batampos – Tim Gabungan dari Satpol PP dan Polisi akan melayangkan surat peringatan (SP 1) ke lokalisasi kawasan Jodoh atau yang dikenal di Belakang BCA dan Bukit Senyum. SP ini diberikan agar para Pekerja Seks Komersil (PSK) meninggalkan serta mengosongkan lokasi tersebut.

“Malam ini akan kita berikan SP 1. Karena mereka (PSK) kan ramainya pada malam hari,” ujar Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, Rabu (18/1) siang.

Ia menjelaskan setelah melayangkan SP 1, pihaknya akan melayangkan SP 2 dengan durasi waktu sepekan. Kemudian pemberian SP 3 dengan durasi 3 hari.

Baca Juga: Tersangka Dugaan Korupsi SIMRS BP Batam Sudah 2 Kali Mangkir dari Panggilan Jaksa

“Sebelum penertiban kita berikan sampai SP 3. Setelah itu kita rapatkan dengan Tim Gabungan untuk menentukan waktunya (penertiban),” katanya.

Imam memprediksi penertiban lokalisasi tersebut di lakukan pada awal bulan depan. Ia menegaskan akan membongkar seluruh kamar yang berada di ruko-ruko untuk melayani pelanggan tersebut.

Diketahui, lokasi prostitusi di belakang BCA dilakukan di ruko-ruko kosong. Ruko tersebut disekat-sekat menggunakan triplek untuk dijadikan kamar.

Baca Juga: Polisi Minta Bentuk Tim Pengawasan untuk Antisipasi Pencurian Kabel Fasilitas Umum

“Pasti kita bongkar semuanya. Jika masih ditemukan (PSK) akan kita serahkan ke Dinsos,” ungkapnya.

Sementata Kapolsek Batuampar, Kompol Salahuddin, mengatakan dalam penertiban nanti, pihaknya akan memberikan pengamanan sehingga kegiatan tetap kondusif.

“Kita masih tunggu jadwal pastinya penertiban,” katanya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – JE, seorang ibu rumah tangga di Batam dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejari Batam. Tuntutan hukuman itu dialamatkan Jaksa kepadanya karena dinilai terbukti menyalurkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Kamboja.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa Abdullah, menjelaskan terdakwa Julie terbukti melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah negeri dengan maksud untuk dieksploitasi dan dilakukan kelompok yang terorganisasi.

Perbuataan terdakwa sebagaimana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 4 Jo Pasal 16 Jo Pasal 48 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Baca Juga: 2.593 Penumpang KM Kelud Tiba di Batuampar

“Perbuataan terdakwa dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, sehingga tak ada alasaan pemaaf dan harus mendapat hukuman,” kata Abdullah.

Namun sebelum menjatuhkan tuntutan, Jaksa telah mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain itu, perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan para korban mengalami kerugian materil. Sedangkan hal meringankan terdakwa bersikap sopan, masih memiliki tanggungan keluarga (anaknya masih kecil).

Baca Juga: Tersangka Dugaan Korupsi SIMRS BP Batam Sudah 2 Kali Mangkir dari Panggilan Jaksa

“Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa JE (menyebut nama lengkap) dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan,” tegas Abdullah.

Terdakwa JE juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta dan membayar restitusi kepada para korban dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan restitusi. Namun apabila tak punya harta benda, maka diganti kurungan 3 bulan.

Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa meminta waktu 7 hari untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Sidang pun kemudian ditunda majelis hakim yang dipimpin Yudith Wirawan hingga minggu depan, dengan agenda pledoi.

Baca Juga: Investasi Serampangan Pada SPAM Batam Berpotensi Hanya Pemborosan Tanpa Dampak

Dalam dakwaan, penangkapan Julie berawal dari laporan korban setelah mendapatkan eksploitasi saat bekerja di negara Kamboja. Dari laporan itu, polisi menangkap Julie yang diduga menjadi perekrut para korban melalui media sosial Facebook.

