Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100,7 gram yang coba diselundupkan oleh D di dalam duburnya. Foto: Bea Cukai Kota Batam untuk Batam Pos
batampos – Deni alias Oden nekat menyembunyikan 107,5 gram sabu dalam perut saat hendak berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Lombok. Ia pun dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti menjadi perantara atau kurir sabu.
Tuntutan terhadap pria berusia 30 tahunan ini dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU) Abdullah dalam sidang yang dipimpin majelis hakim PN Batam secara virtual. Sedangkan terdakwa Deni mendengarkan tuntutan dari Rutan Batam di Tembesi.
Dalam amar tuntutan dijelaskan, penyelundupan sabu yang dilakukan terdakwa Deni diungkap petugas Bea dan Cukai sekira bulan Juni 2022 lalu.
Berawal dari petugas Bea Cukai Batam menemukan satu tutup botol yang dirakit dengan pipet dan kaca pirek. Kepada petugas, Deni mengaku benda itu digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
Selanjutnya, petugas Bea Cukai membawa Deni ke Rumah Sakit Awal Bros untuk dirongsen. Hasil rongsen diketahui bahwa dalam perut terdakwa ada terdapat dua benda yang mencurigakan. Dua bungkusan itu akhirnya dikeluarkan dengan obat pencahar, yang ternyata adalah sabu, dengan berat masing-masing 47,69 gram dan 49,66 gram.
“Perbuataan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah, hal itu disimpulkan selama pembuktian di persidangan, baik dari keterangan terdakwa maupun saksi,” ujar Abdullah.
Namun sebelum menuntut, pihaknya juga mempertimbangan hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, perbuataan terdakwa telah mencederai program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, sehingga tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar untuk membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum. Hal meringankan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
“Memperhatikan pasal 114 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, menuntut terdakwa Deni dengan 12 tahun penjara,” tegas Abdullah
Selain pidana penjara, sebut Jaksa, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan penjara.
Atas tuntutan itu, terdakwa Deni alias Oden pun langsung mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dihadapan ketua majelis hakim Dwi Nuramanu yang pada intinya meminta keringanan hukuman.
“Yang mulia, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Saya mohon hukuman yang seringan-ringannya,” harap Deni kepada majelis hakim
Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan dan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa, majelis hakim pun menunda persidangan selama satu minggu untuk pembacaan putusan.
“Untuk pembacaan putusan, sidang tunda hingga minggu depan,” tutup hakim Dwi. (*)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Misni
batampos- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Dukcapil Provinsi Kepri, Misni mengatakan, sepanjang Maret-November 2022, sebanyak 5.721 data penduduk dihapus dari sistem kependudukan. Mereka yang dihapus tersebut berstatus sudah meninggal
“Dalam priode Maret-November 2022, tercatat ada 5.721 data kependudukan yang dihapus dari sistem kependudukan di Kabupaten/Kota,” ujar Misni, Selasa (29/11) di Tanjungpinang.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, jumlah data yang dikeluarkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Adapun jumlah terbanyak berasal dari Kota Batam.
“Dari Kota Batam dilaporkan sebanyak 2.016 orang yang dikeluarkan NIK-nya dari sistem kependudukan di Kota Batam,” jelasnya Misni.
Lebih lanjut katanya, dari Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang terdata ada 956 orang. Kemudian dari Kabupaten Bintan berjumlah 682 orang.
“Dari Kabupaten Karimun 856 orang, Kabupaten Lingga 518 orang, Kabupaten Kepulauan Anambas 289 orang, Kabupaten Natuna 314 orang,” jelasnya lebih lanjut.
Dijelaskannya, data yang disajikan tersebut adalah jumlah penduduk Kepri yang meninggal dunia pada bulan Maret-November 2022.
Disebutkannya, pada bulan Maret 45 orang, April 599 orang, Mei 487 orang, Juni 756 orang, Juli 796 orang, Agustus 730 orang, September 816 orang, Oktober 793 orang, dan November sebanyak 699 orang.
“Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala oleh Dukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri,” tutup Misni. (*)
batampos – SH, penyalur PMI secara ilegal dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam. Pria paruh baya ini juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
Dalam amar tuntutan dijelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan SH, berawal saat ia dihubungi korban Rusli dan Leo. Keduanya menanyakan kepada terdakwa apakah bisa memfasilitasi mereka untuk berangkat ke Malaysia secara ilegal. Dalam percakapan itu Saepul menyanggupi dan meminta keduanya untuk datang ke Batam.
