batampos – Sempena mewujudkan pariwisata berkelanjutan, jom kita kelila sampah laut dengan baik. Seperti yang kita telah ketahui pencemaran plastik di laut merupakan masalah yang kompleks dan tidak mengenal batas wilayah atau negara. Permasalahan datang tidak semata- mata langsung dari laut, namun lebih jauh ke hulu, seperti bagaimana industri memproduksi dan mendistribusikan produk plastik, hingga yang terpenting adalah bagaimana konsumen atau masyarakat menangani sampah yang dihasilkan. Hal tersebut merupakan rantai panjang dari daur nilai plastik (life cycle). Kita di Kepri memiliki keindahan laut yang harus dijaga.

Yok Yok Ayok Daur Ulang! (disingkat YYADU!) yang merupakan program advokasi dan edukasi daur ulang plastik terus berupaya untuk menghadirkan solusi dan meningkatkan kesadaran penanganan serta pengelolaan sampah melalui kolaborasi penta helix yang melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah, masyarakat dan komunitas, akademisi, industri, dan juga publikasi / media.

Melalui seminar “Yok Yok Ayok Daur Ulang: Kelola Sampah Laut untuk Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan” Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa menurut Sustainable Travel Report, 83% wisatawan menganggap perjalanan berkelanjutan itu penting dan 62% wisata global lebih memilih destinasi dan akomodasi yang bersertifikasi ramah lingkungan. Kemenparekraf mencoba menyikapi adanya perubahan tren global pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata menjadi smart- green destination.

“Adanya ketimpangan antara sosial-budaya serta ekonomi dan lingkungan menjadi PR (pekerjaan rumah), di mana salah satunya adalah pengelolaan sampah responsible atau bertanggungjawab. Untuk mewujudkan aksi nyata tersebut, perlu dilengkapi melalui proses komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno.

Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha atau yang akrab disapa Cok Oka dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata di Bali saat ini sedang dalam pemulihan. Masa transisi kembalinya wisatawan ke Bali ini harus diimbangi dengan kesiapan destinasi wisata dari aspek-aspek seperti salah satunya kebersihan.

“Merawat lingkungan sudah menjadi kewajiban masyarakat Bali sejak dulu untuk menjaga kearifan Bali. Namun, seiring terjadinya transformasi mata pencaharian, terjadi kevakuman tanggung jawab. Kewajiban ini perlu diingat dan diimplementasikan kembali di masa sekarang,” jelas Prof. Tjokorda Oka Artha, Wakil Gubernur Provinsi Bali.

Lingkungan termasuk pantai memiliki banyak fungsi bagi masyarakat Bali yang sebagian besarnya dikelilingi oleh pantai, mulai dari fungsi budaya, konservasi, transportasi, dan lain-

lain. Namun, persoalan-persoalan terkait pencemaran sampah tidak dapat dihindari, mulai dari sampah kayu pada musim-musim tertentu, limbah cair, bahkan limbah minyak di daerah- daerah pelabuhan.

“Menanggapi hal tersebut, kami sudah berusaha dari hulu ke hilir memperhatikan masalah lingkungan, dari gunung, danau, sungai, mata air hingga ke pantai dan laut, karena berbicara lingkungan itu sifatnya multi-sektor. Berdasarkan kebijakan Gubernur terkait pengelolaan sampah berbasis sumber, kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait implementasinya,” jelas I Made Teja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Bergabungnya pihak pemerintahan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, masyarakat dan komunitas melalui Bali Waste Cycle, Bali Tourism Board, dan Greeneration Foundation, publikasi media melalui Jaringan Jurnalis Peduli Sampah, serta industri melalui PT Trinseo Materials Indonesia dalam program advokasi dan edukasi YYADU! diharapkan dapat menghadirkan solusi penanganan sampah, khususnya di Bali yang saat ini berfokus pada sampah laut.

“Saat ini, setiap harinya kami (Bali) selalu kedatangan visitor, baik domestik maupun mancanegara sebanyak 40.000 pengunjung melalui jalur udara, laut, dan darat. Perjalanan laut yang umumnya dilakukan dengan cruise selalu menjadi potensi pencemaran sampah di laut,” ujar Ida Bagus Agung, Ketua Bali Tourism Board.

