batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memaparkan pembangunan Batam saat menerima langsung kunjungan delegasi dari Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia.

Rudi pun menyambut baik kunjungan dari universitas negara tetangga tersebut. Dengan harapan tentunya dapat memperkenalkan Kota Batam secara luas khususnya kepada Warga Negara Malaysia.

Dalam kesempatan itu Rudi memaparkan sejumlah proyek pembangunan Kota Batam, mulai dar pembangunan Bandara Internasona Hang Nadim Batam, pelabuhan bongkar muat Batuampar dan jalan-jalan utama.

“Kota Batam adalah kota industri dan pariwisata, ini tentu harus kita promosikan kepada siapapun yang datang ke Batam,” kata Rudi, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Wali Kota Batam: Pembangunan Infrastruktur Tidak Hanya di Pusat Kota

Dengan adanya kunjungan dari mahasiswa UITM Malaysia ini tentunya diharapakan Kota Batam dapat dikenal lebih luas lagi. Tidak hanya di Malaysia saja tapi juga dunia.

Sehingga diharapkan juga dapat membawa dampak positif dan mendatangkan investasi ke Kota Batam. Dengan demikian tentu juga dapat memberikan dampak terhadap ekonomi Kota Batam secara umum.

“Yang hari ini datang tentu punya teman, saudara, keluarga yang kita harapkan dapat bercerita tentang Batam,” kata Rudi.

Baca Juga: Singapura Siap Dukung Penyediaan Tenaga Ahli dari Tenaga Kerja Lokal Batam

Adapun perwakilan UITM yang berkunjung ke Batam di antaranya, TPr Dr Siti Kartina Juhari, Senior Lecturer Universiti Teknologi MARA Kampus Puncak Alam, Selangor, Dr Muhamad Ferdhaus Bin Sazali Senior dan Nur Shaffiqa Binti Muhammad Soffian Lecturer Universiti Teknologi MARA Kampus Cawangan Seri Iskandar Perak.(*)

batampos – Permasalahan banjir di sejumlah ruas jalan raya mendapat perhatian serius Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Ia menyayangkan kondisi tersebut terjadi ditengah maraknya pembangunan jalan di Kota Batam.

“Perencanaan itu penting. Bukan hanya membuat jalan, jalan air juga harus diperhatikan,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).

Menurut Cak Nur, perlu kajian komprehensif dalam menyikapi permasalahan ini. Sehingga, pembangunan kota yang sedang dalam progres tak mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Baca Juga: Viral Video Buaya Terkam Manusia, Kapolsek KKP Cek ke Lokasi Ternyata Bukan di Batam

“Perlu kajian agar jalan air [drainase] satu dengan lainnya bisa terintegrasi. Batam ini dikelilingi laut, masa sih tak bisa [aliran air] itu langsung ke laut? Tinggal dimana titik-titik banjirnya diarahkan ke laut. Apalagi ada waduk-waduk, ini ‘kan memang untuk menampung air hujan,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, jika permasalahan banjir ini menjadi keresahan banyak masyarakat hari ini.

Oleh karenanya, Cak Nur berharap pemerintah dapat segera mencari solusi. “Ini mesti dievaluasi. Mesti dicarikan solusi,”jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Batam: Pembangunan Infrastruktur Tidak Hanya di Pusat Kota

Ia menuturkan, pembangunan jalan saat ini sebetulnya sudah cukup bagus.

Akan tetapi, kata dia, aktivitas pembangunan juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Sehingga, keadaan serupa tak menyebabkan persoalan sosial ke depannya.

Baca Juga: Remaja yang Dilaporkan Hilang di Batuaji Telah Ditemukan

“Kami dari PDIP akan mengusulkan terkait Perda Drainase tahun depan. Kita ‘kan belum punya. Sehingga, ketika pemerintah mengalokasikan untuk membangun drainase itu, tidak serta merta drainase dibiarkan begitu saja,” katanya lagi.(*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pengesahan Upah Minimum Kota (UMK) Batam untuk tahun 2023 kembali ditunda, meskipun deadline penetapannya ditetapkan pada Rabu (7/12/2022) lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, mengatakan, penetapan UMK 2023 belum dilakukan Gubernur Kepri. Menurutnya, tinggal menunggu keputusan Gubernur Kepri.