Para PMI ini dijanjikan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di Kamboja sebagai marketing. Dari pekerjaan itu, para PMI akan menerima upah sebesar USD 700 untuk yang tidak memiliki kemampuan bahasa dan USD 1000 untuk yang bisa berbahasa Mandarin dan Bahasa Inggris.

Namun,setelah tiba di Kamboja para PMI dipekerjakan di perusahaan HONGLIE selama 18 jam. Bahkan, sampai sekarang para saksi korban (PMI) tidak menerima upah.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Sebanyak 2.593 penumpang KM Kelud tiba di Batuampar, Kota Batam dari Kabupaten Karimun, Kamis (19/1/2023).

Kapolsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam, Iptu Jaya Putra Tarigan, mengatakan, pihaknya melaksanakan pengamanan kedatangan KM Kelud tersebut.

Ia menjelaskan, KM Kelud tersebut membawa 2.593 penumpang. Dengan rincian 255 penumpang transit ke Pelabuhan Tanjungpriok dan 446 penumpang naik dari Batuampar menuju Tanjungpriok.

“Ya, hari ini kita laksanakan pengamanan untuk kedatangan kapal Kelud, ” ujar Kapolsek KKP Batam, Iptu Jaya Putra Tarigan.

Baca Juga: Tersangka Dugaan Korupsi SIMRS BP Batam Sudah 2 Kali Mangkir dari Panggilan Jaksa

Menurutnya, kegiatan pengaman dan pelayanan arus balik ini meliputi penumpang turun dari kapal sampai dengan pintu keluar dan juga tempat keberangkatan calon penumpang sampai dengan mereka menaiki KM Kelud.

“Sasaran kita penumpang yang turun, arus lalu lintas truk kontainer, kendaraan parkir tepi jalan dan keluarga atau pengantar, ” lanjutnya.

Selain pengamanan aparat kepolisian dari KKP juga melakukan razia pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang.

Hal ini bertujuan antisipasi dan pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba dan barang terlarang lainnya.

Baca Juga: Pendaftaran Kartu Kendali Membludak

“Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang terlarang atau barang berbahaya,” sebut Kapolsek.

Tidak hanya disitu saja pantauan Batam Pos, sejumlah personil kepolisian terlihat membantu masyarakat yang turun maupun yang akan naik ke Kapal Kelud.

Masyarakat yang dibantu kebanyakan adalah yang kewalahan membawa koper atau barang-barang bawaannya.

Salah seorang Penumpang asal Karimun, Tari mengaku memilih balik dengan Kelud karena biaya yang cukup terjangkau dibanding sarana transportasi lain. “Dibanding kapal lain, Kelud jauh lebih ramah di saku,” katanya.

Baca Juga: Investasi Serampangan Pada SPAM Batam Berpotensi Hanya Pemborosan Tanpa Dampak

Penumpang Kelud lainnya Yahya mengaku sangat terbantu atas hadirnya aparat kepolisian KKP ini. Ia mengaku segala tindakan kejahatan akan berkurang jika ada pengamanan dari polisi.

“Kita turun kapal saja sudah dijaga, tentu kami sebagai masyarakat pengguna jasa Kelud sangat terbantu dari sisi keamanan, ” ujarnya.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Unit Reskrim Polsek Lubukbaja masih memburu komplotan pencurian kabel yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, pelaku diketahui berjumlah lebih dari 2 orang.

“Tetap jadi atensi kita. Pelaku pasti ditemukan nanti,” ujar Kapolsek Lubukbaja, Kompol Budi Hartono, Rabu (18/1) siang.

Aksi pencurian ini dilakukan pelaku dengan membagi tugas. Diantaranya mencari aliran kabel yang berada di lokasi sepi, mengangkut dengan becak motor, serta mencuri atau menggunting aliran kabel.

Baca juga: Kartu Brizzi Tak Berlaku Lagi di Batam, Pendaftar Fuel Card 3.0 Membludak

Diketahui, komplotan ini merupakan pencuri profesional. Mereka dilengkapi alat gunting antisetrum dan becak motor. Selain itu, pelaku sudah mengenal penadah atau orang yang menampung barang curian.