Di Batam, kedua korban ini dititip di kawasan Batamcenter sampai paspor mereka selesai diurus calo. Dari masing-masing terdakwa SH meminta Rp 8.500.000.
Terdakwa juga mengarahkan para saksi korban saat berada didalam pelabuhan dimana lokasi pintu masuk untuk cop paspor, dan saat itu tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh saksi pihak kepolisian ke pos polisi yang berada di Pelabuhan yang diketahui dokumen keberangkatan saksi korban Rusli dan Leo untuk menjadi pekerja migran Indonesia tersebut belum lengkap.
Sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pelabuhan. Bahwa pada saat diamankan Para Pekerja Migran tersebut tidak memiliki kompetensi, perjanjian kerja, visa kerja, maupun dokumen yang dipersyaratkan.
Terdakwa dalam memberangkatkan para calon PMI melakukannya secara perseorangan dan tanpa dilengkapi izin tersebut tidak pernah melakukan pengecekan dokumen.
Sehingga terdakwa tidak mengetahui apakah para calon PMI tersebut memiliki surat perjanjian kerja atau kontrak kerja di Malaysia, memiliki keahlian terhadap suatu pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikasi serta dalam melaksanakan pekerjaannya untuk calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Menteri di bidang Ketenagakerjaan yang digunakan untuk menempatkan calon PMI.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
“Bahwa perbuataan terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, karena itu terdakwa harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” jelas Abdullah.
Sebelum menuntut, Abdullah menjelaskan hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan perbuataan terdakwa tidak mengikuti. Program pemerintah dalam hal penyaluran PMI secara ilegal. Perbuataan terdakwa juga dapat mengancam hidup para PMI saat bekerja di luar negeri.
“Menuntut terdakwa SH dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan,” jelas Abdullah.
Atas tuntutan itu, majelis hakim memberi waktu kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan hingga minggu depan.(*)
batampos – Kampung Berseri ASTRA menjadi salah satu dari 81 kampung sejenis yang di inisiasi oleh ASTRA. Kampung Berseri Astra merupakan program Kontribusi Sosial Berkelanjutan Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 nilai program, yaitu: Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan, dan Kesehatan
Membatik menjadi sqalah satu kegiatan yang di lakukan di Kampung Berseri ASTRA, Batam, yang berlokasi di Kaveling Seipancur Blok C No 10 RT 02, Kelurahan Tanjung Piayu, Seibeduk. Berkolaborasi dengan PKK kecAmatan setempat warga di sana mengembangkan batik. ASTRA memasilitasi ketrampilan warga untuk membatik.
Motif batik di Batam adalah khas, yakni hewan laut, ada gonggong (semacam siput) dan ikan. Batik menjadi oleh-oleh khas Batam.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)
batampos – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa, Selasa (29/11). Buku yang disusun oleh para ahli rekayasa kegempaan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) tersebut sengaja dihadirkan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur tahan gempa di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, buku yang disusun para peneliti, akademisi, dan pakar atau praktisi dari kementerian, lembaga tinggi, dan komunitas asosiasi profesi tersebut merupakan salah satu wujud bentuk ikhtiar bersama. Yakni untuk menciptakan keamanan infrastruktur bangunan dalam menghadapi bahaya bencana gempa di Indonesia.
“Gempa masih selalu kita alami dan menjadi risiko dalam kehidupan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Peningkatan kejadian gempa yang terjadi setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia, dikatakan Zianal, menimbulkan ancaman berupa banyaknya korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan berbagai infrastruktur. Karena itu mengedepankan tindakan manajemen bencana dalam bentuk aksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai upaya mitigasi yang terukur dalam menghadapi bencana di masa mendatang pun sangat diperlukan.
“Sehingga dapat mewujudkan bangsa yang tangguh dan budaya aman bencana,” jelasnya.
Dikatakan Zainal, seiring meningkatnya kejadian gempa dan dampaknya, teknologi konstruksi dan ilmu pengetahuan bidang kegempaan perlu diikuti dengan penyesuaian metode perencanaan struktur yang jelas dan akurat. Hal itu menuntut pemerintah untuk mengembangkan berbagai standar yang mengatur keamanan dan keselamatan infrastruktur tahan gempa.