Dalam upayanya mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan, Bali Tourism Board juga menambahkan bahwa kebersihan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal kelola sampah. Namun, mengatasi permasalahan sampah perlu dilihat secara menyeluruh atau holistik. Faktanya, data dari beberapa sumber mengatakan saat ini 80% sampah laut di Indonesia berasal dari daratan dan 30% dikategorikan sebagai sampah plastik. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah akan mendukung ekosistem tata kelola sampah sehingga sampah tidak berujung mencemari lingkungan. Selain itu, sampah yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan nilai tambahan (added value) yang mampu mendorong ekonomi sirkular.

“Melalui Bali Waste Cycle ini kami mengedukasi, melakukan pengangkutan, pengumpulan, sampai pada pengolahan. Sehingga sinergitas berbagai pihak perlu dilakukan. Sampah yang sudah dipilah dan dikelola dengan baik, akan memudahkan untuk proses selanjutnya, yaitu daur ulang guna menjaga Provinsi Bali yang benar-benar BALI, Bersih, Asri, Lestari, dan Indah,” kata Putu Ivan Yunatana, Founder Bali Waste Cycle.

Mengacu pada Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tanggung jawab sampah ini tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja (pemerintah), namun juga produsen sebagai penghasil sampah untuk turut serta bergabung dalam ekosistem kelola dan daur ulang sampah yang juga tertuang jelas pada Pasal 15, di mana produsen bertanggung jawab terhadap kemasannya.

Mewakili pihak industri, Hanggara Sukandar selaku Director of Environment & Sustainability Affairs Responsible Care® Indonesia juga menyatakan bahwa proses

pemilahan sampah plastik akan mendukung proses daur ulang yang saat ini sudah dapat dilakukan dengan terus berkembangnya teknologi.
“Sudah banyak jenis plastik yang dapat didaur ulang, mulai dari PET, PS, PP, dan lain-lain. Namun, sosialisasi tentang kegiatan pengelolaan dan pemilahan jenis sampah plastik ini masih perlu dilakukan karena belum semua masyarakat memahami hal tersebut,” ucap Hanggara Sukandar, Responsible Care® Indonesia.

Kegiatan sosialisasi sebagai cara yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah yang berpengaruh terhadap kebersihan atau kesehatan di lokasi pariwisata dapat dilakukan oleh siapa saja, salah satu yang juga dilakukan oleh organisasi lingkungan, Greeneration Foundation yang menyampaikan bahwa lokasi pariwisata juga perlu menjadi sorotan utama dalam menjaga lingkungan tetap bersih.

“Sebagai salah satu organisasi yang berfokus pada lingkungan, telah banyak kegiatan lapangan yang kami lakukan. Program pembersihan pantai hasil dari sampah laut juga banyak yang kami jalankan, meskipun saat ini masih berfokus pada pulau Jawa. Namun kami melihat Bali sebagai destinasi pariwisata yang selalu menjadi sorotan bagi wisatawan lokal dan mancanegara, dan kami tergerak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan ini kedepannya,” kata M. Fahrian Yovantra, Head of Programs Greeneration Foundation.

Berbagai pihak mendukung untuk terlibat dalam menanggulangi permasalahan sampah. Salah satunya pihak media menjadi tempat penyampaian pesan kepada masyarakat luas untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah.

“Kita harus mendukung dari segi publikasi untuk menyampaikan solusi yang telah dihadirkan oleh industri dan teman-teman pegiat di lapangan. Namun di satu sisi, pemerintah juga perlu bertindak tegas menerapkan reward and punishment terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang kegiatan kelola sampah.” tutup Agustinus Apollo Daton, Kepala Jaringan Jurnalis Peduli Sampah.

