Saat ini tim di lapangan fokus melakukan evakuasi kepada para korban terlebih dahulu.

“Sementara dievakuasi yang terdekat dulu, ke KRI dulu ditampung,” ucapnya. Dikabarkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Kasus Covid-19 hari ini mencapai titik tertinggi sejak subvarian Omicron XBB beredar. Dalam sehari, Rabu (16/11), sebanyak 8.486 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Angka kematian juga naik, sebanyak 54 jiwa meninggal, sembuh 4.255 orang sesuai data Satgas Covid-19.

Catatan Kementerian Kesehatan, sebanyak 47,3 persen kasus COVID terkonfirmasi masih didominasi subvarian BA.4 dan BA.5, serta subvarian XBB yang mulai tampak di pertengahan Oktober. Namun selain ketiga subvarian tersebut, pemerintah juga menemukan ada subvarian XBB1 dalam pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) pasien.

Terkait kenaikan tren kasus Covid-19, mantan Direktur Penanggulangan Penyakit Menular WHO Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MHA, DTM&H, DTCE, FIRS meminta masyarakat tidak lengah dan terus bersiaga terhadap ancaman lonjakan kasus Covid-19.
Data-data itu harus menjadi perhatian kita agar masyarakat bisa mencegah agar tidak jatuh sakit atau masuk rumah sakit.

“Berharap masyarakat tidak mengendorkan kewaspadaan guna meminimalisir dan menghindari penularan Covid-19,” katanya kepada wartawan baru-baru ini.

Sesuai aturan dalam ketentuan Protokol Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Nomor 20/2022 yang baru dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19, Prof Tjandra memberikan beberapa panduan agar masyarakat terhindar dari penularan berbagai subvarian Covid-19 yang ada di sekeliling kita. Pertama, kembalikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Selalu pakai masker dan jangan lupa cuci tangan serta sebisa mungkin menghindari kerumunan sesuai situasi dan kondisi. Dan selain itu, segera vaksinasi untuk meminimalisir hospitalisasi dan kematian akibat Covid-19,” paparnya.

Segera Tes

Kedua, lanjut Prof Tjandra, segera lakukan tes (antigen atau PCR) apabila ada kecurigaan tertular karena baru melakukan kontak dengan pasien, apalagi kalau sudah merasakan gejala- gejalanya. “Lebih baik segera lakukan tes untuk memastikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tambahnya.

Edukasi tes antigen juga disampaikan Bioquick dan Panbio oleh Abbott untuk mendeteksi ratusan subvarian Covid-19. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi protein SARS-CoV-2 yang dicari pada ratusan varian ata7 subvarian Covid-19 yang mereka analisa.

“Kami telah melakukan analisis menyeluruh terhadap Covid-19 varian baru, termasuk varian XBB, dan pengujian kami tetap efektif dalam mendeteksi varian tersebut,” kata dijelaskan juru bicara Abbott.

Tes dengan alat diagnostik cepat untuk mendeteksi SARS-COV-2 antigen dalam spesimen nasofaringeal dari individu yang diduga terpapar Covid. Dalam evaluasi klinis yang dilakukan oleh para profesional kesehatan, tes rapid antigen Abbott Bioquick (dengan usap hidung) mengidentifikasi 98,1 persen spesimen positif dan 99,8 persen spesimen negatif dengan benar. Semua sampel dikonfirmasi negatif atau positif dengan tes RTPCR (usap hidung) yang disetujui. (*)

Reporter: JP Group