“Sudah malam, belum diregister untuk Surat Keputusan SK UMK 2023,” ujar Mangara singkat.

Baca Juga: Hakim Tolak Keberataan Terdakwa Dugaan Korupsi di SMK Negeri 1 Batam

Sebelumnya, besar kemungkinan UMK Batam 2023 akan ditetapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Mengintip rekapitulasi usulan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri, sangat besar kemungkinan UMK Batam 2023 yang akan ditetapkan Gubernur Kepri adalah Rp4.500.440. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 314.081 atau 7,50 persen dari UMK Batam 2022 lalu.

Baca Juga: Pemko Batam Kembangkan Wilayah Pesisir untuk Destinasi Wisata

“Kami sudah siapkan Surat Keputusan (SK) soal UMK 2023. Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Kepri,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata.

Reporter: Jailani

batampos – Majelis hakim Pengadilan Tipokor Tanjungpinang menolak keberatan kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi SMK Negeri 1 Batam LLS dan WD pada sidang beragendakan putusan sela, Kamis (8/12/2022).

Dalam putusan sela itu, majelis hakim juga meminta agar Jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa yang diduga telah merugikan negara Rp 486 juta.

Sidang putusan sela yang berlangsung dari Pengadilan Tipikor dipimpin Siti Hajar Siregar yang dihadiri oleh JPU Dedi Januarto Simatupang dan dua kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi. Sementara, kedua terdakwa yakni LLS dan WD mengikuti persidangan secara virtual dari dalam Rutan Tanjungpinang.

Dalam amar putusan, majelis hakim mengaku sependapat dengan dakwaan jaksa. Yang mana dakwaan jaksa penuntut umum sah sesuai hukum. Karena itu, majelis hakim menegaskan menolak secara penuh keberataan kuasa hukum terhadap terdakwa.

Baca Juga: Kejagung Apresiasi Kinerja Kejari Batam

Tak hanya itu, majelis hakim juga memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara. Serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan akhir putusan persidangan.

Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra, mengatakan, putusan sela majelis hakim telah menegaskan jika dakwaan yang dibuat oleh JPU sah secara hukum. Sehingga dipastikan, keberataan kuasa hukum terdakwa tidak terbukti.

“Majelis hakim sependapat dengan dakwaan JPU, sehingga meminta melanjutkan pemeriksaan terdakwa,” ujar Riki.

Dijelaskan Riki, beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan sela, di antaranya substansi eksepsi masuk dalam pokok perkara, terkait substansi eksepsi yang menyatakan pemeriksaan tersangka tidak didampingi pengacara sudah dijawab penuntut umum bahwa didampingi pengacara sebagaimana BAP juga.

Baca Juga: Santri Korban Pengeroyokan di Pondok Pesantren di Sagulung Mengalami Trauma

Pertimbangan lain, atas adanya kesalahan ketik sudah langsung diperbaiki dalam hari yang sama dan bahkan diterima langsung revisinya jadi sah.

“Mengenai waktu yang jelas, bahwa pertimbangan hakim menyatakan bahwa sudah jelas dalam dakwaan dugaan korupsi terjadi dalam rentan waktu 2017 sampai 2019,” tegas Riki

Atas putusan itu, majelis hakim meminta JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, yang mana akan berlangsung pada 15 Desember mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Juga: AS Akui Perbuatan Bejatnya Terhadap Anak Panti Asuhan di Bengkong

Dalam sidang dakwaan beberapa waktu lalu, JPU Dedi Januarto Simatupang menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa terjadi dalam kurun waktu 2017-2019. Modus yang diduga digunakan dalam menyalahgunakan dana Bos dan Komite yakni dengan melakukan markup, laporan fiktif, meminta fee dan lainnya.