“Dengan selesainya penyusunan buku ini, saya berharap dapat melengkapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan standar, dengan pedoman, dan tentu dengan ketentuan teknik terkaitnya yang sudah ada serta memberikan keyakinan dan kepastian dalam perencanaan dan perancangan berbagai infrastruktur,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Peta Deagregasi Bahaya Indonesia M. Asrurifak mengungkapkan, pada buku peta deagregasi yang disusun ini juga dibahas tentang metode perencanaan dan evaluasi infrastruktur. Yakni dengan mempertimbangkan jenis potensi gempa yang dominan pada suatu daerah berdasarkan karakteristik nilai magnitude dan jaraknya. Untuk selanjutnya dianalisis agar mendapatkan struktur bangunan yang aman.
“Diharapkan buku ini dapat meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam perencanaan dan perancangan berbagai infrastruktur tahan gempa,” tambahnya.
Sedangkan, Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan Aset dan Sistem Informasi Arief Setiawan Budi Nugroho mengungkapkan, terkait dengan konsen peta gempa, Indonesia memang berada di zona gempa yang ring of fire. Bahkan, semua pulau yang ada di Indonesia semuanya berpotensi ada gempa. Hanya ada satu pulau besar yang secara kegempaan lebih rendah resikonya. Yakni Pulau Kalimantan.
Dikatakan Arief, banyak riset yang sudah UGM kembangkan terkait dengan bagaimana mitigasi terhadap bencana gempa di Indonesia. Salah satunya terkait dengan recovery pasca gempa. UGM beberapa waktu lalu pada saat gempa Lombok dan Palu sudah memprovos adanya bangunan risba. Yakni bangunan rumah instan struktur baja dan itu sudah diimplementasikan di Palu dan Lombok.
“Kami juga sedang mengembangkan terus terkait dengan ini, untuk konsen bagaimana kalau terjadi gempa kemudian konstruksi pembangunan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat untuk tinggal ini bisa cepat dilakukan,” ujarnya.
Terpisah, Meneteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memastikan masyarakat boleh menggunakan talangan dana desa untuk penanggulangan gempa di Cianjur. Selanjutnya pinjaman tersebut dapat dibayar dengan dana desa yang cair pada tahun berikutnya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
“Sudah lama ada regulasi yang memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi pemanfaatan dana desa untuk bencana. Bahkan, pinjam dana talanganpun dibolehkan,” jelasnya.
Sedangkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk ikut membantu penanganan gempa bumi di Cianjur. Himbauan tersebut disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran nomor 900.1.1/8479/SJ.
Tito mengatakan, situasi saat ini sudah masuk kondisi darurat. Hal itu sebagaimana keputusan Bupati Cianjur yang menetapkan wilayahnya sebagai daerah bencana. Atas situasi tersebut, maka daerah lain diperbolehkan memberikan bantuan keuangannya.
“Gubernur, Bupati/Walikota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemda Cianjur,” ujarnya kemarin.
Bantuan tersebut, lanjut Tito, bisa bersumber dari APBD masing-masing daerah. Adapun besaran bisa menysuaikan kemampuan dan ruang fiskal masing-masing daerah. Tito menegaskan, pemberian bantuan ke daerah lain dijamin secara hukum. Sehingga tidak akan menjadi temuan pertanggungjawaban keuangan. Hal itu diatur dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara untuk sumber pendanaan bantuan, Mendagri menyebut ada sejumlah pos anggaran yang bisa digunakan. Antara lain Belanja Tidak Tetap (BTT). Nantinya, kepala daerah cukup melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 2022. “Dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD,” kata Tito.
Untuk diketahui, hingga saat ini, jumlah korban meninggal gempa bumi Cianjur menjadi sebanyak 327 jiwa. Kemudian, yang masih hilang dan dalam pencarian ada sebanyak 13 orang. Di mana, pada hari ini, petugas kembali menerima adanya laporan sebanyak 8 orang masih hilang. (*)
batampos – Bupati Karimun Aunur Rafiq, Selasa (28/11) melakukan peninjauan disejumlah ruas jalan yang di pulau Kundur yang telah selesai dikerjakan. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan kondisi pembangunan infrastruktur salah satunya ruas jalan sepanjang 1,5 kilometer yang berada di Simpang Tanjungsari, Kecamatan Kundur.
” Alhamdulillah, realisasi inftrastruktur pembangunan dalam hal ini pekerjaan aspal sudah selesai dikerjakan tahun ini. Dengan menggunakan anggara APBD 2022 mencapai Rp1 miliar dan DAK Rp2,3 miliar,” terangnya.