“Antara pencuri dan penadah sudah kenal. Dari cara kerjanya, mereka sudah profesional,” kata Budi.

Selain menjadi atensi, untuk mengantisipasi maraknya pencurian kabel ini, Budi mengimbau pihak perusahaan atau pemerintahaan untuk meningkatkan kewaspadaan. Diantaranga memasang CCTv serta membentuk tim pengawasan.

Baca Juga: Gelombang Capai 4 Meter, Warga Kepri Diminta Waspada

“Paling tidak punya tim untuk sering mencek atau memantau objek. Atau memasang CCTv untuk mengawasi objek barangnya,” tutupnya.

Sebelumnya, jajaran Polsek Lubukbaja berhasil menangkap komplotan pencuri kabel optik milik Telkomsel, Jumat (15/1) malam. Pelaku mencuri besi pipa serta kabel sepanjang 1,2 kilometer.

Pelaku yakni Romi Hidayat, 26, dan Aris Sihombing, 26, sebagai pencuri. Serta Firman, 39, sebagai penadah. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Penyidik Kejaksaan Negeri Batam telah menjadwalkan pemanggilan Priyono Al Priyanto yang merupakan Direktur PT Sarana Primadata Bandung, pada hari ini (Kamis, 19/1) pukul 09.00 WIB di Kantor Kejari Batam. Priyanto yang berdomisili di wilayah Jakarta ini sudah dua kali mangkir dari panggilan Jaksa atas statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi SIMRS BP Batam tahun 2018 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sastrio membenarkan jadwal pemanggilan Priyono ke 3 kalinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2022 lalu. Ia berharap, tersangka dapat memenuhi panggilan karena sudah dua kali mangkir.

“Ini adalah panggilan ketiga untuk tersangka PAP, kami harap tersangka dapat hadir dan tak memberi alasan lagi, karena sudah dua kali mangkir,” terang Aji, kemarin.

Baca juga: Sidik Kasus Perpajakan di Batam, DJP Kepri Seret Penunggak Pajak ke Penjara

Dikatakan Aji, sebelumnya tersangka tidak hadir dengan alasan sedang sakit. Sehingga penyidik memberi batas waktu hingga 3 kali pemanggilan mengacu pada aturan sesuai KUHAP.

“Kami masih menunggu itikad baik tersangka untuk dapat memenuhi panggilan secara baik-baik,” sebut Aji.

Selain memastikan pemanggilan tersangka, menurut Aji pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Untuk kemarin, ada 4 saksi yang dipanggil dan memberi keterangan terkait status kedua tersangka.

“Para saksi yang dipanggil ini sudah pernah dipanggil. Jadi kami BAP ulang untuk memberi keterangan terkait dua tersangka,” sebut Aji.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Parkir Khusus di Batam Batal

Sebelumnya, Rudi Martono, Ahli Information Technology (IT) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Kota Batam resmi ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (11/1). Ia merupakan satu dari tersangka dugaan korupsi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Badan Pengusahaan (SIMRS BP Batam) tahun 2018 yang diduga merugikan negara Rp 1,898,300,000.

Dalam penggunaan pagu anggaran Rp 3 miliar untuk pembuatan SIMRS BP Batam tahun 2018, Rudi Martono ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh BP Batam. Diduga karena ingin menguntungkan diri, Martono berkerjasama dengan Priyono Al Priyanto dari PT Sarana Primadata Bandung untuk merugikan negara Rp 1,898,300,000.

Penahanan Rudi dilakukan usai yang bersangkutan menghadiri panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 jam, penyidik Pidsus yang dipimpin Kasi Pidsus Aji Sastrio Prakoso memutuskan untuk menahan Rudi. Rudi yang didampingi penasehat hukum, tanpa perlawanan pasrah untuk ditahan sekitar pukul 13.00 WIB. (*)

Reporter : Yashinta