******

Tentang Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE) adalah sebuah perusahaan global penyedia material dan produsen plastik, perekat lateks, dan karet sintetis. Trinseo berfokus dalam memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk membantu para pelanggan menciptakan produk yang bersifat intrinsik terhadap bagaimana kita hidup – produk yang menyentuh kehidupan setiap hari di berbagai pasar akhir seperti otomotif, elektronik konsumen, peralatan, perangkat medis, penerangan, listrik, karpet, kertas dan papan, bangunan dan konstruksi, serta ban. Trinseo memiliki sekitar $3,0 miliar penjualan bersih, dengan sekitar 2.600 karyawan yang tersebar secara global pada 2020.

Tentang Program “Yok Yok Ayok Daur Ulang!”

“Yok Yok Ayok Daur Ulang!” adalah sebuah program yang diluncurkan pada 2019 yang bertujuan untuk mengadvokasi penggunaan dan daur ulang polistirena (PS, yang dikenal dengan Styrofoam di Indonesia). PS merupakan bahan kemasan makanan berkelanjutan yang aman, serta paling memungkinkan untuk didaur ulang melalui aliansi produsen, restoran, konsumen, asosiasi daur ulang dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan kerja sama semua organisasi pendukung dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi sirkuler.

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, setelah menggempur habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK, kali ini hukuman kepada pelaku korupsi pun berhasil dipangkas melalui pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 603 KUHP baru, mengatur terkait tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. “Keseluruhan problematika tersebut dihasilkan dengan jalur politik, khususnya pembentukan undang-undang yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo bersama segenap anggota legislatif di DPR,” kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (11/12).

Aktivis antikorupsi ini juga menilai, pada bagian lain struktur hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga kekuasaan kehakiman praktis memburuk setiap tahunnya. Performa KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi juga semakin terpuruk di bawah komando Firli Bahuri.

“Masalah ini praktis semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” cetus Kurnia.

Tak kalah buruk, Kepolisian turut menunjukkan tren serupa. Berdasarkan catatan ICW, Korps Bhayangkara hanya mampu menyelesaikan tujuh persen dari total target 813 kasus sepanjang semester pertama tahun 2022.

Problematika lain juga, lanjut Kurnia, berada di Kejaksaan. Sekalipun banyak mengungkap perkara besar, namun kabar pemulihan kerugian keuangan negara jarang terdengar. Ditambah wacana pengampunan pelaku korupsi melalui restorative justice yang belakangan waktu terakhir kerap disampaikan Kejaksaan tanpa ada basis argumentasi.

“Apalagi kekuasaan kehakiman, ragam vonis ringan disertai pertimbangan ganjil hingga penetapan dua hakim agung sebagai tersangka menunjukkan bobroknya wajah pengadilan di Indonesia,” ujar Kurnia.

Dia mengungkapkan, dari aspek politik urgensi menghentikan laju korupsi belum menunjukkan upaya strategi dan hasil yang maksimal. Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang.

“Data ini semestinya menjadi alarm yang harus disambut dengan pembenahan menyeluruh pada sektor politik, terutama dalam lingkup partai politik dan pemilu,” tegas Kurnia.

Dia menegaskan, partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menjalankan fungsi check and balances justru kompak menunjukkan kesewenang-wenangan dalam penyusunan regulasi bermasalah. Tak cukup itu, konflik kepentingan dengan balutan penunjukkan Penjabat Kepala Dearah tampak terang benderang dipertontonkan oleh pemerintah.

“Atas dasar itu, tak salah jika kemudian masyarakat melontarkan kritik tajam atas praktik kesewenang-wenangan tersebut,” papar Kurnia.

Di tengah kondisi korupsi terus merajalela dan tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberantasnya, masyarakat semakin berada pada posisi yang sulit. Satu sisi, masyarakat semakin merasakan dampak dari korupsi dan kebijakan bermasalah. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kriminalisasi saat melapor dugaan korupsi atau menyuarakan kritik atas kebijakan yang semakin tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Hakordia tahun 2022 yang mengambil tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi’ diharapkan bukan sekadar jargon, kegiatan seremonial, atau upaya bersolek pemerintah untuk meraup simpati masyarakat. “Momen ini harus digunakan sebagai momentum serius pembenahan aspek politik dan hukum dari seluruh cabang kekuasaan untuk mengembalikan ruh pemberantasan korupsi seperti sedia kala,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group