Bupati Karimun saat meninjau pembangunan jalan di Pulau Kundur
Dengan selesainya pekerjaan aspal jalan di wilayah simpang Tanjungsari kecamatan Kundur, sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sehingga, bisa mobilitas masyarakat baik itu hasil pertanian maupun mengantar anak sekolah lebih cepat sampai tujuan.
” Jadi, untuk pembangun di pulau Kundur tetap ada. Tapi, secara bertahan dan tahun depan akan dilanjutkan pengaspalan jalan protokol ini. Mulai dari pantai Gading hingga jalan Dwikora yang membutuhkan anggaran cukup besar. Dan, di daerah-daerah lainnya juga ada pembangunan infrastruktur jalan,” tegasnya.
Masih kata Rafiq lagi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Karimun Cahyo mengungkapkan, adapun jalan yang telah selesai dikerjakan mulai dari ruas jalan Parit Pacitan Kecamatan Kundur, ruas jalan Parit Gantung Kecamatan Kundur, ruas jalan Parit Baru Kecamatan Kundur dan ruas jalan protokol di Tanjungberlian Kecamatan Kundur Utara.
” Untuk pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat di kota. Totalnya yang sudah selesai dikerjakan pengaspalan ada 200 kilometer untuk 12 kecamatan selama 7 tahun. Dan, terus dilakukan pemetaraan diwilayah-wilayah lainnya. Agar bisa mewujudkan pemerataan pembangunan demi memajukan ekonomi masyarakat di pulau-pulau,” ungkapnya.
Sementara itu Rini salah seorang warga di Tanjungsari mengaku bersyukur pembangunan ruas jalan di daerahnya telah rampung. Sehingga, bisa mempermudah akses jalan untuk berbagai aktivitas dari rumah menuju ketempat-tempat lainnya.
” Syukurlah, sudah bisa dimanfaatkan. Baik itu hasil pertanian maupun mengantar anak sekolah, yang dulunya becek dan saya ucapkan terimakasih kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq,” ucapnya.(*)
Ilustrasi. Suasana di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (17/5). F.Cecep Mulyana
batampos – Menjelang akhir tahun 2022 dimana memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jumlah penumpang mengalami kenaikan signifikan. Pihak Bandara Internasional Batam Hang Nadim mengatakan bahwa kenaikan ini dikarenakan pembukaan beberapa rute domestik terbaru ke wilayah tanah air.
“Mengenai animo masyarakat yang melakukan perjalanan di BIB Hang Nadim terjadi peningkatan namun tidaklah signifikan dibandingkan bulan sebelumnya bahkan tahun lalu. Hal ini tentu semenjak dibukanya beberapa rute terbaru domestik di BIB,” ujar Humas Bandara Internasional Batam (BIB)/Bandara Hang Nadim, Rafi Noor Farhan, Selasa, (29/11).
Untuk hal itu pihak BIB saat ini memberikan pelayanan terbaik bagi setiap calon dan penumpang dengan melakukam renovasi secara bertahap .
“Untuk terminal satu pada bagian interiornya kita renovasi dan disesuikan dengan terminal dua supaya lebih selaras nantinya,” ujarnya.
Lebih lanjut untuk desain jauh lebih modern, futuristik, dengan mengadopsi potensi lokal yakni Batam, Kepri, artinya kearifan lokal akan ditonjolkan. (*)
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, memperlihatkan barang bukti narkotika jenis sabu yang diselundupkan lima orang tersangka. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Satua Reserse Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan dua kasus penyelundupan narkotika jenis sabu. Dari 2 kasus ini, polisi berhasil mengamankan lima orang tersangka dengan barang bukti 26,535 kilogram.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, mengatakan, dua kasus tersebut diungkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Kasus pertama diungkap di Pelabuhan Sagulung pada 30 Oktober 2022 lalu.
Di lokasi, polisi menangkap 2 orang tersangka ARL, 32, dan SM, 34. Dari tangan pria asal Aceh ini, polisi menyita barang bukti berupa 1,9 kilogram sabu, sepeda motor, dan ponsel.
“Modusnya pelaku membawa dua bungkus sabu plastik putih dibalut dengan plastik wrapping. Rencananya, akan diedarkan di Batam,” ujar Nugroho.
Sedangkan kasus kedua diungkap di 2 lokasi, yakni Batam dan Jakarta. Pengungkapan berawal dari penangkapan NR, 36, di pantai kawasan Patam Lestari, Sekupang pada 7 November lalu.