Dalam dakwaan juga dijelaskan 8 poin bagaimana dana bos dan komite itu diduga dikorupsi oleh kedua terdakwa.

Baca Juga: Dikira Bom, Ini Fungsi Parachute Rocket Flare yang Jatuh di Halaman Rumah Warga Batuaji

Karena itu, tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dalam pengelolaan anggaran SMKN 1 Batam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berupa dana BOS dan dana Komite telah menyebakan kerugian keuangann negara Rp. 468.974.117. Tujuannya yakni memperkaya pribadi kedua terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Pemko Batam akan mengembang wilayah pesisir untuk dijadikan destinasi wisata bagi wisatawan nusantara mapun mancanegara.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pengembangan akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Menurutnya, wisata pesisir bisa menjadi salah satu destinasi unggulan Kota Batam.

Rudi mengatakan pengelolaan pulau berada di tangan pemerintah pusat. Namun lanjutnya, ada beberapa pulau bisa dikelola menjadi destinasi wisata oleh pemerintah daerah

“Jangan seperti salah satu pulau yang ada di dekat sini. Sudah diserahkan ke swasta namun tidak berkembang juga,” kata dia saat dijumpai di Belakangpadang, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Wali Kota Batam: Pembangunan Infrastruktur Tidak Hanya di Pusat Kota

Ia menjelaskan, persoalan pengelolaan pulau memang berada di pusat. Namun untuk yang sudah ada saat ini seperti pulau-pulau yang ada di Belakangpadang bisa dijadikan destinasi bagi wisman.

“Kalau Batam sudah jelas marketnya. Sekarang saya ingin menjadikan pesisir ini destinasi wisata. Wisman bisa berkeliling-keliling menikmati pemandangan pesisir,” ujarnya.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak lah mudah. Karena permintaan dari warga Singapura jalur transportasi harus dibenahi, agar lebih ramah bagi wisatawan.

Baca Juga: Dikira Bom, Ini Fungsi Parachute Rocket Flare yang Jatuh di Halaman Rumah Warga Batuaji

“Mereka sudah saya tawari untuk wisata keliling pulau, dan mereka menyanggupi. Namun harus ditunjang fasilitas yang bagus, seperti kapalnya yang nyaman bagi wisman, termasuk ponton khusus bagi wisman,” ungkapnya.

Ke depan, Kepala BP Batam ini ingin memajukan wisata pesisir, dan tentunya diperlukan dukungan dari masyarakat pesisir.

Ia berkeinginan menata dan membangun lokasi wisata di Belakangpadang. Untuk itu, jika warga ingin menggunakan pinggir pantai untuk dibangun pemerintah sebagai tempat wisata, tentu akan berjalan dengan cepat rencana ini.

Baca Juga: Kepala BP Batam Apresiasi Peran Para Purnabakti

“Makanya saya ingin bangun, agar ekonomi masyarakat pesisir juga maju. Kalau di Batam ada Kota Baru, di Belakangpadang juga harus. Begitu juga wilayah pesisir lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Belakangpadang, Yudi Admajianto mengatakan usai pandemi wisata di Belakangpadang kembali ramai. Tidak saja itu, kehadiran tempat wisata kuliner yang semakin banyak juga menambah pilihan bagi wisata yang datang.

“Sudah berubah wajahnya. Meskipun ada wisat bernuansa kampung, namun tempat makan mulai kekinian. Ini yang terus kami dorong untuk berkembang,” terangnya.

Baca Juga: Perusahaan di Batam Masih Kesulitan Mendapatkan Tenaga Kerja Ahli

Yudi mengungkapkan pembenahan dari segi infrastruktur terus ditingkatkan. Sekarang ini, jalan permukiman sudah tertata. Sehingga membuat pelancong lebih nyaman.

“Banyak dampaknya tentu. Jika angka kunjungan ke Belakangpadang naik, tentu mulai dari pelaku usaha pancong, tempat makan, becak, dan lainnya juga terdampak. Dan ekonomi masyarakat pulau meningkat,” bebernya.(*)

Reporter: Yulitavia