Pelaku bertugas sebagai kurir bertugas membawa 24,7 kilogram sabu ke Jakarta menggunakan speedboat. Sabu tersebut dikemas ke dalam 25 paket dan disimpan di dalam tas ransel.
“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman sabu dari Batam ke Jakarta. Kemudian kita telusuri asal usul sabu ini,” ungkap Nugroho.
Dari pengakuan NR, ia ditugaskan mengantarkan barang haram itu ke kawasan Tanggerang, Banten. Kemudian polisi menggiring NR ke Tangerang untuk menangkap pemesan sabu tersebut.
Di Tangerang, NR diminta menuju apartemen mewah di kawasan Serpong. Di lokasi, polisi kemudian menciduk AR, 26, dan M, 43. Dari pengakuan keduanya, mereka ditugaskan pemilik barang berisinal NY untuk membawa sabu dari Tanggerang menuju Depok.
“Lalu kita menuju Depok untuk menangkap pemesan barang. Namun, yang bersangkutan tidak muncul karena sudah curiga. Rencaananya barang haram ini akan diedarkan di Depok,” katanya.
Dari pengakuan NR ia diupah Rp 40 juta untuk membawa sabu tersebut. Barang haram itu dibawa dari Malaysia. “Baru pertama kali. Diminta mengantarkan, dihubungi melalui WA,” katanya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun atau penjara 20 tahun.(*)
Presiden Jokowi memperkenalkan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar kepada para mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (29/11/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev.)
batampos – Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, kemarin (29/11). Dia berharap para mahasiswa tidak saja memiliki kemampuan akademis, tapi juga mulai menanamkan jiwa wirausaha.
“Di sini ada 410 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbaur menjadi satu,” ujar Jokowi dalam sambutannya. Kepala Negara menjelaskan, usulan awal pembangunan AMN berasal dari tokoh Papua yang menaruh perhatian terhadap gesekan antarmahasiswa yang masih terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, disebabkan masing-masing provinsi memiliki asrama tersendiri di daerah. “Papua punya sendiri asrama, nanti dari provinsi yang lain punya asrama sendiri, provinsi lain punya asrama sendiri. Sehingga kita tidak saling mengenal,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menyetujui usulan pembangunan AMN di sejumlah provinsi di Indonesia. Tujuannya untuk membangun kerukunan mahasiswa antardaerah. Denngan adanya AMN, mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat saling mengenal dan belajar mengenai budaya dari masing-masing daerah. Selain itu, mahasiswa yang tinggal di AMN juga diberikan pembekalan terkait wawasan kebangsaan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa.
Selain peresmian AMN Surabaya, Jokowi juga mencanangkan pembangunan AMN Makassar dan Manado. “Berarti di Makassar bisa segera dimulai. Saya kira di Manado juga bisa (dimulai). Insyaallah saya nanti juga perintahkan menteri untuk segera dimulai,” ucapnya.
Di asrama tersebut, mahasiswa juga dibekali kegiatan wirausaha. Misalnya barbershop, penyablonan kaos, ternak lele dengan metode bioflok, pembuatan tas Noken Papua, serta penjualan makanan dan minuman. (lyn)
batampos – Informasi pelaku penculikan anak di lingkungan sekolah santer beredar di media sosial (medsos). Informasi ini turut meresahkan, hingga para orangtua diminta pihak sekolah menjemput anaknya usai jam pelajaran.
Informasi ini kemudian ditindaklanjuti pihak kepolisian. Hasilnya, polisi menangkap para pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut. Modusnya, pelaku membawa paksa anak dan menjarah barangnya, seperti ponsel.
Kapolsek Lubukbaja, Kompol Budi Hartono, membenarkan adanya informasi yang beredar tersebut di medsos tersebut. Untuk memberikan rasa aman, pihaknya meningkatkan patroli ke sekolah-sekolah.
Budi menambahkan, kasus curas ini juga bisa dicegah dengan tidak memberikan barang berharga. Ia meminta para orangtua tidak mengizinkan anak untuk membawa ponsel saat jam sekolah.
“Anak jangan gunakan barang yang mencolok. Kalau ponsel, orangtua bisa berkomunikasi dengan wali kelas, terkait jam berapa anak pulang sekolah,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Kapolsek Sagulung, Iptu Nyoman Ananta Mahendra. Dengan adanya penangkapan pelaku pencurian barang anak tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada.
“Tetap waspada dengan aktivitas anak di luar jam sekolah,” katanya.(*)
